<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/nikaahh-691076886.jpg" alt="Helwa Bachmid saat menjalani pernikahan dengan Habib Bahar bin Smith." width="100%">
<figcaption>Helwa Bachmid saat menjalani pernikahan dengan Habib Bahar bin Smith.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Model Helwa Bachmid mengungkapkan kisah pilu menjadi istri simpanan penceramah Habib Bahar bin Smith, dalam media sosial Instagram (IG). Kisah sedih itu diutarakan Helwa tepat satu tahun pernikahannya, pada Sabtu 15 November 2025. Dalam unggahannya, ia mengaku dilentarkan bahkan dijauhkan dari ajaran agama Islam. Padahal, Bahar Smith dikenal sebagai pendakwah yang kerap kali menasihati para jamaahnya. "Nikah sama Habib Bahar Smith bahagia dunia akhirat❌️. Nikah sama Habib Bahar Smith ditelantarin dan dijauhkan dari ajaran agama✅️," tulis Helwa dalam unggahannya, dikutip Minggu (16/11). Bahkan, Helwa mengaku tidak diberi mahar oleh Bahat Smith sebagai syarat pernikahan pada umumnya. Ia mengaku, dirinya hanya diberi cincin 2 gram saat dinikahkan satu tahun yang lalu. "Inilah cincin ikatan perkawinan antara aku dan dia yang senilai 2 gram. Tanpa uang mahar sepeserpun," tegasnya. Tak hanya itu, Helwa juga mengaku tidak mendapatkan buku nikah saat dipersunting Bahar Smith. Ia hanya mendapat selembar kertas sebagai bukti pernikahannya. "Nikah hanya sehelai kertas saja (tidak ada buku nikah)," ujarnya. Helwa mengungkapkan, selama menjalani pernikahan, ia tidak pernah mendapatkan bimbingan agama maupun perhatian sebagai seorang istri. Ia bahkan merasa hanya diperlakukan layaknya istri simpanan. &ldquo;Selama kita menikah aku tidak merasakan dibimbing secara agama bahkan selama satu tahun juga hidupku bagaikan istri simpananmu yang kamu butuhkan di saat kamu hanya ingin hs (have sex, red) sama aku, tapi kamu tidak pernah datang untuk melihat keadaan ku gimana bahkan sekedar nanya keadaan ku aja kamu nggak pernah,&rdquo; tutur Helwa. Helwa menegaskan keberaniannya mengunggah kisahnya itu bukan untuk menjatuhkan Bahar Smith, melainkan karena sifat dan perlakuan buruk tersebut sudah tidak dapat ditoleransi. &ldquo;Aku berani posting ini bukan karena ingin menjelek-jelekanmu tapi kejelekanmu sudah tidak bisa ku toleran lagi, karna sesakit dan sesulit itu untuk aku berkomunikasi denganmu," pungkasnya.

Helwa Bachmid mengungkapkan kisah pilu pernikahannya dengan Bahar Smith tanpa mahar dan buku nikah, hanya cincin 2 gram.

Helwa Bachmid Ungkap Tak Diberi Uang Mahar saat Dinikahi Bahar Smith, Hanya Cincin 2 Gram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/62917_81979_Bagong-Sunyanto.jpg" alt="Bagong Suyanto" width="100%">
<figcaption>Bagong Suyanto</figcaption>
</figure>Pemilihan rektor (pilrek) di sejumlah universitas negeri ditengarai tidak berjalan transparan dan bahkan kental aroma suap. Sinyalemen itu tidak main-main dan tidak bisa pula dianggap angin lalu. Sebab, yang melontarkan adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Pilrek di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) selama ini tidak hanya berjalan kurang transparan, tetapi juga diduga diwarnai praktik permintaan uang mahar. Seperti dilaporkan berbagai media massa, pelaksanaan pilrek PTN ternyata tak ubahnya pilkada. Di sana tidak hanya ada makelar yang menjadi calo dalam proses pilrek. Juga terjadi suap-menyuap hingga miliaran rupiah untuk memenangkan calon rektor yang didukung kelompok tim sukses tertentu. Konon, ada dugaan orang dekat menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi (Menristekdikti) yang bermain dalam pilrek PTN dan masuk jaringan makelar jabatan yang mencoreng citra dunia kampus yang seharusnya steril dari praktik-praktik semacam itu. Menurut data yang ada, hingga saat ini Ombudsman Republik Indonesia (ORI) paling tidak sudah menerima informasi dari tujuh PTN di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi mengenai dugaan suap dalam pilrek. Di tiga PTN bahkan diungkapkan telah terjadi penyerahan uang yang besarannya berkisar 1,5 hingga 5 miliar rupiah. Uang itu ibarat uang mahar yang menjadi pelicin agar yang bersangkutan memperoleh dukungan Menristekdikti, kemudian dapat terpilih sebagai rektor. &nbsp; Klarifikasi Seberapa jauh sinyalemen dan tudingan dari berbagai pihak tentang bau tak sedap di balik pilrek di sejumlah PTN tentu masih harus diuji oleh waktu. Pendalaman dan penyelidikan atas dugaan terjadinya praktik suap dalam pilrek di sejumlah PTN tentu harus dilakukan agar semua menjadi terang benderang. Pilrek di PTN benar-benar sudah berjalan transparan dan bebas suap tentu tidak cukup hanya dipastikan dengan bantahan dari Menristekdikti. Agar tudingan dari berbagai pihak tentang praktik suap di balik pilrek PTN dapat diklarifikasi, langkah yang perlu dilakukan bukan hanya mengajak KPK mengawal pilrek di berbagai PTN. Yang tak kalah penting adalah membuktikan bahwa praktik suap sebagaimana dituduhkan banyak orang memang tidak terjadi. Laporan dan pernyataan sejumlah pihak ke media massa serta laporan resmi yang masuk ke ORI perlu dilacak lebih jauh dan diklarifikasi seberapa jauh kebenarannya hingga tuntas. Langkah itu perlu dilakukan agar di masyarakat tidak muncul persepsi yang simpang siur tentang peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Tanpa adanya penjelasan yang benar-benar tuntas, yang dikhawatirkan adalah di masyarakat kemudian muncul berbagai pertanyaan dan bahkan bukan tidak mungkin timbul keraguan terhadap kredibilitas dunia perguruan tinggi. Bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi jika dunia kampus yang selama ini disegani dan menjadi watchdog yang bersuara paling keras terhadap berbagai praktik penyimpangan, korupsi, nepotisme, dan lain-lain ternyata tidak lagi dipercaya masyarakat karena di saat yang sama mengidap penyakit yang sama. Ibarat nila setitik, jika tidak segera diklarifikasi dan diusut dengan tuntas, yang dikhawatirkan adalah kasus tersebut kian meluas hingga merusak susu sebelanga. Menristekdikti memang menyatakan telah menunda dan bahkan meminta pelaksanaan ulang proses pilrek di sejumlah PTN yang dianggap bermasalah. Tetapi, untuk membantah sinyalemen bahwa pilrek di PTN ternyata telah terdegradasi layaknya pertarungan politik macam pilkada yang diwarnai berbagai praktik suap dan lobi-lobi politik, yang harus dilakukan Menristekdikti bagaimanapun perlu lebih tegas. Jalur yang seharusnya dilakukan Menristekdikti untuk membersihkan nama lembaga dari berbagai tudingan dan kemungkinan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tak pelak adalah jalur hukum. Sejumlah pihak dilaporkan menyatakan siap menjadi saksi atas tengarai yang mencoreng lembaga Kemenristekdikti ini sehingga bisa dijadikan pintu masuk untuk menelisik lebih jauh kebenaran sinyalemen tentang praktik suap di balik pilrek PTN. Lebih dari sekadar proses pemilihan rektor yang tidak sesuai prosedur, apa yang ditudingkan sejumlah pihak kepada lembaga Kemenristekdikti adalah di sana telah terjadi praktik korupsi karena sudah terjadi penyerahan uang mahar hingga miliaran rupiah. Sepanjang tudingan itu tidak diklarifikasi dan diinvestigasi lebih lanjut dengan serius, yang dikhawatirkan adalah munculnya krisis kepercayaan insan kampus terhadap kredibilitas rektor masing-masing, yang ujung-ujungnya akan juga memengaruhi proses belajar-mengajar di PTN. &nbsp; Rentetan Benar tidaknya telah terjadi praktik suap dan permainan makelar dalam pilrek tentu masih menjadi tanda tanya. Yang jelas, dengan dibongkarnya isu sensitif itu oleh berbagai pihak, bagaimanapun kita semua akan tersadar bahwa ada lampu merah yang tengah menyala, yang mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang perlu diinvestigasi lebih jauh dalam proses pilrek di sejumlah PTN. Mencegah dan memastikan agar proses pilrek PTN perlu steril dari aroma suap dan intervensi kekuasaan perlu menjadi agenda prioritas Kemenristekdikti, terutama karena ada kaitannya dengan dua hal tersebut. Pertama, untuk mencegah praktik suap di balik pilrek tidak diikuti terjadinya praktik brokering (percaloan) dalam pelaksanaan berbagai proyek di lingkungan PTN. Berdasar catatan ORI, selama ini ditengarai ada sejumlah rektor yang membangun infrastruktur atau melakukan pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya tidak diperlukan. Namun disediakan karena adanya tawaran proyek dari pihak luar yang selama ini ikut bermain dalam proses pelobian pilrek. Diduga, rektor juga mendapatkan fee dari proyek itu sehingga yang terjadi adalah praktik kongkalikong yang jelas akan merugikan negara. Kedua, untuk mencegah agar kehidupan dan dunia PT tidak terjerumus ke dalam praktik kotor yang selama ini banyak mewarnai kehidupan politik. Dunia PT harus tetap mempertahankan marwahnya sebagai lembaga pendidikan, yang tidak terkontaminasi praktik korupsi &ndash;sekecil apa pun itu. Pemilihan rektor yang sejak awal terkontaminasi permainan suap dan praktik percaloan sangat mungkin akan melahirkan rentetan praktik korupsi lain. Misalnya permainan dalam pengadaan barang dan jasa, penjualan aset PT, penerimaan mahasiswa, dan penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan jajaran di bawahnya seperti dekan-dekan fakultas &ndash;yang ujung-ujungnya akan menampar reputasi PTN di mata masyarakat. (*) &nbsp; *)Dosen Departemen Sosiologi dan anggota BPF (Badan Pertimbangan Fakultas) FISIP Universitas Airlangga Surabaya &nbsp;

Pemilihan Rektor, Percaloan, dan Uang Mahar

uang mahar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uang mahar

Berita Terkini

Helwa Bachmid Ungkap Tak Diberi Uang Mahar saat Dinikahi Bahar Smith, Hanya Cincin 2 Gram

Pemilihan Rektor, Percaloan, dan Uang Mahar

Download Aplikasi JawaPos.com