<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/uymZ7AW3DforhJyYxGcImxzPE31IoSgKBJZYaf5B-2874973538.jpg" alt="Ilustrasi masyarakat mengunjungi pameran untuk mencari rumah impian. (Rian Alfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi masyarakat mengunjungi pameran untuk mencari rumah impian. (Rian Alfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, kian menjauh dari jangkauan. Kenaikan harga properti tak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan, suku bunga kredit yang fluktuatif, hingga biaya uang muka yang tinggi, menjadi kombinasi yang membuat rumah pertama sulit diwujudkan. Dalam kondisi ini, insentif fiskal dari pemerintah menjadi salah satu tumpuan. Perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) hingga Desember 2025 diyakini menjadi peluang bagi sebagian masyarakat untuk akhirnya bisa mengambil langkah pertama membeli rumah. "Tren historis menunjukkan bahwa insentif pembebasan PPN memiliki dampak nyata terhadap peningkatan minat pembelian rumah, terutama bagi segmen pembeli pertama. Saat insentif diberlakukan kembali pada Januari 2025, kami mencatat pertumbuhan minat mencapai 48 persen dibanding tahun sebelumnya," ujar Andry Law, Vice President Marketing Rumah123 di arena PropVaganza 2025, Kamis (31/7). Namun, Andry juga mengingatkan bahwa insentif bukanlah solusi tunggal. Masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, termasuk keterjangkauan harga dan distribusi pasokan hunian yang belum merata. "Karena itu, peran platform digital dalam mempertemukan pencari rumah dengan berbagai pilihan yang sesuai kemampuan dan kebutuhan mereka menjadi sangat penting. Marketplace seperti kami berusaha menghadirkan pengalaman pencarian yang lebih terarah, transparan, dan relevan," tambah Andry Law. Di sisi lain, data internal Rumah123 juga menunjukkan pola yang konsisten. Setiap kali stimulus diberlakukan, permintaan terhadap rumah naik signifikan.&nbsp; Misalnya, pada Juni 2025, sebulan sebelum insentif diperpanjang, permintaan hunian naik 42 persen secara tahunan. Hal ini menandakan bahwa banyak masyarakat menunda keputusan pembelian hingga ada kepastian soal kebijakan insentif. Namun kenaikan minat belum tentu diikuti realisasi transaksi. Sebab, tantangan seperti keterbatasan dana awal, akses terhadap pembiayaan, serta keterbatasan pilihan rumah terjangkau di lokasi strategis, masih menjadi penghalang besar. Kondisi inilah yang mendorong banyak platform dan pengembang melakukan pendekatan yang lebih inklusif, seperti menyediakan informasi rumah seken, hunian lelang, atau rumah dijual cepat yang umumnya ditawarkan dengan harga lebih rendah. Alternatif ini sering kali menjadi jalan keluar bagi mereka yang tidak mampu mengakses rumah baru dari pengembang besar. Di tengah kemajuan teknologi, solusi digital dan data analytics kini berperan penting dalam membentuk pasar properti yang lebih terbuka dan efisien.&nbsp; Namun tetap saja, selama rumah masih diperlakukan sebagai komoditas spekulatif dan bukan kebutuhan dasar yang dilindungi negara, maka kesenjangan kepemilikan rumah akan terus melebar. Untuk yang sedang mencari rumah baru, baik rumah pertama atau rumah lain untuk investasi, PropVaganza 2025 by Rumah123 kini hadir di Gandaria City hingga 3 Agustus. Pameran ini diklaim menjadi lanjutan dari komitmen Rumah123 sebagai marketplace properti terbesar di Indonesia untuk terus hadir lebih dekat dan membantu masyarakat mewujudkan hunian impian mereka.

kepemilikan rumah bagi generasi muda makin sulit, peran insentif pemerintah diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut

Sulitnya Punya Rumah di Indonesia: Insentif Pemerintah dan Peran Marketplace Jadi Harapan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/Screenshot_2025-07-02-09-00-10-346_comandroidchrome-edit-378766061.jpg" alt="Jumpa pers PT DNA buntut kisruh batalnya konser Maher Zain pada Agustus 2024. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers PT DNA buntut kisruh batalnya konser Maher Zain pada Agustus 2024. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - &nbsp;PT Skema melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan wanprestasi terhadap DNA ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan buntut batalnya konser Maher Zain yang seharusnya digelar di dua kota yaitu Jakarta dan Surabaya pada Agustus 2024 lalu. Dalam gugatan dengan nomor 499/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL, pihak menggugat meminta pihak DNA mengembalikan uang DP Rp 794.250.000 sebagai kerugian materiil. Selain itu, penggugat juga meminta kerugian immateriil sebesar Rp 1.262.480.000. Digugat PT Skema ke pengadilan, DNA mengaku siap untuk menghadapinya. Namun untuk pengembalian uang DP, Hamzah selaku kuasa hukum mengatakan tidak ada keharusan uang DP itu harus dikembalikan. "Kalau berpetokan pada kontrak awal, sebenarnya uang DP itu hangus," kata Hamzah dalam jumpa pers di bilangan Manggarai Jakarta Selatan, Selasa (1/7). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016214176/detik-detik-mengerikan-bocah-terlempar-dari-bus-mabes-tni-ad-di-tol-jorr-terekam-dashcam-dan-bikin-netizen-syok">Detik-detik Mengerikan! Bocah Terlempar dari Bus Mabes TNI AD di Tol JORR, Terekam Dashcam dan Bikin Netizen Syok!</a> &nbsp; CEO DNA Rina Novita mengatakan, uang DP sampai saat ini masih ada di pihaknya. Dia sengaja tidak mengembalikan uang tersebut karena jika dia mengembalikan, bakal diposisikan sebagai pihak yang bersalah. "Ini bukan soal mengembalikan uang DP, tapi ini soal harga diri. Karena orang menuduh kita ngambilin duit DP. Uang DP akan dikembalikan ketika konser terlaksana," ungkap Rina. Hamzah menambahkan, PT Skema saat ini sudah menjalin komunikasi langsung dengan Awakening Music, label musik berbasis di London, Inggris, yang menaungi Maher Zain. Pihak DNA meminta PT Skema untuk membantu mendorong Awakening Music supaya konser musik Maher Zain dapat terlaksana. Sebab, DNA sudah diputus semua akses komunikasinya secara sepihak tanpa alasan yang jelas. "Ayo tolong dibantu dorong agar konsernya dapat terlaksana. Karena nama baik Ibu Rina tercoreng dianggap abal-abal. Padahal selama ini DNA adalah mitra strategis," ungkapnya. Rina Novita juga mengungkapkan, dirinya yang punya jasa besar memperkenalkan Maher Zain ke publik Tanah Air sejak 2011 silam sebenarnya sempat menjalin komunikasi dengan pemilik album Thank You Allah terkait permasalahan ini. "Komunikasi masih dibalas sama Maher. Cuma ketika menyinggung masalah, nggak dibalas. Mungkin nggak dibolehin sama manajemennya," kata Rina. &nbsp;

Batalnya konser Maher Zain berujung pada gugatan PT Skema terhadap DNA. Simak tanggapan DNA dan perkembangan terbaru.

Batalnya Konser Maher Zain Berujung Digugat PT Skema ke Pengadilan, DNA sebut Uang Muka Hangus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/mobil-listrik-kian_dekat_1.jpg" alt="PRODUK ANYAR: Booth Hyundai yang memajang produk Hyundai Ioniq5. (PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PRODUK ANYAR: Booth Hyundai yang memajang produk Hyundai Ioniq5. (PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h2>Insentif Diskon Harga Ditarget Berlaku Juni 2023</h2> JawaPos.com – Kemudahan demi kemudahan disiapkan bagi calon pembeli kendaraan listrik. Setelah insentif yang kini tengah dimatangkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan down payment (DP) alias uang muka 0 persen untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dari harga jual. Bukan hanya itu, OJK juga memberikan insentif untuk pengembangan industri hulu KBLBB. Meliputi industri baterai, industri charging station, dan industri komponen. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menjelaskan, kebijakan pembelian kendaraan listrik tanpa uang muka tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan dalam POJK 35/2018 dan POJK 10/2019. Yakni terkait penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan serta penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan. Mirza berharap sejumlah insentif yang diberikan bakal mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dengan demikian akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Direktur Humas OJK Darmansyah menjelaskan, insentif diberikan dan berlaku di sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan nonbank (IKNB). Tujuannya, meningkatkan peran industri jasa keuangan dalam mendukung program <a href="https://www.jawapos.com/tag/kblbb/">KBLBB</a> maupun pengembangan industri hulunya. Insentif di perbankan berupa relaksasi perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Menurunkan bobot risiko kreditnya dari 75 persen menjadi 50 persen bagi produksi dan konsumsi KBLBB hingga 31 Desember 2023. Selain itu, relaksasi penilaian kualitas kredit dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok atau bunga. ”Penegasan bahwa penyediaan dana kepada debitur untuk membeli KBLBB maupun industri hulu bisa dikategorikan bahwa lembaga jasa keuangan sudah memenuhi dan menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017,” jelasnya kemarin (4/1). OJK juga memberikan pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk penyediaan dana dalam rangka produksi KBLBB beserta infrastrukturnya. Dalam hal ini dijamin oleh lembaga keuangan penjaminan atau asuransi BUMN dan BUMD. Di pasar modal, regulator memberikan diskon pungutan atas biaya pernyataan pendaftaran green bond. Termasuk untuk pendanaan KBLBB menjadi sebesar 25 persen dari pungutan semula. Insentif itu direspons pula oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memberikan diskon tarif biaya pencatatan tahunan green bond sebesar 50 persen dari tarif biaya pencatatan. OJK juga menawarkan berbagai alternatif mekanisme pendanaan di pasar modal untuk mendorong pertumbuhan industri KBLBB. ”Misalnya untuk pendanaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) atau stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU),” terang Darmansyah. Itu antara lain melalui layanan urun dana atau security crowdfunding yang diatur dalam POJK No 57/POJK.04/2020. Untuk perusahaan pembiayaan, insentif KBLBB yang diberikan berupa relaksasi bobot risiko aset yang disesuaikan menjadi 50 persen. Berlaku untuk pembiayaan yang dibukukan terhitung sejak 18 November 2022 sampai 31 Desember 2023. Penilaian kualitas pembiayaan untuk pembelian KBLBB dan pengembangan industri hulu dengan plafon sampai Rp 5 miliar juga hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok, margin, bagi hasil, atau ujrah. Sedangkan untuk industri asuransi, penetapan tarif premi, kontribusi, serta pengenaan risiko sendiri (deductible) dapat diterapkan pada tingkat yang lebih rendah dari batas minimum. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017. ”Yang perlu ditekankan dalam menerapkan relaksasi, OJK meminta agar lembaga jasa keuangan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik,” tegasnya. Secara terpisah, pelaku <a href="https://www.jawapos.com/tag/industri-otomotif/">industri otomotif</a> meyakini bahwa pemberian insentif kendaraan listrik bakal mendongkrak angka penjualan. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, tanpa insentif saja, tren penjualan kendaraan listrik (electric vehicle) di sektor industri otomotif pada kurun waktu 2021–2022 perkembangannya luar biasa. ”Kalau lihat datanya, pada 2021 mobil EV terjual 687 unit. Tapi, di tahun 2022 sampai dengan November, EV sudah terjual 7.923 unit. Naik hampir 13 kali lipat,” bebernya. Jika pemberian insentif terwujud, lanjut Nangoi, angka penjualan kendaraan berbasis listrik diproyeksikan akan jauh lebih besar lagi. ”Apalagi kalau insentifnya Rp 80 juta. Harusnya bisa lebih cepat (penjualan meningkat, Red),” tambahnya. Untuk itu, Gaikindo mengimbau para pelaku usaha di sektor otomotif segera masuk ke pasar mobil listrik di Indonesia. Juga memproduksi kendaraan listrik di sini. ”Dengan ini kami akan mengimbau para anggota Gaikindo, perusahaan-perusahaan yang belum produksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/mobil-listrik/">mobil listrik</a> di Indonesia, untuk segera mengalihkan produksinya di Indonesia,” katanya. Saat ini insentif pembelian kendaraan listrik masih digodok dan ditargetkan dapat rampung Juni 2023. Hal itu sempat dikhawatirkan membuat masyarakat menunda pembelian mobil listrik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun mengakui adanya potensi tersebut. Namun, dia menjamin nantinya kebijakan itu bakal menguntungkan pabrikan dengan penjualan yang meningkat. Namun, menurut PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), wacana subsidi kendaraan listrik tidak lantas membuat konsumen menunda pembelian mobil listrik andalannya, yakni Ioniq 5. Chief Operating Officer PT HMID Makmur mengatakan, isu subsidi kendaraan listrik sejauh ini tidak berpengaruh terhadap penjualan Ioniq 5. ”Memang konsumen tidak terlalu terpengaruh dengan adanya wacana ini. Kami apresiasi kebijakan pemerintah dan kami masih menunggu keputusan detail dari peraturannya,” ujar dia. Pada bagian lain, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengkritisi kebijakan insentif kendaraan listrik yang konon disiapkan hingga Rp 5 triliun. Menurut dia, daripada fokus pada insentif untuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/kendaraan-listrik/">kendaraan listrik</a>, lebih baik memperbaiki transportasi umum dan mobilitas di daerah tertinggal.

Beli Kendaraan Listrik Bebas Uang Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/BPJS-KESEHATAN-1910A.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti saat berbicara dalam kegiatan ISSA Internal Meeting on Sickness Benefits Organized by TC Health, Selasa (19/10). (BPJS Kesehatan for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti saat berbicara dalam kegiatan ISSA Internal Meeting on Sickness Benefits Organized by TC Health, Selasa (19/10). (BPJS Kesehatan for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – BPJS Kesehatan memberikan uang muka kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang menjadi mitra. Jumlahnya sesuai dengan tingkat kepatuhan FKRTL. Dengan cara itu, diharapkan tidak terjadi lagi kasus gagal bayar yang menyebabkan utang.  Menurut catatan BPJS Kesehatan hingga 30 November 2021, pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk rawat jalan tingkat pertama (RJTP) sebanyak 282.962.550. Sedangkan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) mencapai 64.685.078 dan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) sejumlah 7.283.792.  Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan, pihaknya telah mengeluarkan Rp 80,98 triliun untuk pembiayaan jaminan kesehatan. ”Tahun ini (2021, Red) kami juga mulai menerapkan mekanisme pemberian uang muka pelayanan kesehatan kepada FKRTL,” katanya (30/12). Yang termasuk FKTRL adalah rumah sakit dan klinik utama. Tujuan pemberian uang muka itu adalah untuk memperlancar arus kas keuangan fasilitas kesehatan. ”Sehingga diharapkan mereka bisa fokus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN-KIS,” imbuhnya.  Ghufron menyatakan, besaran uang muka tersebut disesuaikan dengan capaian indikator kepatuhan FKRTL. ”Jadi, tidak ada lagi gagal bayar rumah sakit,” jelasnya.  Di FKTP, BPJS Kesehatan menggandeng sejumlah perbankan untuk menyediakan layanan supply infrastructure financing (SIF). Tujuannya, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana FKTP. Dari sisi pendapatan, Ghufron menjelaskan bahwa penerimaan iuran JKN-KIS hingga 30 November sebesar Rp 124,89 triliun. Dia memproyeksikan bisa mencapai Rp 137,42 triliun hingga 31 Desember 2021. Untuk memudahkan peserta, BPJS Kesehatan memperbanyak kanal pembayaran. Sampai saat ini kanal pembayaran iuran peserta JKN-KIS telah mencapai 696.569 titik.  Dia juga memamerkan aset neto BPJS Kesehatan. ”Baru kali ini di dalam sejarah BPJS Kesehatan, aset neto Rp 30 triliun lebih,” ujarnya. Dia lantas membandingkan dengan Desember 2019 yang defisit Rp 51 triliun dan defisit aset neto Rp 5,69 triliun.  Pada era pandemi ini, Ghufron menjelaskan, lembaganya memberikan dukungan dalam hal pencatatan, verifikasi penagihan, dan pelaporan klaim Covid-19. Itu tidak hanya untuk mereka yang sudah menjadi pasien JKN-KIS. ”Sampai 23 Desember 2021, BPJS Kesehatan telah memverifikasi klaim Covid-19 sebanyak 2,3 juta kasus dari 2.100 rumah sakit,” ujarnya.  BPJS Kesehatan juga menyiapkan aplikasi P-Care untuk pencatatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Aplikasi itu meliputi registrasi, skrining, hingga dokumentasi pelaporan vaksinasi. Ada 10 FKTP yang sudah melakukan uji coba dengan P-Care.

Rumah Sakit Dapat Uang Muka dari BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Mobil-Dinas-Baru-Pimpinan-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mobil Dinas Pimpinan DPR dan MPR jenis Mobil Listrik di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019). Sebanyak 19 pimpinan DPR, MPR dan DPD mendapat fasilitas mobil dinas baru. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mobil Dinas Pimpinan DPR dan MPR jenis Mobil Listrik di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019). Sebanyak 19 pimpinan DPR, MPR dan DPD mendapat fasilitas mobil dinas baru. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 575 anggota DPR mendapat fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan pribadi. Per anggota mendapat jatah Rp 116.650.000. Pembayaran DP kendaraan ditransfer melalui rekening anggota pada 7 April.  Informasi tersebut beredar luas melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR Nomor SJ/4824/Setjen dan BK DPR RI/PK.02/4/2020. Belakangan, informasi yang muncul dari surat bertanggal 6 April tersebut disanggah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar. Menurut dia, fasilitas uang muka kendaraan belum dibayarkan kepada anggota. ”Itu kan sudah di-pending,” kata Indra Iskandar kepada Jawa Pos tadi malam.  Dia mengklaim pembayaran uang muka kendaraan semua anggota DPR ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Menurut dia, penundaan itu menyusul merebaknya pandemi virus korona baru. Bahkan, lanjut Indra, banyak anggaran belanja DPR 2020 yang dikepras untuk mendukung program penanganan Covid-19 secara nasional.  Pemangkasan itu menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. ”Belum diputuskan lagi mengenai pembayaran ini,” ujar Indra Iskandar.  Lebih jauh disampaikan, fasilitas uang muka kendaraan pribadi anggota dewan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68/2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Kendaraan Perorangan Pejabat Negara. Pada periode ini, setiap anggota mendapat Rp 116.650.000. Dengan 575 anggota, uang negara yang dihabiskan untuk membayar uang muka kendaraan pribadi anggota DPR mencapai Rp 67 miliar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6smf6ccIYrw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=cwhh4R_v_Iw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=eD-vKNfjfzA  &nbsp;

Setjen DPR Tunda Pencairan Uang Muka Mobil Pribadi Anggota Dewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/mau-kredit-mobil-jangan-kaget-kalau-uang-mukanya-naik_m_103352.jpeg" alt="Aturan baru dari OJK membuat uang muka kredit mobil naik" width="100%">
<figcaption>Aturan baru dari OJK membuat uang muka kredit mobil naik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Uang muka kredit kendaraan bermotor berpotensi naik pada kuartal pertama 2017. Hal tersebut bisa terjadi seiring dengan mulai efektif berlakunya aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran OJK (SE OJK) No 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan. Potensi kenaikan uang muka atau DP (down payment) tersebut muncul karena ada pembatasan komisi bagi pihak ketiga dari perusahaan pembiayaan. Pihak ketiga dalam hal itu adalah diler dan seluruh unsur di bawahnya, termasuk wiraniaga (sales). Tertera dalam pasal V ayat 2 poin C.4 beleid tersebut, pengeluaran biaya insentif pihak ketiga terkait dengan akuisisi pembiayaan per perjanjian pembiayaan dibatasi sebesar 15 persen. Batasan itu diambil dari nilai pendapatan yang terkait dengan pembiayaan dan sudah termasuk pajak. Poin C.5 menyatakan pengeluaran biaya insentif pihak ketiga terkait dengan akuisisi pembiayaan secara total dibatasi sebesar 20 persen dari nilai pendapatan yang terkait dengan pembiayaan sudah termasuk pajak.&nbsp; Vice President Director of Marketing and Sales PT Nissan Motor Indonesia (NMI) Davy J. Tuilan mengungkapkan, aturan OJK yang dirilis sekitar pertengahan 2016 dan efektif penuh berlaku pada Januari 2017 tersebut akan berdampak pada penjualan kendaraan bermotor, terutama mobil, tahun ini. ''Komisi dari perusahaan&nbsp;leasing&nbsp;kepada diler dibatasi maksimal 15 persen,'' ungkapnya di sela acara Nissan GT Academy 2016 menjadi Reality Show di Jakarta kemarin. Pembatasan itu akhirnya berpotensi membuat nilai DP untuk kredit kendaraan menjadi ''murni'' sehingga berpotensi naik. ''Di kuartal pertama, yang jelas, DP kredit kendaraan akan naik jika dibandingkan dengan 2016,'' ucapnya. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno Siahaan menjelaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pemberlakuan aturan OJK itu. ''Perumusan aturan juga sudah dibicarakan dengan semua pelaku usaha,'' ucapnya kepada&nbsp;Jawa Pos&nbsp;kemarin (18/1). Dia justru berpendapat bahwa pembatasan komisi untuk pihak ketiga, dalam hal itu diler dan semua unsur di dalamnya, akan memacu penjualan mobil lebih tinggi. ''Sebab, dengan komisi yang kecil per realisasi kredit, seharusnya mereka menjual lebih banyak dong supaya komisinya juga besar,'' jelasnya. (gen/c5/sof)&nbsp;

Mau Kredit Mobil? Jangan Kaget Kalau Uang Mukanya Naik

uang muka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uang muka