<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/ditolak.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Negara kecil, the red dot, di antara negara-negara besar. Negara mayoritas keturunan Tionghoa di antara bangsa-bangsa Melayu. Kok bisa-bisanya berani menolak masuk seorang ustad terkenal dari negara tetangga yang punya banyak pendukung?  ---  PERTANYAAN semacam itu pasti tebersit di hati banyak orang ketika mendengar Ustad Abdul Somad Batubara (UAS) ditolak masuk ke Singapura untuk berwisata. Lewat video YouTube, UAS menceritakan apa yang dialaminya di pos pemeriksaan imigrasi Singapura setelah menyeberang dari Batam dengan kapal feri. UAS yang sempat ditahan di ruangan kecil dipulangkan kembali ke Batam pada hari yang sama.  Tentu saja pengakuan UAS ini langsung membuat gempar. Pendukungnya marah, tak terima, kok bisa-bisanya ulama besar yang mereka kagumi dan ikuti ditolak masuk ke Singapura. Pejabat negara, mulai anggota DPR sampai menteri, ikut-ikutan bersuara. Menghardik, menggugat, mengancam. Kok bisa-bisanya negara seupil belagu seperti itu.  Saya, yang sekarang tinggal di Singapura, pun mulanya berpikir bahwa ini adalah sebuah langkah yang blunder. Kok bisa-bisanya Singapura menyulut keributan seperti ini. Hanya karena menolak UAS, bisa berimbas pada ekonomi kalau banyak orang memboikot Singapura. Bisa juga berdampak pada hubungan diplomatik kalau pejabat dan pemerintah melayangkan protes. Sebagai negara pragmatis yang setiap kebijakannya dijalankan dengan efisien, penolakan pada UAS ini jelas bukan langkah yang efisien. Kalaupun curiga pada UAS, kan bisa saja dengan memantaunya selama di Singapura. Lagi pula, seperti yang ditanyakan UAS di videonya, apa dasarnya UAS ditolak?  Hingga kemudian pemerintah Singapura mengeluarkan pernyataan resmi tentang alasan penolakan UAS. Sebuah penjelasan yang blak-blakan, tak berbelit-belit, dan tanpa menggunakan bahasa diplomatis. Singapura menolak UAS karena ceramah-ceramahnya menyebarkan ekstremisme dan segregasi. Melalui pernyataan yang dipublikasikan di website resmi Kementerian Dalam Negeri Singapura tersebut, disebut beberapa contoh isi ceramah UAS. Antara lain UAS membenarkan bom bunuh diri dalam konteks konflik Israel-Palestina. Somad juga dianggap menista umat Kristen dengan menyebut salib adalah tempatnya jin dan menyebut penganut agama lain sebagai kafir.  Di titik ini, we are done! Tak ada lagi yang bisa digugat dan dipertanyakan. Selain bahwa menolak kedatangan atau mendeportasi orang merupakan hak sepenuhnya sebuah negara, Singapura ternyata menggunakan analisis konten dari ceramah-ceramah UAS sebagai dasar kebijakannya. Sebuah metode yang sahih dalam produksi pengetahuan maupun dalam pengambilan kebijakan publik.  Belagu?  Negara kecil itu nyatanya memang tak gentar dalam menjalankan kebijakannya. Singapura sama sekali tak memandang bahwa UAS adalah ustad terkenal dengan jutaan pendukung –yang bahkan jumlah pendukungnya lebih banyak dari jumlah penduduk Singapura. Singapura ternyata juga tak takut kebijakannya itu dianggap sebagai Islamofobia atau kebencian terhadap Melayu, padahal sudah bukan rahasia lagi bahwa politik luar negeri Singapura sejak dulu kala selalu dijalankan dengan ketakutan pada negara-negara tetangganya. Singapura yang bergantung pada pasokan air, listrik, bahan pangan, kunjungan wisata, hingga tenaga kerja pada Indonesia bisa teguh berdaulat pada prinsip yang dipegangnya.  Singapura adalah rumah dari berbagai agama dan etnis. Ada sekitar 15% warga muslim atau sekitar 500 ribu orang serta 72 masjid di Singapura. Jumlah masjid yang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah umatnya. Di negara ini pula, berdiri madrasah-madrasah terbaik dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah. Setiap bulan puasa, bazar Ramadan diselenggarakan secara meriah di berbagai lokasi. Di setiap hawker, pusat jajan yang dikelola pemerintah, sudah pasti ada penjual makanan halal. Acara formal yang diselenggarakan oleh institusi publik juga wajib menyediakan makanan halal.  Di negara ini, setiap orang memiliki kebebasan menjalankan keyakinannya. Minoritas seperti Ahmadiyah atau Syiah tak akan pernah mendapat gangguan di negara ini, berbeda dengan di Indonesia atau Malaysia. Bukan karena pemerintah peduli pada apa yang diyakini, tapi sesederhana bahwa setiap gangguan pada individu atas keyakinannya adalah tindakan melanggar hukum.  Ekstremisme tak akan pernah mendapat tempat, baik itu ekstremisme Islam maupun ekstremisme Kristen, ekstremisme India, atau ekstremisme ateis. UAS bukanlah pemuka agama pertama yang ditolak Singapura. Sebelumnya, ada juga pendeta Kristen yang ditolak masuk.  Penolakan pada kedatangan UAS adalah wujud dari pragmatisme ideologi Singapura. Dalam kepragmatisannya, Singapura menempatkan kepentingan untuk menjaga harmoni kehidupan beragama masyarakatnya. Pragmatisme Singapura tak lagi melihat kepopuleran sebagai sebuah dasar pengambilan sebuah kebijakan. Sebagai bangsa yang pragmatis, mengikuti aturan main yang sudah ditentukan adalah kunci.  Tentu pragmatisme Singapura bukan hal yang selalu sempurna. Ketika pertumbuhan ekonomi adalah panglima, Singapura pun tak segan-segan mengambil langkah yang menguntungkan negara walaupun bertentangan dengan nilai moral atau merugikan negaranya. Singapura juga bukan negara yang menjalankan demokrasi sepenuhnya. Tak akan ada demo mahasiswa di jalanan, tak akan ada mural-mural poster di dinding-dinding kota. Di tengah pragmatisme ekonomi, kebebasan berpendapat dan geliat kreativitas bukanlah sebuah prioritas. Tentu ini bukan kondisi yang ideal.  Singapura memang bukan surga. Tapi ia juga bukan bangsa yang Islamofobia. Apa yang harus kita renungkan bersama dari penolakan UAS adalah apakah isi ceramah-ceramah UAS adalah hal yang wajar untuk diterima oleh masyarakat kita? (*)  OKKY MADASARI, Kandidat PhD National University of Singapore dan pengajar di Lasalle College of the Arts, Singapore

Ditolak Negeri Singa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ustad-abdul-somad-akan-dihadirkan-di-pn-pekanbaru_m_.jpg" alt="Ustad Abdul Somad." width="100%">
<figcaption>Ustad Abdul Somad.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Singapura akhirnya angkat bicara mengenai penolakan masuk Ustad Abdul Somad (UAS) ke negaranya. Kementerian Dalam Negeri Singapura (MHA) menyebut, UAS dilarang masuk karena pernah menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Hal itu tidak bisa diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura.  MHA mencontohkan beberapa pernyataan UAS yang dianggap ekstremis. Misalnya, UAS pernah mengatakan bahwa bom bunuh diri itu sah dalam konteks konflik Israel-Palestina. UAS juga disebut pernah berkomentar merendahkan agama lain. Selain itu, UAS secara terbuka menyebut nonmuslim sebagai kafir.  ”Pemerintah Singapura memandang serius siapa pun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura,” tulis MHA dalam laman resminya.  Singapura bukan negara pertama yang menolak UAS. Sejumlah negara diketahui pernah melakukan hal yang sama. UAS pernah ditolak masuk Hongkong pada 2017 lalu saat akan memberikan ceramah di sana. Kemudian, pada 2018, dia juga ditolak masuk ke Timor Leste. Pada 2020, sejumlah negara di Eropa tak mengizinkan dia masuk. Seperti Belanda dan Inggris.  Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai, setiap negara memang memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak seseorang masuk ke negaranya. Hal ini pun biasanya didasari oleh data intelijen yang mereka miliki. Amerika Serikat (AS) misalnya. Mereka sudah mengetahui siapa dan latar belakang seseorang yang hendak masuk ke negaranya saat pengajuan visa.  ”Hal ini yang harus dimengerti. Pemerintah Singapura sudah menjelaskan dan menetapkan. Jadi, harus dihormati,” ujarnya kemarin (18/5).

Singapura Anggap UAS Sebarkan Ajaran Ekstremis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Mahfud-Marsell-Pampur.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menko Polhukam Mahfud MD secara tegas mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu campur tangan dalam permasalahan penolakan Ustad Abdul Somad (UAS) saat masuk ke Singapura. Hal itu disampaikannya ke awak media usai membuka kegiatan Simposium Hukum Tata Negara dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Nusa Dua, Rabu (18/5) sore.  Menurut Mahfud, hal itu memang sudah kewenangan dan hukum yang sudah berlaku di Singapura. “Kita tidak bisa ikut campur,” tegas Mahfud seperti dilansir Radar Bali (Jawa Pos Group).  Dijelaskannya, hal itu bagian dari kedaulatan negara Singapura sendiri. Sehingga tidak perlu ada intervensi dari pihak atau negara manapun, termasuk Indonesia.  Lebih jauh, Mahfud mengurai bahwa kejadian yang dialami Ustad Abdul Somad bukanlah kejadian luar biasa. Sehingga tidak perlu adanya komunikasi diplomatik kedua negara. Menurut Mahfud, kasus serupa juga kerap terjadi di berbagai negara di belahan dunia manapun.  “Kalau komunikasi antarpemerintah ya enggak ya karena di berbagai negara banyak yang begini. Apalagi kalau komunikasi diplomatik akan lama,” tambahnya.  Sementara itu, Simposium Hukum Tata Negara dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara – Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) itu berlangsung tiga hari di Nusa Dua. Mulai dari 17 Mei hingga 19 Mei. Acara itu mengusung tema “Penguatan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum melalui Peningkatan Layanan Ketatanegaraan".  Selain dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, kegiatan itu juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Soal UAS, Mahfud MD Tegaskan RI Tak Bisa Ikut Campur Hukum Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/singapore-gbab0cee49_1920.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penceramah Ustad Abdul Somad (UAS) ditolak masuk ke Singapura. UAS disebut memiliki sejarah ajaran ekstremis yang tidak dapat diterima di Singapura. Tak hanya UAS, Singapura pada pekan lalu juga melarang film kontroversial bernuansa agama.  Pekan lalu, Singapura melarang film kontroversial berbahasa Hindi yakni The Kashmir Files dengan alasan dapat menyebabkan permusuhan antara komunitas yang berbeda dan mengganggu kerukunan beragama di negaranya. Otoritas Pengembangan Media Infokom, yang mengklasifikasikan film, mengatakan telah berkonsultasi dengan Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Pemuda, dan Dalam Negeri, menemukan bahwa film tersebut berada di luar pedoman klasifikasi filmnya.  "Film ini ditolak klasifikasinya karena penggambaran Muslim yang provokatif dan sepihak dan penggambaran umat Hindu yang dianiaya dalam konflik yang sedang berlangsung di Kashmir," kata sebuah pernyataan.  "Representasi ini berpotensi menimbulkan permusuhan di antara komunitas yang berbeda, dan mengganggu kohesi sosial dan kerukunan beragama dalam masyarakat multiras dan multiagama kita," tambahnya.  Keputusan serupa dari pemerintah Singapura yakni Kementerian Dalam Negeri (MHA) pada Selasa (17/5) melarang pendakwah asal Indonesia Ustad Abdul Somad Batubara dan 6 rekannya masuk ke Singapura. Artinaya, mereka ditolak untuk memasuki Singapura. Seorang juru bicara MHA mengatakan rombongan UAS tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada Senin (16/5) usai berangkat dari Batam.  "Ustad Abdul Somad diwawancarai. Setelah itu kelompok itu ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di feri untuk kembali ke Batam pada hari yang sama," kata MHA seperti dilansir <a href="https://www.straitstimes.com/singapore/indonesian-preacher-denied-entry-into-singapore-due-to-his-extremist-and-segregationist-teachings-mha">The Straits Times</a>.  "UAS telah dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multi-agama Singapura," tambah pernyataan itu.  MHA menambahkan bahwa UAS menilai bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai operasi 'martir' atau syahid. MHA menyebut UAS juga membuat komentar yang merendahkan anggota agama lain, seperti Kristen, dengan menggambarkan salib sebagai tempat tinggal 'jin (roh/setan) kafir'. UAS juga disebut secara terbuka menyebut non-Muslim sebagai kafir.  "Masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis atau hak," kata juru bicara MHA.  "Setiap kasus dinilai berdasarkan kategorinya sendiri. Sementara UAS telah berusaha memasuki Singapura seolah-olah untuk kunjungan sosial, Pemerintah Singapura memandang serius setiap orang yang menganjurkan kekerasan dan/atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi," katanya.  UAS pada Senin (16/5) memasang posting ditolak masuk ke Singapura di media sosial. Postingannya termasuk foto dan video di area penahanan di Terminal Feri Tanah Merah.

Sebelum Tolak UAS, Singapura Larang Film Kontroversial soal Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/UAS-radar-nunukan-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan, baru-baru ini terdapat tujuh Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditolak memasuki wilayah Singapura oleh otoritas negara tersebut. Salah satu WNI yang ditolak masuk adalah Ustad Abdul Somad (UAS).  Sub Koordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Achmad Noer Saleh menyampaikan, pihaknya tidak bisa mengintervensi langkah pemerintah Singapura untuk membolehkan WNI masuk kenegaranya. Karena hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan otoritas negara Singapura.  “Alasan kenapa otoritas imigrasi Singapura menolak mereka itu sepenuhnya kewenangan dari Singapura, yang tidak bisa kita intervensi,” kata Achmad Noer Saleh dalam keterangan tertulis, Selasa (17/5).  Saleh menjelaskan, pihaknya tidak menemukan masalah dalam dokumen keimigrasian UAS dan enam WNI lainnya. Hanya saja, dia menyampaikan penolakan terhadap masuknya seorang warga asing oleh otoritas imigrasi suatu negara merupakan hal yang lazim diterapkan dalam upaya menjaga kedaulatan.  “Tidak ada masalah dalam paspor mereka bertujuh, dari Imigrasi Indonesia sudah sesuai ketentuan,” ujar Achmad.  Terpisah, Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Singapura, Suryopratomo menegaskan, Ustad Abdul Somad (UAS) bukan dideportasi dari Singapura. Melainkan tidak diizinkan untuk masuk wilayah Singapura.  "UAS tidak dideportasi. Tetapi tidak mendapatkan approval (persetujuan) untuk masuk Singapura," ujar Suryopratomo.  Dia menjelaskan, perihal izin bukanlah kewenangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Suryopratomo menegaskan, keputusan tersebut merupakan kewenangan resmi dari Pemerintah Singapura.  "Itu kewenangan Singapore bukan KBRI," tegas Suryopratomo.  Sebelumnya, Ustad Abdul Somad (UAS) dikabarkan dideportasi dari Singapura pada Senin (16/5) kemarin. Kabar ini sebelumnya diunggah oleh akun Instagram abdulsomadfans.  Dalam cuplikan video singkat, UAS terlihat memakai topi dan masker berada di ruangan kecil. "UAS di ruang 1x2 meter seperti penjara di Imigrasi, sebelum dideportasi dari Singapore," tulis akun IG tersebut.  Dalam kesempatan terpisah, UAS membenarkan dirinya dideportasi dari Singapura. Informasi tersebut disampaikan UAS dalam sebuah akun Youtube.  "Info saya dideportasi dari Singapura itu sahih, betul, bukan hoaks," ucap UAS.  UAS menjelaskan, dirinya berangkat ke Singapura dalam rangka liburan. Dia berangkat bersama rekan-rekannya yang masing-masing mengajak keluarga dari Batam menuju Singapura, Senin (16/5) kemarin.  UAS bersama rekan-rekannya tersebut tiba di Pelabuhan Tanah Merah Singapura sekitar pukul 01.30 WIB. "Sampai di Pelabuhan Tanah Merah jam 1.30 waktu Indonesia, karena jam tidak saya ubah, saya cinta NKRI," ungkap UAS.  Dia menyatakan, hingga kini belum mengetahui alasan dirinya dideportasi dari Singapura. Karena itu, meminta Kedutaan Besar Singapura di Indonesia untuk memberikan penjelasan terkait hal itu.  "Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan, pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan, jadi yang bisa menjelaskan mungkin Ambasador off Singapura in Jakarta, you have to explane to our community's why did your contry, why your govermenet rejeck us, why your goverment deport us, kenapa, apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? apakah karena bawa narkoba, itu musti dijelaskan," pungkas UAS.

UAS Ditolak Masuk Singapura, Imigrasi: Kita Tidak Bisa Intervensi