<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PELAYANAN-ASABRI_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Aktivitas layanan nasabah di kantor PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta Kamis (16/1).Asabri membantah kabar mengenai adanya korupsi di perseroannya, dan meminta kepada para nasabah tidak usah khawatir dengan dana" width="100%">
<figcaption>Aktivitas layanan nasabah di kantor PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta Kamis (16/1).Asabri membantah kabar mengenai adanya korupsi di perseroannya, dan meminta kepada para nasabah tidak usah khawatir dengan dana</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta ikut mengusut kasus korupsi di PT ASABRI. Terutama mengungkap kemungkinan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal itu disampaikan&nbsp;Pakar Hukum Universitas Bung Karno&nbsp;(UBK) Hudi Yusuf menanggapi&nbsp;viralnya video konglomerat Tan Kian&nbsp;tertangkap kamera ikut serta dalam acara lelang jam tangan mewah Fran&ccedil;ois-Paul Journe (FP Journe) yang dijual dengan harga USD 6,5 juta atau sekitar Rp 106 miliar di Jenewa, Swiss. Nama Tan Kian sendiri disebut-sebut terlibat TPPU terdakwa Teddy Tjokrosapoetro yang telah divonis 12 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi di ASABRI. &ldquo;Kan sudah jelas kejahatan Asabri itu sudah terbukti bersalah telah di vonis hukuman nah uang-uang itu dilarikan kemana dibuat properti apa dan itu jelas indikasi pencucian uang (TPPU). Seyogyanya yang diduga menerima aliran uang itu diperiksa kembali,&rdquo; kata Hudi, Jumat,(7/2). Hudi berpesan, agar para penikmat dana hasil TPPU ditindak secara hukum. Oleh karena itu proses hukum harus dijalankan. &ldquo;Kalau dana itu bersih tidak apa apa kalau aliran dana itu kotor aparat penegak hukum (KPK) harus ambil tindakan tidak boleh kasus itu menggantung,&rdquo; jelas Hudi. Dia&nbsp;mendorong, aparat penegak hukum untuk merespons viralnya video Tan Kian yang diduga ikut serta dalam acara lelang jam tangan mewah. Secara terpisah, Tan Kian membantah ikut lelang jam tangan Fran&ccedil;ois-Paul Journe (FP Journe) di Jenewa. Dia menegaskan tidak memiliki kolek jam tangan merek tersebut. "Saya sama sekali tidak memiliki satu pun jam tangan merk FP Journe," kata Tan Kian. Pengusaha ini juga menekankan tidak terlibat dalam kasus ASABRI. "100 persen saya bantah," tegasnya. Sebagai informasi, Tan Kian pernah ditetapkan sebagai tersangka pada 2009 dalam kasus ASABRI. Namun, status tersangka ini tidak terkait korupsi, melainkan pinjaman uang senilai Rp 410 miliar dari Badan Pengelola Kesejahteraan Rumah Prajurit oleh pengusaha Henry Leo pada 1996. Henry diduga telah mengalirkan dana milik prajurit TNI itu ke Tan Kian. Dalam proses penyidikan, kasus tersebut dihentikan oleh Kejagung dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara atau SP3. Keputusan ini terjadi setelah&nbsp;Tan Kian telah mengembalikan uang senilai USD 13 juta.

KPK diminta ikut mengusut kasus korupsi di PT ASABRI. Terutama mengungkap kemungkinan terjadinya TPPU.

KPK Diminta Periksa Tan Kian Untuk Usut TPPU Korupsi di ASABRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/JKT_-Zarof-Ricar-Ditahan-Kejagung_MIFTAHUL-HAYAT04-79433863.jpeg" alt="Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dugaan makelar kasus untuk mendapatkan keadilan makin menyeruak setelah aparat Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Zarof Ricar, mantan pejabat di Mahkamah Agung (MA). Pakar hukum pidana Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf mendorong Kejagung mengungkap tuntas kasus dugaan makelar kasus tersebut dan menelusuri seluruh pihak yang terlibat. "Kejagung harus mendalami, semua dipanggil yang terlibat terkait gratifikasi suap terhadap hakim dan jajarannya begitu di Mahkamah Agung," ujar Hudi, Senin (28/10). Hudi mendorong Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk turun tangan memeriksa pejabat-pejabat di MA. Dia meyakini ada pengaturan perkara yang melibatkan banyak pihak. "Kalau terindikasi dan diduga menerima suap ya bisa ditetapkan sebagai tersangka. Banyak kok hakim sudah masuk penjara. Ini preseden buruk kalau hakim MA terlibat suap," imbuhnya. Beredarnya surat bernomor 14/WKMA.Y/SB/HM2.1.1/IX/2024 pun disoroti. Dalam surat itu terdapat logo garuda dan tulisan &lsquo;Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial&rsquo;. Di dalamnya termuat Zarof masih bisa ikut dalam perjalanan dinas ke Sumenep, Madura, pada September 2024. Padahal Zarof sudah pensiun sejak 2022 bersama Ketua MA Sunarto dan beberapa hakim lainnya Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai tersangka. Mereka adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Mereka diduga menerima suap dari pengacara LR untuk membebaskan terdakwa Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. "Setelah dilakukan pemeriksaan pada hari ini Jaksa Penyidik pada Jampidsus menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, HH dan M, serta Pengacara LR sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10). Qohar mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi. Para tersangka juga langsung dilakukan penahanan. Setelah dikembangkan, Kejagung juga menangkap Zarof Ricar selaku pensiunan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Dia diduga terlibat dalam permufakatan jahat untuk memberi suap kepada 3 hakim agung guna pembebasan Ronald Tannur di tingkat kasasi. Para hakim sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (2) Juncto Pasal 6 Ayat (2) Juncto Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 12B Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara terhadap pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Pakar hukum pidana Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf mendorong Kejagung mengungkap tuntas kasus dugaan makelar kasus tersebut.

Pakar UBK Desak Kejagung Ungkap Aktor Lain yang Terlibat dalam Kasus Suap Ronald Tannur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/prabowo-kita-belain-wartawan-gaji-kalian-kecil-kan_m_151664.jpeg" alt="Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada 17 Agustus 2017, Indonesia telah merdeka selama 72 tahun. Namun menurut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto kemerdekaan itu belum menyeluruh diterima masyarakat Indonesia. Prabowo bahkan menyebutkan bila banyak wartawan di Indonesia yang belum merdeka. Hal ini berkaitan dengan penghasilan yang masih minim, karena gaji wartawan di Indonesia belum layak. "Memangnya gajinya berapa? kita belain wartawan, gaji kalian juga kecil kan? Kelihatan dari muka kalian," kata dia di Kampus Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (17/8). Mantan calon presiden ini menuturkan, imbas dari gaji kecil itu membuat wartawan tidak bisa bergaul. Bahkan untuk sekadar belanja di pusat perbelanjaan sperti mal. &ldquo;Dari Muka kalian kelihatan, pasti enggak kuat belanja di mal. Betul ya? Jujur ya jujur. Kami ini membela kalian," sambung dia hingga membuat orang di sekelilingnya tertawa. Mantan Danjen Kopassus ini lantas menegaskan, tentunya perjuangan terhadap rakyat tidak dilayangkan kepada profesi wartawan saja, tapi harus menyeluruh. Dia bahkan berjanji, rakyat yang berbagai macam profesi akan diperjuangkan. "Kami ini membela kalian. Kita negara kaya, rakyat harus sejahtera," tegas dia.

Prabowo: Kita Belain Wartawan, Gaji Kalian Kecil kan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/lima-sekolah-di-nunukan-dan-sebatik-siap-gelar-ubk_m_102374.jpeg" alt="Para pelajar sekolah menengah atas masih melakukan ujian tertulis pada UN 2016 lalu, namun di 2017 dipastikan ada lima sekolah yang siap menggelar UBK." width="100%">
<figcaption>Para pelajar sekolah menengah atas masih melakukan ujian tertulis pada UN 2016 lalu, namun di 2017 dipastikan ada lima sekolah yang siap menggelar UBK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabupaten Nunukan siap melaksanakan Ujian Berbasis Komputer (UBK) dalam gelaran Ujian Nasional (UN) 2017. Ini menjadi kali pertama, setelah tahun sebelumnya belum dilaksanakan dengan sistem UBK. Ada lima sekolah yang akan menggelar UBK tersebut. Dipastikan fasilitas penunjang seperti komputer dan internet kelima sekolah tersebut tidak lagi menjadi kendala. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan, Jainuddin Palantara mengatakan, kelima sekolah tersebut telah memenuhi syarat dengan fasilitas yang dimiliki. &ldquo;Untuk tahap awal ada lima sekolah dulu untuk UBK, tiga di Nunukan dan dua di Sebatik,&rdquo; kata Jainuddin Palantara kepada Radar Nunukan (Jawa Pos Group), Sabtu (14/1). Menurutnya, lima sekolah yang akan melakukan UBK juga untuk percobaan. Terutama bagi pelajar yang baru pertama melakukan UBK. Para guru wajib melakukan bimbingan untuk menjawab soal menggunakan komputer. Dari kelima sekolah tersebut, wajib melakukan pelatihan atau try out agar pada pelaksanaan nantinya tidak memiliki kendala. Terutama dari faktor internet, karena jika pada saat ujian jaringan memiliki kendala dari server, maka soal dan jawaban tidak dapat terbaca di komputer. &ldquo;Komputer nanti akan disambungkan melalui kabel jaringan, jadi yang paling penting adalah kabel jaringan yang terkoneksi dari server ke komputer,&rdquo; tuturnya. Ia berharap, kepada semua sekolah agar melakukan persiapan mulai saat ini, walaupun jadwal pelaksanaan UN belum keluar. Bagi sekolah yang belum melaksanakan UBK, diminta tetap melakukan persiapan untuk ujian tertulis. &ldquo;UN tetap dilaksanakan baik tertulis dan UBK, walaupun sebelumnya sempat ingin dibatalkan menteri pendidikan,&rdquo; tambahnya. Sementara, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sebatik yang juga akan menggunakan sistem UBK, La Alimu yang dikonformasi media ini mengungkapkan, untuk persiapan UBK telah dilakukan sejak lama. &ldquo;Tahun ini baru bisa dilakukan UBK, walaupun sebenarnya komputer di sekolah tidak sesuai jumlahnya dengan siswa yang ingin mengikuti UN kali ini,&rdquo; kata La Alimu kepada media ini saat ditemui di kantor Disdikbud kemarin. Menurutnya, persiapan untuk UBK telah dilakukan pada ujian semester satu lalu, untuk kelas XII telah menggunakan komputer sebagai try out. Ketika pada UN nantinya dipastikan tidak akan kaku lagi untuk menjawab soal menggunakan komputer. &ldquo;Hanya empat mata pelajaran yang di UN-kan kali ini, jadi waktu yang dibutuhkan tak terlalu lama, apa lagi komputer semua siap beserta jaringannya,&rdquo; ujarnya. Berikut sekolah yang akan melaksanakan UBK 2017 di Nuukan dan Sebatik: 1. SMA Negeri 1 Nunukan 2. SMA Negeri 1 Nunukan Selatan 3. SMA Negeri 1 Sebatik 4. 5SMK Negeri 1 Nunukan 5. SMK Negeri 1 Sebatik Barat Sumber: Disdikbud Nunukan  (nal/eza/fab/JPG)

Lima Sekolah di Nunukan dan Sebatik Siap Gelar UBK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ubk

Berita Terkini

KPK Diminta Periksa Tan Kian Untuk Usut TPPU Korupsi di ASABRI

Pakar UBK Desak Kejagung Ungkap Aktor Lain yang Terlibat dalam Kasus Suap Ronald Tannur

Prabowo: Kita Belain Wartawan, Gaji Kalian Kecil kan?

Lima Sekolah di Nunukan dan Sebatik Siap Gelar UBK

Download Aplikasi JawaPos.com