<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/EMAS-DUNIA.jpg" alt="Ilustrasi emas batangan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi emas batangan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang serius menangani kasus dugaan korupsi komoditas emas 2010-2022. &nbsp; Diketahui, lembaga penegak hukum dibawah komando ST Burhanuddin itu langsung melakukan penggeledahan ke empat kantor Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Kelihatannya kejaksaan sangat serius untuk mencari bukti. Biasanya (menggeledah) 1-2 kantor sudah senang. Tapi kalau sudah 4, sepertinya dia sudah serius," ucap Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (30/5). Menurutnya, kasus dugaan korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah ini menyangkut pengaturan bea masuk atau keluar. Sebab, penggeledahan menyasar Bea Cukai Kemenkeu. Lebih jauh, Uchok berpendapat, berbagai dokumen atau barang yang berhasil diamankan dari Bea Cukai bakal menjadi barang bukti untuk mengetahui pelaku dari unsur swasta. "Biasanya memang ada data-data itu. (Dari data) itu jadi jalan ke mana-mana," ujarnya. Setelahnya, dia mendorong Kejagung agar lebih progresif mengusut dari swasta yang terlibat.&nbsp; "Nanti dia akan bernyanyi, kalau birokrasi saling menutupi," ujarnya. Di sisi lain, Uchok menilai, kasus dugaan korupsi ini ada kaitan dengan PT Aneka Tambang Tbk atau (Antam). Alasannya, Bea Cukai hanya sebagai regulator sekaligus mengurusi masalah kepabeanan dan cukai. "Biarpun yang di Bea Cukai sudah penyidikan dan kasus Antam masih penyelidikan, saya yakin masih ada kaitannya. Makanya, Kejagung jangan tergesa-gesa keduanya tidak saling terkait. Usut saja secara pararel. Nanti akan ada titik temunya di mana," tuturnya. kasus tersebut terendus pada pertengahan Juni 2021 saat PT Aneka Tambang Tbk (Antam) disebut-sebut terlibat dalam skandal impor emas. Perusahaan pelat merah itu diduga menggelapkan produk emas setara Rp 47,1 triliun dengan cara menukar kode impornya. Tujuan penukaran tersebut untuk menghindari bea dan pajak penghasilan (PPh) impor. Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta diduga ikut terlibat.

Kasus tersebut terendus pada pertengahan Juni 2021 saat PT Aneka Tambang Tbk (Antam) disebut-sebut terlibat dalam skandal impor emas.

Geledah 4 kantor Bea Cukai, Kejagung Serius Bongkar Korupsi Impor Emas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uchok-sky-khadafi-minta-studi-greenomics-dikaji-kebenarannya_m_198635.jpeg" alt="Pengamat anggaran politik dari Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi" width="100%">
<figcaption>Pengamat anggaran politik dari Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengakui kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) cemerlang karena mengalami peningkatan di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin. Ini terlihat dari banyaknya kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang digarap dalam beberapa tahun terakhir.  "Iya, ada pengaruh pimpinan (Jaksa Agung ST Burhanuddin, red). Memang (Jaksa Agung) fokusnya ingin pemberantasan korupsi jadi spesialis (Kejagung)," ujar Ucok saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (11/3).  Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menangani 36 kasus tipikor yang merugikan negara Rp 2,2 triliun dengan 150 tersangka pada tahun lalu.  Sementara itu, kepolisian menangani 138 kasus tipikor dengan 307 tersangka dan kerugian negara Rp 1,3 triliun. Kejagung paling progresif karena menangani 405 kasus dengan 909 tersangka dan merugikan negara Rp 39 triliun.  Uchok melanjutkan, penanganan kasus korupsi oleh Kejagung tidak terkait dengan politik atau murni karena ada tindak pidana. Perkara yang diusut pun tergolong jumbo.  "Kejagung mengusut kasus korupsi-korupsi besar, tapi tidak berbau politik," katanya.  Uchok juga mengacungi jempol strategi pengusutan kasus korupsi oleh Kejagung. Pangkalnya, didalami secara terstruktur dari bawah. Dicontohkannya dengan penanganan kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).  "(Dalam pengusutan kasus korupsi) bantuan operasional sekolah Rp 2,5 T, keren itu kejaksaan karena mulai dari bawah," ungkapnya.  Dirinya pun meminta Kejagung menjadikan kasus ini atensi lantaran belum selesai hingga sekarang. Pangkalnya, baru menyasar Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag belum pusat.  "Kok, Kemenag belum digarap? Setelah disikat oleh kanwil ini, berapa kerugian negara? Enggak mungkin kanwil korupsi kalau atasnya enggak korupsi. Jadi, kejakasaan harus ditambah semangatnya. Ini harus disikat," tandasnya.  Sebagai informasi, sejumlah Kejaksaan Negeri (Kejari) tengah mengusut kasus korupsi dana BOS Kemenag. Ini seperti di Pasuruan dan Nganjuk, Jawa Timur; Takalar, Sulawesi Selatan; serta Garut, Jawa Barat.

CBA: Kasus Jumbo yang Diusut Kejagung Tidak Berbau Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uchok-sky-khadafi-minta-studi-greenomics-dikaji-kebenarannya_m_198635.jpeg" alt="Pengamat anggaran politik dari Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi" width="100%">
<figcaption>Pengamat anggaran politik dari Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan mengevaluasi kinerja Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Pasalnya, kedua pejabat penting pemerintahan itu dianggap bisa membuat iklim perekonomian nasional bergejolak.  Ucok yang dikenal sebagai pemerhati sekaligus analisi anggaran itu menilai, pernyataan Sri Mulyani dan Perry terkait ancaman resesi global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional mengindikasikan bahwa kedua orang tersebut tidak bekerja secara sungguh-sungguh dalam menghadapi krisis tersebut.  ”Presiden Jokowi seharusnya mengevaluasi kedua orang itu sebelum ekonomi Indonesia berantakan saat resesi global datang,” ujar Uchok dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, di Jakarta, Rabu (12/10).  Uchok juga menilai Sri Mulyani sebagai pengawal ekonomi dan Perry Warjiyo itu justru bisa dianggap menyebarkan ketakutan masa depan ekonomi nasional.  "Harusnya kedua pejabat itu bisa menjaga stabilitas moneter justru menyebarkan ketakutan masa depan ekonomi RI. Mereka harusnya bisa optimistis, sehingga psikologis masyarakat tidak terganggu," tegasnya.  “Termasuk juga Perry yang seharusnya dapat menjaga nilai tukar rupiah, agar rupiah tidak terus terpuruk, seperti sekarang ini," ucapnya.  Terpisah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengkritik menteri-menteri yang kerap menyampaikan informasi seputar ketidakstabilan ekonomi RI yang terancam resesi.  Soalnya, pernyataan tersebut dapat memprovokasi masyarakat. Salah satunya bisa memicu pebisnis dan pengusaha dalam mengambil tindak pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.  "Kami minta para menteri jangan jadi provokator. Datang ke Indonesia setelah pulang dari luar negeri mengancam dengan kalimat-kalimat bahwa bersiap-siap menghadapi resesi. Itu tugasmu sebagai pemerintah," kata Said di hadapan ribuan massa aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (12/10).  Lebih lanjut Said menuturkan, para menteri seharusnya bertugas untuk meyakinkan rakyat dapat tetap terjamin penghidupannya selama masa tersebut berlangsung. Di antaranya menyangkut persoalan jaminan makan, BBM tetap murah, tetap ada perumahan, jaminan kesehatan, serta jaminan sosial.  Oleh karena itu, menurutnya para menteri sepatutnya tidak memprovokasi rakyat untuk bersiap-siap menghadapi resesi. Justru, itu tugas pemerintah untuk bersiap.  "Tugas para menteri bukan untuk memprovokasi bahwa rakyat bersiap-siap untuk menghadapi resesi. Kamu yang harus siap-siap. Kamu siap miskin atau tidak? Kami rakyat sudah terlalu miskin. Sudah tidak perlu ucapan-ucapan provokasi," tegasnya.  Said mengatakan, parah buruh lebih setuju terhadap ucapan Presiden Joko Widodo sebelumnya, di mana Indonesia dapat bertahan di tengah krisis global.  "Kami ingin mengutip Presiden Jokowi yang mengatakan Indonesia akan bertahan di tengah resesi global ini. Kita punya hutan, kita punya laut, punya ikan. Kita punya minyak bumi, kita punya tumbuh-tumbuhan, punya padi, dan jenis-jenis makanan lainnya," ujarnya.  Di sisi lain, Said tidak menyebutkan secara gamblang siapa menteri yang di maksud. Hanya saja, belakangan Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap menyampaikan ke khalayak menyangkut kondisi perekonomian global dan prediksi terjangan resesi di tahun 2023.

Terkait Resesi Global, CBA Soroti Kinerja Menkeu dan Gubernur BI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/DSC04492.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK Jakarta, Rabu (2/2). Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK Jakarta, Rabu (2/2). Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diminta mengusut dugaan penerimaan gratifikasi dan kejanggalan harta kekayaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyatakan, KPK penting melakukan penyelidikan dugaan kasus gratifikasi dan dugaan penggelapan kekayaan Suharso.  ’’Kami mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang digunakan Suharso. Kemudian, terkait masalah laporan keuangannya juga,” kata Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Selasa (12/7).  Uchok menyebut, laporan keuangan yang dilaporkan Suharso mengalami kejanggalan. Pasalnya, harta kekayaan Suharso saat menjadi menteri dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tiba-tiba mengalami kenaikan yang signifikan. ’’Ini seharusnya juga ditelusuri KPK, kasus harta pejabat naik signifikan. Maka disebabkan oleh apa? Harus dibuka kepada publik,” tegasnya.  Komite Mahasiswa Antikorupsi (Komasi) sebelumnya juga meminta KPK untuk menelisik harta kekayaan Menteri PPN Suharso Monoarfa. Koordinator Komasi, Kurnia Septian menduga, ada kenaikan harta yang tidak wajar dari yang dilaporkan Suharso.  "Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dikeluarkam KPK, pada 2018 harta Suharso hanya Rp 84 juta. Sedangkan, pada 2019 tiba-tiba naik signifikan jadi Rp 59 miliar," ujar Kurnia Septian di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/7).  Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, tercatat harta Suharso pada 2018 yakni sebesar Rp 84.279.899. Saat itu Suharso masih menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Sementara satu tahun berselang, yakni pada 2019 harta Suharso meningkat pesat sebesar Rp 59.861.206.050. Kemudian pada 2020, Suharso melaporkan memiliki harta sebilai Rp 69.793.308.036.  Sedangkan pada 2021, Suharso melaporkan memiliki harta sebesar Rp 73.064.251.480. Kurnia menduga, terdapat kejanggalan dalam harta kekayaan tersebut. "Kami meminta KPK mengusut dan menindaklanjuti keterlibatan Suharso dalam dugaan korupsi. Karena sejauh ini kami belum melihat langkah tegas dari KPK," tegas Kurnia.  Suharso sebenarnya sempat juga dilaporkan ke KPK terkait penerimaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi. Itu terjadi saat Suharso melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah.  Sementara itu, Suharso Monoarfa tidak menggubris konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com. Laporan terhadap Suharso di KPK sebelumnya dilayangkan oleh Anggota Majelis Pakar PPP Nizar Dahlan pada November 2020 lalu, terkait dugaan penerimaan gratifikasi pemakaian pesawat jet saat melakukan kunjungan ke Medan dan Aceh.  Beberapa waktu lalu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima, termasuk laporan mengenai dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa.  "KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaahan terhadap laporan tersebut, untuk mendalami lebih lanjut apakah masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK," tegas Ali. (*)

Aktivis Minta KPK Telisik Kejanggalan Harta Kekayaan Suharso Monoarfa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja terus dikritik karena proses dan pelaksanaannya dinilai sarat masalah. Pemerintah didesak menghentikan program itu lantaran saat ini masyarakat lebih memerlukan bantuan langsung, bukan bantuan untuk membeli modul pelatihan.  Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, pihak yang diuntungkan dari program pelatihan Kartu Prakerja adalah penyedia modul pendidikan, bukan masyarakat terdampak Covid-19.  "Masyarakat tidak mendapat keuntungan dari program pelatihan Prakerja karena saat ini lebih perlu bantuan sosial langsung. Bukan pembelian modul pelatihan karena di Google banyak modul pelatihan gratis,” kata Uchok, melalui pernyataan tertulis, Sabtu (2/4).  Menurut Uchok, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto terlalu memaksakan program berjalan tanpa mendengar kritik publik. Uchok mengatakan, masalah dalam program pelatihan Kartu Prakerja semakin muncul ke permukaan.  Seperti harga yang mahal serta kualitas dan pengawasan pelatihan yang tidak jelas. “Kalau enggak mau dibilang sumber masalah, batalkan dong program itu. Jika Menko Perekonomian ngotot melaksanakan, maka wajar kami menilai mungkin ada kepentingan terselubung," kata Uchok.  "Pemerintah harus tahu kebutuhan rakyatnya, bukan mengakomodasi kepentingan pihak tertentu," sambung dia.  Bagi Uchok, dugaan ada konflik kepentingan dalam program pelatihan Kartu Prakerja. Padahal, suara publik dan mayoritas fraksi di DPR yang menentang sudah terdengar jelas. “BPK bisa mengaudit pelaksanaan Kartu Prakerja yang berjalan tanpa melalui tender, dan bisa diketahui siapa paling diuntungkan dalam program itu,” ungkap Uchok.  Menurut Uchok, sebaiknya pemerintah menghentikan pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun tersebut. Karena saat ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, yang dibutuhkan adalah bantuan langsung atau tunai, bukan pelatihan online dengan modul yang harganya mahal dan ukuran kualitasnya tidak jelas.  "Batalkan saja program Prakerja. Harusnya pemberian bantuan langsung dari Presiden bisa dicontoh daerah atau kementerian lainnya, bukan malah jualan modul pelatihan," ujar Uchok.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YZ8QpOJR7kA  https://www.youtube.com/watch?v=qe2YgrIqwo0  https://www.youtube.com/watch?v=wkSN3bO1SUs

CBA Duga Ada Kepentingan Terselubung dalam Kartu Prakerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonomi masyarakat sedang terpuruk. Negara sedang berperang menghadapi pagebluk Covid-19. Namun, sejumlah stimulus yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak eknomomi masyarakat dianggap tidak memberi manfaat.  Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menilai, kebijakan yang dibuat pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan situasi saat ini. Contohnya pemerintah Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan pelaksanaan program Kartu Prakerja.  Menurut Uchok, program kartu prakerja yang digagas Kemenko Perekonomian sangat tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang mengalami pelemahan. "Banyak pekerja terkena PHK. Makanya, kartu prakerja tidak memberikan manfaat apa pun. Kartu Prakerja ini terkesan dipaksakan," ujar Uchok kepada JawaPos.com, Selasa (21/4).  Dia melihat yang diuntungkan dari program kartu prakerja bukanlah pekerja yang terkena dampak Covid-19. Melainkan, vendor penyedia modul pelatihan.  “Program kartu prakerja tidak aktual. Buruh atau pekerja yang di-PHK tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari program kartu prakerja. Saya minta program tersebut dibatalkan saja," imbuhnya.  Seharusnya, imbuh dia, kartu prakerja itu diberikan pemerintah dalam bentuk uang tunai. Modul pelatihan prakerja itu banyak terdapat google dan gratis,” terang Uchok.  Begitu juga dengan kebijakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Uchok melihat tidak ada urgensinya sama sekali pemerintah membahas aturan tersebut dengan DPR. Seharusnya pemerintah fokus dahulu pada penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.  “Tampaknya saat ini yang terjadi adalah pemerintah melakukan provokasi buruh dan masyarakat untuk turun ke jalan. Jika sampai buruh terprovokasi, maka ini kesalahan pemerintah sendiri,” terang Uchok.  Uchok mensinyalir ada pihak tertentu yang memiliki kepentingan besar di balik berjalanannya program kartu prakerja dan pembahasan RUU Cipta Kerja saat ini. Sebab, kedua program itu terkesan dipaksakan dilaksanakan pada kondisi pandemi covid-19.  "Kalau tidak ada pihak yang berkepentingan, tentunya pembahasan RUU Cipta Kerja dapat ditunda hingga Covid-19 ini tuntas. Kartu prakerja dibuat dalam bentuk lebih konkret bagi pekerja yang terkena PHK," katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=l2xHUqS4OKI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5mb_rVhKx1U&amp;t  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RL-ss7N1ZyA

Uchok Sky: Program Kartu Prakerja Tidak Memberi Manfaat Apa pun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/anggaran-dewan-membengkak-uchok-anies-takut-dengan-dprd_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Melonjaknya anggaran DPRD DKI Jakarta dalam APBD 2019 semenjak pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat tanda tanya besar. Kenaikan pun ditaksir hingga puluhan miliar. Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi melihat, ada rasa ketakutan yang dirasakan Anies pada saat menjabat. Sebab, tekanan yang diberikan kubu seberang diakui Uchok sangat kuat. "Anies ini sangat takut dengan DPRD jadi untuk menghilangkan ketakutannya maka anggarannya ditingkatkan. Kalau jaman Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan Djarot kan mereka kan berani berhadapan," jelasnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (5/2). Uchok melihat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sangat punya ciri khas 'tidak takut dengan siapapun'. Maka, gesekan dengan DPRD DKI dulu sangatlah kuat. "Ya kalau Ahok kan anggaran nggak rasional dia akan berhadapan. Kalau Pak Anies kayaknya mainnya nggak begitu, karena dia takut diawasi oleh DPRD. Jadi daripada diawasi ya, negoisasi sajalah gaya gue nggak kayak Ahok lah tapi jangan diawasi dong," ungkap Uchok. Hal itu menurut Uchok terlihat dari berkurangnya kritikan dari kalangan dewan kepada Anies. Padahal saat era Ahok, legislatif selalu mengkritik kebijakannya. "Makanya sekarang kritik DPRD kan agak berkurang, kalau dulu jaman Ahok DPRD melakukan perlawanan apapun di media massa kritik terus, itu kayak psikisnya Anies nggak kuat makanya dia menyerah," imbuhnya. Maka dari itu, Uchok melihat longgarnya anggaran di jaman Anies adalah soal keberanian dan perbaikan citra. Sebab, ia menilai Anies adalah tipikal pemimpin yang mementingkan citra ketimbang program realisasi ke masyarakat. Sebelumnya diketahui, APBD DKI Jakarta untuk kegiatan DPRD DKI melonjak pada zaman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin. Dari informasi yang dihimpun&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari website&nbsp;apbd.jakarta.go.id&nbsp;ada jumlah yang fantastis untuk anggaran kegiatan DPRD DKI. Pada zaman Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat seluruh kegiatan di DPRD dianggarkan sebesar Rp 162, 6 miliar. Lalu pada zaman Anies naik jadi Rp 303,2 miliar pada 2018 dan pada 2019 hingga Rp 339,4 miliar.

Anggaran Dewan Membengkak, Uchok: Anies Takut dengan DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/modal-dasar-jakpro-jadi-rp-30-triliun-uchok-sky-dprd-ngak-teliti_m_.jpg" alt="PT Jakpro dapat tambahan modal dasar jadi Rp 30 triliun" width="100%">
<figcaption>PT Jakpro dapat tambahan modal dasar jadi Rp 30 triliun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penambahan modal dasar PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menjadi Rp 30 triliun membuat banyak pihak takjub, sebab nominalnya dinilai sangat fantastis. Bahkan, ada beberapa kejanggalan terkait belum selesainya pertanggungjawaban dana endapan pada beberapa BUMD DKI. Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, mengatakan seharusnya dana endapan diselesaikan terlebih dahulu oleh BUMD. Sebelum DPRD DKI Jakarta menyetujui penambahan modal dasar BUMD. "Itu harus dipertanggungjawabkan harusnya. Saya yakin uang ini mubazir di tangan BUMD, dugaan saya bisa banyak penyimpangan nanti karena DPRD nggak teliti, tidak akurat menerima info yang diberikan BUMD DKI," jelasnya kepada JawaPos.com, Jumat (7/12). Menurutnya, pengelolaan laporan di lingkungan BUMD DKI sangatlah gelap dan tidak transparan. Sehingga ia menyatakan, sudah seharusnya BUMD meniru BUMN yang lebih terbuka dalam memberikan laporan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Kalau kami ke BUMN ada transparansi, BUMD DKI tidak ada transparansi dan akuntabilitas. Harusnya didorong DPRD DKI dulu baru dikasih duit. Ini masih gelap, duit asal setujui," ungkapnya. Dengan adanya penambahan modal dasar ini, menurut Uchok seharusnya sudah tidak ada lagi pekerjaan yang molor dan tidak selesai pada tahun-tahun berikutnya. Sebab, kalau tidak semua hanya ajang mencari uang saja. "BUMD DKI dikasih berapa juga nggak akan cepat gerak itu logikanya salah. Harusnya kalau mau menambah anggaran, DPRD itu minta audit, terus penjelasan pemanfaatan dana itu untuk apa," tegasnya.

Modal Dasar Jakpro Jadi Rp 30 Triliun, Uchok Sky: DPRD Nggak Teliti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uchok-sky-duga-ada-penyimpangan-anggaran-program-cetak-sawah_m_.jpg" alt="Ilustrasi sawah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sawah</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kegagalan Program cetak sawah Kementerian Pertanian (Kementan) tak sekadar menjadi gambaran ketidakmampuan kementerian yang dipimpin Andi Amran Sulaiman menghentikan ahli fungsi lahan. Yang tak kalah penting adalah pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut. Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menduga ada penyimpangan anggaran sehingga program itu tidak berhasil. Uchok menegaskan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah seharusnya melakukan audit investigatif terhadap program cetak sawah sebagai landasan penegak hukum dalam menentukan dugaan pelanggaran dan penyimpangan keuangan Negara. "Program cetak sawah ini adalah sebuah kegagalan. Bahkan diduga ada penyimpangan sehingga tidak berhasil," kata Uchok, di Jakarta. Sinergitas antarlembaga penegak hukum dengan BPK menurut Uchok merupakan kunci dalam menelusuri dan membongkar modus dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran oleh kementan. "Aparat hukum harus kreatif menelusuri cetak sawah ini. Kerjanya menggandeng BPK l,"&nbsp;tukasnya. Kondisi riil sawah di Tanah Air diungkapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian ini mengungkapkan,&nbsp; tiap tahun area persawahan&nbsp; diprediksikan terus berkurang. BPN juga menegaskan, untuk mencegah pengurangan lahan memang tidak bisa dilawan dengan program cetak sawah semata. Bahkan, diperkirakan tahun depan lahan sawah di Indonesia bisa berkurang lagi sampai 1,4 juta hektare. "Ini saja yang dari hasil terbaru 2018 itu kan 7,1 juta hektare ya dari citra satelit. Tapi ke depannya diprediksi bisa berkurang lagi sampai 20%," ungkap Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian Kementerian ATR/BPN, Vevin S Ardiwijaya. Pengurangan yang cukup signifikan tersebut dikarenakan dari hasil verifikasi langsung ke lapangan menemukan,&nbsp; banyak lahan sawah yang ternyata sudah memiliki izin alih fungsi. Ada yang&nbsp; berubah menjadi mal, ada yang menjadi&nbsp; bangunan lain. Diakuinya, saat ini sendiri Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim program cetak sawah mampu menghasilkan sekitar 60 ribu hektare sawah baru tiap tahunnya. Dengan program yang dimulai dari tahun 2013 ini , jika dikalkukasi artinya diperkirakan sudah mampu menghasilkan sebanyak 300 ribu ha dalam 5 tahun terakhir. Namun, realisasi tidak demikian. Pun, untuk bisa efektif berproduksi, cetak sawah memerlukan waktu yang sangat lama, memakan waktu 5&mdash;10 tahun ke depan. "Tapi itu harus diingat, klaimnya berdasarkan dana yang dikeluarkan Kementan yang dikasih ke petani dan lain-lain. Kasus di lapangan banyak yang tidak sesuai, " jelas Vevin. Perbedaan luasan sawah baru tersebut diperkirakan karena semata pihak yang mendapat dana dari Kementan membangun sawah dengan ukuran yang tidak mendetail. Hanya berdasarkan perkiraan. Di sisi lain, banyak juga ditemukan sawah-sawah baru dari program cetak sawah yang posisinya tidak strategis karena jauh dari masyarakat. Di mana sawah sudah tercetak, namun tidak ada petani yang menggarap. Kementan menargetkan mencetak 12.000 hektare (ha) sawah tahun ini. Namun realisasinya hingga saat ini baru mencapai 6.402 ha. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Pending Dadih Permana dalam pemberitaan, menyatakan kendala dari percetakan ini lantaran verifikasi data pada Survei, Investigasi dan Desain (SID). Dari verifikasailk, lahan yang layak cetak baru 6.000. Kementan mencatat, empat tahun terakhir ini telah mencetak 215.811 lahan baru. Program ini berjalan sejak tahun 2015 yang pada tahun itu menghasilkan 20.070 ha, kemudian tahun 2016 menghasilkan 129.096 dan tahun 2017 seluas 60.243 ha. Anggaran cetak sawah, menurut Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian Jakarta, Kementrian Pertanian, Indah Megawati, tergantung lahan dan kemudahan mengolah area tersebut. Untuk wilayah Papua dan Kalimantan sekitar Rp 19 juta per ha. Sedan di Jawa sekitar Rp 16 juta per ha.

Uchok Sky Duga Ada Penyimpangan Anggaran Program Cetak Sawah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gengsi-pertahankan-program-ahok-anies-sibuk-penuhi-janji-politik_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program-program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini mulai terimplementasi sesuai janji politik yang disampaikan. Mulai dari, OK OCE, OK OTrip, lalu KJP Plus dan juga program lain. Namun, berdasarkan pengamatan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, sosok Anies sangat gengsi mempertahankan program Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, misalnya RPTRA. "RPTRA itu kayaknya sudah nggak ada lagi, nggak dikembangkan meskipun ada bisa jadi tahun depan mati. Padahal bagus ya," ujar Uchok saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (29/11). "Di Jakarta jarang tempat main bersama anak-anak keluarga itu program Ahok yang bagus dan harusnya dipertahankan. Jangan gengsi lah program ahok tidak diteruskan," imbuhnya. Uchok melihat Anies seperti malu-malu kucing meneruskan program Ahok buktinya saja RPTRA hanya diganti dengan Taman Maju Bersama. Padahal, reklamasi yang diungkapkan akan dihentikan Anies buktinya dilanjutkan pembangunannya. "Reklamasi aja diteruskan kok  apalagi RPTRA. Masyarakat dukung Anies karena menolak reklamasi eh ternyata dilanjutkan juga kayak gitulah," jelasnya. Selain itu, Uchok melihat program-program yang baru dicanangkan Anies nampaknya tidak begitu terasa dampaknya di masyarakat. Seperti OK OCE yang mulai meredup, OK OTrip diganti menjadi Jak Lingko. "Program OK itu nggak ada manfaatnya,program Anies itu yang enak bukan masyarakatnya. Program baru Anies kurang greget di masyarakat," tambahnya. Uchok pun menambahkan program-program yang dilaunching seringkali dibiarkan begitu saja tidak ditingkatkan. Hal ini yang dikhawatirkan Uchok yang dapat menipu, sehingga pilihan rakyat berujung kepada sikap acuh dari Pemprov DKI Jakarta.

Gengsi Pertahankan Program Ahok, Anies Sibuk Penuhi Janji Politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uchok sky khadafi

Berita Terkini