<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/WhatsApp-Image-2025-11-06-at-185340-3267471173.jpeg" alt="Campus League Futsal memasuki babak penting dengan bergulirnya Regional Yogyakarta pada 6&ndash;12 November 2025 di GOR Ki Bagoes Hadikoesoemo, Universitas Islam Indonesia (UII). (Dok. Campus League)" width="100%">
<figcaption>Campus League Futsal memasuki babak penting dengan bergulirnya Regional Yogyakarta pada 6&ndash;12 November 2025 di GOR Ki Bagoes Hadikoesoemo, Universitas Islam Indonesia (UII). (Dok. Campus League)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Campus League Futsal memasuki babak penting dengan bergulirnya Regional Yogyakarta pada 6&ndash;12 November 2025 di GOR Ki Bagoes Hadikoesoemo, Universitas Islam Indonesia (UII). Gelaran ini menjadi bagian dari Season 0 Campus League yang bertujuan membentuk kultur kompetisi futsal antarkampus yang terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan. Sebanyak 21 tim dari 18 perguruan tinggi akan ambil bagian. Mereka terdiri dari 16 tim putra dan 5 tim putri yang berasal dari wilayah Yogyakarta, Magelang, Surabaya, Malang, dan Tulungagung. Kehadiran tim-tim dengan latar empat kota berbeda akan membuat Regional Yogyakarta menjadi salah satu episenter pertemuan kekuatan futsal kampus di Pulau Jawa. Pada kategori putra, komposisi peserta merupakan perpaduan antara tim hasil kualifikasi dan tim undangan. Sebanyak 10 tim putra datang dengan status lolos dari fase City Play-off Surabaya dan Yogyakarta. Sementara itu, 6 tim lainnya langsung ke fase regional dengan status undangan berdasarkan reputasi dan kontribusinya dalam pembinaan futsal kampus, yakni Universitas Islam Indonesia sebagai tuan rumah, Universitas Tidar Magelang, Universitas Surabaya (UBAYA), Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Seluruh tim putra akan dibagi ke dalam empat grup berisi empat tim. Hanya juara grup yang berhak melaju ke babak semifinal, sekaligus memastikan tiket menuju fase National yang akan berlangsung di Jakarta pada Desember 2025. Namun, empat semifinalis tersebut masih punya sasaran antara untuk memperebutkan posisi juara Regional Yogyakarta melalui pertandingan final pada 11&ndash;12 November. Sementara itu, di kategori putri, seluruh peserta hadir sebagai tim undangan dan akan memainkan sistem kompetisi penuh alias setiap tim saling berjumpa. Hasil klasemen akhir akan menentukan empat tim teratas yang berhak lolos ke semifinal sekaligus memastikan tiket menuju fase National di Jakarta. Dua pemenang semifinal kemudian akan bertanding untuk menentukan kampiun Regional Yogyakarta. Selain tiket menuju fase National, babak regional ini juga menetapkan gelar juara, peringkat kedua, dan peringkat ketiga. Campus League menyediakan hadiah uang sebesar Rp5 juta untuk juara, Rp3 juta untuk runner-up, dan Rp2 juta untuk peringkat ketiga sebagai bentuk penghargaan atas performa dan komitmen tim dalam membangun tradisi prestasi olahraga di lingkungan kampus. &ldquo;Akhirnya kami bisa memulai perjalanan panjang ini untuk berkontribusi dalam pembangunan ekosistem pembinaan di Yogyakarta. Ini akan menjadi awal yang tepat karena Yogyakarta adalah kota pelajar dan kampus,&rdquo; ujar CEO Campus League, Ryan Gozali. &ldquo;Semoga pertandingan bisa berjalan dengan baik. Tim-tim kampus bisa menunjukan permainan terbaiknya dam menjadi yang terbaik untuk mewakili wilayahnya di babak nasional nanti,&rdquo; Ryan menambahkan. Di sisi lain, Dian Pawestri Nugraheni sebagai perwakilan tim putri Universitas Negeri Yogyakarta menyampaikan kesiapan skuad untuk melakoni Regional Yogyakarta. &ldquo;Saya pikir kami sudah cukup siap untuk tampil di Campus League. Kami sudah berlatih fisik dan strategi. Staf kepelatihan juga sudah mempersiapkan diri dengan baik,&rdquo;ujar Dian usai mengikuti technical meeting di Gadjah Mada University Club (UC) Hotel UGM, Yogyakarta, Kamis (30/10). Campus League dirancang sebagai ekosistem kompetisi olahraga kampus yang akan terus berkembang dari tahun ke tahun, dengan futsal menjadi pondasi pada musim perdana sebelum meluas ke cabang olahraga lain. Melalui kompetisi berjenjang yang tersusun rapi dari tingkat kota, regional, hingga nasional, Campus League menempatkan mahasiswa sebagai pusat narasi: berprestasi, berpendidikan, dan beridentitas kuat sebagai bagian dari almamaternya.

Campus League Futsal memasuki babak penting dengan bergulirnya Regional Yogyakarta pada 6–12 November 2025 di GOR Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Campus League Futsal Regional Yogyakarta Siap Bergulir, 21 Tim Kampus Bersaing Menuju Panggung Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/JKT_Pemakaman-Ojol-Terlindas-Mobil-Brimob_SALMAN-TOYIBI_-4-1757254318.jpg" alt="Keluarga pengemudi ojek online Affan Kurniawan menaburkan bunga di TPU Karet Bivak di Jakarta, Jumat (29/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Keluarga pengemudi ojek online Affan Kurniawan menaburkan bunga di TPU Karet Bivak di Jakarta, Jumat (29/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Keluarga besar Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online sekaligus tulang punggung keluarga yang kehilangan nyawanya dalam aksi demonstrasi akibat tindakan aparat keamanan.&nbsp; UII melalui keterangannya menyebutkan, tragedi ini bukan sekadar kehilangan individu, melainkan potret getir rakyat kecil yang kian terhimpit beban ekonomi dan represivitas negara terhadap suara kritis warganya. "Affan Kurniawan adalah simbol rakyat yang dipinggirkan. Kita semua berpotensi menjadi Affan," demikian pernyataan resmi UII. Tragedi meninggalnya Affan disebut mencerminkan rapuhnya ruang demokrasi di Indonesia. Suara rakyat yang mestinya dilindungi justru dibungkam dengan kekerasan, sementara di sisi lain elite politik bergelimang kuasa dan mengabaikan kepentingan jangka panjang bangsa.&nbsp; Menurut UII, hilangnya nyawa dalam sebuah aksi damai adalah peringatan keras bahwa negara telah gagal mendengar jeritan warganya. Dalam pernyataannya, UII mendesak pemerintah menghentikan praktik pengabaian terhadap rakyat kecil, mengambil tanggung jawab penuh atas kematian Affan, serta memastikan tidak ada impunitas bagi aparat yang terlibat.&nbsp; Kebijakan ekonomi dan sosial, kata mereka, harus segera ditata ulang agar lebih berpihak pada rakyat, bukan pada elite dan kepentingan jangka pendek. UII juga menuntut DPR RI agar lebih sensitif terhadap kesulitan rakyat, sungguh-sungguh melaksanakan fungsi pengawasan, serta memastikan kebrutalan aparat tidak dibiarkan. "Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas segala kepentingan politik praktis," tegas UII. Pernyataan UII juga menyoroti aparat keamanan yang dinilai kerap menggunakan kekuatan berlebihan dalam menghadapi demonstrasi. UII menegaskan, mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil adalah anak bangsa yang aspirasinya harus dijaga, bukan ditindas. Kepada masyarakat sipil, UII menyerukan pentingnya menjaga ruang demokrasi dengan terus menyuarakan kebenaran, mengawal kasus Affan agar tidak redup ditelan waktu, serta mengedepankan aksi damai dan bermartabat. UII juga mengecam segala bentuk anarkisme dan penjarahan yang terjadi di tengah aksi, karena dinilai hanya merugikan rakyat sendiri dan mencederai perjuangan aspirasi. Mereka mengingatkan adanya potensi penunggang politik yang bisa memperkeruh situasi dengan agenda sempit. Tragedi Affan Kurniawan, menurut UII, harus dijadikan momentum untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan. Demonstrasi dan letupan amarah rakyat bukan muncul dari ruang kosong, melainkan akumulasi pengabaian negara terhadap suara kritis dan kondisi riil masyarakat. "Satu nyawa rakyat yang hilang adalah kehilangan bagi seluruh bangsa. Jangan sampai ada lagi Affan-Affan lain yang tumbang di jalanan," tutup pernyataan UII.

Keluarga besar Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online

Sampaikan Duka Cita, UII Minta Tak Ada Impunitas Bagi Aparat yang Terlibat Atas Tragedi Kematian Affan Kurniawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/WhatsApp-Image-2025-02-15-at-174131-3105531396.jpg" alt="Ketua Umum IKA UII Periode 2025-2030 Ari Yusuf Amir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum IKA UII Periode 2025-2030 Ari Yusuf Amir. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 serta Reuni Akbar pada 15&ndash;16 Februari di Semarang, Jawa Tengah. Acara yang mengusung tema Gerakan Nasional Alumni UII untuk Membangun Negeri, dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Menkopolhukam Mahfud MD dan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. Pada hari kedua Munas, di Hotel Tentrem, Semarang, Sabtu (15/2), terdapat dua agenda utama. Laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPP IKA UII Periode 2019-2024 yang dipimpin Prof. M. Syarifuddin serta pemilihan Ketua Umum IKA UII Periode 2025&ndash;2030. Laporan pertanggungjawaban tersebut diterima peserta sidang, menandai berakhirnya kepengurusan periode sebelumnya. Pemilihan ketua baru sempat mengerucut pada dua nama calon yakni Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ari Yusuf Amir, seorang pengacara senior yang juga mantan Sekretaris Jenderal IKA UII Periode 2019&ndash;2024. Namun, usul nama Suhartoyo ditolak peserta sidang, sehingga hanya tersisa satu calon tunggal, Ari Yusuf Amir. Dalam proses pemilihan yang menjunjung asas demokrasi, setiap perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKA UII, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IKA UII, serta IKA Prodi menyampaikan dukungan terhadap Ari Yusuf Amir sebagai calon ketua umum. Menanggapi hal tersebut, Ari menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah tersebut. &rdquo;Saya bukan tokoh, tapi atas amanah dan atas izin Allah, saya menyatakan bersedia untuk menjadi Ketua IKA UII,&rdquo; ujar Ari Yusuf Amir dalam sidang yang berlangsung di Hotel Tentrem, Semarang, Sabtu (15/2). Sidang akhirnya mencapai keputusan dengan menetapkan Ari Yusuf Amir sebagai Ketua Umum DPP IKA UII Periode 2025-2030 secara aklamasi. Ari menegaskan komitmennya untuk mendedikasikan pikiran, tenaga, dan sumber daya, bagi kemajuan IKA UII. &rdquo;Kami akan menjalankan organisasi ini secara maksimal dan lebih baik. Semua angkatan dan fakultas akan terlibat dalam pengembangannya. Mohon dukungan dari seluruh rekan-rekan alumni, karena tanpa kalian, kita tidak akan berhasil. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan bekerja untuk UII,&rdquo; ujar Ari Yusuf Amir, Doktor Ilmu Hukum dari UII Jogjakarta ini.

Ketua IKA UII Ari Yusuf Amir komitmen untuk mendedikasikan pikiran, tenaga, dan sumber daya, bagi kemajuan IKA UII

 Ketua Umum IKA UII Ari Yusuf Amir Komitmen Memajukan UII

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/karyawan-pt-freeport-adukan-ketua-pn-timika-ke-ma_m_187560.jpeg" alt="Ilustrasi pengadilan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengadilan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) minta agar Mardani H Maming segera dibebaskan. Desakan itu mencuat setelah adanya eksaminasi putusan hakim dan temuan adanya kekhilafan dan kesalahan hakim saat memberikan vonis. Pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum UII Mahrus Ali menyampaikan, Mardani H Maming tidak melanggar semua pasal yang dituduhkan. Sehingga, harus dibebaskan demi hukum dan keadilan. &rdquo;Menurut eksaminasi kami, Mardani H Maming tidak melanggar Pasal 93 UU Minerba, karena norma pasal tersebut berlaku untuk pemegang IUP, bukan bupati yang mengeluarkan SK,&rdquo; kata Mahrus Ali dalam keterangannya. Dua pekan lalu, pada Sabtu (5/10), sejumlah akademisi di Fakultas Hukum UII menggelar acara bedah buku berjudul Mengungkap Kesalahan dan Kekhilafan Hakim Dalam Menangani Perkara Mardani H Maming. Ada sepuluh eksaminator yang memberikan catatan. Mereka adalah Prof Dr Ridwan Khairandy, Dr Mudzakkir, Prof Hanafi Amrani, Prof Dr Ridwan, Dr Eva Achjani Zulfa, Dr Muhammad Arif Setiawan, Dr Nurjihad, Dr Mahrus Ali, Dr Karina Dwi Nugrahati Putri, serta Dr Ratna Hartanto. Sepuluh eksaminator itu datang dari berbagai kalangan. Semuanya adalah pakar hukum, baik itu pakar hukum pidana, perdata, kriminologi, hukum administrasi negara, hingga viktimologi. Seusai menyampaikan eksaminasi, semuanya sepakat, tanpa ada dissenting opinion atau pendapat berbeda, agar Mardani H Maming segera dibebaskan, serta dipulihkan nama baiknya. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Keagamaan &amp; Alumni UII Dr Rohidin mengatakan, eksaminasi Mardani H Maming ini menarik karena secara ideal kesalahan seharusnya tidak terjadi pada hakim yang mestinya harus bersifat bijaksana. Hakim sebagai pengadil harus memiliki kemampuan memutuskan perkara dengan tepat dan cepat dalam situasi dilematis.&nbsp; &rdquo;Putusan itu juga harus berdasar pertimbangan kualitatif, bukan kuantitatif serta kemanusiaan dan kemaslahatan. Itu semua untuk kepentingan bersama atau semua pihak,&rdquo; kata Rohidin. Salah satu eksaminator yang menjabat sebagai Guru Besar Hukum Administrasi Negara FH UII Prof. Dr. Ridwan menyatakan, menurut jaksa penuntut umum (JPU) dan majelis hakim tingkat banding dan tingkat kasasi, kesalahan terdakwa menandatangani dan menerbitkan SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011, bertentangan dengan pasal 93 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). &rdquo;Apakah tindakan terdakwa selaku Bupati Tanah Bumbu mengalihkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP)&nbsp; Batu Bara dari PT BKPL kepada PT PCN melanggar pasal 93 ayat 1 tentang Minerba. Kedua, apakah peralihan IUP-OP itu harus didahului dengan permohonan yang melampirkan syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial?&rdquo; kata Ridwan. &rdquo;Jawaban atas kedua isu hukum ini berkaitan dengan pemahaman yang utuh tentang keabsahan perizinan, Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, pengalihan IUP-OP, dan syarat pengalihan IUP OP,&rdquo; lanjut Prof Ridwan. Dalam peralihan IUP, semua dokumen dan persyaratan telah terpenuhi sehingga tidak melanggar aturan. Semuanya sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku. Eksaminator lain, Mahrus Ali menyebutkan, terdapat satu isu hukum yang dieksaminasi yaitu terkait suap atas diterbitkannya SK Bupati No. 296/2011 yang bertentangan atau melanggar pasal 93 UU No 4 Tahun 2009. &rdquo;Norma pasal 93 tersebut, ditujukan kepada pemegang IUP bukan pada jabatan bupati. Sepanjang syarat dalam pasal 93 ayat 2 dan 3 UU No. 4/2009 terpenuhi, peralihan atau pelimpahan IUP diperbolehkan atau tidak dilarang,&rdquo; kata Mahrus Ali. Dia menilai, perbuatan Mardani Maming dengan mengeluarkan SK Bupati Nomor 296/2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari PT BKPL kepada PT PCN, tidak melanggar aturan. Dengan menimbang semua fakta persidangan, sudah seharusnya Mardani H Maming dibebaskan, dipulihkan nama baiknya, serta direhabilitasi.

Akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) sebut Mardani H Maming tidak melanggar semua pasal yang dituduhkan, harus segera dibebaskan

Akademisi Sebut Mardani Maming Sebut Tak Langgar UU Minerba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/graduation-cap-3430714_1280-2622221858.jpg" alt="Ilustrasi mahasiswa. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mahasiswa. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta Fathul Wahid memutuskan untuk tak menggunakan gelar profesor dalam kehidupan sehari-hari. Dia meminta agar orang-orang tak lagi memanggilnya dengan sebutan prof. Hal itu menurut dia untuk memangkas kesenjangan antara orang bergelar profesor dengan yang lain. Keputusan tak menggunakan gelar profesor itu juga dilakukan Fathul sebagai bentuk kritik banyaknya praktik culas orang untuk mendapatkan gelar maupun guru besar. Dilansir dari Jawa Pos Radar Jogja, keputusan Rektor UII untuk menghapus gelar profesor bahkan diterbitkan secara resmi lewat Surat Edaran (SE) tentang Penghapusan Gelar Profesor pada Jabatan Akademik. Surat Edaran Nomor: 2748/Rek/10/SP/VII/2024 diteken Fathul Wahid pada Kamis (18/7). Dalam surat tersebut, dia mengaku ikhlas dengan penghapusan gelar. &rdquo;Pertama, menjaga semangat kolegialitas. Jangan sampai jabatan profesor justru menambah jarak sosial. Kampus seharusnya menjadi salah satu tempat yang paling demokratis di muka bumi,&rdquo; kata Fathul Wahid dalam SE tersebut. Selain itu, alasan kedua, jabatan profesor seharusnya bukan dianggap sebatas pencapaian karir. Melainkan adalah tanggung jawab terhadap publik yang harus diemban. Tak ada peraturan resmi yang mengatur seseorang untuk tidak menggunakan gelar dalam keseharian, termasuk dalam forum-forum resmi. Hanya saja, secara tertulis sebetulnya ada aturan penggunaan gelar yang dimaksud. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi. Secara rinci, penggunaan gelar itu diatur dalam pasal 2 Permen 63/2016. Berikut isinya. Gelar dan penulisan gelar untuk lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis terdiri atas: <ol> <li>Ahli Pratama, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma I, dengan mencantumkan huruf A.P. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.</li> <li>Ahli Muda, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma II, dengan mencantumkan huruf A.M. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.;</li> <li>Ahli Madya, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma III, dengan mencantumkan huruf A.Md. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.</li> <li>Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program Sarjana dengan mencantumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.</li> <li>Sarjana Terapan, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma IV dengan mencantumkan huruf S.Tr. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.</li> <li>Magister, ditulis di belakang nama lulusan program Magister, dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.</li> <li>Magister Terapan, ditulis di belakang nama lulusan program Magister Terapan, dengan mencantumkan huruf M.Tr. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.</li> <li>Doktor, ditulis di depan nama lulusan program Doktor, dengan mencantumkan huruf Dr.</li> <li>Doktor Terapan, ditulis di depan nama lulusan program Dokter Terapan, dengan mencantumkan huruf Dr.Tr.</li> <li>Gelar untuk lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf Sp. diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.</li> <li>Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan.</li> </ol>

Rektor UII Jogjakarta Fathul Wahid memutuskan tak menggunakan gelar profesor dalam kehidupan sehari-hari

Rektor UII Fathul Wahid Tak Lagi Gunakan Gelar Profesor, Ini Aturannya dalam Peraturan Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/03/Presiden-dan-jajaran-di-peresmian-terminal-leuwipanjang-3541353517.jpg" alt="Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan anggota Komisi V DPR Mulyadi dalam acara peresmian revitalisasi Terminal Leuwipanjang di Bandung pada Sabtu (3/2)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan anggota Komisi V DPR Mulyadi dalam acara peresmian revitalisasi Terminal Leuwipanjang di Bandung pada Sabtu (3/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi banyaknya sorotan lewat pernyataan sikap dan petisi oleh civitas akademika dari beberapa universitas di Indonesia. Dirinya menilai hal tersebut sebagai bagian dari hak demokrasi dan harus dihargai. "Ya, itu sebagai bagian dari hak demokrasi yang harus kita hargai," ujar Presiden Jokowi dalam tayangan akun Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, pada hari Sabtu (3/2). Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana menyampaikan bahwa dalam negara demokratis kebebasan menyampaikan pendapat baik itu melalui seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati. "Bapak Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa&nbsp;freedom of speech&nbsp;merupakan hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan kualitas demokrasi negara," ujarnya kemarin, dikutip dari Antara. Ari mengatakan bahwa perbedaan pendapat, perspektif, dan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Apalagi ketika sedang memasuki tahun politik seperti ini, pertarungan opini pasti wajar terjadi. "Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya untuk sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu bagi kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Termasuk pertarungan opini, dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," imbuhnya. Sebelumnya beberapa civitas akademika dari sejumlah universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta, serta dari Universitas Indonesia (UI) menyerukan petisi berisi kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Mereka juga menyinggung masalah etika hingga kenegarawanan dalam petisi tersebut. Ari juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi tetap berpegang pada komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sesuai koridor konstitusi di Indonesia.

Beberapa civitas akademika dari sejumlah universitas seperti UGM Jogjakarta, UII Jogjakarta, dan UI menyampaikan kritik pada Jokowi.

Soal Pernyataan Sikap dan Petisi Civitas Akademika Universitas terhadap Dirinya, Presiden Jokowi Jawab Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/TKN-prabowo-gibran-akademisi-1385760413.jpg" alt="Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut menyasar kalangan akademisi demi meraih kemenangan satu putaran." width="100%">
<figcaption>Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut menyasar kalangan akademisi demi meraih kemenangan satu putaran.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut menyasar kalangan akademisi demi meraih kemenangan satu putaran. TKN menyebut dukungan dari kalangan akademisi memiliki dampak yang bersar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">TKN memastikan Prabowo-Gibran akan memberikan ruang kepada akademisi. Terlebih pada Pilpres 2024 pemilih akan didominasi oleh pemilih muda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini (dukungan) akan menjadi bola salju yang akan terus bergulir di daerah dan akan diteruskan oleh teman-teman yang lain," kata Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Eddy Budiarso saat menerima deklarasi Alumni Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Rumah Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy mengatakan, kampus adalah kalangan akademik. Di sana rasionalitas sangat dinomorsatukan, di situ pula intelektualitas sangat dijunjung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira survei-survei juga tidak bisa direkayasa dan saya kira survei ini kan refleksi dari apa yang ada di masyarakat. Saya kira dunia akademik itu sudah memberikan dukungan itu dan refleksi itu ada dalam survei-survei yang cukup tinggi sehingga kami yakin memenangkan Pemilu 2024 satu putaran pada 14 Februari mendatang," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ketua Relawan UKI, Sangap Surbakti mengatakan, sebagai akademisi harus memiliki arah politik. Sekalipun berbeda pilihan tidak masalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai seorang akademik, kebetulan saya juga dosen di Fakultas Hukum UKI, kalau dia punya tanggung jawab moral terhadap nilai-nilai akademik, maka dia harus berpihak, tidak bisa tidak, bahwa berpihak ke mana itu soal lain," pungkas Sangap.</div>

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut menyasar kalangan akademisi demi meraih kemenangan satu putaran.

TKN Prabowo Gibran: Akademisi Harus Memiliki Arah Politik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/28/WhatsApp-Image-2024-01-27-at-222236-3390242247.jpeg" alt="Presiden RI, Joko Widodo, berbincang dengan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep dan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, sebelum berman bola dengan anak-anak di Lapangan Gamplong, Sleman, Sabtu (27/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Presiden RI, Joko Widodo, berbincang dengan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep dan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, sebelum berman bola dengan anak-anak di Lapangan Gamplong, Sleman, Sabtu (27/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tak ambil pusing mengenai adanya kritikan para civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) yang ditunjukkan kepada sang ayah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi.&nbsp; Menurut dia, kritikan ataupun petisi merupakan suatu hal yang biasa terjadi.&nbsp; "Enggak papa namanya juga ini kan dinamika biasa, biasa terjadi," kata Kaesang di Lampung Selatan, Lampung, Jumat (2/2). Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai soal petisi yang disampaikan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII). Jokowi mengatakan petisi berisi kritikan untuknya itu merupakan hak berdemokrasi masyarakat. Pada petisi tersebut, Jokowi dikritik karena model kepemimpinannya yang sudah melenceng dan menabrak aturan tentang bernegara yang baik. "Ya itu hak demokrasi," kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2). Jokowi menuturkan setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat. Mantan wali kota Solo itu pun mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan kritikan kepadanya. "Setiap orang boleh berbicara berpendapat. Silakan," tutur Jokowi. Jokowi sendiri sebelumnya mengaku sudah mengetahui soal Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi UGM itu. Menanggapi hal itu, Jokowi menilai bahwa apa yang disampaikan adalah hak berdemokrasi. Dia pun memilih tidak berkomentar soal hal lain yang menyangkut poin-poin di dalam petisi. "Ya itu hak demokrasi," jawab Jokowi di Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (1/2/2024). Diketahui, petisi disampaikan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM. Dia tidak sendiri, sejumlah guru besar UGM, dosen, hingga mahasiswa turut hadir bersamanya. Berikut isi dari Petisi Bulaksumur UGM untuk Jokowi: Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM). Pelanggaran etik di Mahakamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua PSI Kaesang Pangarep tak ambil pusing mengenai adanya kritikan para civitas akademika UGM dan UII kepada presiden Jokowi.

Civitas Akademika UGM dan UII Beri Petisi untuk Jokowi, Kaesang Bilang itu Biasa Terjadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Dosen-UII-Ahmad-Munasir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ahmad Munasir Rafie Pratama yang sempat hilang kontak disebut mengubah rute perjalanan pulang ke Amerika Serikat (AS) karena alasan kesehatan, dikutip dari ANTARA.  "UII telah mencermati alasan kondisi kesehatan AMRP yang menjadi penyebab pengalihan rute penerbangan ke Amerika Serikat dan disampaikan melalui penjelasan AMRP di dalam balasan 'e-mail'," kata Rektor UII Fathul Wahid dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat (24/2).  Ia bersyukur karena upaya pelacakan keberadaan Rafie telah membuahkan hasil dan yang bersangkutan telah membalas korespondensi melalui surat elektronik yang dikirimkan UII.  Melalui pesan itu pula, menurut Fathul, Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknik Informatika UII itu memohon maaf kepadanya dan seluruh sivitas akademika UII atas kegaduhan yang muncul terkait dirinya beberapa waktu terakhir.  "UII mendoakan semoga AMRP lekas mendapatkan kembali kesehatan yang prima," ujar dia.  Menurut dia, UII akan memberi pendampingan dan dukungan layanan kesehatan bagi Rafie apabila diperlukan.  Atas nama UII, ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penelusuran dan pengungkapan kasus perjalanan dosen tersebut.  "Terutama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu RI, KJRI New York, KBRI Oslo, KJRI di Istanbul, KBRI Ankara, KBRI Riyadh, PP Muhammadiyah, National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan semua pihak yang tidak mungkin kami sebut satu per satu," papar dia.  Sebelumnya, Dosen UII Yogyakarta Ahmad Munasif Rafie Pratama (AMRP) yang sempat disebut hilang kontak dengan keluarganya, ditemukan selamat di Amerika Serikat.  Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dan Konsul Jenderal RI di New York Winanto Adi telah menjalin komunikasi langsung dengan AMRP.  "Konjen RI di New York juga telah bertemu langsung dengan beliau. Saat ini AMRP berada di AS dan alhamdulillah dalam keadaan aman," kata Judha melalui pesan singkat.

Dosen UII Ubah Rute ke Amerika Serikat Karena Alasan Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Konper-UII-UGM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Teror terhadap panitia maupun narasumber diskusi ilmiah dikecam banyak pihak. Kali ini datang dari Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Mereka mengecam tindakan intimidasi oleh oknum tertentu terhadap diskusi ilmiah yang hendak digelar kelompok studi mahasiswa Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM).  Diskusi ilmiah ini awalnya bertajuk ‘Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’. Karena ada teror dan diminta diganti, tema kemudian diubah menjadi "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" . Diskusi ini sedianya digelar secara daring pada 29 Mei 2020. Karena adanya teror yang dialami sejumlah panitia penyelenggara, diskusi akhirnya dibatalkan oleh panitia mempertimbangkan keamanan.  "Tindakan-tindakan berupa intimidasi, pembubaran hingga pemaksaan untuk membatalkan diskusi adalah tindakan yang tidak bisa diberi toleransi oleh hukum demi tegak nya HAM dan kebebasan akademik," kata Rektor UII Fathul Wahid dalam pernyataan sikap di Yogyakarta, Sabtu (30/5) dikutip dari ANTARA.  Selain terhadap panitia penyelenggara, menurut dia, intimidasi juga dialami Guru Besar Hukum Tata Negara UII Prof Ni'matul Huda yang menyanggupi menjadi narasumber untuk diskusi itu.  Menurut Fathul, tema pemberhentian presiden dari jabatannya yang sedianya diangkat dalam diskusi merupakan isu konstitusional yang diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. Hal ini lazim disampaikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah hukum konstitusi.  "Murni aktivitas ilmiah yang jauh dari tuduhan makar sebagaimana disampaikan oleh oknum melalui media massa (daring) atau media sosial," kata dia.  Fathul meminta aparat penegak hukum memroses, menyelidiki, dan melakukan tindakan hukum terhadap oknum pelaku tindakan intimidasi terhadap panitia penyelenggara dan narasumber diskusi dengan tegas dan adil.  "Meminta aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap panitia penyelenggara dan narasumber, serta keluarga mereka, dari tindakan intimidasi lanjutan dalam segala bentuknya, termasuk ancaman pembunuhan," ujar dia.  Selain itu, ia juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengawal penuntasan kasus ini agar terjamin tegak nya HAM dalam rangka melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga diharapkan dapat memastikan terselenggaranya kebebasan akademik demi menjamin Indonesia tetap dalam rel demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum.  Hal senada disampaikan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sigit Riyanto. Selain mengecam, ia juga menyampaikan empati kepada keluarga mahasiswa yang mendapatkan tekanan psikologis akibat ancaman teror.  "Fakultas Hukum UGM perlu untuk melindungi segenap civitas akademika, termasuk semua yang terlibat di dalam kegiatan tersebut, terlebih dengan terjadinya intimidasi, teror, dan ancaman yang ditujukan kepada pihak-pihak di dalam kegiatan tersebut, termasuk keluarga mereka," tutur Sigit.

UII-UGM Kecam Teror Terhadap Panitia Diskusi 'Pemberhentian Presiden'

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uii

Berita Terkini