<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gerindra-menduga-yudi-latif-mundur-karena-masalah-ini_m_218921.jpeg" alt="Kepala (Pelaksana) BPIP Yudi Latif mengundurkan diri." width="100%">
<figcaption>Kepala (Pelaksana) BPIP Yudi Latif mengundurkan diri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Publik dikejutkan dengan kabar pengunduran diri &lrm;Yudi Latif sebagai Kepala Pelaksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Padahal dia baru setahun menempati jabatan tersebut. Menanggapi kabar tersebut, Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sodik Mudjahid menduga pengunduran diri Yudi Latif bukan karena gaji BPIP. Dia yakin akan hal itu sebab sangat mengenal Yudi Latif. "Dia bukan pemburu dan bukan pencinta uang," ujar Sodik kepada JawaPos.com, Jumat (8/6). Sodik menduga ada dua hal penyebab mundurnya Yudi Latif dari jabatan Kepala Pelaksana BPIP. Pertama soal kewenangan BPIP yang terbatas. Kedua, adanya intervensi soal penjabaran Pancasila. "Penjabaran Pancasila yang makin jauh dari sejarah dan substansi Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno dan para pengurus," katanya. Oleh sebab itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini mengaku sesegera mungkin bakal melakukan pertemuan dengan Yudi Latif. Itu dilakukan untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. "Saya akan usahakan segera bertemu," pungkasnya.&lrm; Sebelumnya, pengunduran diri <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/06/2018/yudi-latif-mundur-fadli-zon-itu-tindakan-pancasilais" target="_blank">Yudi Latif</a> diketahui warganet karena yang bersangkutan menuliskan salam perpisahan di akun Facebook-nya. Perubahan UKP-PIP menjadi BPIP, kata Yudi, membawa perubahan besar pada struktur, organisasi, peran, dan fungsi lembaga. Pun demikian dengan relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Yudi memandang, semua itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian, serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda. "Saya merasa perlu ada pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan," katanya. "Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," lanjut Yudi.

Gerindra Menduga Yudi Latif Mundur karena Masalah Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hidayat-nur-wahid-bantah-kader-pks-kirim-meme-bpip-ke-mahfud-md_m_218901.jpeg" alt="Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid membantah tudingan yang dilontarkan Mahfud MD, soal kader partainya yang mengirimkan meme menyinggung Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid membantah tudingan yang dilontarkan Mahfud MD, soal kader partainya yang mengirimkan meme menyinggung Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid membantah tudingan yang dilontarkan Mahfud MD, soal kader partainya yang mengirimkan meme menyinggung Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut Hidayat, tidak ada kader PKS yang mengirimkan meme kepada anggota BPIP tersebut. Hidayat menjelaskan, kadernya hanya mengirimkan pesan singkat lewat layanan perpesanan WhatsApp. Itupun berisikan soal klarifikasi gaji BPIP yang memang menjadi polemik di tengah masyarakat. "Ternyata kader itu tidak pernah mengirim meme ke Pak Mahfud MD. Dia hanya mengirimkan (pesan) WhatsApp isinya klarifikasi. Tidak ada meme-nya sama sekali," kata Hidayat di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (8/6). Lebih lanjut, dia memastikan keabsahan informasi tersebut, lantaran sudah melihat sendiri isi pesan yang bersangkutan. Maka dari itu, dirinya tegas menampik tudingan yang dilontarkan mantan Ketua MK itu. "Saya tahu itu karena kemarin saya bertemu yang bersangkutan dan memperlihatkan kepada saya tentang WA (pesan WhatsApp) yang dikirimkan ke Pak Mahfud MD," katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, Mahfud MD meradang gara-gara pesan singkat yang dikirimkan kader PKS terkait polemik gaji BPIP. Mahfud mengatakan, kader berbasis massa Islam itu telah mengirimkan pesan yang menyinggungnya. Menurut pengakuannya, pesan singkat itu berisikan meme dengan gambar tulisan "Saya Pancasila, Saya 100 Juta".

Hidayat Nur Wahid Bantah Kader PKS Kirim Meme BPIP ke Mahfud MD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yudi-latif-mundur-fadli-zon-itu-tindakan-pancasilais_m_218871.jpeg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menilai keberadaan BPIP perlu dievaluasi." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menilai keberadaan BPIP perlu dievaluasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah mengemban amanah selama setahun lamanya, Kepala Pelaksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif secara tiba-tiba menyatakan mengundurkan diri. Menganggapi mundurnya Yudi Latif, Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan apresiasi. Menurutnya, mundurnya Yudi Latif merupakan suatu bentuk tindakan Pancasilais. "Saudara Yudi Latif ini bagus, fair itu tindakan yang Pancasilais menurut saya mengundurkan diri dari BPIP," ujar &lrm;Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/6). Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini pun merasa keberadaan BPIP memang perlu dievaluasi. Sebab, menurut Fadli, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu membuat badan baru apalagi yang berkaitan dengan Pancasila. "Jadi, BPIP pun dievaluasi. Pancasila ini (kan) sudah menjadi dasar, pandangan kita," katanya. Lebih lanjut dia menambahkan, MPR juga rutin memberikan sosialisasi mengenai empat Pilar Kebangsaan, yakni Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Sehinga Fadli menegaskan, sebenarnya lembaga ad hoc BPIP belum terlalu dibutuhkan perannya. "Karena DPR yang mewakili rakyat kan melakukan sosialisasi. Jadi, keberadaan BPIP perlu dievaluasi," pungkasnya. Sebelumnya, pengunduran diri <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/06/2018/yudi-latif-mundur-elite-pan-curiga-ada-masalah-di-internal-bpip" target="_blank">Yudi Latif</a> diketahui warganet karena yang bersangkutan menuliskan salam perpisahan di akun Facebook-nya. Perubahan UKP-PIP menjadi BPIP, kata Yudi, membawa perubahan besar pada struktur, organisasi, peran, dan fungsi lembaga. Pun demikian dengan relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Yudi memandang, semua itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian, serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda. "Saya merasa perlu ada pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan," katanya. "Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," lanjut Yudi.

Yudi Latif Mundur, Fadli Zon: Itu Tindakan Pancasilais

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yudi-latif-mundur-fahri-hamzah-bpip-ini-perlu-diteruskan-atau-tidak_m_218860.jpeg" alt="Kepala (Pelaksana) BPIP Yudi Latif mengundurkan diri." width="100%">
<figcaption>Kepala (Pelaksana) BPIP Yudi Latif mengundurkan diri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mundurnya Kepala Pelaksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif dari jabatannya mengundang reaksi dari berbagai pihak. Cendekiawan muda itu pamit usai setahun menduduki jabatan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah pun turut angkat bicara soal mundurnya Yudi. Menurutnya, langkah yang diambil koleganya itu merupakan keputusan yang besar. "Saya kenal dia (Yudi) sebagai tokoh intelektual yang bermoral," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/6). Lebih lanjut, Fahri menambahkan, keputusan Yudi untuk mundur dari BPIP juga dapat memberikan pembelajaran kepada semua pihak. Khususnya, terkait pertanggungjawaban moral seorang pejabat. Di sisi lain, Fahri mengatakan, mundurnya Yudi juga bisa menjadi pembelajaran bagi eksistensi BPIP. "Karena itulah perlu evaluasi yang menyeluruh, apakah lembaga BPIP ini perlu diteruskan atau tidak," tutup Fahri Hamzah. Sebelumnya, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/06/2018/yudi-latif-mundur-dari-bpip" target="_blank">pengunduran diri Yudi Latif</a> diketahui warganet karena yang bersangkutan menuliskan salam perpisahan melalui akun Facebook-nya. Perubahan UKP-PIP menjadi BPIP, kata Yudi, membawa perubahan besar pada struktur, organisasi, peran, dan fungsi lembaga. Pun demikian dengan relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Yudi memandang, semua itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian, serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda. "Saya merasa perlu ada pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan," katanya. "Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," lanjut Yudi.

Yudi Latif Mundur, Fahri Hamzah: BPIP Ini Perlu Diteruskan atau Tidak?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yudi-latif-mundur-elite-pan-curiga-ada-permasalahan-di-internal-bpip_m_218854.jpeg" alt="Kepala (Pelaksana) BPIP Yudi Latif mengundurkan diri." width="100%">
<figcaption>Kepala (Pelaksana) BPIP Yudi Latif mengundurkan diri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku kaget mendengar kabar mundurnya Kepala Pelaksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif. Dia pun mempertanyakan latar belakang atau alasan Yudi mengundurkan diri. Sebab, Taufik melihat mundurnya Yudi Latif ini terjadi pada saat BPIP tengah menjadi sorotan sejumlah kalangan. Sebagaimana diketahui, persoalan hak keuangan Dewan Pengarah BPIP menjadi polemik dan perbincangan publik. "Kemarin BPIP sudah menjadi sorotan dalam kaitan gaji pejabatnya, khususnya Dewan Pengarah. Isu itu sudah cukup mereda, dan pemerintah sudah klarifikasi. Tapi Kepala BPIP tiba-tiba mundur. Ini ada apa di internal BPIP? Ini memberi kesan, selama ini baik-baik saja, tapi ternyata ada permasalahan internal,&rdquo; ujar Taufik dalam keterangan tertulis diterima JawaPos.com, Jumat (8/6). Taufik pun meminta pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat dan melantik Yudi Latif untuk memberikan penjelasan. Dia pun menyayangkan, BPIP yang diharapkan menjadi harapan baru bagi masyarakat, malah terus-terusan menjadi polemik. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap BPIP tampil dan menjawab harapan masyarakat dalam kaitan membumikan Pancasila, serta membantu Presiden Jokowi dalam merumuskan arah pembinaan ideologi Pancasila. "Apalagi di tengah masifnya paham radikalisme. Kita sangat berharap BPIP semakin meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila,&rdquo; katanya. Sebelumnya, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/06/2018/yudi-latif-mundur-dari-bpip" target="_blank">pengunduran diri Yudi Latif</a> diketahui warganet karena yang bersangkutan menuliskan salam perpisahan di akun Facebook-nya. Perubahan UKP-PIP menjadi BPIP, kata Yudi, membawa perubahan besar pada struktur, organisasi, peran, dan fungsi lembaga. Pun demikian dengan relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Yudi memandang, semua itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian, serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda. "Saya merasa perlu ada pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan," katanya. "Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," lanjut Yudi.

Yudi Latif Mundur, Elite PAN Curiga Ada Masalah di Internal BPIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yudi-latif-mundur-dari-bpip_m_1528439227_218812.jpeg" alt="Kepala (Pelaksana) BPIP Yudi Latif mengundurkan diri." width="100%">
<figcaption>Kepala (Pelaksana) BPIP Yudi Latif mengundurkan diri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala (Pelaksana) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif mengundurkan diri dari lembaga ad hoc yang pada awal berdirinya bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pengunduran diri tersebut ia tuliskan dalam akun Facebook. Yudi mengawali tulisannya dengan pekik Salam Pancasila. Dia menyebut Kamis (7/6) lalu adalah tepat satu tahun dirinya menjabat sebagai Kepala (Pelaksana) BPIP. Yudi menceritakan perjalanan UKP-PIP menjadi BPIP, termasuk penggunaan anggaran selama satu tahun itu. UKP-PIP sejak berdirinya baru menggunakan anggaran sekitar Rp 7 miliar, untuk tahun anggaran 2017. Adapun anggaran 2018, hingga surat pengunduran dirinya viral, tak kunjung turun. Sementara itu, dari segi kewenangan, Yudi mengakui payung hukum pembentukan badan ad hoc itu tak memberikan kewenangan eksekusi secara langsung. Adapun kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden. "Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandangani Presiden," tulis Yudi, dikutip Jumat (8/6). Yudi menengarai Perpres tentang hak keuangan tak kunjung keluar lantaran banyaknya pemikiran di rapat-rapat bahwa UKP-PIP ini harus menjadi Badan tersendiri. Nyatanya, perubahan UKP-PIP menjadi BPIP membutuhkan waktu lama. Namun begitu, Yudi juga menyampaikan, dengan segala keterbatasan UKP-PIP terus menggelar kegiatan pengarusutamaan Pancasila. Tak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada kementerian/lembaga, lembaga swadaya, dan masyarakat yang telah berkontribusi. Perubahan UKP-PIP menjadi BPIP, sambungnya, membawa perubahan besar pada struktur, organisasi, peran, dan fungsi lembaga. Pun dengan relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Yudi memandang, semua itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian, serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda. "Saya merasa perlu ada pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan," katanya. "Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," lanjut Yudi. Dalam penutupnya, dia meminta maaf apabila selama menjadi Kepala (Pelaksana) masih banyak kekurangan dan kesalahan lembaganya. Dia juga berpesan agar seluruh tim UKP-PIP/BPIP terus bahu-membahu mengibarkan Pancasila. "Saya mohon pamit," ucap Yudi. Ia pun mengakhiri tulisannya dengan kutipan dari Alexander Pope, dalam An Essay on Man. "Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). Seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali," pungkasnya.

Yudi Latif Mundur dari BPIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/sukses-amankan-idul-fitri-1438-h-kapolri-peroleh-penghargaan-ukp-pip_m_1501661270_148167.jpeg" alt="kapolri Jenderal Tito Karnavian" width="100%">
<figcaption>kapolri Jenderal Tito Karnavian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pembina UKP PIP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila) yang dipimpin Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno memberikan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena sukses mengawal dan mengamankan hari raya Idul Fitri 1438 H. Selain jajaran Polri, penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi dan prestasi selama penyelenggaraan lebaran 2017 ini juga ditujukan kepada Kemenhub, Kemendag, Kemen ESDM, Kemen PU Pera, Kemenkes, dan Kemenag. Penghargaan ini diberikan sebagai wujud apresiasi kepada Polri dan kementerian atau lembaga terkait. Hal ini berhubungan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pancasila, melalui praktek terbaik pengamanan, pengendalian, dan kancaran dalam penyelenggaraan lebaran. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku tidak menyangka dirinya akan mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari UKP Pancasila. Menurutnya, apa yang dikerjakan hanya merupakan bentuk tanggung jawab Polri kepada masyarakat. &ldquo;Sebenarnya tidak mengharapkan dan tidak menyangka karena apa yang kita kerjakan adalah bentuk tanggung jawab. Baik dalam mengamankan stok dan harga sembako, maupun dalam rangka pengamanan arus mudik dan arus balik lebaran,&rdquo; ucap dia dalam keterangannya, Selasa (1/8). Pria kelahiran Palembang inj mengatakan, penghargaan dari UKP Pancasila ini akan dijadikan cambuk bagi Polri untuk bekerja secara lebih keras lagi. &ldquo;Jadi kami hanya bekerja maksimal saja. Kalau diberi penghargaan ya Alhamdulillah, akan kita jadikan motivasi untuk bekerja lebih baik, itu saja,&rdquo; tukas dia.&nbsp;

Sukses Amankan Idul Fitri 1438 H, Kapolri Peroleh Penghargaan UKP PIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/presiden-bentuk-ukp-pip-pramuka-ikut-membumikan-pancasila_m_137041.jpeg" alt="Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault saat bertemu dengan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno pekan lalu." width="100%">
<figcaption>Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault saat bertemu dengan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno pekan lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dan melantik pimpinan Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP- PIP), Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka pun langsung melakukan Safari Pancasila ke semua anggota Dewan Pengarah UKP-PIP. Safari itu telah dimulai dari sejak Kamis (8/6) lalu dengan berkunjung ke ke kediaman Jenderal (Purn) Try Sutrisno. Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault menuturkan, UKP-PIP salah satu kerja nyata Pemerintah dalam membumikan Pancasila. Pada momentum ini Pramuka tidak boleh pasif, melainkan harus proaktif. Karena membumikan Pancasila adalah kerja Bersama. Baik di darat maupun di internet. "Pramuka lewat akun-akun medsosnya siap aktif mensosialisasikan program-program UKP-PIP," ungkap Adhyaksa Dault di Jakarta, Senin (12/6). Menurut mantan Menpora ini, UKP-PIP sangat sesuai dengan program kepramukaan yang selama ini fokus pada penanaman rasa cinta Tanah Air melalui pendidikan karakternya. Oleh karena itu, dia menilai Gerakan Pramuka dari Kwarnas hingga Gudep harus pro aktif, karenanya perlu silaturrahmi atau safari Pancasila. "Semangat Pramuka sejak lahir adalah penanaman rasa cinta terhadap Tanah Air. Meski semua berbeda, mereka tetap bersatu dari Sabang sampai Marauke dengan jiwa gotong-royong. Pramuka ada di mana-mana membantu masyarakat, Pramuka itu manusia Pancasila," terangnya. Adhyaksa menambahkan, rencana kunjungan ke ketua dan anggota UKP-PIP ini disebut Safari Pancasila. Dengan kunjungi ini dia berharap kegiatan kepramukaan bisa diselaraskan dengan program UKP-PIP. "Nanti dalam Safari Pancasila itu kita bicarakan bagaimana konsep kerjasamanya. Yang terpenting kita melihat bahwa program UKP-PIP ini sesuai dengan semangat dan jiwa Pramuka," jelasnya. Sebelumnya Try Sutrisno menilai, komitmen Pramuka dalam menjaga Pancasila tidak perlu diragukan lagi. Sejak dibentuk, Pramuka memang memiliki semangat dan cita-cita menjadikan Indonesia negara yang berkarakter dan bermental kuat. &ldquo;Pramuka itu seperti rumah, memberikan wadah bagi masyarakat untuk mengamalkan Pancasila,&rdquo; ungkap Try usai menghadiri acara Buka Puasa Bersama Kwarnas Gerakan Pramuka, di Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (9/6) lalu. Wakil Presiden RI ke-6 itu menandaskan, Gerakan Pramuka sudah banyak membantu pemerintah dalam menangkal paham atau prilaku anak muda yang menyimpang di masyarakat. Seperti narkoba, tawuran, seks bebas, dan lain-lain. &ldquo;Jadi Pancasila bukan barang asing di Pramuka. Yang penting sekarang, dalam perjalanan Pancasila harus sering dikawal, dipantau dan tetap diteruskan karena zaman terus berganti,&rdquo; pungkasnya. (iil/JPG)

Presiden Bentuk UKP-PIP, Pramuka Ikut Membumikan Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/beda-ukp-pancasila-dengan-bp7_m_136365.jpeg" alt="Ismatillah A. Nu’ad" width="100%">
<figcaption>Ismatillah A. Nu’ad</figcaption>
</figure> Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah melantik para penggawa Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Yudi Latif yang menjadi kepala UKP-PIP menyatakan, lembaga tersebut berbeda dengan lembaga terkait Pancasila pada era Soeharto.   Pada era Orde Baru, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dan program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebatas berorientasi pada penataran-penataran. Sedangkan lembaga UKP-PIP lebih pada dimensi horizontal yang lebih luas.  Unit kerja dibagi menjadi dua. Pertama, dewan pengarah yang terdiri atas sembilan orang. Kedua, kepala unit kerja yang berjumlah satu orang. Sepuluh orang itu bekerja di bawah komando Presiden Jokowi. Unit kerja tersebut dibentuk lantaran ideologi Pancasila selama ini kurang dipahami dan dihayati. Karena itu, langkah pemerintah merevitalisasi atau merejuvenasi (baca: menguatkan) nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi perlu diapresiasi.  Menurut Azyumardi Azra (2004), Pancasila memang perlu dikukuhkan kembali dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat sekarang tak peduli lagi dengan ideologi bangsanya. Mereka acuh tak acuh karena sibuk dengan urusan masing-masing.  Hal itu juga merupakan sebentuk kerisauan terhadap peran Pancasila di kehidupan masyarakat Indonesia sekarang. Apalagi, para penulis seperti Daniel Bell (&rdquo;The End of Ideology&rdquo;) dan Francis Fukuyama (&rdquo;The End of History&rdquo;) telah memberikan sinyal pada ideologi-ideologi dunia seperti Pancasila bahwa abad ideologi telah berakhir karena yang memenanginya adalah ideologi liberal seperti yang berkembang di Amerika.  Sebelum mempertanyakan apakah Pancasila masih relevan atau apakah Pancasila perlu direjuvenasi, kiranya perlu mempertanyakan terlebih dulu tentang apakah Pancasila masih sesuai dengan semangat kemanusiaan Indonesia. Pertanyaan itu penting untuk diajukan. Sebab, pada dasarnya ideologi itu dibentuk sejarah kemanusiaan yang tengah berlangsung.  Dalam bukunya yang berjudul The German Ideology yang ditulis pada 1846, Marx dan Engels mengemukakan bahwa ideologi itu pada dasarnya adalah suatu kesadaran kemanusiaan yang lahir dan terbentuk karena adanya gesekan-gesekan kepentingan. Ideologi mesti mencerminkan dan harus relevan dengan kepentingan-kepentingan kelas sosial (Loomba, 33:2000). Ideologi harus berangkat dari kepentingan sosial.  Ketika dibenturkan dengan fenomena kehidupan kontemporer, misalnya dengan arus globalisasi, ideologi Pancasila dirasakan tak cukup lagi dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat Indonesia. Globalisasi menciptakan narasi baru, di mana hubungan interpersonal itu kini menjadi lebih individualistis, mementingkan diri sendiri, cari selamat, dan sebagainya.  Ia juga menjadikan hubungan interpersonal itu kini tak dibatasi lagi oleh letak geografis. Hubungan tersebut dapat dilakukan lewat dunia maya, internet, telepon genggam, jaringan tv kabel, dan sebagainya. Pendeknya, fenomena globalisasi telah menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru, &rdquo;dunia terlepas dari kendalinya&rdquo;, masyarakat dihimpun dalam sebuah global village (Giddens, 5:2002), lalu ia seakan-akan melunturkan dan menjungkirbalikkan peran ideologi-ideologi.  Sebagaimana semangat Pancasila tidak mencakup semangat globalisasi itu. Pancasila merupakan produk dari zaman ketika ia dibuat dulu, sedangkan globalisasi merupakan fenomena kontemporer yang beradaptasi dengan kita sekarang. Globalisasi tak diciptakan siapa-siapa, tak diciptakan &rdquo;Timur atau Barat&rdquo;, tapi ia dikehendaki bersama-sama (Lafontaine, 16:1999).  Jelas semangat keduanya berbeda sekali. Karena itu, pertanyaan apakah Pancasila masih relevan dengan kepentingan manusia zaman kita sekarang ini tampaknya akan sulit menemukan relevansinya. Saat negara ini mempertahankan diri sebagai NKRI dengan dalih bahwa itu sebagai konsekuensi ideologi Pancasila, sesungguhnya mesti dipertanyakan ulang: apakah benar bangsa ini menginginkan bentuk NKRI itu?  Mengingat, misalnya, dalih seperti itu tak lebih karena penguasa (khususnya rezim Soeharto atau Orde Baru) yang saat itu memiliki kepentingan, terutama kepentingan untuk mengeksploitasi kekayaan alam tanah-tanah Nusantara. Sedangkan, misalnya, bangsa ini sesungguhnya relevan dengan bentuk negara federal seperti dulu digagas Mohammad Hatta.  Kini kita harus berangkat dari pengalaman bangsa &rdquo;Eropa Timur&rdquo; yang dulu berideologi komunis. Komunisme pada masanya menjadi haunt yang menyebar di hampir seluruh belahan Eropa. Sebab, asumsinya ideologi itu relevan dengan kepentingan masyarakat; di mana sebelumnya kaum proletar ditindas penguasa ekonomi, kapitalisme menjadi momok menakutkan, sehingga ideologi komunisme dijadikan instrumen perlawanan.  Namun, kini ideologi itu ditinggalkan sesudah ambruknya pada akhir abad ke-19. Masyarakat Eropa Timur meninggalkan komunisme karena ideologi tersebut sudah benar-benar tak mencerminkan kepentingan masyarakat. Para penguasa ekonomi, kaum kapitalis, telah &rdquo;memenuhi kewajibannya&rdquo; dan kaum buruh telah &rdquo;mendapatkan hak-hak mereka&rdquo;. Kenyataan itu jelas berbeda kontras dengan situasi Eropa sebelum komunisme dicetuskan Karl Marx pada abad ke-18.  Masyarakat Eropa kini berkiblat pada ideologi di mana ia dibentuk berdasar kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Sebagaimana layaknya bangsa Amerika yang berideologi liberal dengan tatanan ekonomi kapitalis karena hal itu dikehendaki masyarakatnya sendiri.  Kehidupan masyarakat Indonesia sekarang sangat cenderung pragmatis sebagai akibat dari persoalan gaya hidup globalisasi yang sudah merasuk dalam kesadaran pola hidup mereka. Dalam kategori itu masyarakat Indonesia lebih memilih hal-hal yang instan dan gaya hidup yang serba up-to-date: handphone, McDonald&rsquo;s, Coca-Cola, internet, dan sebagainya ketimbang repot-repot berdiskusi apakah kebudayaan globalisasi itu cocok atau tidak dan perihal mempertanyakan pentingnya identitas kebudayaan mereka sendiri, mending hidup enjoy, instan, dan glamor.  Jika kebudayaan seperti itu masih terus menonjol dalam ruang kesadaran ideologis masyarakat, tampaknya akan sulit bagi bangsa ini mengembalikan identitas kebangsaan masyarakat itu sendiri. Di situ Pancasila sebagai ideologi bangsa pun dapat dipastikan hanya akan menjadi simbol yang tak memiliki secuil pun makna sama sekali. (*)    *Peneliti Indonesian Institute for Social Research and Development, Jakarta

Beda UKP Pancasila dengan BP7

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/batal-masuk-ukp-pip-begini-penjelasan-din-syamsuddin_m_135889.jpeg" alt="Mantna Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin ketika menemui Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Mantna Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin ketika menemui Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - &lrm;Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin rupanya batal menjadi salah satu Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Dia mengatakan sebelumnya telah bertemu dengan Menteri Sekretaris Kabinet (Mensesneg) Pratikno.&nbsp; Ketika bersua dengan Pratikno, Din mengaku senang karena akan menjadi bagian dalam lembaga tersebut. Namun Din menjelaskan bahwa keberadaannya di lembaga itu bakal membikinnya makin kritis dalam segi apapun, termasuk ke pemerintah. "Sebagai tokoh pergerakan Islam dan akademisi saya terbiasa kritis," ujar Din di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu (6/7). Lantaran kekritisannya itu, Din kemudian meminta maaf kepada Pratikno karena tidak bisa menjadi bagian dari UKP-PIP.&nbsp; "Atas kesepakatan saya untuk tidak dimasukan ke jajaran (UKP-PIP)," katanya. Sebelumnya beredar nama Din Syamsuddin masuk ke dalam delapan tokoh untuk menempati di UKP-PIP. Namun nama Din mendadak digantikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj. Adapun dalam UKP-PIP yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai Dewan Pengarah ditempati oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden keenam Try Sutrisno, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Andreas Anangguru Yewangoe, Wisno Bawa Tenaya, Sudhamek dan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj&lrm;.&nbsp; Sedangkan sebagai Kepala UKP-PIP adalah Yudi Latif.(cr2/JPG)

Batal Masuk UKP-PIP, Begini Penjelasan Din Syamsuddin 

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ukp pip

Berita Terkini