<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1659699142159.jpg" alt="Ilustrasi pinjaman online." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pinjaman online.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Institut Teknologi Bandung (ITB) membantah mengarahkan mahasiswanya untuk memanfaatkan pinjaman online (pinjol) Danacita guna mencicil biaya uang kuliah tunggal (UKT). Meski begitu, kerja sama dengan Danacita akan tetap dilanjutkan. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Muhamad Abduh mengatakan, tidak ada yang salah dalam kerja sama antara ITB dan Danacita. Selain itu, opsi peminjaman untuk mencicil UKT melalui pinjol tersebut tidak diwajibkan kepada mahasiswa. &rdquo;Ya, kita akan tetap bekerja sama dengan Danacita karena memang tidak ada masalah. Pasarnya pun bukan untuk semua dan ini bukan kewajiban,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers secara daring kemarin (31/1). ITB bahkan disebutnya membuka peluang kerja sama dengan fintech lainnya karena termasuk salah satu bentuk inovasi. Dengan catatan, harus memenuhi syarat. Di antaranya, terdaftar di OJK dan sesuai regulasi ITB. Abduh kembali menegaskan bahwa dalam kerja sama dengan perusahaan fintech, pihak kampus tidak menerima uang sepeser pun atau mengambil keuntungan sama sekali. ITB juga tidak terlibat dalam proses perjanjian antara Danacita dengan mahasiswa dan orang tua. ITB hanya menerima transfer dari Danacita sebagai pembayaran biaya perkuliahan. Selain itu, tidak semua mahasiswa yang mengajukan pinjaman disetujui oleh pihak Danacita. Sebagai lembaga keuangan bukan bank, Danacita juga mempertimbangkan kemampuan mahasiswa untuk membayar cicilan. Sejauh ini, baru 10 mahasiswa yang telah bekerja sama dengan Danacita untuk pembayaran UKT-nya. Itu pun banyak mahasiswa pascasarjana. Dia menegaskan, sejak awal, pasar Danacita itu bukan untuk mahasiswa atau orang tua yang memiliki masalah ekonomi. Melainkan untuk mahasiswa S-2 yang membutuhkan pendanaan untuk pembayaran UKT. &rdquo;Pembiayaan kuliah lewat Danacita ini pun bukan merupakan pilihan utama, melainkan hanya pilihan saja. Daripada mereka meminjam pinjaman online yang ilegal,&rdquo; paparnya. Dalam kesempatan yang sama, Plh Sekretaris Institut ITB Taufiq Hidayat menyampaikan pesan dari Rektor ITB Reini Wirahadikusumah yang mengaku terkejut atas viralnya isu pinjol dalam pembayaran UKT. Padahal, menurut Reini, Danacita adalah salah satu cara ITB untuk mempermudah pendanaan kuliah. Reini, kata Taufiq, menyampaikan permohonan maaf lantaran kurang sensitif dengan isu pinjol itu. Di sisi lain, problem pembiayaan kuliah yang dihadapi sejumlah mahasiswa mendorong pihak kampus menyiapkan solusi. Universitas Airlangga, misalnya, melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial (Puspas) telah menyiapkan sembilan skema bantuan pendidikan yang bisa diakses mahasiswa. Sembilan skema bantuan tersebut meliputi beasiswa pendidikan, dana talangan pendidikan, bantuan peningkatan prestasi akademik, bantuan riset penelitian, dan beasiswa pengembangan karakter. Kemudian, pembinaan sahabat Puspas, kegiatan pemberdayaan masyarakat, bantuan sarana dan prasarana, serta sambung rasa. Koordinator Humas Puspas Unair Nikmatul menerangkan, di antara sembilan skema tersebut, terdapat dua skema bantuan yang paling banyak dibutuhkan mahasiswa. &rdquo;Yaitu, beasiswa pendidikan dan bantuan peningkatan prestasi akademik,&rdquo; katanya kemarin. Besaran nominal bantuan pendidikan yang diberikan Puspas Unair menyesuaikan dengan pengajuan dari mahasiswa. &rdquo;Jadi, tergantung kebutuhan mereka. Nanti kami review dulu, terus baru disetujui berapa nominalnya,&rdquo; jelasnya. Skema bantuan pendidikan Puspas tidak hanya berupa bantuan UKT. Lebih lanjut Nikmatul menjelaskan, program tersebut bisa berupa bantuan biaya hidup maupun biaya riset penelitian. (mia/leh/c6/fal)

ITB membantah mengarahkan mahasiswanya untuk memanfaatkan pinjol Danacita guna mencicil biaya uang kuliah tunggal (UKT).

ITB Klaim Baru 10 Mahasiswa Manfaatkan Pinjol Danacita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/dirut-keuangan-ITB-2660622778.jpg" alt="Direktur Keuangan Institut Teknologi Bandung (ITB), Anas Ma&rsquo;ruf, memastikan jumlah uang yang bisa dipinjam oleh mahasiswa tidak bisa lebih dari jumlah Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditetapkan." width="100%">
<figcaption>Direktur Keuangan Institut Teknologi Bandung (ITB), Anas Ma&rsquo;ruf, memastikan jumlah uang yang bisa dipinjam oleh mahasiswa tidak bisa lebih dari jumlah Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditetapkan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rektorat Institut Teknologi Bandung (ITB) memastikan pinjaman online (pinjol) oleh mahasiswa kepada Danacita berbeda dengan pinjaman masyarakat di pinjol pada umumnya. Mulai dari tidak dicairkan ke rekening mahasiswa hingga perlu persetujuan wali atau orang tua. Direktur Keuangan Institut Teknologi Bandung (ITB), Anas Ma&rsquo;ruf, memastikan jumlah uang yang bisa dipinjam oleh mahasiswa tidak bisa lebih dari jumlah Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditetapkan kampus. Ia juga mengatakan bahwa Danacita adalah pinjol khusus pendidikan. "Danacita adalah financial technology (Fintech) yang khusus pendidikan, jadi apa bedanya dengan fintech yang lain. Jumlah yang dipinjam itu adalah jumlah yang terpampang di sistem akademik ITB," kata Anas dalam konferensi pers secara daring, Rabu (31/1). "Jadi kalau ITB menetapkan UKT seseorang katakan itu Rp 40 juta, maka Danacita itu maksimum memberikan Rp 40 juta dan itupun dana yang disetujui untuk dipinjam langsung ditransfer ke ITB, tidak melalui peminjam," imbuhnya. Anas menjelaskan, saat Danacita telah melakukan transfer, maka mahasiswa bisa memastikan bahwa status akademiknya sudah lunas. Selain itu, Anas memastikan bahwa peminjaman uang kuliah di Danacita wajib melalui persetujuan orang tua atau wali mahasiswa. Sehingga, kata dia, persyaratan yang ketat itu tidak bisa serta merta mahasiswa datang, kemudian mengajukan dan langsung disetujui. Menurutnya, sejauh ini mahasiswa yang mengajukan pun baru tercatat ada 10 orang. "Jadi tidak ada seperti peminjaman yang pada umumnya di mana mahasiswa itu menerima uangnya. Jadi memang ada proses evaluasi dan dari 10 itu barangkali itu hanya sebagian kecil dari total yang mengajukan," jelas Anas. "Lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima, karena sistem peminjaman ini tanpa agunan sheingga pasti institusi ini pasti melakukan penyaringan secara ketat." imbuhnya. Sebelumnya, Viral di media sosial, mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) menjajal platform pinjaman online, Danacita untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT). Mahasiswa tersebut mengeluhkan soal simulasi pengajuan cicilan biaya kuliah dengan bunga yang tinggi. Dalam foto yang diunggah netizen, biaya bulanan platform ditetapkan sebesar 1,75 persen dengan. Iaya persetujuan mencapai 3 persen untuk durasi pembayaran 12 bulan. &ldquo;Bajgiurr, solusi yang ditawarin ITB! Gede lagi anjir bunganya,&rdquo; cuit akun X @itbfess, dikutip Senin (29/1). Selain itu, akun tersebut juga mengunggah sebuah flyer platform pinjol Danacita yang diduga dibagikan oleh pihak kampus ke mahasiswa. Dalam flyer itu terlihat besar tulisan Program Cicilan Kuliah Bulanan di Institut Teknologi Bandung. Danacita juga disebut sebagai mitra resmi ITB dan menyediakan opsi cicilan 6 atau 12 bulan. Sementara proses pengajuan tanpa DP dan tanpa jaminan apapun. &ldquo;Anjaaaay, disuruh pinjol sama itb! Kami segenap civitas akademik ITB mengucapakan Selamat membayar cicilan beserta bunganya,&rdquo; cuit akun tersebut.

Anas menjelaskan, saat Danacita telah melakukan transfer, maka mahasiswa bisa memastikan bahwa status akademiknya sudah lunas.

Rektorat Ungkap Cicilan Uang Kuliah Pakai Pinjol di ITB Tidak Cair ke Mahasiswa, Tapi Langsung ke Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/SRI-MULYANI-30-4269188407.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah mencari jalan keluar seiring kontroversi pinjaman online (pinjol) yang disodorkan kepada mahasiswa untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah kampus. Saat ini tengah digodok skema student loan atau pinjaman mahasiswa untuk berkuliah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meminta kemungkinan lembaga itu mengembangkan skema student loan. &rdquo;Dewan Pengawas LPDP, meminta LPDP untuk mengembangkan kemungkinan men-develop yang disebut student loan. Tapi, kita juga waspada, di negara maju seperti AS itu sudah dilakukan dan menimbulkan masalah jangka panjang,&rdquo; ujarnya. Plus-minus kebijakan student loan akan terus dicermati. Dengan begitu, berbagai kemungkinan yang terjadi bisa diantisipasi. Termasuk dari sisi kemampuan bayar agar tidak memberatkan mahasiswa. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga tidak ingin kebijakan itu justru memicu terjadinya moral hazard. &rdquo;LPDP nanti merumuskan bagaimana keterjangkauan pinjaman itu sehingga tidak memberatkan student, tapi tetap mencegah terjadinya moral hazard dan tetap memberikan afirmasi, terutama pada kelompok tidak mampu,&rdquo; katanya pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta kemarin (30/1). Untuk diketahui, student loan adalah dana yang dipinjamkan untuk para mahasiswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, tapi kekurangan dana. Skema pembayarannya dilakukan dengan sistem cicilan. Tenor yang ada bermacam-macam. Bahkan, ada yang harus melunasi cicilan sebelum mereka lulus kuliah. Ani &ndash;sapaan karib Sri Mulyani&ndash; menggarisbawahi bahwa skema student loan yang tengah digodok diharapkan bisa membantu para pelajar. Sebab, sumber daya manusia yang unggul adalah salah satu syarat bagi RI untuk bisa menjadi negara maju. Dia menjelaskan, LPDP mengelola dana yang makin besar. Untuk tahun ini, anggaran yang dikelola sekitar Rp 150 triliun. Hal itu terbagi dalam beberapa alokasi. Di antaranya, dana abadi pendidikan, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi pesantren. Meski begitu, Menkeu menekankan bahwa LPDP bukanlah satu-satunya lembaga yang bertugas mengembangkan bidang pendidikan. Anggaran pendidikan yang setiap tahunnya minimal 20 persen dari belanja APBN telah digelontorkan kepada berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. &rdquo;LPDP adalah komplemennya. Jadi, jangan kemudian memikirkan satu-satunya untuk mengadili semua isu hanya LPDP, nggak,&rdquo; katanya. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang fatwa Asrorun Ni&rsquo;am Sholeh mengatakan, seluruh elemen perlu merespons adanya skema pinjol untuk biaya kuliah. Dia menyadari biaya kuliah mahal. Apalagi, untuk kuliah yang berkualitas. &rdquo;Maka, tugas negara untuk menjamin akses pendidikan bermutu dengan biaya terjangkau,&rdquo; katanya seusai mengikuti Konbes NU di Jogjakarta kemarin (30/1). MUI mengusulkan beberapa skema pembiayaan untuk membantu mahasiswa tersebut. Dengan begitu, mereka tidak terjerat pinjol atau sejenisnya. &rdquo;MUI mendorong optimalisasi lembaga filantropi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah,&rdquo; katanya. Cara berikutnya adalah dengan manfaat dana abadi atau wakaf. Secara terpisah, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai langkah ITB menggandeng pinjol untuk mencicil UKT hanya sebuah shortcut. Ujungnya akan merugikan mahasiswa karena membuat mereka terjerumus dalam lingkaran utang. &rdquo;Bagi mahasiswa yang benar tidak mampu, mereka terpaksa mengambil opsi ini. Bagi mahasiswa nakal, opsi ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan lain. Ujungnya, mahasiswa dan wali mahasiswa yang dirugikan,&rdquo; ujarnya. Dia mengungkapkan, sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH), ITB memang mempunyai hak untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Namun, harus digarisbawahi, kerja sama tersebut tidak boleh membuka potensi kerugian atau beban, terutama bagi kalangan mahasiswa. &rdquo;Bekerja sama dengan pinjol meski tidak ada jaminan maupun DP, pasti ada bunga,&rdquo; ujarnya. Dia menilai perlu ada kajian untuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH. Di sisi lain, Alfonsus Dwiyanto Wibowo, Dirut PT Inclusive Finance Group (Danacita), enggan Danacita disebut sebagai pinjol. Sebab, istilah tersebut berkonotasi negatif. Sering dikaitkan dengan praktik layanan pendanaan yang tidak legal dan tidak beretika. &rdquo;Danacita adalah penyedia layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang senantiasa berkomitmen untuk melakukan praktik layanan pendanaan yang bertanggung jawab,&rdquo; tegasnya. Sebagai perusahaan LPBBTI, Danacita mengantongi izin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasar Keputusan Anggota Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.05/2021 per 2 Agustus 2021. (dee/wan/mia/han/c7/fal)

Pemerintah mencari jalan keluar seiring kontroversi pinjol yang disodorkan kepada mahasiswa untuk membayar UKT.

Sikapi Kontroversi Pinjol untuk Bayar UKT di Kampus, LPDP Kaji Pinjaman Khusus Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/20/Screenshot-2023-10-30-at-104350-775x510-4163772741.jpg" alt="Ilustrasi kampus UGM Jogjakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kampus UGM Jogjakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Institut Teknologi Bandung (ITB) menghadapi gejolak dari mahasiswanya. Keluarga Mahasiswa (KM ITB) menolak pilihan pinjaman online (pinjol) yang ditawarkan kampus untuk mahasiswa yang melunasi tunggakan uang kuliah tunggal (UKT). Alasannya, cara itu memberatkan. Ternyata, menggandeng jasa pinjol sudah pernah dipakai oleh perguruan tinggi negeri (PTN) lainnya sebelum ITB. Di antaranya Universitas Gajah Mada (UGM), Jogjakarta; dan Universitas Negeri Semarang, Adapun pinjol yang digandeng untuk meringankan beban mahasiswa menunggak UKT adalah PT Inclusive Finance Group (Danacita). Dilansir website resmi UGM, Danacita dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama untuk menyediakan opsi pembiayaan biaya kuliah secara bulanan untuk seluruh mahasiswa sejak Agustus 2022. Hal itu berlaku untuk semua mahasiswa yang ikut serta dalam program sarjana dan pascasarjana. Pembiayaan-pembiayaan yang bisa diambil para mahasiswa FEB UGM adalah pembiayaan reguler dengan pembayaran secara bulanan selama 6 hingga 24 bulan untuk calon mahasiswa baru. Dan, 6 hingga 12 bulan untuk mahasiswa aktif (semester II ke atas). Sama halnya di Universitas Negeri Semarang, diunggah dalam website resminya, fakultas ekonomi kampus tersebut telah menandatangani nota kesepahaman dengan Danacita pada April 2022. Dengan adanya kerja sama itu, mahasiswa program sarjana fakultas ekonomi dan seluruh mahasiswa antarjenjang di Unnes memiliki opsi alternatif pembayaran biaya kuliah seperti UKT secara bulanan. Danacita diketahui adalah fintech P2P lending yang ada sejak 2018. Danacita sejak awal memang memfokuskan diri sebagai fintech yang menawarkan pembiayaan di sektor pendidikan. Pada tahun pertama meluncur, Danacita menegaskan sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 lembaga pendidikan tinggi di seluruh negeri dan tercatat sebagai platform P2P resmi di OJK. Direktur Utama Danacita Alfonsus Wibowo saat peluncuran mengatakan, Danacita memfokuskan diri mendampingi pelajar dan mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi dan kursus pengembangan diri lewat program cicilan kuliah maupun kursus. &rdquo;Misi kami memberikan kemudahan bagi semua orang untuk mendapatkan biaya pendidikan,&rdquo; ujar Alfonsus. Di Indonesia, ada beberapa startup yang menyediakan pembiayaan untuk pendidikan selain Danacita. Di antaranya, Pintek dan KoinWorks. Tambahan informasi, ErudiFi, induk perusahaan Danacita, telah mengantongi pendanaan seri A senilai USD 5 juta atau setara Rp 70,5 miliar sampai akhir 2021. Pasca penerimaan dana segar tersebut, Danacita terus melakukan ekspansi jumlah kemitraan dengan institusi pendidikan. (kus/b/lyn/agf/c7/ttg)

ITB menghadapi gejolak dari mahasiswanya. Keluarga Mahasiswa (KM ITB) menolak pilihan pinjaman online (pinjol) yang ditawarkan kampus.

Selain ITB, Dua PTN Ini Juga Gunakan Jasa Pinjol Ringankan Tunggakan UKT Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/pasted-image-0-4-3914160029.jpg" alt="Viral! Kamous ITB diduga sediakan pembayaran UKT ala pinjol/ sumber: itb.ac.id" width="100%">
<figcaption>Viral! Kamous ITB diduga sediakan pembayaran UKT ala pinjol/ sumber: itb.ac.id</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) menyatakan menolak pilihan pinjaman online yang ditawarkan kampus bagi mahasiswa untuk melunasi tunggakan uang kuliah tunggal atau UKT. Alasannya, cara itu memberatkan. Presiden Kabinet KM ITB Yogi Syahputra mengatakan, kebijakan menggunakan pinjaman online yang ditawarkan pihak kampus tidak serta- merta menuntaskan permasalahan tunggakan pembayaran UKT. &rsquo;&rsquo;Permasalahan ini bermula dari kebijakan baru rektorat yang mengancam cuti bagi mahasiswa yang belum membayar UKT. Serta, ditawari solusi melakukan pembayaran menggunakan platform pinjaman online Danacita. Nominalnya Rp 12,5 juta dengan pembayaran Rp 15,5 juta selama 12 bulan,&rdquo; ujarnya kemarin (26/1). Sepatutnya, lanjut dia, jika hendak menerapkan pembayaran UKT lewat pinjol, kampus tidak membebani mahasiswanya dengan bunga. &rsquo;&rsquo;Bagaimanapun, ITB merupakan lembaga pendidikan, bukan lembaga keuangan,&rdquo; tuturnya. Yogi menambahkan, KM ITB sudah melakukan audiensi dengan Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) dan Direktorat Keuangan (Dirkeu) terkait masalah tersebut pada 25 Januari. &rsquo;&rsquo;Hasilnya, dua lembaga di ITB itu menjanjikan bakal membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. Mereka berjanji melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait dengan mahasiswa yang kesulitan biaya hingga 28 Januari 2024,&rdquo; tutur dia. Lebih lanjut, Yogi mengatakan bahwa dalam audiensi tersebut, KM ITB mengajukan pembuatan memorandum of understanding (MoU) dengan tiga tuntutan. Di antaranya, pihak kampus memberikan alternatif keringanan pembayaran tunggakan UKT yang bukan pinjol dengan bunga. &rsquo;&rsquo;ITB juga harus menjamin mahasiswa bisa mencetak KSM dan mengisi FRS tanpa terkecuali. Serta, transparansi pengelolaan dan mahasiswa,&rdquo; tuturnya. Namun, lanjut Yogi, sampai saat ini belum ada kejelasan penandatanganan pihak rektorat terkait pengajuan MoU tersebut. &rsquo;&rsquo;Kami akan mengawal terus sampai kampus menandatangani kesepakatan MoU tersebut. Rencananya Senin, 29 Januari kami akan temui kembali rektorat,&rsquo;&rsquo; ucap dia. Pihaknya menegaskan akan melakukan advokasi untuk menelusuri apakah ada mahasiswa ITB yang sudah menggunakan pinjol yang ditawarkan kampus. &rsquo;&rsquo;Jelas advokasi terus berjalan. Meskipun Ditmawa telah berjanji secara verbal, dari KM sendiri akan terus mengawal,&rdquo; katanya. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto mengatakan, kerja sama yang dilakukan pihak kampus dengan platform pinjaman online (pinjol) PT Inclusive Finance Group (Danacita) menguntungkan dan memudahkan mahasiswa dalam membayar uang kuliah. &rsquo;&rsquo;Kerja sama ini tentu menguntungkan bagi masyarakat atau mahasiswa karena ada kemudahan dalam membayar uang kuliah,&rdquo; ujarnya. Terbukti, lanjut dia, terdapat banyak perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) yang bekerja sama dengan Danacita. Ditanya mengenai keluhan mahasiswa, dia mengatakan bahwa itu berdasar jenis pembayaran yang dipilih mahasiswa. &rsquo;&rsquo;Setiap orang mengetahui pertimbangan masing-masing atas tindakan yang dipilih, termasuk sistem pembayaran. Nah, sistem inovasi keuangan ini (pinjol) tidak memerlukan agunan. Jadi, sebetulnya kalau dimaknai positif, akan memudahkan,&rdquo; tandasnya. &nbsp; Danacita diketahui adalah fintech P2P lending yang ada sejak 2018. Danacita sejak awal memang memfokuskan diri sebagai fintech yang menawarkan pembiayaan di sektor pendidikan. Pada tahun pertama meluncur, Danacita menegaskan sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 lembaga pendidikan tinggi di seluruh negeri dan tercatat sebagai platform P2P resmi di OJK. Direktur Utama Danacita Alfonsus Wibowo saat peluncuran mengatakan, Danacita memfokuskan diri mendampingi pelajar dan mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi dan kursus pengembangan diri lewat program cicilan kuliah maupun kursus. &rdquo;Misi kami memberikan kemudahan bagi semua orang untuk mendapatkan biaya pendidikan,&rdquo; ujar Alfonsus. Di Indonesia, ada beberapa startup yang menyediakan pembiayaan untuk pendidikan selain Danacita. Di antaranya, Pintek dan KoinWorks. Tambahan informasi, ErudiFi, induk perusahaan Danacita, telah mengantongi pendanaan seri A senilai USD 5 juta atau setara Rp 70,5 miliar sampai akhir 2021. Pasca penerimaan dana segar tersebut, Danacita terus melakukan ekspansi jumlah kemitraan dengan institusi pendidikan. (kus/b/lyn/agf/c7/ttg)

Mahasiswa ITB menolak pilihan pinjaman online yang ditawarkan kampus untuk melunasi tunggakan uang kuliah tunggal atau UKT.

Kampus Tawarkan Pinjol untuk Lunasi Tunggakan Uang Kuliah Tunggal, Mahasiswa ITB Menolak

UKT ITB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UKT ITB

Berita Terkini

ITB Klaim Baru 10 Mahasiswa Manfaatkan Pinjol Danacita

Rektorat Ungkap Cicilan Uang Kuliah Pakai Pinjol di ITB Tidak Cair ke Mahasiswa, Tapi Langsung ke Kampus

Sikapi Kontroversi Pinjol untuk Bayar UKT di Kampus, LPDP Kaji Pinjaman Khusus Mahasiswa

Selain ITB, Dua PTN Ini Juga Gunakan Jasa Pinjol Ringankan Tunggakan UKT Mahasiswa

Kampus Tawarkan Pinjol untuk Lunasi Tunggakan Uang Kuliah Tunggal, Mahasiswa ITB Menolak

Download Aplikasi JawaPos.com