<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/umar-sholahudin-1006567084.png" alt="Umar Sholahudin" width="100%">
<figcaption>Umar Sholahudin</figcaption>
</figure> TREN&nbsp;politik kekerabatan atau dinasti menjadi gejala neopatrimonialistik dalam masyarakat politik modern. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial (yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang merit sistem) dalam menimbang prestasi. Politisi memanfaatkan kultur neopatrimonial ini sebagai strategi politik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan melalui jalur politik prosedural (baca: demokrasi). Anak, keluarga, atau kerabat para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Politik Dinasti Jokowi Salah satu praktik politik dinasti yang saat ini jadi sorotan publik adalah kemunculan Gibran Rakabuming Raka di kontestasi Pilpres 2024. Kemunculan Gibran loncat tangga politik ini tak lepas dari kontribusi pamannya, Anwar Usman, yang ketua Mahkamah Konstitusi dan ayahnya, Joko Widodo, yang presiden RI. Hal lain yang disorot publik adalah naik tangga politiknya melalui cara-cara nir-etika dan demokrasi. Gibran adalah kader dan dibesarkan PDI Perjuangan serta naik tangga politik menjadi wali kota Surakarta. Belum rampung di Surakarta, ditarik secara sepihak oleh Partai Golkar, disulap jadi kader Golkar, dan dikarbit menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Politik dinasti dan loncat pagar politik juga dialami menantu Jokowi, Bobby Nasution yang menjadi wali kota Medan. Dan Kaesang Pangarep, yang disulap dan dikarbit menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Praktik politik telanjang ini mendapat banyak respons negatif dari publik, akademisi, dan aktivis politik. Bahkan, sudah melaporkan ketua MK Anwar Usman ke Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang saat ini sedang diproses. Penyubur Politik Dinasti Maraknya politik dinasti, termasuk dinasti politik Jokowi, tak lepas dari; Pertama, tidak ada regulasi yang mengatur/membatasi orang untuk maju dalam kontestasi politik. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah membatalkan ketentuan yang melarang calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan kepala daerah petahana. Alasannya, pasal seperti ini melanggar hak asasi manusia dan bersifat diskriminatif. Putusan MK ini menjadi angin segar bagi tumbuh suburnya pelembagaan politik dinasti. Kedua, sistem kelembagaan internal parpol masih sangat lemah, yang ditandai dengan macetnya kaderisasi. Parpol lebih mengandalkan ikatan genealogis daripada merit sistem (prestasi; kecerdasan dan usaha). Ketiga, di tengah macetnya kaderisasi, muncullah tindakan politik pragmatis dan instan, yakni mencari calon yang punya ikatan kekerabatan dengan pejabat yang memiliki peluang menang. Keempat, kuatnya oligarki politik di internal parpol. Pencalonan kandidat oleh partai politik lebih cenderung didasarkan atas keinginan elite partai, bukan berdasar rasionalitas dengan mempertimbangkan kapasitas, rekam jejak, dan integritas calon. Kelima, masih lemahnya literasi dan pendidikan politik pemilih tentang dampak buruk dari praktik politik dinasti. Dampak Buruk Agar pemilih tidak tertipu, tidak emosional, dan tetap bersikap rasional dan objektif, perlu ditunjukkan data dan fakta tentang dampak buruk dari praktik politik dinasti. Pertama, politik dinasti tentu saja akan menghambat dan bahkan merusak sistem kaderisasi di internal parpol. Rekrutmen kader lebih didasarkan pada popularitas dan politik kekerabatan untuk meraih kemenangan. Muncullah calon instan dari selebriti, pengusaha,&rsquo;&rsquo;darah biru&rdquo; atau politik dinasti, tanpa melalui kaderisasi. Kedua, politik dinasti akan melahirkan oligarki politik. Karena dalam sistem yang &rsquo;&rsquo;eksklusif&rdquo; tersebut, hanya orang-orang &rsquo;&rsquo;eksklusif&rdquo; yang memiliki akses dan meraih estafet kekuasaan. Ketiga, secara faktual, politik dinasti lebih dekat dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan sarat dengan praktik korupsi. Data KPK menunjukkan, daerah-daerah yang ada politik dinastinya sebagian besar berujung pada praktik korupsi. Pelajaran yang paling nyata adalah politik dinasti di Provinsi Banten. Ayah, anak, menantu, keponakan, dan kerabat mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah memegang berbagai lini kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. Pendidikan Pemilih Saat ini, kita mungkin tidak dapat melarang munculnya praktik politik dinasti dalam demokrasi elektoral (pemilu atau pilkada), akan tetapi setidaknya dapat dicegah dan dihambat melalui; Pertama, dari sisi negara, dibutuhkan pemikiran yang komprehensif dan regulasi yang kuat. Setidaknya membatasi agar politik dinasti tidak merajalela dan merusak tatanan demokrasi. Kedua, dari sisi parpol, kita dorong parpol agar menerapkan sistem atau model kandidasi bertahap dan bertingkat; tumbuh kembangkan sistem meritokrasi di internal partai yang sehat; sistem seleksi yang terbuka dan transparan; kapasitas, integritas, dan rekam jejak harus menjadi pertimbangan utama calon daripada kedekatan politik kekerabatan. Ketiga, dari sisi pemilih, perlu digencarkan pendidikan pemilih yang lebih rasional dan mencerahkan. Edukasi publik yang kuat untuk membangun budaya literasi politik yang kritis. Pilihlah pemimpin karena visi, misi, dan program kerja yang berkualitas serta rekam jejak, bukan karena faktor dinasti politik. Masih ada waktu cukup panjang bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Mencoblos di bilik suara memang lima menit. Tapi, berdampak serius terhadap nasib pemilih, masyarakat, dan bangsa atau daerahnya setidaknya lima tahun ke depan. Dengan begitu, kita bukan lagi memilih yang terbaik di antara yang terjelek. Tapi, memilih untuk mencegah dan menghambat politik dinasti.&nbsp;(*) <hr /> *) UMAR SHOLAHUDIN, Dosen Sosiologi Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Tren politik kekerabatan atau dinasti menjadi gejala neopatrimonialistik dalam masyarakat politik modern. Benihnya sudah lama berakar.

Mencegah Politik Dinasti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Umar-Sholahudin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TANGGAL 28 Oktober 1928 merupakan salah satu embrio paling penting dalam sejarah lahirnya Indonesia. Bermula dari pertemuan dan pendirian perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia, dari berbagai latar belakang: etnis, agama, suku, dan sebagainya. Perhimpunan pemuda ini yang menginisiasi Kongres Pemuda II, yang melahirkan Sumpah Pemuda. Satu Tanah Air, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa, Indonesia. Kongres ini makin mengukuhkan peran penting pemuda dalam perjalanan pergerakan Indonesia. Sebelumnya, pada 20 Mei 1908, telah lahir organisasi Budi Utomo yang juga diinisiasi oleh pemuda-pemuda cerdas dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.  Tahun ini Sumpah Pemuda ini telah memasuki usia 94 tahun. Dan di Hari Sumpah Pemuda tahun ini, diharapkan semua anak bangsa, khususnya para pemuda-pemudi, melakukan refleksi dan revitalisasi semangat nasionalisme dan kebangkitan baru menuju bangsa yang lebih beradab dan mandiri. Jika diperlukan, perlu dideklarasikan Sumpah Pemuda ke-2 yang lebih kuat dan progresif. Karena tantangan berbangsa dan bernegara kian kompleks. Terutama oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Semangat keindonesiaan, seperti terpatri dalam Sumpah Pemuda, menemukan konteksnya dalam hal ini.  Arus perubahan besar telah terjadi dan bergerak begitu cepat di seantero dunia. Dan ternyata perubahan besar tersebut bukan sekadar perubahan yang bergerak secara alamiah, namun by design. Ada ideologi dominan yang menggerakkan perubahan besar tersebut, yakni kapitalisme. Perubahan besar ini digambarkan secara detail oleh Karl Polanyi (2003) sebagai transformasi besar yang dikendalikan oleh ideologi dominan dunia, yakni kapitalisme. Ideologi itu yang coba disemburkan ke berbagai pelosok dunia untuk bisa diterapkan sebagai ideologi tunggal dalam praktik pembangunan.  Kita hidup di dalam dunia transformasi yang memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan. Entah baik atau buruk, kita didorong masuk ke dalam tatanan global yang tidak dipahami sepenuhnya oleh siapa pun, tetapi dampaknya dapat dirasakan kita semua. Ini yang disebut oleh Giddens sebagai globalisasi (Giddens, 2001:1).  Kondisi tersebut seperti digambarkan oleh futurolog John Naisbitt dan Alvin Toffler sebagai gambaran dunia yang makin sempit. Sebagaimana dikemukakan ahli komunikasi Kanada McLuhan, dunia bagaikan suatu kampung besar (global village). Dan kehidupan kita tak dapat melepaskan diri dari kehidupan global. Batas-batas teritorial sebuah negara dipahami bukan sekadar batas geografis yang memisahkan sebuah negara dengan negara lain. Melainkan juga batas-batas budaya yang memisahkan sebuah komunitas budaya yang satu dengan yang lainnya.  Mengikuti integrasi sistem ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global, dalam aspek budaya pun akan terjadi hal yang sama. Globalisasi menuntut pengintegrasian sistem budaya nasional ke dalam sistem budaya global yang liberalistis. Dalam pandangan kaum modernisme, globalisasi dan modernisasi akan melahirkan homogenisasi kultural (penyeragaman budaya). <h3>Tantangan Pemuda Indonesia</h3> Salah satu tantangan di hadapan mata para pemuda dan bangsa ini adalah globalisasi dan konsumerisme yang bergerak begitu cepat serta dampaknya yang begitu serius. Perlu diingat, globalisasi, kapitalisme, dan konsumerisme bukanlah agenda atau proyek global yang tanpa nilai dan kepentingan. Globalisasi, kapitalisme, dan konsumerisme adalah proyek global yang dirancang dan dijalankan secara matang, terstruktur, dan sistematis oleh negara-negara industri maju (kapitalis) untuk menata sistem kehidupan global ini menjadi seragam sesuai dengan nilai, ideologi, dan kepentingan mereka.  Konsekuensi dari rancangan global tersebut tentu saja akan berdampak pada hilangnya berbagai kearifan lokal dan keberagaman budaya lokal. Dan efek dominonya akan berdampak pada nasionalisme bangsa.  Homogenisasi budaya yang dirancang dan disemburkan melalui globalisasi, kapitalisme, dan konsumerisme kian merombak tata laku dan pola perilaku budaya masyarakat (lokal). Keseragaman juga telah menimbulkan kekacauan dan hilangnya identitas sosiokultural di tingkat masyarakat.  Identitas sosiokultural masyarakat makin tergerus seiring dengan kuat dan gencarnya penetrasi budaya global (Barat). Contoh yang paling sederhana dalam masalah perilaku dan budaya makan. Masyarakat kita sudah gandrung dengan pola makan instan ala Barat. Budaya serbainstan juga merembet pada aspek kehidupan yang lain di kalangan kaum muda-mudi. Gaya hidup, norma, nilai, adat dan kebiasaan, keyakinan agama, pola kehidupan keluarga, cara produksi, serta konsumsi masyarakat pribumi rusak akibat penetrasi dan homogenisasi kultur Barat (Sztompka, 2004:108). <h3>Nasionalisme Organik</h3> Globalisasi adalah sebuah keniscayaan. Namun, sebagai bangsa yang memiliki nilai dan ideologi Pancasila, para pemuda kita mesti berpikir dan bertindak kritis. Salah satu yang penting dalam merespons dampak globalisasi adalah bagaimana membangun imunitas nasionalisme kita di kalangan pemuda. Kita sekarang sedang menghadap ”perang asimetris” melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kita sangat membutuhkan sikap nasionalisme genuine, bukan kepura-puraan yang sarat dengan pencitraan.  Membangun imunitas nasionalisme pemuda dengan cara menyuntikkan ”virus kekebalan” ke setiap tubuh pribadi-pribadi anak bangsa. Salah satunya adalah membudayakan sikap mencintai Indonesia seutuhnya. Contoh sederhana: ”cintailah produk-produk dalam negeri”. Semangat itu senapas dengan meneriakkan bertumpah darah satu, tanah air Indonesia.  Pada saat yang sama kita butuh masinis-masinis unggul. Bangsa ini membutuhkan pemuda-pemudi yang memiliki nasionalisme organik, yakni nasionalisme pemuda yang otentik, genuine yang lahir dari proses sejarah dan rahim rakyatnya, merasakan penderitaan ibu pertiwi. Para pemuda yang mampu merasakan emosi, semangat, dan apa yang dirasakan rakyat Indonesia; memihak kepada mereka serta mengungkapkan apa yang dialami dan kecenderungan-kecenderungan objektif masyarakat. Merekalah pemuda-pemuda yang mewarisi semangat berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.  Pemuda yang memiliki ketegasan dan keberanian untuk melawan setiap upaya dari pihak mana pun yang akan merongrong dan menghancurkan kedaulatan nasional. Para pemuda berjiwa nasionalisme otentik ini diharapkan akan dapat membangun kembali nasionalisme baru Indonesia menuju negara yang maju, mandiri, dan berdaulat. Serta menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah pekerjaan rumah kita, sekarang dan akan datang. (*)  <hr />  *) UMAR SHOLAHUDIN, Dosen dan kepala Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Pemuda dan Nasionalisme Organik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Umar-Sholahudin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SECARA legal, persoalan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru telah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022. Dalam UU tersebut, pemerintah menetapkan IKN berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Cakupan wilayah IKN mencapai 256.142 hektare di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kaltim. Sedangkan kawasan inti di Kecamatan Sepaku seluas 6.671 hektare. Biaya pembangunan IKN ditaksir Rp 466 triliun.  Megaproyek ini tentu saja memerlukan kebutuhan lahan yang begitu luas. Secara faktual, ada sebagian tanah yang dikuasai negara. Ada juga yang dikuasai, bahkan dimiliki, masyarakat lokal atau adat setempat. Dengan kata lain, pembangunan IKN ini berpotensi menimbulkan banyak masalah sosial di masyarakat, salah satunya konflik agraria.  Kepala Divisi Kampanye Walhi Nasional Hadi Jatmiko mengatakan, wilayah IKN ini juga memuat wilayah yang ditinggali masyarakat adat. Dan perpindahan ini sebenarnya berpotensi menyebabkan konflik agraria yang pasti akan berkepanjangan (Jawa Pos, 15 Maret 2022). Secara faktual, masalah lahan IKN disebutkan memang dikuasai oleh berbagai perizinan, baik pertambangan hutan maupun perkebunan kelapa sawit. Namun, yang tak kalah penting, juga ada masyarakat adat yang telah bermukim di sana puluhan tahun.  Dalam titik ini, lahan-lahan pertanian atau tanah-tanah adat sangat rawan menjadi sasaran pengambilan secara paksa, termasuk alih fungsi lahan akan semakin ekspansif, dengan atas nama pembangunan. Praktik-praktik ala Orde Baru, yakni perampasan sepihak hak atas tanah masyarakat lokal atau adat, sangat mungkin terjadi. Saat ini saja, dengan kebijakan infrastruktur dan industrialisasi begitu masif dan eksesif, telah melahirkan berbagai konflik agraria yang meluas dan berkepanjangan di berbagai daerah di Indonesia.  Noer Fauzi Rachman (2016) menyebutkan bahwa penyebab utama dari konflik agraria bersumber dari adanya dominasi sistem penguasaan tanah yang berasal dari hukum negara. Di mana negara secara sepihak memberikan layanan begitu besar kepada pemilik-pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam mengelola tanah dan kekayaan alam lainnya, termasuk hasil-hasil hutan.  Sementara itu, hak-hak masyarakat setempat yang telah lama hidup dan mengembangkan suatu sistem tersendiri untuk mengelola tanah dan kekayaan alam lain tersebut diabaikan dan dilanggar begitu saja. Bahkan, yang terjadi bukan hanya dominasi satu sistem hukum (baca: hukum negara). Tapi juga praktik dominasi negara atas masyarakat yang diwarnai dengan unsur-unsur kekerasan secara struktural (structural violence). Karena sumber utamanya datang dari aparatur negara.  Dualisme Hukum  Persoalan konflik agraria adalah persoalan struktural yang sangat kompleks dan multidimensional. Selain terkait dengan masalah sosial, politik, dan ekonomi, juga terkait dengan masalah hukum. Ada problematika hukum yang bersifat dualisme, yakni hukum negara dan hukum rakyat. Masing-masing mempunyai dasar klaim kebenaran dengan logika sendiri-sendiri. Negara menempatkan hukum sebagai determinan struktur yang terekonstruksi. Yakni dari wujudnya yang bersifat substantif (berkandungan etis dan moral keadilan) ke wujud yang lebih menekankan bentuknya yang formal, eksklusif, dan lebih berorientasi pada aspek legal-prosedural yang ditopang oleh lembaga birokrasi negara.  Sementara hukum rakyat pada umumnya bersifat lokal, memiliki kekuatannya dalam wujud realitasnya sebagai pola perilaku/pattern of actual behavior (Musta’in, 2007:63–65). Dalam konteks hukum rakyat ini, masyarakat menempatkan hukum rakyat atau kebiasaan sebagai pijakan norma, tradisi bersama dalam hidup bermasyarakat. Hukum yang berbentuk tidak tertulis itu secara turun-temurun dipertahankan sebagai sesuatu yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat, membentuk identitas sosial lokal yang unik dan membedakannya dengan hukum negara yang tertulis (Wiratraman, dkk, 2014:11)  Ruang Deliberasi Hukum  Potensi konflik agraria yang berdimensi hukum dalam pembangunan IKN perlu untuk diantisipasi dan diminimalkan. Untuk mereduksi ketegangan dan konflik hukum dalam konflik agraria, pemerintah perlu untuk melakukan hal-hal berikut.  Pertama, perlu ada pembacaan dan pemahaman baru tentang relasi keduanya (hukum negara dan hukum rakyat). Negara dengan sistem hukumnya yang legal-formal perlu memahami bahwa ada kelemahan internal dalam sistem hukum negara. Kelemahan tersebut dapat ditutup dengan mengakui, menghormati, dan melindungi keberadaan hukum rakyat yang sudah puluhan tahun menjadi bagian inheren dalam kehidupan komunitas lokal. Termasuk dalam urusan pengaturan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah.  Kedua, untuk mengatasi kemacetan hukum (dualisme hukum dalam konflik agraria), pemerintah perlu membangun sistem komunikasi tepat guna dan negosiatif, bagaimana caranya keluar dari konflik dualisme hukum yang berkepanjangan dan agar tidak ada disparitas yang jauh antara UU/pembentuk hukum dengan kondisi sosiokultural masyarakat yang hendak diatur (Bertens, 2014:318-319).  Dalam pemikiran Habermas disebut sebagai tindakan komunikatif. Tindakan ini dilakukan sebagai respons sekaligus kritik atas relasi hukum dan sosial-ekonomi masyarakat kapitalis yang sangat timpang. Sistem kapitalis dan produk hukum yang berkarakter kolonialistik, sarat dengan unsur dominasi, manipulasi, dan eksploitasi. Praktik dan relasi seperti ini yang ingin didekonstruksi dengan tawaran tindakan komunikatif yang membebaskan, penuh egaliter, dialogis-argumentatif, untuk menuju suatu konsensus baru yang berkeadilan (Bertens, 2014:324).  Dalam konteks negara demokrasi, deliberasi hukum perlu dilakukan, dalam arti hukum sebagai produk dari sebuah konsensus harus dihasilkan melalui sebuah proses demokrasi deliberatif. Hukum yang diproduksi negara harus melalui proses diskursus dan diskusi yang partisipatif dan terbuka. Masing-masing pihak diberi ruang dan peluang yang sama dan setara dalam mengemukakan argumentasi (rasional) yang relevan.  Setiap argumentasi dapat dikritik, diubah, bahkan diganti sesuai dengan kesepakatan yang baru (Bertens, 2014:320). Artinya, harus ada komunikasi dan dialog yang setara, tidak ada dominasi dan tekanan, antara negara dan masyarakat adat Penajam Paser Utara dalam mencapai sebuah konsensus baru yang lebih berkeadilan. (*)  <hr />  *) UMAR SHOLAHUDIN, Dosen Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

IKN, Konflik Agraria, dan Ruang Deliberasi Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Umar-Sholahudin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MEMPERINGATI Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 ini, sudah saatnya kita melakukan evaluasi kritis terhadap eksistensi ideologi negara ini. Benarkah Pancasila sebagai ideologi negara masih sakti, masih kukuh, dan mampu menjaga serta menyelamatkan negara ini dari berbagai ancaman, baik laten maupun manifes. Apakah Pancasila masih menjadi ideologi negara dan masyarakatnya?  Mengutip pernyataan keprihatinan Buya Syafi’i Ma’arif (2009: 196–197), sebagaimana dikutip oleh Hariyono, Pancasila yang hanya dimuliakan dengan kata, tetapi dikhianati dalam laku, hanyalah akan memperpanjang derita bangsa ini. Sementara tujuan kemerdekaan berupa tegaknya sebuah masyarakat yang adil dan makmur akan semakin menjauh saja (Hariyono, 2014: 12).  Pada peringatan Hari (Lahir) Pancasila 1 Juni 2011, mantan Presiden RI B.J. Habibie membacakan pidato yang begitu menyentuh. Menurut dia, sebagai ideologi negara, Pancasila tak ubahnya seperti sebuah kata-kata yang diucapkan ketika upacara saja. Pancasila mulai dilupakan.  Kondisi itu, menurut Habibie, disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah, baik di tingkat domestik, regional, maupun global. Perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini.  Kedua, terjadinya euforia reformasi sebagai akibat trauma masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu (baca: Orde Baru) yang mengatasnamakan Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai instrumen politik yang menekankan pada moralitas sosial dan institusional sehingga menjadi alasan pembenar (justification) kerjanya ”abuse of power” untuk melindungi kepentingan penguasa.  Lalu, generasi reformasi sangat bersemangat untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu. Hal tersebut berimplikasi pada munculnya ”amnesia nasional” tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai norma dasar yang mampu menjadi payung.  Pancasila kerap dijadikan ”mantra dan pajangan” dalam berbagai kegiatan formal kenegaraan. Namun, sebenarnya nilai-nilai dasar Pancasila tidak mewujud secara riil dalam pola perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dan yang lebih parah lagi, tidak adanya keteladanan dari para pemimpin negeri ini. Justru para pemimpin negeri ini kerap kali menjadi masalah dan sumber masalah negeri ini.  Di tengah problematika bangsa yang kompleks seperti sekarang ini, sudah saatnya kita dan terutama para penyelenggara negara melakukan pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara riil serta konsisten. Bahkan, tak sekadar pembumian, dalam bahasa Yudi Latif (2015), kita perlu melakukan apa yang disebut sebagai revolusi Pancasila. Yakni ikhtiar perubahan mendasar (secara akseleratif) pada sistem sosial (meliputi ranah material, mental, dan politikal) berlandasan prinsip-prinsip Pancasila dalam usaha mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewarganegaraan yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta adil dan makmur (materiil dan spirituil).  Adanya revolusi Pancasila dengan sendirinya menjawab problematika hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Problematika HAM Indonesia perlu dijawab dengan ”obat mujarab” HAM Pancasila. HAM yang bercita rasa keindonesiaan (nasionalisme dan religiusitas). HAM Pancasila yang sesuai dengan karakter serta kepribadian bangsa dan rakyat Indonesia.  Sebagai salah satu nilai kebangsaan, Pancasila adalah pengikat. Pancasila menjadi dasar kesatuan bangsa Indonesia yang dibayangkan (imagined). Dengan melampaui sekat-sekat perbedaan agama, ras, dan lainnya, Pancasila menjadi satu kekuatan peneguh dan pemersatu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, juga ajaran agama lainnya.  Misalnya sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama itu menjadi dasar spiritualitas dan moral bangsa, baik dalam konteks kehidupan kebangsaan maupun keumatan. Diterimanya Pancasila sebagai konsensus politik pengaturan kehidupan bersama antarkelompok agama, golongan, dan suku bangsa merupakan keistimewaan tersendiri.  Fenomena tersebut mirip dengan kontrak sosial Piagam Madinah di zaman Rasulullah SAW. Spirit yang terbangun adalah persaudaraan, penghargaan atas perbedaan, pengakuan akan keberagaman, dan penekanan pada kebebasan beragama serta berkeyakinan. Dua produk itu dilahirkan dari ikhtiar suatu bangsa untuk hidup berdampingan, merajut persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (unity in diversity, diversity in unity) (Muladi, 2012: 217-218).  Dengan kata lain, dalam konteks perlindungan, pelaksanaan, dan penegakan HAM, peran Pancasila sebagai ideologi negara secara utuh sebagai ”margin of appreciation” sangat diharapkan. Satu-satunya jalur yang diberdayagunakan adalah hukum sebagai instrumen perjuangan demokrasi, proses pembuatan hukum (law making process), proses penegakan hukum (law enforcement), dan kesadaran hukum. Semua itu diharapkan dapat mendayagunakan Pancasila sebagai ”screening board” dalam pelembagaan nilai-nilai universal, termasuk nilai-nilai universal HAM dan domestik menjadi nilai-nilai yang diakui secara nasional (Muladi, 2012: 217-218).  Dengan kata lain, kita membutuhkan sistem hukum yang lebih responsif, yang digali dari jati diri bangsa kita sendiri, di mana sistem hukum itu dapat dijadikan sebagai instrumen dalam menegakkan demokrasi dan HAM. Dengan demikian, partikularisme HAM Indonesia adalah perumusan, pelaksanaan, dan penegakan HAM yang didasarkan dan dijiwai oleh nilai-nilai keindonesiaan yang berfalsafah Pancasila. Yakni HAM berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. (*)  <hr />  *) UMAR SHOLAHUDIN, Dosen Sosiologi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Reaktualisasi Revolusi Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Umar-Sholahudin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>NEGERI ini sepertinya sudah tersandera oleh kasus-kasus korupsi. Berbagai kasus korupsi terjadi, baik pada level pusat maupun daerah. Melibatkan pejabat pusat maupun pejabat daerah. Korupsi sudah menggurita mulai Sabang sampai Merauke.  Terkait dengan mengguritanya korupsi, Buya Syafii Maarif pernah mengatakan, ”Korupsi sudah sedemikian kuat membelenggu kita, mulai istana sampai ke kantor kelurahan, sejak bangun tidur hingga menjelang tidur lagi, sejak lahir sampai meninggal. Merambah dari tempat ibadah sampai ke toilet.”  Kasus-kasus korupsi yang besar muaranya terkait dengan poros kekuasaan. Contohnya kasus megaskandal Century, BLBI, Wisma Atlet Hambalang, KTP elektronik (e-KTP), Jiwasraya, ASABRI, bansos pandemi Covid-19, dan skandal Djoko Tjandra. Selain merugikan keuangan negara ratusan triliun rupiah, juga menyengsarakan kehidupan masyarakat dan mematikan sendi-sendi kehidupan bangsa.  Yang paling tragis, hampir semua pelaku korupsi melibatkan ”segitiga emas”, yakni penguasa, pengusaha, dan politikus partai politik. Model korupsi seperti ini yang sering kita sebut sebagai korupsi struktural karena melibatkan poros-poros kekuasaan. Karena itu sulit diberantas sampai ke akar-akarnya.  Layak Dihukum Berat  Model korupsi struktural kembali terjadi dalam skandal bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 yang melibatkan penguasa, politikus, dan pengusaha. Kali ini yang menjadi terdakwa adalah mantan Mensos Juliari Batubara. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor DKI Jakarta, majelis hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Juliari plus denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan jumlah Rp 3,46 miliar.  Meskipun vonis itu lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut 11 tahun penjara, tentu saja masih terasa sangat mengecewakan. Hal ini mengingat sejak awal Ketua KPK Firli Bahuri mengancam Juliari dengan hukuman mati.  Setidaknya ada lima alasan Juliari layak dihukum berat atau maksimal. Pertama, ketika melakukan kejahatan korupsi, Juliari adalah seorang pejabat publik. Pejabat publik yang tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi. Kedua, dalam pleidoi di persidangan, terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan tidak merasa bersalah. Ketiga, tindak kejahatan terdakwa dilakukan dalam situasi negara sedang mengalami bencana, yakni pandemi Covid-19. Keempat, tindak kejahatan terdakwa secara jelas telah merugikan dan menyengsarakan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat terdampak Covid-19. Kelima, vonis berat dan maksimal akan memberikan pesan yang sangat jelas kepada para pejabat negara agar tidak ”bermain api” dengan korupsi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.  Seperti skandal korupsi struktural lainnya, kasus korupsi bansos pandemi Covid-19 tentu tidak mudah diusut sampai tuntas. Kita tahu kasus bansos tidak hanya melibatkan pejabat dan pengusaha, tetapi juga politikus poros kekuasaan. Korupsi struktural yang melibatkan ranah-ranah kekuasaan inilah yang menjadikan korupsi di Indonesia sulit diberantas. Banyak kepentingan politik yang bermain. Antarsimpul jaringan dan jejaring kekuasaan saling melindungi dan pasang kuda-kuda. Hanya oknum kelas teri yang dikorbankan. Namun, sumber dan akar korupsi tak pernah tersentuh.  Secara teoretis, korupsi struktural memiliki hukum kekuasaan sendiri sehingga sulit diurai dengan menggunakan hukum positif konvensional. Menurut Star dan Collier (1985), dalam pandangan paradigma hukum kritikal, hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang netral, tetapi merupakan ”sesuatu” yang diciptakan oleh suatu badan hukum dengan tujuan memberi keuntungan kepada sekelompok orang di atas kerugian sekelompok orang lain. Hukum bagi pendekatan kritik adalah cara untuk mendefinisikan dan menegakkan tertib yang menguntungkan kelompok tertentu di atas pengorbanan kelompok lain.  Sementara dalam pandangan Wallace dan Wolf (1980), hukum tidak dipandang sebagai norma yang berasal dari konsensus sosial, tetapi ditentukan dan dijalankan oleh kekuasaan dan substansi hukum dijelaskan dari kacamata kepentingan mereka yang berkuasa.  Ujian KPK  Bagi negara kekuasaan, penyimpangan dan pelanggaran oleh kelas elite kekuasaan dianggap sesuatu yang biasa karena menilai dirinya yang memiliki otoritas kekuasaan. Hukum adalah kekuasaan dan kekuasaan adalah hukum itu sendiri. Ini yang menurut Marx sebagai wajah orisinal kekuasaan negara yang sangat kapitalistik.  Hukum merupakan cerminan kepentingan kelas yang berkuasa (Sunarto, 1993). Hukum dimanfaatkan sebagai instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuasaannya (Wignjosoebroto, 2002). Hukum adalah representasi dari kepentingan elite yang berkuasa.  Berdasar fakta-fakta di persidangan skandal bansos, ada indikasi yang mengarah pada keterlibatan orang-orang di lingkaran kekuasaan. Karena itu, dalam konteks kasus korupsi struktural, ini akan menjadi ujian dan pertaruhan bagi KPK, apakah berani dan profesional dalam menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Ujian apakah berani dan konsisten untuk membongkar korupsi struktural ini sampai melahirkan ”big fish”.  Kasus korupsi tersebut diduga melibatkan orang-orang besar dengan kekuasaan yang besar pula. Kita berharap KPK bekerja secara profesional dan konsisten. Tidak terpengaruh dengan desakan publik atau tekanan politik dari mana pun dan siapa pun. Gebrakan KPK akan ditunggu publik, terutama terkait dengan calon tersangka lain yang berasal dari lingkaran kekuasaan. (*)  <hr />  *) UMAR SHOLAHUDIN, Dosen Sosiologi Korupsi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, penulis buku Hukum dan Keadilan Masyarakat (2011)

Menyorot Vonis Juliari Batubara, Korupsi Struktural dan Ujian KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Umar-Sholahudin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MESKI diprotes keras dan menimbulkan kontroversi di ranah publik, akhirnya fraksi-fraksi di DPR RI (kecuali FPKS dan Fraksi Partai Demokrat) menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU baru. Pengesahannya hampir tengah malam, ketika rakyat sedang tidur nyenyak.  Dengan demikian, secara yuridis pemerintah memiliki dasar atau legalitas hukum yang lebih kuat, khususnya dalam memperbaiki iklim investasi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, meskipun dengan mengorbankan nasib para buruh/pekerja. Suara-suara protes yang menolak UU dari publik terhadap DPR dianggap angin lalu.  Catatan Kritis  Namun, ada beberapa pasal yang menjadi sorotan keras. Pertama, UU yang dulu sempat populer dengan akronim Cilaka (Cipta Lapangan Kerja) itu mengkhianati norma-norma demokrasi. Salah satunya adalah aspirasi dan partisipasi publik. Proses penyusunannya sangat minim partisipasi publik, terutama bagi kaum buruh. Apalagi dibahas di tengah pandemi sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatannya sangat terbatas.  Aspirasi dan kepentingan buruh yang seharusnya diakomodasi justru dikhianati di ujung. Para anggota dewan dan pemerintah lebih mendengar dan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan pengusaha. Kedua, pembahasan UU terlalu dipaksakan untuk memenuhi target waktu yang diminta bapak presiden, yakni 100 hari. Pembahasan dan penyusunan dengan sistem ”kejar tayang” mengakibatkan banyak pasal dalam UU yang bermasalah dan dipermasalahkan masyarakat.  Ketiga, pembahasan RUU Ciptaker sama sekali tidak memiliki sensitivitas moral dan sosial. Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah dan DPR seharusnya lebih berfokus pada pengendalian persebaran virus yang masih menimbulkan banyak korban jiwa. Tetapi, mereka justru lebih lebih asyik membahas RUU Cilaka itu. Dengan kata lain, UU Ciptaker dapat dinilai cacat prosedur atau telah mengkhianati aturan main yang termaktub dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Sementara itu, selain cacat prosedur, UU Ciptaker mengandung cacat substansi. Pertama, tidak ada batasan jenis-jenis pekerjaan yang di-outsourcing-kan. Semua bidang kegiatan atau kerja bisa dimodel seperti itu. Ini akan membuat penggunaan tenaga alih daya makin bebas.  Kedua, masalah aksi demo buruh. Pihak perusahaan bisa langsung mem-PHK atau bahkan menuntut ganti rugi jika buruh melakukan demo ilegal. Klausul tersebut yang menyulut kemarahan buruh. Ketiga, masalah usulan kontrak kerja antara buruh atau pekerja dan perusahaan yang makin memberikan ketidakpastian bagi nasib buruh.  Keempat, masalah dana pensiun pekerja atau buruh juga bisa dihapuskan. Perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh atau pekerja yang akan memasuki masa pensiun. Kelima, pihak perusahaan berhak melakukan PHK bila pekerja atau buruh melakukan pelanggaran berat meskipun tanpa melalui proses hukum atau peradilan. Dan masih banyak lahir klausul atau pasal dari draf racikan pemerintah ini yang menyulut amarah para buruh atau pekerja.  Keenam, masalah status pekerja. UU Ciptaker menghapus pasal 59 UUK (Nomor 13 Tahun 2003) yang mengatur syarat pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Di UUK, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) bagi pekerja maksimal bisa sampai dua tahun dan boleh diperpanjang setahun. Di UU Ciptaker, aturan PKWT dihapus. Dengan penghapusan pasal itu, tidak ada batasan aturan seorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya, bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup atau sewaktu-waktu di PHK secara sepihak.  Ketujuh, menghapuskan kewajiban memberikan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di-PHK karena surat peringatan. Padahal, dalam UUK pasal 161 disebutkan, pekerja/buruh yang di-PHK karena mendapat surat peringatan memiliki hak mendapatkan pesangon. UU baru juga bisa menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di-PHK karena peleburan atau pergantian status kepemilikan perusahaan. Bahkan, UU baru juga menghapus uang santunan berupa pesangon bagi ahli waris atau keluarga apabila pekerja/buruh meninggal.  Kedelapan, pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, kecelakaan, atau cacat akibat kecelakaan kerja ketika di-PHK tidak lagi mendapatkan pesangon. Kesepuluh, lebih memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing di Indonesia (pasal 42-44).  Tiga Cacat  Lahirnya UU Ciptaker ini secara nyata telah melabrak etika dan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasar hukum. Negara ini surplus politisi, tapi defisit negarawan (demokrat sejati). Para elite negara bukan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang dilandasi kedaulatan rakyat, tapi demo-crazy: demokrasi tanpa aturan main atau demokrasi semau gue atau demokrasi gila, dengan mengangkangi konstitusi.  UU Ciptaker setidaknya mengandung tiga cacat secara kumulatif, yakni catat etik-moral, cacat sosial, dan cacat hukum. Cacat moral: lahirnya UU lebih karena kemauan, kepentingan pemerintah dan penguasa, tanpa konsultasi publik secara memadai. Tidak menghormati tata kelola sistem demokrasi dan suara rakyat dianggap tidak ada.  Cacat moral melahirkan cacat sosial: melawan aspirasi publik dan karenanya UU tersebut kehilangan daya legitimasi sosial di mata masyarakat serta melahirkan social distrust. Selanjutnya, secara yuridis, UU itu secara materiil dan formil dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, sangat wajar jika ada elemen masyarakat, khususnya NU dan Muhammadiyah, yang sudah berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena menilai UU Ciptaker secara formil dan materiil bertentangan dengan UUD 1945. (*)  <hr />  *) Umar Sholahudin, Dosen Sosiologi Hukum FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, pengurus Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Jawa Timur  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3hKWdQbV9bI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Tiga Cacat UU Cipta Kerja

UMAR SHOLAHUDIN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UMAR SHOLAHUDIN