<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/umbu-1349028186.png" alt="UMBU TW PARIANGU" width="100%">
<figcaption>UMBU TW PARIANGU</figcaption>
</figure> KOMISI&nbsp;Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pertanian (Mentan)&nbsp;Syahrul Yasin Limpo (SYL)&nbsp;sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).&nbsp;KPK menggeledah rumah dinas SYL dan menemukan uang puluhan miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing,&nbsp;dokumen pembelian barang-barang berharga, catatan keuangan, barang bukti elektronik, serta 12 senjata api. Sejak KPK berdiri pada 2003, sudah lebih dari 10 pejabat tinggi selevel menteri yang terseret rasuah dan 13 menteri menjadi tersangka. Masing-masing enam menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan lima menteri di era Presiden Joko Widodo. Ada yang berkelakar, rupanya para koruptor sengaja berbagi kavling di tiap rezim untuk merampok uang rakyat. Mungkin ini sebuah sinisme akut dari puncak kekecewaan publik terhadap redundansi kasus korupsi di kalangan pejabat tinggi negara yang tak kunjung berhenti, meskipun pedang perlawanan terhadap korupsi dan derivatnya oleh negara terus diacungkan. Kian Mendangkal Dalam situasi kontemporer Indonesia, fenomena korupsi belakangan harus diakui semakin menemukan elemen kedangkalan kejahatan (banality of evil)-nya. Saking banyaknya kasus korupsi yang mencuat dari waktu ke waktu, korupsi seolah dianggap sebagai hal biasa yang menuai pemakluman (permisivitas) secara masif. Buktinya, para koruptor kerap mendapat kortingan hukum dan remisi. Setelah keluar dari bui, mereka juga bisa dengan leluasa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, termasuk mengisi jabatan-jabatan strategis di sentrum partai. Korupsi tak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary) yang behemoth (buas, rakus, dan tak beradab). Namun, perlahan-lahan mengendap di benak masyarakat kebanyakan sebagai hal biasa, yang bisa dilakukan oleh semua orang, dari kalangan terpelajar (intelektual), pejabat tinggi, rohaniwan, hingga masyarakat jelata. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) (2023), kasus korupsi dua tahun terakhir terbanyak ada di pemerintahan dengan kerugian terbesar ada pada sektor perdagangan (10 kasus dengan nilai kerugian mencapai Rp 20,9 triliun), sektor transportasi (12 kasus dengan kerugian Rp 8,2 triliun), sektor sumber daya alam (35 kasus dengan kerugian Rp 7 triliun), dan sektor agraria (31 kasus dengan kerugian mencapai Rp 2,66 triliun). Nietzsche mengatakan, manusia termasuk para elite, pejabat, sejatinya merupakan jelmaan manusia super (ubermensch) yang dikelilingi oleh kehendak untuk berkuasa (will to power). Baginya, kehendak untuk hidup pada seseorang sesungguhnya datang dari kehendak dirinya untuk berkuasa. Masalahnya, di dalam intensi kuasa tersebut mengendap segala hasrat liar nan destruktif untuk mengekalkan kuasa. Jika hasrat binal tersebut tak dibendung, yang terjadi adalah praktik corumpere, yang merupakan istilah tua dari korupsi, yakni:&nbsp;hal yang merusak, kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, amoral). Itulah sebabnya, korupsi pada hakikatnya adalah lingkaran setan akumulasi kuasa di dalam dirinya dari level paling kecil hingga yang terbesar. Di kasus SYL misalnya, sebagian dari uang senilai Rp 30 miliar dari hasil penggeledahan KPK merupakan uang saweran yang dikumpul secara berjenjang dari para pejabat eselon Kementan untuk kepentingan mutasi dan promosi jabatan alias jual beli jabatan di lingkungan Kementan. Fulus haram tersebut kemudian digunakan SYL untuk memenuhi kepentingan pribadi dan orang di sekitarnya. Nihil Komitmen Michael Johnston pernah menyebut Indonesia sebagai negara yang dikerumuni korupsi. Ia bahkan mengaitkan implementasi agenda reformasi (pemberantasan korupsi) yang minim substansi karena tidak dikawal secara konsisten, terutama oleh kelompok politik kritis dan independen. Sehingga kontrol terhadap rezim politik dan birokrasi tidak berjalan efektif. Ia menyimpulkannya sebagai komitmen reformasi yang &rsquo;&rsquo;hampa&rsquo;&rsquo; (dalam Joe Amick et al, 2022) dan nol aksi. Komitmen hampa itulah yang mendorong pemberantasan korupsi kita kerap terjebak dalam pragmatisme dan politisasi. Penangkapan koruptor bukan karena keinginan tulus membersihkan negara dari penyakit rasuah, tapi lebih karena efek politik saling sandera. Penegakan hukum antikorupsi menjadi komoditas elektoral elite. Sehingga yang terjadi cenderung tukar tambah kasus dan kepentingan di antara politisi, dan penyelesaiannya semata bergantung pada kehendak elite di sentrum kuasa. Ketika kelompok masyarakat kritis (akademisi, agamawan, aktivis demokrasi) memilih menyerah, apatis, membiarkan banalitas korupsi terus merecoki kekuasaan. Dan, di saat yang bersamaan, penegak hukum antikorupsi terkooptasi oleh politik picisan bagi-bagi kekuasaan, maka janganlah berharap praktik korupsi bisa dimusnahkan dari republik ini. Yang ada malah sebaliknya, bangsa ini akan terus menjadi sarang koruptor yang menyulap agenda pemberantasan korupsi layaknya &rsquo;&rsquo;proyek&rsquo;&rsquo; manusia super politisi dan oligarki belaka.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;UMBU TW PARIANGU,&nbsp;Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

KPK menetapkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan.

Pemberantasan Korupsi Terjebak Pragmatisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/umbu-pariangu-3536533002.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PERSELISIHAN&nbsp;antara TNI dan Polri kembali terjadi di sejumlah daerah. Pada pengujung April, ada oknum anggota TNI Denzipur 11/MA yang mengeroyok dua anggota Polres Merauke. Insiden dipicu salah paham saat kedua belah pihak berkendara ke Bandara Mopah, Merauke, (Papua 60 Detik, 30/4). Tiga hari sebelumnya, Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), diserang ratusan orang pada Kamis (27/4). Sejumlah fasilitas mapolres rusak dan seorang polisi berpangkat bripka mengalami luka tembak di perut. Diduga, insiden tersebut dipicu pengeroyokan terhadap dua anggota TNI oleh anggota Reskrim Polres Jeneponto pada Rabu (26/4) di sebuah warung (Jawapos.com, 28/4). Di Kupang, NTT, pada 19 April juga terjadi kericuhan di Gelanggang Olahraga Oepoi karena salah paham antara anggota TNI dan Polri. Dalam bentrokan itu, empat anggota kepolisian terluka. Tiga sepeda motor, satu mobil patroli polisi, dan satu mobil lainnya dibakar serta tiga pos polisi dirusak. Dalam dua tahun terakhir, KontraS mencatat 19 kasus serupa. Kepolisian juga melaporkan, selama periode 2020&ndash;2022, terdapat 28 kasus konflik anggota TNI dan Polri. Misalnya, insiden penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, pada 29 Agustus 2020. Pada 20 Februari 2022, pos polisi lalu lintas di Kabupaten Sinjai, Sulsel, diserang oknum TNI yang mengendarai sepeda motor. Insiden itu dipicu balapan motor di depan Mapolres Sinjai. Menodai Kepercayaan Publik Bentrokan antardua institusi besar dan strategis negara tersebut tidak hanya mencoreng kehormatan diri dan lembaga, tetapi juga berpotensi memicu terkoyaknya rasa aman publik, terutama menjelang Pemilu 2024. Konflik antaraparat dengan aneka kasus kekerasan yang menyertainya itu juga berkorelasi pada pelemahan persepsi dan kepercayaan publik. Sejauh ini publik masih memberikan kepercayaan yang tinggi kepada TNI. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Februari 2023, misalnya, merilis survei bahwa TNI dan presiden menjadi lembaga teratas yang dipercaya publik. Sebaliknya, Polri berada di peringkat ke-12, setingkat lebih baik daripada parpol. Berbagai catatan kritis soal perilaku oknum TNI yang belum merepresentasikan dirinya sebagai penjaga rakyat dan perekat bangsa yang mencederai kepentingan rakyat, termasuk konflik dengan &rdquo;saudara mudanya&rdquo;, Polri, adalah alarm bagi masa depan kemanunggalan TNI dengan asas profesionalisme, nilai sivilitas, dan demokrasinya. Sebagai garda terdepan pertahanan negara dalam menjaga dan memelihara keutuhan wilayah NKRI maupun sebagai institusi prominen penjaga keamanan negara, TNI-Polri semestinya tampil sebagai dua kekuatan berpengaruh dan berwibawa di mata masyarakat. Dalam aspek demokrasi, TNIPolri merupakan institusi yang mempromosikan perlindungan terhadap hak-hak sipil serta menjadi simpul perawat nilainilai kejuangan dan ideologi Pancasila yang elegan di mata rakyat dan negara. Namun, oknum pada dua institusi ini beberapa kali terlibat friksi dengan motif atau detonasi yang sepele. Misalnya, saling ejek di tempat hiburan malam, ketersinggungan dan salah paham karena berita bohong, tak terima ditegur pakai helm, urusan wanita, saling minta rokok, balap motor, dan lain-lain. Urusan-urusan sepele ini berkembang menjadi persoalan yang kompleks (ontogenik) manakala melibatkan jiwa korsa (esprit de corps) institusi. Jiwa Korsa Kita tahu, di satu sisi, jiwa korsa bisa membentuk solidaritas, militansi, loyalitas, dan kesetiaan yang bertumpu pada kolektivitas. Jiwa korsa bisa menyatukan spirit sepenanggungan dan daya juang serta keberanian untuk mencapai tujuan bersama. Namun, dalam takaran overdosis, jiwa korsa rentan memproduksi fanatisme-koersif yang menabrak rasionalitas dan kepentingan umum (Houston, 2000). Apalagi ketika direkatkan pada ego, gengsi, dan harga diri yang dalam deskripsi jiwa manusianya Plato disebut thumos. Thumos adalah bagian jiwa manusia selain epithumia (nafsu biologis) dan logistikon (rasio) yang kerap diaktualisasikan dalam kesetiakawanan berlebihan atau agresif yang melangkahi prinsip keutamaan (civic virtue): menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan individu/kelompok. Seseorang bisa menjadi sosok yang kasar, brutal, manakala kehormatan atau identitas (thumos) diri dan kelompoknya &rdquo;diserang&rdquo;. Apalagi jika perasaan &rdquo;diserang&rdquo; itu dikapitalisasi habitus militerisme (Hendropriyono, 2014). Persoalannya, habitus tersebut kehilangan adekuatnya ketika situasi lingkungan (eksternal) tidak mampu mengontrolnya sebagai energi konstruktif. Misalnya, soal iritasi peran dan kecemburuan sosial antarlembaga. Berbagai pembiaran kasus kepemilikan rekening jumbo dan flexing hidup mewah di kalangan (keluarga) aparat tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil. Ini tidak hanya memengaruhi kepercayaan publik, tetapi secara spesifik juga memicu kecemasan kelompok/institusi tertentu karena dianggap tidak memiliki privilese, kekuasaan, dll. Dan biasanya diekspresikan dalam perilaku kompulsif: intimidasi, perusakan, kekerasan, bahkan membunuh karena dianggap sebagai satu-satunya cara menyelamatkan ego dan kehormatan diri/kelompok. Mengurai akar gesekan oknum TNI-Polri semestinya dimulai dari pelembagaan struktur perilaku kepemimpinan yang mengedepankan integritas dan keteladanan moral dan hukum. Dalam ilmu organisasi, dikenal semboyan Pimpinan Adalah Aturan (Lane &amp; Cornelius, 1984). Artinya, penciptaan habitus prajurit yang menjunjung tinggi rasionalitas, taat aturan, berintegritas, serta mengabdi pada perdamaian dan ketertiban sosial hanya akan efektif kalau dimulai dari struktur pimpinannya. Dalam strategi organisasi, hal tersebut dikenal sebagai pendekatan uplifting (meninggikan bawahan/prajurit). Pimpinan/komandan memberikan keteladanan laku yang spartan, tegas, adil, dan berpihak pada kepentingan bangsa dan negara secara masif dan kontinu kepada bawahan/prajuritnya. Hanya dengan itu, habitus baru bisa terbentuk serta soliditas (prajurit) TNI-Polri di mata masyarakat, bangsa, dan negara akan tumbuh dan bertahan.&nbsp;(*) <hr /> *) Umbu T.W Pariangu, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

Perselisihan antara TNI dan Polri kembali terjadi di sejumlah daerah. April, ada oknum anggota TNI Denzipur 11/MA yang mengeroyok.

Menyolidkan TNI-Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/UMBU-TW-PARIANGU.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SKANDAL suap penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung (Unila) pada 2022 lalu merupakan salah satu kasus yang menggegerkan publik (KPK, 2022). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Karomani yang saat itu menjabat rektor Unila. Ia mematok harga hingga ratusan juta rupiah untuk meloloskan calon mahasiswa di universitasnya. Wajah kampus dan pendidikan Indonesia pun betul-betul tercederai.  Setelah kasus tersebut, alih-alih terjadi resurjensi moral kampus untuk berbenah, yang terjadi malah berulangnya skandal serupa. Kali ini Rektor Universitas Udayana Bali I Nyoman Gde Antara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018–2019 sampai 2022–2023. Kasus yang sudah diselidiki sejak Oktober 2022 itu diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 443,9 miliar.  Jika mau jujur, skandal di atas bak ”gunung es”. Artinya, masih banyak kasus serupa yang lebih dahsyat yang tidak terkuak. Dan itu berarti sudah sekian banyak anggaran pengelolaan pendidikan yang diselewengkan secara rakus. Bahkan, Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2016 menemukan fakta sumber korupsi endemis di universitas, yakni penerimaan mahasiswa baru dan pengelolaan anggaran perguruan tinggi.  Benih Korup  Tampaknya, sumber korupsi tersebut terus dipelihara sampai kini. Ketua KPK Firli Bahuri di Jogjakarta (2022) mengatakan, berdasar data pengaduan masyarakat di KPK, dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan perguruan tinggi antara lain ditemukan pada sektor pengelolaan keuangan, penerimaan mahasiswa, pemilihan rektor, pengadaan yang meliputi fee proyek, dan konflik kepentingan.  Suap dalam pemilihan rektor, misalnya, sudah lama menjadi benih korup di lingkungan kampus. Rektor dipilih tidak hanya berdasar kualifikasi akademik, tapi juga aspek-aspek politik (Darmaningtyas, 2022). Itulah antara lain yang membuat kenapa kampus tak pernah lepas dari jebakan politisasi berbasis parokial atau subjektivisme. Padahal, dalam kondisi di mana nilai-nilai subjektivitas itu dibiarkan tumbuh, peluang munculnya benih korupsi pun akan kian besar (Nugroho &amp; Hanurita, 2005).  Selama ini kampus adalah referensi moral dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Di setiap napas sivitas akademika akan selalu terhubung dengan kebenaran, etika, dan moralitas. Ketika muncul ketidakadilan dan kejahatan di ruang sosial, kampuslah yang dianggap kompeten menunjukkan suluh pemecahan dari ketidakberesan tersebut. Suara kampus adalah representasi dari energi profetik-kebenaran para penghuninya bagi semua sektor kehidupan. Di situlah sesungguhnya spirit kemanusiaan bersemi dan tempat di mana masyarakat menemukan suara kenabian untuk terus berubah sesuai tuntutan zaman.  Namun, manakala oknum pejabat kampus tersandung kasus korupsi miliaran rupiah, seakan runtuhlah tesis tersebut. Kampus yang dianggap sebagai institusi yang memproduksi para orang bijak dan berbudi ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Di sana tersimpan sederet persoalan yang membelukar. Dan itu berjudul: integritas. Bungkusan gelar dan pengetahuan akademik yang selalu diumbar-umbar sebagai penanda reputasi seakan hanya kamuflase dan komoditas ekonomi.  Contoh sederhananya adalah bagaimana kampus kini dibiarkan perlahan dalam pusaran materialisme. Pengotak-kotakan kampus dalam kategori yang bias keadilan dan transaksional sudah lama terjadi. Kampus hanya kumpulan mahasiswa orang-orang mampu secara ekonomi, bukan secara intelektual. Sehingga kemudian ada kampus yang ”favorit” dan sebaliknya.  Para siswa dari ekonomi mampu kemudian berlomba-lomba masuk di kampus favorit tersebut dengan menyanggupi membayar berapa saja, dengan harapan bisa menjadi sarjana yang laris di pasar kerja. Di sinilah ruang etis-pendidikan berubah menjadi ruang ”fetish” transaksional bermotif simbiosis mutualisme oleh oknum dosen atau pejabat kampus yang pongah dan serakah.  Aroma marketisasi pendidikan ini pun tanpa disadari melahirkan benih-benih diskriminasi dan stigma yang mengebiri hakikat ”pendidikan untuk semua”. Mereka yang belajar di perguruan tinggi nonfavorit seolah turun kasta. Sedangkan yang bernasib baik kuliah di kampus favorit akan diselebrasi, termasuk oleh masyarakat, sebagai pemilik masa depan. Nalar diskriminatif itu kian tumbuh dalam berbagai kebijakan pendidikan berbasis output materialisme: membekali para lulusan dengan orientasi dan insentif ekonomi.  Kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi (direvisi menjadi pukul 05.30) di Kupang untuk menghasilkan lulusan yang bisa bersaing di perguruan tinggi nasional ternama hingga Harvard University bisa dijelaskan menggunakan nalar disebut. Hal yang sudah pernah diwanti-wanti oleh Paulo Freire (2003:75) di mana iklim pendidikan (masa depan) rentan tersandung nalar pendidikan ala bank (banking of education).  Kampus Diselamatkan  Tenda duka layak didirikan di kampus sebagai peringatan hilangnya integritas lewat kasus korupsi di atas. Bagaimanapun, kampus harus diselamatkan dari ancaman menipisnya aura dirinya sebagai mercusuar intelektual karena kasus-kasus amoral yang diidapnya. Penguatan pendidikan antikorupsi di kampus perlu terus dilakukan. Ini untuk membangun mental, pikiran, dan perilaku antikorupsi sekaligus sebagai bekal bagi mahasiswa untuk memiliki pikiran yang kritis terhadap persoalan-persoalan di luar dirinya, termasuk persoalan yang ada di kampus dan universitasnya (Zulqarnain, 2022).  Pada 23 Februari 2022 KPK sebenarnya sudah meluncurkan aplikasi JAGA Kampus, yang diharapkan bisa menjadi sarana keterbukaan informasi untuk dimanfaatkan para mahasiswa, orang tua siswa, tenaga pengajar, serta masyarakat yang terkait dengan pengelolaan anggaran di kampus. Jika itu terus dijaga dan diefektifkan penggunaannya, kita yakin iklim antikritik oleh pejabat di kampus bisa diruntuhkan perlahan-lahan dan praktik korupsi di dunia kampus bisa dibendung.  Sudah tentu manajemen pendidikan di kampus harus dibenahi secara radikal, termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitasnya. Lembaga-lembaga pengawasan seperti satuan pengawasan internal dan pusat kajian antikorupsi di universitas perlu direvitalisasi. Lembaga itu sebagai instrumen pencegahan dan pengawasan birokrasi yang progresif dengan sistem dan penganggaran yang bebas dari konflik kepentingan. Sehingga tidak sekadar menjadi instrumen formalistis dan nihil fungsi. (*)  <hr />  *) UMBU TW PARIANGU, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang

Tenda Duka Korupsi Perguruan Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/UMBU-T.W.-PARIANGU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MEMBACA (perilaku) politik elite menjelang Pilpres 2024, seperti kata novelis, penulis, dan pengajar berkebangsaan Amerika Mark Twain, seorang tahu politik, tapi tak seorang pun benar-benar memahami politik. Politik sejatinya bak cuaca yang sulit diprediksi.  Apa yang dilihat publik tak sejalan yang ada di pikiran politisi. Hari ini bilang A, tapi kelakuannya B. Di panggung depan elite seolah dekat dengan idealisme dan pikiran rakyat, namun di panggung belakang tak seperti itu. Panggung politik pun nyaris menjadi labirin yang sulit ditebak ke mana kata dan perilaku politisi bermuara.  Meminjam istilah gaul, arena pilpres bakal menjadi ajang peres bagi politisi. Peres dalam bahasa gaul berarti palsu atau bohong. Kerap digunakan untuk mengomentari ekspresi atau perkataan seseorang yang terkesan tidak tulus atau sekadar terucap di bibir saja. Para politikus kelak menjadi tukang gombal yang membungkus manuver politiknya dengan dalih: ”demi kepentingan rakyat”, ”untuk persatuan bangsa”, ”menjaga NKRI”, dan sebagainya.  Semuanya agar terdengar populer dan membuktikan sikap politik empatik mereka kepada rakyat. Padahal, Emanuel Adler (1986) mengatakan, politik memang tak lebih dari sekadar panggung di mana semua pihak bersaing untuk mengeruk berbagai sumber di arena publik untuk kepentingan diri/kelompok.  Beberapa waktu lalu, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menandatangani nota kesepahaman pembentukan koalisi pada Sabtu (4/6/2022). Ketua partai salah satu anggota koalisi mengatakan, kehadiran KIB untuk menghentikan perpecahan bangsa dan mengawal kerja pemerintahan sampai 2024. Pertanyaannya, kenapa harus ada koalisi (baru) dalam koalisi (Indonesia Maju) jika tak ada agenda politik 2024 yang hendak dirajut?  Di babak lain, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Rabu, 15/6) kemarin untuk memperkuat kabinet agar bisa bekerja lincah demi mengatasi persoalan pangan dan inflasi. Namun, jika memang begitu, mestinya beberapa menteri di bidang ekonomi yang minim prestasi langsung dicopot. Lalu apa makna kemarahan presiden terhadap menterinya selama ini soal ruwetnya birokrasi yang menyebabkan minimnya investasi dan gemar impor, kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga BBM, hingga BUMN yang merugi?  Kekhawatiran  Pada saat bersamaan muncul kekhawatiran, ada pengabaian kolosal akan sikap kritis terhadap esensi politik yang dilakoni elite di panggung politik saat ini. Misalnya dari kongko dan bibir politisi yang bermanuver, belum terdengar seperti apa solusi terhadap pergumulan futuris Indonesia setelah 2024. Termasuk soal ketidakpastian ekonomi global, mengatasi potensi lonjakan Covid-19, tantangan mewujudkan ecocracy di tengah masifnya antroposen yang mengancam kelestarian lingkungan, eliminasi kemiskinan dan korupsi, upaya menjaga NKRI dalam semangat pluralisme, dan sebagainya.  Narasi mayor politisi masih soal sosok siapa yang dicalonkan menurut lembaga survei. Siapa mendukung siapa. Ambisi menjaring –sekaligus mengunci– koalisi termasuk mempertahankan dominasi kekuasaan parpol di pemerintahan. Soal unholy alliance parpol dengan kelompok sosial atau partai ”tangkap semua” (catch all) yang ”dimaklumi” sebagai bagian dari trik perluasan basis elektoral untuk pilpres dan sebagainya.  Kita melihat derasnya gelombang pasang praktik politik konvensional (berorientasi popularitas, kuasa, dan materi) para elite yang mengapitalisasi sumber daya publik (termasuk jabatan) demi mengukuhkan posisi tawar politik menjelang 2024. Beberapa elite parpol yang merangkap menteri mulai ogah berpikir tentang politik kemaslahatan, etika, moralitas, selain elektabilitas. Mereka asyik menggelinjang dalam kenikmatan vibrasi prematur perburuan elektabilitas lewat pencitraan di ruang publik dengan menggunakan jabatan yang semestinya diwakafkan untuk kepentingan masyarakat.  Bagi mereka, kontrak politik untuk mengawal dan memperkuat kinerja pemerintahan hingga berakhir di 2024 bukan panduan sakral. Namun justru dianggap menyandera syahwat dan pragmatisme kekuasaan. Itu sebabnya, ada opsi etis sebagian kalangan kepada mereka agar sebaiknya mengundurkan diri saja dari kursi menteri sehingga tidak menggembosi kerja penadbiran dan pelayanan publik. Opsi tersebut sejatinya sebuah penetrasi moral kepada para elite agar marwah dan fungsi sosial-humanis kekuasaan tidak didegradasi ke dalam ceruk urusan ”periuk nasi” para elite.  Elite dan Rakyat  Merujuk pada Karl Manheim (dalam Mufti, 2012), elite merupakan sosok sentral yang mengabdi pada kepentingan kolektivitas –bukan pada motif individu yang lapar kekuasaan–karena merekalah yang paling banyak mendapatkan kehormatan, pendapatan, dan keamanan. Di dalam kesentralan sosok seperti itulah elite (politik) kemudian menjadikan rakyat dan seluruh harapannya sebagai objek tanggung jawab dan pusat gravitasi dari keseluruhan orientasi, sikap, dan tindak tanduknya.  Dalam lingkungan demokrasi yang substantif, pertautan elite dan rakyat adalah basis utama yang menentukan perkembangan dan masa depan politik dan demokrasi Indonesia. Terkait dengannya, Pilpres 2024 seyogianya menjadi momentum bagi para elite politik melembagakan eksistensi rakyat dalam peta konkurensi, termasuk manuver politiknya. Agenda memperkuat kedaulatan rakyat, khususnya di tengah masifnya demokrasi padat modal, harus menjadi prioritas politik jangka panjang parpol.  Karena itu, kesuksesan Pilpres 2024 untuk mewujudkan narasi besar keindonesiaan yang adil, berdaulat, dan sejahtera salah satunya ditentukan oleh kemauan politik dan kematangan moral elite (khususnya dalam kabinet) saat ini dalam memikul tanggung jawab sebagai pelayan publik ketimbang pelayan diri dan kepentingan kelompok. Begitu pun, parpol harus bisa memberikan edukasi politik yang cerdas kepada masyarakat, menjaring calon pemimpin bangsa seluas mungkin di seluruh segmen masyarakat, dengan mengampanyekan pentingnya politik gagasan dan ”etikabilitas” di atas politik elektabilitas dan identitas.  Jika mau berpikir tulus untuk kemaslahatan publik, terutama pasca 2024, ”etikabilitas” politik bagi elite adalah kebutuhan vital yang menutrisi ide dan misi mereka dalam memperjuangkan marwah demokrasi dan melindungi kesejahteraan rakyat. Sungguh ironi besar jika Pilpres 2024 yang dibayangkan akan menjadi agenda pencerdasan publik dan pendewasaan demokrasi hanya menjadi panggung politik peres bertabur lipstik dan syahwat kuasa an-sich. (*)  <hr />  *) UMBU TW PARIANGU, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang

Politik Peres di Pilpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/UMBU-T.W.-PARIANGU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEDULI krisis, dua kata yang makin ditinggal jauh DPR RI akhir-akhir ini. DPR disorot publik terkait anggaran pengadaan gorden yang nilainya mencapai Rp 48,7 miliar. Pemerhati parlemen, masyarakat luas, dan beberapa anggota DPR pada waktu tender dibuka Maret lalu terang-terangan menolak anggaran tersebut. Karena dianggap mengabaikan perasaan publik yang tengah berjumpalitan dengan krisis ekonomi, persis di tengah persiapan menghadapi Lebaran.  Namun, bak ”anjing menggonggong kafilah berlalu”, suara protes itu tak digubris. Proses lelang tender penggantian gorden di rumah dinas jabatan anggota DPR tersebut tetap tancap gas dengan menabrak tanda larangan alias verboden berupa nilai etika dan prinsip kepantasan publik. Padahal, menurut Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, pengajuan anggaran gorden sudah tidak disetujui sejak tahun 2009.  Dan baru tahun ini anggaran gorden tersebut disetujui hanya karena alasan gorden di rumah dinas anggota DPR sudah tak layak. Karena sudah digunakan sejak 2009 atau 13 tahun lalu (Jawa Pos.com 9/5/2022). Aneh bin ajaib, jika memang sejak awal fulus gorden itu sudah ditolak ramai-ramai, kenapa masih ngotot dipaksakan di tengah ketir-ketirnya kondisi keuangan negara?  Ironisnya lagi, anggaran gorden rumah dinas anggota DPR itu ternyata dimenangkan PT Bertiga Mitra Solusi (BMS), penawar harga tertinggi seharga Rp 43,5 miliar, dibandingkan PT Panderman Jaya yang mengajukan Rp 42,1 miliar dan PT Sultan Sukses Mandiri yang menawar Rp 37,7 miliar. Bahkan, berdasar penelusuran Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), PT BMS adalah perusahaan kontraktor dan IT (Jawa Pos.com 9/5/2022). Tidak heran jika banyak pihak mencium ada ”permainan” atau patgulipat di balik menangnya PT BMS. <h3>Mestinya Sudah Cukup</h3> Mestinya tak ada apologi bagi DPR memaksakan menggelontorkan anggaran sebesar itu hanya untuk membuat rumah dinas mereka terlihat keren dan mewah. Toh, menurut pengakuan beberapa anggota DPR, kain gorden di rumah mereka masih layak dipajang, hanya memang perlu dicuci. Ada juga sumber yang mengatakan, tidak semua anggota dewan menempati rumah dinas berlantai dua itu. Sebagian hanya ditempati tenaga ahli atau asisten pribadi masing-masing anggota dewan. Artinya, anggaran pembangunan rumah dinas DPR dan berbagai fasilitasnya perlu dikritisi secara konstruktif.  Dulu, tahun 2017, juga pernah ada usul agar anggota DPR dibangunkan fasilitas apartemen dengan memindahkan tempat tinggal dinas mereka ke Senayan. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapatnya. Untunglah, rencana bombastis tersebut kandas. Yang jelas, selama ini DPR sudah banyak menikmati guyuran fasilitas negara. Privilese tersebut mestinya sudah cukup untuk menjamin DPR yang sejatinya pelayan rakyat jauh dari ”mentalitas berkekurangan”.  Kita tentu masih ingat pengakuan penyanyi ternama Krisdayanti mengenai besaran gaji dan tunjangan yang diterimanya mencapai Rp 59 juta per bulan. Belum lagi jika menjabat wakil ketua atau ketua DPR yang besaran gaji pokok dan tunjangannya tentu jauh lebih besar.  Bandingkan misalnya dengan penghasilan rakyat kecil seperti guru honorer Fina Gustina, 34, yang mengajar di SMP 1 Sungai Rumbai dengan gaji Rp 700 ribu sebulan. Bahkan, untuk menambah penghasilan, alumnus STKIP Padang jebolan tahun 2013 tersebut harus nyambi jualan kue di sekolah. Ia ikhlas hidup sesederhana itu demi bisa mencerdaskan anak bangsa (Padek.Jawa Pos.com 10/2/2022).  Mungkin tak adil membandingkan gaji seorang guru dengan anggota DPR yang memiliki skala tugas dan tanggung jawab berbeda. Namun, sejujurnya isu utamanya bukan itu, melainkan sejauh mana empati, belarasa, dan keikhlasan mengemban tanggung jawab benar-benar dipegang teguh dan terinternalisasi oleh seorang pejabat atau pelayan publik seperti anggota DPR. Terlebih di tengah situasi krisis yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia pascapandemi. <h3>Menggedor Empati</h3> Kepedihan rakyat tersebut mestinya sudah cukup untuk menggedor pintu empati wakil rakyat di Senayan. Tentu agar sikap dan perilakunya mencerminkan keadaan dan harapan rakyat yang telah memilihnya di pemilu kemarin. Bukan malah mengkhianati rakyat dengan menganggarkan pengadaan gorden baru.  Menurut Aristoteles dalam bukunya, Politics, empati adalah nilai keutamaan berpikir seorang politisi di dalam bersikap dan mengambil sebuah keputusan yang terkait dengan urusan publik. Tanpa nilai itu seorang politisi kehilangan esensinya sebagai makhluk politik berakal yang memperjuangkan kepentingan orang banyak. Seorang politisi atau wakil rakyat disebut ”terhormat” karena status etis dan moralnya sebagai pejabat publik yang berkedudukan lebih tinggi dari ”yang lain”.  Karena itu, seorang representator memiliki tanggung jawab yang besar dan sakral untuk memelihara kepercayaan publik. Salah satunya dengan selalu menjamin koneksitas atau keselarasan antara yang diucapkan dan dirasakan rakyat dengan apa yang dibuat oleh wakilnya di Senayan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari. Inilah yang disebut Aristoteles sebagai magnanimity: sikap adiluhung dalam berempati dengan kehidupan masyarakat luas (dalam Annabel Lyon, The Golden Mean, 2009).  Sudah sering DPR memperlihatkan sikap dan kebijakannya yang kontroversial di mata rakyat, di tengah kinerja mereka yang tidak baik-baik amat. Kita tidak menutup mata terhadap sebagian wakil rakyat yang sampai detik ini mati-matian bekerja. Khususnya untuk membahagiakan konstituennya. Namun, semua perbuatan baik itu menjadi mudah terhapus oleh sikap dan keputusan lembaga DPR yang ceroboh.  Kita berharap dengan sinisme dan protes rakyat yang masif terhadap anggaran pengadaan gorden DPR tersebut, DPR satu suara untuk membatalkan pengadaan gorden itu. Anggaran tersebut bisa direlokasi untuk pemberian bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat kecil atau untuk pemulihan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin.  Janganlah mengerdilkan institusi sekaliber DPR hanya karena urusan receh gorden. Yang lebih dibutuhkan DPR saat ini adalah bagaimana mempercantik wajah institusi DPR dengan pesona laku integritas dan kerja-kerja positif anggotanya di tengah-tengah konstituen dan masyarakat pada umumnya. Semoga masih ada seberkas empati di Senayan. (*)  <hr />  *) UMBU TW PARIANGU, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang

Gorden dan Verboden DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Umbu-Pariangu.jpg" alt="Umbu Pariangu" width="100%">
<figcaption>Umbu Pariangu</figcaption>
</figure>SETELAH blusukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden/">Presiden</a> Joko Widodo (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jokowi/">Jokowi</a>) ke Kupang penuh hangat dan berkesan Kamis (24/3/2022) lalu, tetiba politikus PDIP tersebut marah-marah di Bali esoknya. Dia meluapkan kejengkelannya di hadapan jajaran menteri dan sejumlah kepala daerah dalam acara pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (Jumat, 25/3/2022). Pasalnya, masih banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dalam pengadaan barang dan jasa ”doyan” impor. Yang paling disorot publik ketika Presiden Jokowi ”mengancam” akan me-reshuffle menteri yang ”hobi” impor.  Pada 18 Juni 2020 presiden juga pernah menunjukkan kegeramannya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta. Dia menyebut menterinya tidak memiliki sense of crisis di masa pandemi karena pencairan anggaran sejumlah kementerian terlambat. Enam bulan setelahnya, Jokowi pun me-reshuffle menterinya. Lalu, apakah kemarahannya di Bali kemarin menjadi sinyal bakal ada <a href="https://www.jawapos.com/tag/reshuffle-kabinet/">reshuffle Kabinet</a> Indonesia Maju? Benarkah nama-nama menteri yang disentil saat Jokowi marah di Bali itu akan di-reshuffle?  Isu reshuffle sepoi-sepoi berembus sejak beredar kabar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Jokowi awal Maret 2022. Dari mulut politikus PKB Lukman Hakim dikatakan, perombakan komposisi menteri akan berlangsung akhir Maret di mana PAN konon akan mendapat jatah ”satu setengah” (satu menteri dan satu wakil menteri). Publik menebak reshuffle bakal berlangsung pada hari Rabu Pon (23/3/2022) sebagaimana ”tradisi” dua kali reshuffle sebelumnya. Namun, hingga hari H berlalu, tak ada tanda-tanda perombakan kabinet. Politik ”gas-rem” reshuffle tampaknya sedang dimainkan presiden untuk membaca harapan publik dan menakar dukungan politik terhadap perombakan menteri. <h3>Alat Tawar</h3> Sebenarnya isu kocok ulang kabinet tak perlu dikapitalisasi sedemikian hebohnya mengingat hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Dalam <a href="https://www.jawapos.com/tag/sistem-presidensial/">sistem presidensial</a>, presiden memiliki hak prerogatif untuk menempatkan orang-orang terbaiknya dalam konteks zakenkabinet. Para menteri yang membantu presiden itu adalah figur atau sosok yang memperoleh afirmasi administrasi kepemerintahan, baik secara profesionalisme, integritas, maupun politis dari presiden.  Namun, mengingat politik identik dengan kontestasi sumber daya, maka apa pun agenda politik dalam sebuah sistem politik yang terbuka, ia selalu mengundang tarik-menarik kepentingan antaraktor (elite). Apalagi, konstruksi kabinet selama ini dibangun di atas dukungan dari beberapa parpol di pemilu sebelumnya yang berakibat pada adanya kesepakatan politik untuk membagi-bagi kekuasaan negara lewat jabatan-jabatan di kabinet maupun lembaga setingkat kementerian (Asshiddiqie, 2011). Dukungan parpol di pemilu itulah yang akan menjadi alat tawar-menawar (bargaining chip) dalam alokasi kursi kabinet.  Tak heran, setiap ada isu bongkar pasang kabinet, panggung politik seakan tegang dan riuh, baik dari internal maupun luar kabinet. Misalnya, sewaktu isu reshuffle berembus pada September 2021 oleh relawan Jokowi Mania, para menteri mulai sibuk melakukan pencitraan dengan berkampanye untuk mendapat simpatik publik. Sehingga melupakan tugasnya, khususnya dalam penanganan pandemi dan krisis ekonomi. Kini ada semacam ”ancaman” dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bahwa jika reshuffle benar terjadi saat ini dan kursi PKB diganggu, akan ada perang di internal koalisi pemerintah seperti Rusia-Ukraina di Eropa (Jawa Pos.com 24/3/2022).  Terlepas apakah ”ancaman” itu benar atau hanya ”gertak sambal” politik, wacana reshuffle di negara kita kerap menjadi komoditas dan perang <a href="https://www.jawapos.com/tag/kalkulasi-politik/">kalkulasi politik</a> untuk menunjukkan kekuatan (tawar-menawar) dan gengsi politik para elite yang pada ujungnya justru menimbulkan kegaduhan dan hanya menguntungkan elite (partai) politik tertentu. Itu sebabnya, produk reshuffle kerap mereproduksi kerja-kerja menteri yang tak sejalan dengan visi presiden. <h3>Akumulasi Kemarahan</h3> Kemarahan Jokowi kepada para menteri kemarin seolah merupakan akumulasi lemahnya kedisiplinan fungsional para pembantunya dalam bekerja menerjemahkan keinginan presiden. Berkali-kali Jokowi jengkel kepada menterinya terkait mimpi The Next Indonesia. Mulai birokrasi yang tidak ramah investor (20/10/2019), masih banyaknya impor minyak ke Indonesia oleh mafia migas (16/12/2019), menteri yang tidak peka terhadap krisis akibat pandemi seperti seretnya serapan anggaran, belum membuat prioritas dan menyusun DIPA (18/6/2020), soal kualitas perencanaan program tiap kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang masih belum jelas (26/5/2021), hingga ruwetnya birokrasi di BUMN dan Pertamina (20/11/2021).  Katz dan Kahn (dalam Harmon &amp; Mayer, 2014) menegaskan, sebuah tim kerja bisa langgeng selama anggotanya memberikan input positif dan adaptif terhadap lingkungan. Sebaliknya, dalam pola kerja tim yang politis, nilai komitmen dan penyangkalan diri (self abnegation) anggota tim untuk loyal terhadap garis kepentingan publik akan menjadi lemah. Dan semakin parah jika moralitas personal dalam tim gagal mengalahkan ”moralitas posisional” yang pragmatis sebagaimana lazim terlihat pada perilaku beberapa oknum pembantu presiden belakangan.  Fenomena tersebut alih-alih mendongkrak kinerja kabinet, malah salah satunya bisa memunculkan yang disebut John Dryzek (2013) sebagai ”birokrasi egois” yang selalu berusaha ”memaksimumkan anggaran” untuk kepentingan diri maupun lingkaran di luar dirinya. Masih ada menteri yang korupsi, tidak kompak dalam koordinasi kebijakan (khususnya di masa pandemi), bahkan sebagian memanfaatkan jabatan untuk pencitraan, hingga fenomena menteri suka membeli barang impor, merupakan sekelumit indikasi bahwa pragmatisme birokrasi sedang mengancam kabinet.  Namun, reshuffle jangan sekadar politis. Misalnya untuk mengakomodasi PAN di kabinet. Namun lebih didasarkan pada kebutuhan kompetensi kabinet untuk mengakselerasi kerja kementerian menyelesaikan persoalan krusial rakyat. Garis finis pemerintahan sudah dekat. Pantang bagi presiden mengestafetkan kursi kabinet pada sosok medioker dan pragmatis. Perubahan komposisi menteri berbasis bagi-bagi kursi atau dagang sapi, sebagaimana pengalaman sebelumnya, justru akan membebani moral komitmen presiden. Terutama dalam mengambil sikap atau mengeksekusi kebijakan dengan tegas berbasis kepentingan rakyat. (*)  <hr />  *) <a href="https://www.jawapos.com/tag/umbu-tw-pariangu/">UMBU TW PARIANGU</a>, Dosen Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana Kupang

Politik Gas-Rem Reshuffle

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/UMBU-T.W.-PARIANGU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>RENTETAN operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah kepala daerah sungguh membuat miris. Pada Selasa (18/1) KPK meng-OTT Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Ia tersandung kasus suap pengadaan barang dan jasa tahun 2020–2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Jawa Pos, 20/1).  Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkena operasi tangkap tangan oleh KPK di Bekasi, Jawa Barat (5/1), terkait kasus pembebasan lahan dan lelang jabatan di lingkungan Kota Bekasi, Jawa Barat. Hanya berselang seminggu (Rabu, 12/1) giliran Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud. Dia ditangkap KPK terkait suap pengadaan barang dan jasa senilai Rp 112 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan Rp 9,9 miliar.  Memang sungguh miris. OTT kepala daerah itu terjadi di saat rakyat sedang berjuang keluar dari ”sakratulmaut” ekonomi akibat pandemi. Mereka seolah sudah gelap moral dan hilang empati. Jadi, jangan tanya soal tanggung jawab moral mereka dalam mengurus dan melayani rakyatnya. Kalau Tuhan saja mereka berani khianati lewat pengkhianatan sumpah jabatannya, bagaimana dengan rakyat yang kedaulatannya bisa dengan mudah ”dibeli” di pasar-pasar gelap demokrasi melalui transaksi elektoral?  Melemah  Tak heran, profil antikorupsi negara ini seakan melemah dari waktu ke waktu di tengah pekik ”perang badar” Presiden Jokowi terhadap praktik ganas korupsi. Berdasar data indeks persepsi korupsi (IPK) negara-negara G20, Indonesia masuk negara terkorup dengan skor 37 pada skala 0–100, turun tiga poin dari skor sebelumnya. Rusia menjadi negara G20 dengan indeks terendah (30) alias sangat korup. Sedangkan Jerman menjadi negara dengan IPK tertinggi (80) atau nyaris bersih dari korupsi. Di level nasional, indeks perilaku antikorupsi (IPAK) Indonesia pada 2021 sebesar 3,88 pada skala 0–5. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian pada 2020, yakni 3,84 (BPS, 2021). Sekalipun demikian, capaian ini belum memenuhi target RPJMN, yakni 4,00.  Itu berarti persepsi masyarakat terhadap antikorupsi masih mudah diguncangkan oleh pragmatisme yang kian akut. Contoh sederhana, asumsi bahwa makin tinggi pendidikan seseorang makin sedikit peluang untuk korupsi ternyata tak akurat. Lihat saja, perguruan tinggi yang diharapkan sebagai lahan sakral menyemai pemimpin berkarakter unggul pun justru ikut terjebak dalam lumpur korupsi. Sebanyak 86 persen koruptor justru berasal dari perguruan tinggi yang tersebar di berbagai jabatan penting dengan gelar mentereng didominasi master. Lalu disusul sarjana dan doktor.  Harus diakui, fenomena tersebut tak bisa lepas dari bangunan pendidikan nasional yang selama ini terkungkung oleh kontrol subjektif-administratif. Kondisi itu memberikan keleluasaan intensi bagi seseorang untuk mulai merasionalisasi cara-cara manipulatif sejak dini di lingkungan pendidikan. Sehingga aspek-aspek moral substantif dengan mudah dikangkangi oleh pragmatisme memperoleh gelar akademik, kekayaan, popularitas, dan kehormatan sosial.  Nalar pragmatisme dan syahwat kuasa yang menyuburkan perilaku korup para elite dan penyelenggara negara selalu berkelindan dengan orientasi kasar memonopoli dan mengendalikan hak-hak dan barang publik. Dalam politik kapitalis, uang adalah sentra kuasa dan kebijakan. Karena itulah, menurut Jefrey Winters, uang tidak bisa didemokratiskan. Uang sebagai basis perilaku politik hanya akan eksis di ruang-ruang konspirasi elitis yang menjegal nilai-nilai demokrasi.  Adalah C.B. Macpherson (1962) pencetus teori individualisme posesif. Itu adalah salah satu teori populer –meminjam diskusi John Locke tentang kepemilikan pribadi dalam Second Treatise of Government– yang disebut-sebut memfasilitasi suburnya kapitalisme, membenarkan yang dikatakan kitab suci bahwa Tuhan telah memberikan bumi kepada seluruh umat manusia. Setiap orang bisa memisahkan bagiannya dari milik bersama lewat usaha atau kerja pada bagian tersebut.  Masalahnya, bagaimana cara membatasi kepemilikan tersebut supaya tidak terjadi penguasaan tanpa batas? Jawabannya adalah pengenalan akan uang sebagai alat tukar. Tapi, justru di titik itulah para pengkritik Macpherson membangun resistansi atas dalilnya. Menurut mereka, kata ”posesif” pada akhirnya dimaknai sebagai hak ”milik” (tanpa imperatif moral dan etis) ketimbang ”kepemilikan” (memiliki sesuatu secara sepatutnya, dengan cara yang benar).  Kritik yang dimaksud menjadi lebih kontekstual-konstruktif jika disandingkan dengan konsekuensi etis-kemanusiaan. Yakni, melebarnya distansi (jarak) dan penguasaan ekonomi antara yang kaya dan miskin, rusaknya ekologi karena eksploitasi predatoris oleh para borju atau pemodal, hingga konflik sosial akibat ketidakadilan yang masif.  Rakyat Bersatu  Para elite penyelenggara negara di jantung kekuasaan yang dihadirkan untuk memproduksi kebijakan dan keadilan bagi kesejahteraan rakyat justru berlomba-lomba menafsirkan sekaligus memperlakukan jabatan dengan semua privilese dan regulasinya secara ”posesif”. Semua itu dilakukan sebagai sarana untuk mengakumulasi kekayaan haram.  Lord Acton yakin, kekuasaan cenderung korup (power tends to corrupt). Namun, menurut Hannah Arendt, selama yang lemah tidak bersatu melawan kekuatan korup, mustahil ada kekuatan yang korup. Singkatnya, kekuasaan tak perlu korup jika tak ada persatuan kaum lemah untuk menantangnya (Arendt, 1989: 200).  Poinnya adalah eksistensi dan internalisasi korupsi terkait kesadaran kolektif untuk mengeliminasi secara radikal. Kita harus senantiasa mencurigai atau tidak boleh terus mengobral kekaguman destruktif terhadap para elite/pejabat hanya karena terlihat lebih kaya atau santun dalam berbahasa. Karena di dalam privilese tersebut, kerap tersimpan potensi korupsi seperti banyak testimoni miris pasca-operasi tangkap tangan KPK terhadap para kepala daerah selama ini.  Spirit tahun baru harus bertransformasi menjadi spirit aktual para penyelenggara negara menegasi korupsi demi keselamatan kohesi bangsa. Liabilitas elite ditentukan pada seberapa jauh keadilan dapat terdistribusi secara luas bagi masyarakat. Bahkan dalam Discorsi, Niccolo Machiavelli mengatakan tujuan dari negara: perdamaian dan keadilan. Karena itu, gagalnya negara mewujudkan keadilan adalah sia-sia sehingga keadilan menjadi tolok ukur kekuasaan. Dan kekuasaan akan kehilangan legitimasinya jika ia tidak menghasilkan keadilan. (*)  <hr />  *) UMBU T.W. PARIANGU, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

Gelap Moral Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/UMBU-T.W.-PARIANGU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>NEGARA ini sedang bertempur habis-habisan melawan gelombang kedua Covid-19. Sejak pertengahan Juni 2021, fasilitas rumah sakit megap-megap karena melonjaknya angka penularan Covid-19. Rumah sakit dilanda krisis kamar perawatan, oksigen, alat pelindung diri, obat dan alat kesehatan, kantong peti jenazah, hingga tenaga kesehatan. Tak sedikit warga yang terpapar Covid-19 terpaksa menjalani perawatan di rumah dengan segala keterbatasan. Bahkan, sebagiannya meninggal saat isolasi mandiri.  Di tengah kengerian yang mendera rakyat, para politikus kita justru memproduksi pernyataan kontroversial yang memicu kegaduhan publik. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Rosaline Rumaseuw, misalnya, meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus untuk pejabat yang terkena Covid-19 (7/7/2021). Rosaline konon kecewa karena saudaranya, John Mirin, yang juga anggota Fraksi PAN DPR meninggal di RSPAD (3/7/2021) karena penanganan dari pihak rumah sakit yang terlambat.  Kasus serupa terjadi di DI Jogjakarta ketika seorang anggota DPRD DI Jogjakarta, Wahyu Pradana Ade Putra, mengembuskan napas terakhir setelah kesulitan mendapatkan ruang ICU. Mirisnya lagi, akibat keterbatasan pelayanan rumah sakit, bupati Bekasi yang terkena Covid-19 harus mencari rumah sakit hingga ke Tangerang untuk memperoleh penanganan lebih lengkap. <h3>Tak Etis</h3> Setelah gelombang mudik dan munculnya varian baru Delta yang memicu penularan Covid-19 secara eksponensial, banyak rumah sakit yang kewalahan menangani pasien. Bahkan, tim medis terpaksa mengutamakan pasien yang punya harapan hidup lebih panjang untuk ditangani.  Di situasi sedemikian ketir-ketir itu, prinsip humanis kolektif menjadi kunci. Artinya, seluruh rakyat, termasuk pejabat, secara volunter mau tak mau turun tangan mengibarkan bendera kemanusiaan dengan sama-sama berkontribusi memerangi pandemi dengan semua implikasinya itu. Tidak boleh ada yang merasa diri lebih istimewa/penting. Semua orang, termasuk para pejabat, semestinya memiliki persepsi etis yang sama dalam menghayati situasi krisis (Kumorotomo, 2013: 192).  Karena itu, apa yang dikeluhkan seorang Rosaline di atas kuranglah tepat. Kecewa dan sedih atas kepergian orang yang kita sayangi tidaklah salah. Itu manusiawi. Bukankah politikus atau pejabat juga manusia. Namun, permintaan Rosaline yang notabene seorang politikus menjadi tak etis diucapkan di saat rakyat tengah dibekap kekhawatiran, kesusahan, kesedihan, dan kehilangan besar atas orang-orang yang dicintainya.  Seluruh dunia dan kita semua sedang bergelut memperjuangkan keselamatan di tengah fasilitas kesehatan dan kesadaran individu terhadap protokol kesehatan yang kian tipis. Itu membuat nilai kehidupan di masa-masa kedaruratan seperti sekarang menjadi ”mahal” dan layak diperjuangkan semua orang tanpa pandang bulu dan kasta. Ketika di tengah masa kritis ada pihak yang mencoba menuntut privilese hanya karena merasa memiliki kuasa, hal tersebut seperti mengggores akal sehat dan nilai berbela rasa (compassion) kita sebagai bangsa. Apalagi, dalam diktum etos pelayanan publik, setiap warga negara wajib hukumnya dilayani secara sama tanpa memihak (Stahl, 1983: 386).  Bukan hanya itu, kegaduhan publik yang dipicu statemen dan perilaku yang berlawanan dengan logika persatuan melawan pandemi adalah sebuah ketidakpantasan moral yang semestinya disingkirkan. Seperti pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono yang mengkhawatirkan bangsa ini akan disebut bangsa gagal karena tak mampu menyelamatkan rakyatnya. Statemen tersebut kemudian dibantah Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang Selatan Wanto Sugito. Dia bahkan menyarankan Ibas mengurus Partai Demokrat saja. Namun, ada juga politikus dari partai lain yang menganggap pernyataan Ibas sebagai sebuah wake-up call (alarm) agar pemerintah lebih serius menangani pandemi. <h3>Keriuhan dan Infantilitas</h3> Dalam preseden politik kita, polemik seperti itu hanya berujung ”gelembung sabun” sensasi dan keriuhan kontraproduktif. Politikus kerap mengoleksi ucapannya di etalase publik sebagai ajang mencari simpati elektoral. Ketimbang menjadikan argumennya sebagai alat memperjuangkan kepentingan rakyat dengan menyodorkan solusi yang konstruktif dan solutif.  Masalahnya, publik membaca yang diucapkan politikus kerap tidak selaras dengan track record perilakunya. Sehingga seliweran argumen mereka di layar pemberitaan maupun media sosial ditanggapi rakyat dengan sinisme dan kecurigaan, sampai kemudian argumen tersebut meruap tak berbekas.  Di tengah tingkat kewaspadaan nasional terhadap bahaya Covid-19 yang sedemikian genting ini, jiwa sosial dan akal sehat tak boleh tidak aktif (hibernation). Sebaliknya harus lebih dinyalakan. Kita kian ada dalam kesukaran kolektif untuk menembus kemacetan (bottleneck) kesadaran rasional dalam menekan laju penularan Covid-19. Antara lain juga karena ngeyel-nya kita sekadar untuk mematuhi protokol kesehatan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas).  Mirisnya, sikap melawan itu justru ditunjukkan para elite itu sendiri. Sikap anggota DPR Guspardi Gaus yang menolak menjalani karantina dari perjalanannya ke Kirgistan atau lurah Depok yang nekat menyelenggarakan resepsi pernikahan di hari pertama penerapan PPKM darurat beberapa waktu lalu adalah contoh betapa infantilnya penjabat kita dalam menaati aturan.  Padahal, seperti anjuran sebuah meme di media sosial, ”Kalau sudah tak mampu menerapkan 3M atau 5M, ya sudah, kalian 1M saja, MANUT”.  Ya, manut atau ketaatan seorang pejabat terhadap protokol melawan Covid-19 menjadi momentum moral dan edukasi bagi sebagian rakyat yang masih tak percaya bahwa Covid-19 yang sepaket dengan peti mati itu benar-benar ada.  Tak pasti sampai kapan kita menyudahi perang melawan korona. Yang pasti ialah pengorbanan, terutama dari elite/pejabat untuk memelopori semangat kolektif, termasuk dalam menaati protokol kesehatan, sangat dibutuhkan.  Baca Juga: <a class="d-block" title="MUI Minta Warga Patuhi Anjuran Salat Id di Rumah" href="https://www.jawapos.com/surabaya/14/07/2021/mui-minta-warga-patuhi-anjuran-salat-id-di-rumah/">MUI Minta Warga Patuhi Anjuran Salat Id di Rumah</a>  Ketimbang komat-kamit menyemburkan nada pesimistis yang mengakumulasi ketakutan sehingga menurunkan imun sosial, selayaknyalah politikus bersatu turun ke rakyat. Menyedekahkan seluruh pikiran, tenaga, dan napasnya dalam satu barikade volunter untuk menyelamatkan nyawa rakyat dari Covid-19. Jangan terus saling mengambinghitamkan. Itu hanya akan melemahkan imun bangsa. (*)  <hr />  *) UMBU T.W. PARIANGU, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

Polemik Elite Melemahkan Imun Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Umbu-Pariangu.jpg" alt="Umbu Pariangu" width="100%">
<figcaption>Umbu Pariangu</figcaption>
</figure>HARI Lahir Pancasila 1 Juni 2021 diperingati di tengah pemaknaan nilai kebangsaan kita yang terdegradasi oleh tafsir politik yang koruptif. Tidak lulusnya 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam asesmen pengalihan status menjadi ASN dengan sederet metodologi tes wawasan kebangsaan (TWK) sarat polemik sungguh sebuah gugatan moral terhadap konsistensi bangsa ini dalam menjaga nilai-nilai Pancasila sekaligus antikorupsi. Inti Pancasila adalah penghormatan absolut terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai fundamen membangun bangsa yang bermaslahat dan praktik korupsi menggerogoti nilai-nilai tersebut.  Ke-51 pegawai dianggap tak bisa lagi dibina sehingga harus diberhentikan. Artinya, mereka telah dianggap melakukan dosa profesi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Pertanyaannya, seburuk dan sebejat apakah dosa mereka? Benarkah ketidaklulusan mereka dikaitkan dengan radikalisme, Talibanisme? Walaupun kita tahu, cap radikalisme terhadap KPK yang berkembang belakangan ini tak lebih dari upaya mencicil pengerdilan tubuh KPK.  Propaganda Buzzer  Sekelompok orang yang menstigmatisasi kerja progresif KPK dengan cap Taliban dan sejenisnya semula ditujukan untuk para penyidik KPK yang gigih dan militan menangkap koruptor (Muqodas, 2019). Namun, kemudian para kelompok pendengung (buzzer) bayaran yang mengabdi pada politik recehan memolitisasi istilah tersebut untuk menggiring opini publik agar menyetujui bahwa sebagian penyidik KPK telah mengidap paham radikalisme. Sebuah penyematan politis-sektarian yang mau mendegradasi KPK sebagai institusi yang menjauh dari reputasi nasionalistisnya.  Itu kian terasa saat pembahasan RUU KPK pada 2019 yang sarat kontroversi. Narasi KPK disusupi paham Taliban sedemikian agresif menggempur media sosial. Tidak sedikit masyarakat yang kemudian percaya dan akhirnya berbalik mencurigai KPK dan mem-bully para pengkritik revisi UU KPK. Mereka pun apriori terhadap integritas KPK dalam memberantas korupsi. Padahal, menurut survei Lembaga Survei Indonesia (4-5 Oktober 2019), 60,7 persen masyarakat saat itu mendukung aksi mahasiswa menolak revisi UU KPK.  Ironisnya, sebagian kekuatan sipil masyarakat seperti tak sungguh-sungguh membangun narasi tandingan melawan stigma tersebut. Sebagiannya lagi malah menyingkir dari medan kontestasi pro-kontra revisi UU KPK, dan sebagiannya lagi berbalik menjustifikasi urgensi revisi UU KPK dan menganggap KPK perlu ”dibersihkan”. Sedangkan elite politisi menikmati propaganda buzzer tersebut sebagai lem politik (political glue) untuk kian merapatkan elite KPK pro-revisi UU KPK dengan (kepentingan) parsial mereka.  Kini buah pahit dan kengerian dari preseden tersebut mulai dimakan oleh publik. Politisi dan kelompok sempalannya bertempik sorak melabuhkan harapan busuknya pada institusi KPK yang dipereteli sebagai institusi yang dicita-citakan akan memproteksi habituasi para elite korup dan kerja oligarki. DPR yang diharapkan menjadi corong populis, penyuara nurani rakyat untuk mengusung kehendak anti pelemahan KPK, justru menjadi bagian dari anakronisme politik pemberantasan korupsi tersebut.  TWK yang melumat nasib 75 pegawai KPK, yang 51 di antaranya kemudian diberhentikan dan 24-nya diberi pembinaan wawasan kebangsaan, sesungguhnya bukanlah ejawantah Pancasilais. Melainkan sebuah aksi kolektif untuk menghancurkan pertahanan integritas antikorupsi bangsa ini. Sebuah tendangan dan pukulan untuk memecah belah organ KPK dari kaki tangan kotor elitarisme oligarkis yang memang sudah lama menginginkan kerja sakral pemberantasan korupsi dibubarkan demi tetap subur dan makmurnya para koruptor.  Pelantikan 1.271 pegawai KPK sebagai ASN di Gedung Merah Putih KPK kemarin boleh dibilang menjadi hari kelam yang dipenuhi jelaga ketidakadilan menyakitkan. Di momentum itulah, simbolisasi pereduksian makna kebangsaan diinaugurasi. Tak heran jika 600 pegawai yang lulus TWK sempat meminta pelantikan mereka ditunda sebagai wujud solidaritas dan empati terhadap kolega seperjuangan mereka sekaligus terhadap sinyal kian melempemnya jihad melawan korupsi, terutama dari kaum elite (bdk Hehamahua, dkk, 2018). Sebuah pembangkangan moral pegawai KPK dan publik luas atas infiltrasi ideologi korupsi.  Tagih Komitmen  Kita mungkin masih ingat, ketika di momen perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020 lalu, dengan lantang dan tegas Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, ”hanya dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, hunusan bilah pedang antikorupsi mampu melesak cepat, tertuju, menusuk, dan mematikan detak jantung laten korupsi”. Namun, pernyataan heroik itu seketika lenyap tak berbekas disapu angin hipokrisi sekaligus mematikan detak jantung pemberantasan korupsi di republik ini. Para elite KPK seperti kehilangan kesadaran moral otentik berhadapan dengan polemik TWK yang ingin menusuk jantung kredibilitas KPK.  Linz &amp; Stephan (1978) mengatakan, kejatuhan demokrasi bukan terletak pada konflik kelas dan persoalan ekonomi. Tetapi lebih disebabkan oleh perilaku aktor/elite. Sistem dan struktur yang tidak menguntungkan bagi perkembangan demokrasi dipengaruhi oleh minimnya kemampuan elite di dalam menciptakan inovasi sikap dan kebijakan yang melembagakan nilai dan perilaku demokrasi. Tidak berlebihan jika masyarakat Indonesia untuk kali kesekian menagih sikap Pancasilais para elite (KPK dan pemerintah) dalam menyikapi nasib pegawai KPK yang dirapormerahkan tersebut.  Sikap protektif terhadap para pegawai KPK sebenarnya sangat dibutuhkan untuk memastikan bangsa ini mampu keluar dari jaring laba-laba cengkeraman para penjahat kleptokrasi yang sudah lama hendak menguasai kekayaan bangsa. Kalau tidak, cepat atau lambat, kita akan tenggelam dalam varian baru korupsi: merayakan peristiwa kebangsaan sebagai sebuah pencitraan penuh dusta dan hambar demi mereguk simpati. Dan pada saat bersamaan membuka tenda perayaan dan pesta pora bagi koruptor merampas hak-hak rakyat.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/01/06/2021/sujanarko-selamat-kepada-firli-bahuri-akhirnya-cita-citanya-tercapai/">Sujanarko: Selamat Kepada Firli Bahuri, Akhirnya Cita-citanya Tercapai</a>  Perjuangan para pegawai KPK yang tak lolos TWK untuk mendapatkan kebenaran saat ini akan selalu didukung oleh rakyat dan peradaban bangsa yang masih menginginkan korupsi dihancurkan di republik ini. (*)  <hr />  *) Umbu T.W Pariangu, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

Ancaman Varian Baru Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/UMBU-T.W.-PARIANGU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DI pengujung Februari 2021, kita dikejutkan oleh berita operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (26/2/2021) di rumah jabatannya. Ia terseret kasus suap serta gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020–2021.  Sungguh tak disangka, Nurdin selama ini memiliki reputasi moncer. Peraih gelar tokoh perubahan pada 2015 itu mengawali karir politiknya sebagai bupati Bantaeng dua periode (2008–2018). Di masa itu, ia sukses mengubah nasib Kabupaten Bantaeng dari daerah tertinggal menjadi salah satu pusat ekonomi baru di Sulsel. Pertumbuhan ekonomi naik dari 4,7 persen menjadi 9,2 persen.  Ia juga pernah menyabet penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2017 sebagai pemimpin yang berintegritas dan antikorupsi. Pada 15 Agustus 2016, Nurdin dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo karena dianggap berkontribusi dalam bidang sosial kemanusiaan (JawaPos.com, 27/2/2021). Sayang, semua prestasi yang diraih bertahun-tahun itu remuk seketika oleh borgol KPK yang melilit tangan gubernur peraih 100 penghargaan tersebut.  Kejahatan yang Dimaklumi  Ada yang mengatakan kasus Nurdin tak lepas dari lubang sistem (birokrasi kekuasaan lokal) yang masif, dalam, dan rusak. Lubang itu menyandera orang-orang bersih dan berkinerja baik yang telanjur terperosok ke dalamnya. Di sini korupsi dilihat secara struktural sebagai ruang bagi habitus eksploitatif para aktor politik birokrasi yang beroperasi untuk memperoleh keuntungan kapital. Mereka merusak aturan, sistem, dan respons sekitar melalui jejaring mutualisme politik-ekonomi.  Dengan situasi seperti itu, perbuatan korupsi hanya dilihat sebagai –meminjam teori kejahatannya Hannah Arendt (1906–1975) – anality of evil. Sebuah kejahatan yang mudah untuk dimaklumi para elite dan kelompoknya, termasuk masyarakat luas. Banyak orang –yang dianggap– baik dan bersih tersedot dalam ”vacum cleaner” sistem yang koruptif sehingga dekat pada berbagai pengambilan keputusan dan kebijakan publik niretis yang mencederai nilai-nilai kepublikan.  Menurut KPK, sejak pilkada langsung dimulai (2005) sampai sekarang, sudah tiga ratusan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Mereka di antaranya dikendalikan oleh sistem yang menjadikan jabatan maupun posisi struktural birokrasi sebagai kavling pengembalian modal politik dengan membangun dan merawat relasi patron-client atau yang disebut exchange of resources (Agustino, Fitriani, 2017).  Banalitas itu juga tecermin dari derasnya lelehan ”air liur” investor politik (pengusaha) untuk menanam saham bagi kemenangan jagoan politiknya di gelanggang pilkada demi balas jasa politik (proyek). Di sinilah praktik resiprokal politik ekonomi saling bercumbu di atas ranjang demokrasi dengan dampaknya pada monetisasi pilkada (Aspinal &amp; Barenschot, 2019).  Proyek infrastruktur, misalnya, menurut KPK menjadi modus paling ”gemuk” yang menjerat 12 kepala daerah (bupati, wali kota, gubernur) dalam jurang korupsi sepanjang 2018–2019. Karena itulah, meskipun pembangunan insfrastruktur oleh pemerintah belakangan sedemikian masif, kualitas tetap rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (Sumandar, 2020).  Ironisnya, pola atau sistem destruktif tersebut terus terpelihara di dalam ekosistem politik. Bak tuyul yang sengaja dipelihara, disusui oleh pemiliknya untuk bekerja mencuri uang demi mengumpulkan kekayaan majikannya. Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali beberapa waktu lalu pernah mengajukan tesis bahwa tuyul si pencuri uang akan terdisrupsi oleh perkembangan teknologi informasi yang membuat pelayanan publik semakin transparan dan bersih.  Tesis tersebut layak sebagai optimisme meskipun faktanya tak segampang itu. Kekuatan halus tuyul kini sudah menghipnotis sekaligus mencengkeram kian masif sejak dari hulu sampai hilir bangunan sistem politik kita. Regulasi dan segala pranata etik yang memagari praktik kongkalikong dan korupsi tidak mempan memberikan sinyal kewaspadaan bagi para elite dari berbagai kompromi dan transaksi gelap dalam membancak sumber daya dan keuangan daerah.  Harus Keluar  Mulusnya situasi korup tersebut jelas berkaitan dengan transformasi model korupsi dari kategori official moguls (menyalahgunakan kekuasaan) ke karakter korupsi masa kini yang bercorak kartel elite dan oligarki (Indriati, 2014). Terjadi konsentrasi kekuasaan dan kekayaan pada sekelompok elite tertentu.  Seperti dalam kasus Nurdin, konsentrasi kekayaan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada pengusaha di lingkaran dekat sebagai pemenang sejumah tender proyek di era kepemimpinan Nurdin. Bahkan, salah satu NGO lokal di Sulawesi juga pernah melaporkan indikasi KKN di dalam pengelolaan sebuah proyek yang melibatkan keluarga Nurdin (Palopo Pos, 27/2/2021).  Demokrasi dan pelayanan publik lokal akan terus terancam jika korupsi dan segala anasirnya dibiarkan terus mendarah daging dan sistemik. Kita harus keluar dari jebakan apologi ”orang baik korup karena sistem” karena justru menjadi pembenaran baru bagi praktik korupsi. Caranya, merombak secara radikal kultur dan sistem politik yang merawat korupsi dengan memperkuat pengawasan moral dan hukum secara internal maupun eksternal (masyarakat).  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/02/03/2021/diduga-buat-laporan-fiktif-aktor-senior-mark-sungkar-didakwa-korupsi/">Diduga Buat Laporan Fiktif, Aktor Senior Mark Sungkar Didakwa Korupsi</a>  Sistem politik, terutama di parpol, semestinya menghadirkan instrumen dan mekanisme tetap yang mampu mereformasi mentalitas viking (mencuri, merusak) bagi para kadernya sebagai sebuah norma fundamental. Itu perlu dilakukan dengan mengacu pada deklarasi etika global: ”Kita harus hidup tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga harus melayani orang lain... Menolak setiap bentuk egoisme dan berusaha menuntun hidup yang tidak ditentukan oleh egoisme, tetapi oleh komitmen pada sesama manusia” (World Parliament of Religious 1993: Declaration of Global Ethic, Representative of the Ethic Shares by the World’s Religion).  Jika tidak, tanggul moral bangsa ini lama-lama akan jebol oleh lebatnya curah ”hujan korupsi” para elite yang ikut menenggelamkan akal sehat dan peradaban bernegara. (*)  <hr />  *) Umbu T.W Pariangu, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/4BdhqIlgH0M

Tersandera Sistem yang Korup

umbu tw pariangu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#umbu tw pariangu

Berita Terkini