<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/2018-umk-batam-rp-3523427-mau-kerja-di-mana_m_165666.jpeg" alt="Ilustrasi Upah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sudah menggodok rencana kenaikan upah minimum provinsi (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/31/165679/ump-naik-saat-ekonomi-muram" target="_blank">UMP</a>) dan upah minimum kabupaten/kota. Angkanya beragam di setiap daerah. Di Kota Batam UMK 2018 angkanya cukup menggembirakan, yakni Rp 3.523.427. Angka itu ditetapkan setelah adanya kesepakatan rapat dewan pengupahan kota yang dihadiri pengusaha dan perwakilan serikat pekerja, "Hasilnya sudah kami sampaikan kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi Kamis (27/10). Apakah sudah diproses atau seperti apa, kami belum terima informasi lagi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti, kemarin (30/10). Menurut mantan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam itu, penyampaian hasil rapat tersebut diharapkan bisa menjadi pertimbangan untuk mengusulkan UMK Batam kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun untuk ditetapkan. Dia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat itu, pada dasarnya semua menyetujui angka tersebut. Namun, mereka mengajukan beberapa usulan dalam pembahasan UMK Batam, antara lain menolak penetapan UMP Batam berdasar PP No 78 Tahun 2015. "Hingga saat ini mereka masih menolak, tapi intinya kemarin kami sudah sepakat dengan angka tersebut. Makanya, langsung kami serahkan kepada pimpinan," ujarnya. "Mereka minta kami (Wali Kota dan Gubernur, Red) untuk memfasilitasi pembentukan asosiasi ini," ujar Rudi. Rudi menambahkan, pembahasan UMK Batam 2018 berjalan lancar. Kenaikan 8,71 persen tersebut membuat UMK Batam naik dari Rp 3.241.125 menjadi Rp 3.523.427 per bulan.&nbsp;

2018, UMK Batam Rp 3.523.427, Mau Kerja di Mana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/umk-batam-diperkirakan-naik-8-persen_m_163101.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini pemerintah daerah tengah menggodok kenaikan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kota (UMK). Di Batam UMP dianjurkan naik sebesar 8,71 persen. Kenaikan sebesar itu berdasar pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015. Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengeluarkan Surat Edaran dengan nomor B.337/M.Naker/PHIJSK-Upah/X/2017. Dalam surat tersebut, Kemenaker menyarankan agar kenaikan upah berada di angka 8,71 persen. Nilai ini diperoleh dari inflasi nasional tahun berjalan sebesar 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99 persen. Sudah mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015. Untuk itu setiap gubernur diwajibkan menetapkan UMP pada 1 November 2017 dan wali kota atau bupati menetapkan UMK selambat-lambatnya pada 21 November 2017. Di sini Gubernur dapat menetapkan UMK Batam yang dianggap mampu membayar UMK lebih tinggi dari UMP. Sementara itu, Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan pihaknya sangat berharap agar kedua belah pihak yakni kaum buruh dan kalangan pengusaha bisa menjaga situasi tetap kondusif. "Iya kita masih pelajari aturannya. Selain itu, demi meningkatkan gairah investasi, maka BP Batam akan terus memfokuskan diri untuk percepatan dan penyederhanaan perizinan online," katanya seperti yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group). Menurutnya, peranan kedua belah pihak untuk menjaga iklim investasi menjadi sangat penting. "Apapun produk pemerintah mari kita kawal bersama. Pemerintah saat ini adalah pemerintah yang sangat dipercaya oleh rakyat sesuai hasil survei lembaga internasional," katanya lagi. Sedangkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan pihaknya akan mengikuti ketentuan. "Kami akan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan PP pengupahan," katanya. PP yang ada saat ini kata Jadi merupakan pedoman yang pas dalam menentukan UMK. "Produknya sudah tepat karena menyesuaikan kondisi saat ini dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi," katanya lagi.

UMK Batam Diperkirakan Naik 8 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/batam-semakin-diburu-pencari-kerja_m_107259.jpeg" alt="Para pencari kerja yang mengikuti job fair di Batam beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Para pencari kerja yang mengikuti job fair di Batam beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyaknya Industri di Pulau Batam seperti menjadi daya tarik tersendiri bagi usia produktif yang mencari pekerjaan. Buktinya sepanjang tahun 2016 hinga Januari 2017, terdapat 24 ribu para pemburu lowongan kerja migrasi ke kota tersebut. Angka itu berdasar pada jumlah kartu Ak1 yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam. Belum termasuk bagi pencari kerja yang tidak mengurus kartu AK1. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, kebanyakan pencari kerja (pencaker) berasal dari Batam atau lokal. "80 persen lokal dan 20 persen merupakan luar Batam," kata Rudi seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (4/2). Masih tingginya angka pencari kerja yang datang ke Batam ini, tidak lepas dari tingginya Upah Minimum Kota (UMK) yang diberlakukan di Batam. "Pasti itulah salah satu alasan mereka merantau ke sini," ujar dia. Sementara latar belakang pendidikan pencaker, terutama yang berasal dari luar Batam umumnya SMA. Agar tidak melimpahnya para pencari kerja dari luar daerah dan menjaga kesempatan kerja bagi warga Batam, pemerintah kota setempat melakukan pembatasan terhadap masuknya Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) ke Batam. "Tahu sendiri seperti apa lautan pencaker setiap ada perusahaan buka lowongan," sebut dia. Adapun jenis pekerjaan yang dibuka di Batam umumnya untuk posisi sebagai operator dan supervisor. Sedangkan untuk posisi manager ke atas masih jarang. "Untuk jabatan ini mereka masih banyak yang pakai TKA," ucapnya. (cr17/iil/JPG)

Batam Semakin Diburu Pencari Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65897_85018_Plt-GUBERNUR-KEPRI.jpg" alt="Gubernur Nurdin Basirun" width="100%">
<figcaption>Gubernur Nurdin Basirun</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATAM - Berbeda halnya dengan Kota Batam, upah minimum kota/kabupaten (UMK) enam kabupaten kota di Kepulauan Riau (Kepri) mendapat persetujuan alias ditekan dari Gubernur Nurdin Basirun. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kepri (DPP) Tagor Napitupulu mengatakan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sudah menandatangani Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Kota 2017 untuk enam Kabupaten/Kota di Kepri di luar Batam. &quot;Untuk enam Kabupaten/Kota sudah diteken Bapak Gubernur. Sedangkan untuk Kota Batam, usulannya masih kami kembalikan. Karena ada dua usulan yang disampaikan,&quot; ujar Tagor yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (22/11). Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri tersebut menyebutkan, Kabupaten/Kota yang sudah ditandatangani Gubernur, yakni Tanjungpinang, Bintan, Lingga, Karimun, Anambas dan Natuna. Ditegaskan Tagor, dasar penetapan UMK Kabupaten/Kota tersebut sesuai rumusan yang tertuang pada pasal 44 Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015. Disinggung apakah ada perubahan dari evaluasi DPP terhadap nilai UMK Kabupaten/Kota yang telah disahkan oleh Gubernur. Terkait pertanyaan tersebut, Tagor mengatakan tidak ada perubahan. Disebutkan Tagor, tidak terjadi gejolak selama pembahasan UMK untuk enam Kabupaten/Kota tersebut. &quot;Secara resmi nanti, akan disampaikan Bapak Gubernur, apabila pembahasan UMK Batam sudah rampung,&quot; papar Tagor. Sebelumnya, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sudah menentapkan angka Upah Minum Provinsi (UMP) Kepri tahun 2017 sebesar Rp2,358,454. Penetepan besararan UMP tersebut, menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri dalam menyusun Upah Minimum Kota (UMK) tahun depan. Penentapan UMP tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor Nomor 2224 Tahun 2016 yang ditandatangani Nurdin Basirun , Selasa 31 Oktober 2016. (she/iil/JPG)

UMK Batam Ditolak, Enam Kabupaten/Kota Diteken Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65896_85017_buruh-pulang-kerja-di-batam.jpg" alt="Para buruh di Kota Batam baru keluar dari pabrik dan menuju ke rumah" width="100%">
<figcaption>Para buruh di Kota Batam baru keluar dari pabrik dan menuju ke rumah</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATAM - Penolakan Upah minimum kota (UMK) Batam membuat Pemerintah Kota (pemko) setempat kelakabakan. Pasalnya, usulan itu telah dibahas sedemikian rupa dengan tripartit yang melibatkan unsur pengusaha, buruh dan dewan pengupahan. Namun di ujung jalan usulan itu mental, karena ada dua versi. Kepala Disnaker Kepri, Tagor Napitupulu menjelaskan, agar UMK Batam dapat disahkan, pihaknya meminta usulan itu dijadikan satu versi. &quot;Batam selalu mengusulkan dua versi UMK. Nanti kami tidak terima usulan dua versi UMK. Kalau ada dua versi usulan, akan kami kembalikan,&quot; tegas Tagor dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (22/11). Menurutnya, Pemko Batam harusnya mengikuti aturan yang dalam pengusulan UMK, yakni bersandarkan pada PP 78 tahun 2015. Di dalam PP itu disebutkan penentuan UMK berdasarkan inflasi. &quot;Kalau pemerintah, harus ikut aturan itu. Kan sudah jelas aturannya,&quot; sebutnya. Sebagaimana diketahui, usulan UMK Batam ditolak oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Pasalnya Pemko Batam mengajukan dua versi usulan UMK, yakniberdasarkan PP nomor 78 tahun 2015, sebesar Rp 3.241.125 dan berdasarkan usulan buruh, Rp 3.498.118. (she/iil/JPG)

Pemprov Kepri Beberkan Alasan UMK Batam Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65893_85014_buruh-pulang-kerja.jpg" alt="ILustrasi para pekerja di salah satu pabrik di Batam pulang kerja. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILustrasi para pekerja di salah satu pabrik di Batam pulang kerja. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATAM - Usulan Upaya Minimum Kota (UMK) yang diserahkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam ditolak Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Penolakan itu akibat dari usulan UMK yang diberikan ke gubernur itu dalam dua versi, yakni berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015, sebesar Rp 3.241.125 dan berdasarkan usulan buruh, Rp 3.498.118. &quot;Usulan UMK kita dikembalikan hari ini. Tadi saya baru dapat laporan,&quot; kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (22/11). Selain itu, penyebab lain disolaknya usulan UMK Batam karena tidak disertai dengan upah minimum sektoral (UMS) Batam. Sejatinya UMK itu disertai dengan UMS. &quot;UMS diminta juga. Alasan pasti pengembalian saya tidak tahu, itu yang sedang kita pelajari,&quot; imbuh Rudi. Menurut dia, dalam hal ini dirinya hanya sebagai jembatan untuk mengusulkan UMK ke gubernur. Yang jelas berbeda dengan tahun lalu, yang mana Walikotalah yang memutuskan UMK. &quot;Soal UMK, saya kan bukan pemutus, kami pengusul. Jadi kami meneruskan saja. Sekarang itu tanggungjawab Gubernur,&quot; terang Rudi lagi. Sebelumnya, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sudah menentapkan angka Upah Minum Provinsi (UMP) Kepri tahun 2017 sebesar Rp2,358,454. Penetepan besararan UMP tersebut, menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri dalam menyusun UMK tahun depan. Penentapan UMP tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor Nomor 2224 Tahun 2016 yang ditandatangani Nurdin Basirun , Selasa 31 Oktober 2016.(she/iil/JPG)

Ada Dua Versi, UMK Batam Ditolak Gubernur

umk batam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#umk batam