<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/3_vola-457491649.jpg" alt="Rupiah dalam sepekan ini mendekati angka Rp 15.000 per USD. Meski demikian, keperkasaan mata uang Garuda bakal terus teruji seiring labilnya pasar finansial global. (ADEK BERRY/AFP)" width="100%">
<figcaption>Rupiah dalam sepekan ini mendekati angka Rp 15.000 per USD. Meski demikian, keperkasaan mata uang Garuda bakal terus teruji seiring labilnya pasar finansial global. (ADEK BERRY/AFP)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), yakni sebesar Rp 2.305.985 (Rp 2,3 Juta). Naik 6,5 persen alias Rp 140.741</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran UMP Jatim ini, sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:&nbsp;<a href="http://100.3.3.1/737/KPTS/013/2024" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://100.3.3.1/737/KPTS/013/2024&amp;source=gmail&amp;ust=1734166129099000&amp;usg=AOvVaw04J8NMOHy3kraVhmx9knpM">100.3.3.1/737/KPTS/013/2024</a>&nbsp;tanggal 11 Desember 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemprov Jatim menggunakan formula penghitungan upah minimum, sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenaikan UMP 2025 ini menjadi upaya kami dalam menjaga keberlangsungan usaha, sekaligus sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar PJ Gubernur Jatim Adhy Karyono, Rabu (11/12) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika mengacu pada kenaikan 6,5 persen UMP Jatim, maka Kota Surabaya diperkirakan menempati urutan pertama dengan kisaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi se-Provinsi Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kisaran UMK 2025 Kota Surabaya Yakni Rp 5.033.136. Mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen atau Rp 307.657 dari UMK 2024 sebesar Rp 4.725.479. Disusul oleh Kabupaten Gresik dengan kisaran UMK 2025 Rp 4.943.773.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut 10 Kabupaten/Kota dengan kisaran UMK 2025 tertinggi di Provinsi Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1.&nbsp;UMK Kota Surabaya, dari Rp 4.725.479 menjadi Rp 5.033.136, naik Rp 307.657;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2.&nbsp;UMK Kabupaten Gresik, dari Rp 4.642.031 menjadi Rp 4.943.773, naik Rp 301.742;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3.&nbsp;UMK Kabupaten Sidoarjo, dari Rp 4.638.582 menjadi Rp 4.940.093, naik Rp 301.511;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4.&nbsp;UMK Kabupaten Pasuruan, dari Rp 4.635.133 menjadi Rp 4.936.416, naik Rp 301.283;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5.&nbsp;UMK Kabupaten Mojokerto, dari Rp 4.624.787 menjadi Rp 4.925.413, naik Rp 300.626;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6.&nbsp;UMK Kabupaten Malang,&nbsp;dari Rp 3.368.275 menjadi Rp 3.586.681, naik Rp 218.406;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7.&nbsp;UMK Kota Malang, dari Rp 3.309.144 menjadi Rp 3.524.239, naik Rp 215.095;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">8.&nbsp;Kota Batu,&nbsp;dari&nbsp;Rp 3.155.367 menjadi Rp 3.359.438, naik Rp 204.071;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">9.&nbsp;Kota Pasuruan,&nbsp;dari&nbsp;Rp 3.138.838 menjadi Rp 3.342.404, naik Rp 203.566;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">10.&nbsp;Kabupaten Jombang,&nbsp;dari Rp 2.945.544 menjadi Rp 3.136.460, naik Rp 190.916.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Daftar tersebut adalah perkiraan yang mengacu pada kenaikan 6,5 persen UMP Jatim. Untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan ditetapkan pemerintah daerah paling lambat 18 Desember 2023 dan berlaku mulai 1 Januari 2025.</div>

Pemprov Jatim menggunakan formula penghitungan upah minimum, sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.

Daftar 10 Daerah dengan UMK Tertinggi di Jawa Timur 2025, Kota Surabaya Termasuk?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/penting-dibaca-karyawan-pemerintah-kembali-berlakukan-2-jenis-upah_m_144310.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan akan kembali menggulirkan kebijakan upah seperti sebelum Perpres 18 tahun 2015. Yakni menggunakan dua jenis upah di Jawa Barat. Hal itu disampaikan Aher, usai menngikuti rapat koordinasi dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang membahas ketenagakerjaan, Kamis, (13/7). Dikatakannya, kebijakan Perpres yang hanya menyatakan satu jenis pengupahan yakni Upah Minimum Kerja (UMK) saja dan menghapuskan UMK Padat Karya, membuat sejumlah perusahaan keberatan.&nbsp; "Kami bersedia untuk kembali sama dengan tahun sebelumnya, menghadirkan kembali UMK padat karya," kata Aher di Bandung, Jumat, (14/7). Aher menerangkan, di Jabar yang menerapkan UMK padat karya yaitu Kabupaten Purwakarta, Bogor, Karawang dan Kota Depok. Perhitungan UMK itu 8,25 persen LPE dikali inflasi. Setelah di hapuskan, maka penyesuaian UMK padat karya kenaikannya menjadi 30 persen. "Kan tidak adil, yang satu kenaikannya 8,25 persen, satu jenis lagi 30 persen. Itu yang membuat &nbsp;pengusaha teriak," ungkap Aher. Atas nama keadilan, Aher segera akan menindaklanjuti hal itu demi kemaslahatan masyarakat dan menyelesaikan payung hukumnya. "Kami akan membuat Pergub baru atau merubah Pergub untuk penyelesaiannya untuk ke empat daerah tersebut," pungkasnya.(gub/rmol/mam/JPG)

Penting Dibaca Karyawan! Pemerintah Kembali Berlakukan 2 Jenis Upah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/nih-bukti-kalau-tingginya-umk-karawang-bikin-perusahaan-minggat_m_136894.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Karawang ternyata berdampak luas terhadap iklim investasi di wilayah tersebut.&nbsp; Bahkan sejumlah perusahaan kini mulai hengkang dan pindah berinvestasi di kota lain yang ada di Jawa Barat dan kota lainnya. Penelusuran RMOLJabar (JawaPos Grup) di salah satu perusahaan yang sudah hengkang akibat upah tinggi, salah satunya di Kawasan Universal Industrial Park, di Kecamatan Klari. Kondisi bangunan pabrik di tempat ini mayoritas sudah tidak beroperasi.&nbsp; Terpantau banyak gudang pabrik dibiarkan kosong bahkan sudah dipenuhi rumput ilalang di sekitarnya. Meski begitu, terlihat beberapa petugas sekuriti masih berjaga di sekitar lokasi. Padahal sebelumnya, di tempat tersebut terdapat ribuan buruh pabrik setiap hari lalu lalang unutk bekerja. Pengelola Kawasan PT. Luitex, Ade mengatakan, beberapa perusahaan di wilayah itu kini sudah tidak beroperasi lagi dan memilih pindah ke Majalengka dan KBN.&nbsp; Menurut Ade, kenaikan UMK ini sangat dirasakan berat terutama oleh perusahaan di sektor Tekstil, Sandang dan Kulit (TSK). "Dulu ada 5000 lebih buruh PT Hansae terdiri dari 4 factory. Semuanya sudah di PHK karena perusahaan tidak mampu membayar upah tinggi. Perusahaan mencari daerah yang UMK nya kecil seperti di Majalengka," ujar Ade, kepada RMOLJabar. Menurut Ade, selain PT Hansae, beberapa perusahaan yang pernah beroperasi di kawasan ini yaitu PT Luitex, dan PT Seunbox. Perusahaan ini memilih untuk pindah ke Majalengka. Alasannya karena terlalu tingginya pengupahan di Karawang, yang mencapai Rp 3,6 Juta. Sedangkan di Majalengka hanya Rp 1,5 Juta. "Padahal mayoritas buruh yang dulu bekerja disini adalah perempuan dan asli warga Karawang. Ya, mau gimana lagi perusahaan sudah tidak sanggup membayar upah tinggi," ungkapnya. Menurut Ade, mayoritas para pekerja yang dulu di PHK adalah wanita, berumur antara 30 sampai 46 tahun. Sehingga akan sangat sulit ketika mencari pekerjaan lain di luar setelah di PHK. "Selain terbentur usia, mereka juga terbentur masalah ijazah yang mayoritas hanya ijazah SD dan SMP," ujarnya. Sementara itu, salah satu pimpinan perusahaan lain di Kecamatan Klari juga mengungkapkan hal yang sama. Meski perusahaan yang dia pimpin masih beroperasi, namun akhir tahun 2017 ini mereka juga akan hengkang ke daerah lain. Alasannya sama, yakni tidak mampu membayar upah tinggi di Karawang. "Jadi kenaikan UMK itu dampaknya panjang. Perusahaan yang sekarang hengkang itu merupakan dampak kenaikan UMK tahun 2013," ujar laki-laki berperawakan gempal ini. Saat negosiasi kenaikan UMK tahun 2013 lalu, dia bersama perusahaan lain yang bergerak di bidang TSK sudah memberitahu pemerintah daerah terkait dampak yang akan timbul. Namun kata dia, pemerintah terkesan acuh dan tidak mau mendengar keluhan pengusaha. "Kita mengingatkan sudah, bicara sudah (ke pemda). Saya bahkan sampai nangis, tapi ya mau gimana lagi. Ini akibatnya sekarang kan, banyak perusahaan akhirnya tidak mampu bayar upah dan harus pindah ke daerah lain," tandasnya.(nif/rmol/mam/JPG)

Nih Bukti kalau Tingginya UMK Karawang Bikin Perusahaan Minggat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/umk-kelewat-tinggi-perusahaan-di-karawang-mulai-gunakan-robot_m_108909.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Karawang menempati urutan tertinggi sebagai daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia. Tak&nbsp;ayal, beberapa perusahaan memilih memindahkan lokasi pabriknya ke sejumlah daerah lain. Di sisi lain, mereka yang bertahan kini mulai beralih ke&nbsp;teknologi robot, ketimbang memberdayakan manusia.&nbsp; Hal itu diakui Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Ahmad Surotomengatakan. Dia mengatakan, saat ini sudah mulai muncul&nbsp;gejala pengurangan tenaga manusia di pabrik-pabrik di Karawang. Gejala itu terlihat dari banyaknya pabrik yang lebih mengoptimalkan mesin atau robot&nbsp;dibanding manusia.&nbsp; "Sedang muncul tren makin banyak perusahaan yang menggunakan mesin dibanding manusia. Hal itu membuat serapan tenaga kerja selalu menurun setiap&nbsp;tahun," ujar Suroto, Jumat, (10/2). Menurut Suroto, banyak pabrik baru berdiri di Karawang, namun proses otomatisasi di pabrik-pabrik baru itu semakin dominan. Ia menambahkan teknologi&nbsp;robot dan mesin yang semakin canggih semakin banyak diminati industri manufaktur. "Hampir seluruh tahap produksi dikerjakan oleh mesin," katanya . Suroto mencontohkan pabrik PT Ichii Industries Indonesia di kawasan Karawang International Insustrial City (KIIC), Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe&nbsp; Barat, Kabupaten Karawang. Pabrik yang memproduksi onderdil mobil ini hanya mempekerjakan 50 orang karyawan. "Saya harap pabrik ini lebih bisa&nbsp;menyerap tenaga kerja lokal," katanya.&nbsp; Sepanjang tahun 2016 dari berbagai pabrik baru yang diresmikan, hampir seluruh pabrik itu lebih mengedepankan mesin-mesin canggih untuk mengurangi&nbsp;anggaran produksi untuk karyawan.&nbsp; "Saat ini UMK Karawang memang tertinggi di Indonesia, tapi dampaknya adalah pengurangan karyawan khususnya pabrik-pabrik baru yang lebih&nbsp;menggunakan robot, agar cost produksinya lebih murah," tandasnya.(gun/rmol/mam/JPG)

UMK Kelewat Tinggi, Perusahaan di Karawang Mulai Gunakan Robot 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66680_85816_ilustrasi-korupsi-palu-sidang.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kaum buruh di Kota Serang, Provinsi Banten berencana melakukan gugatan terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 ke meja hijau.&nbsp; Mereka yang tergabung daalam Aliansi Banen Darurat Upah (ABDU) ini kecewa lantaran UMK &nbsp;&nbsp; &nbsp;tak sesuai harapan.&nbsp; Dilansir Radar Banten Online (Jawa Pos Grup), Adi Satria Lia mewakili ABDU Kota Serang mengatakan, UMK yang ditetapkan kemarin oleh Plt. Gubenur Banten Nata Irawan tidak sesuai.&nbsp; Untuk melawan keputusan tersebut, buruh berencana akan memasukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut, saat ini buruh tengah menyiapkan berkas-berkas gugatan. Berkas-berkas yang akan dilampirkan antara lain rekomendasi Walikota Serang tentang usulan UMK tahun 2017, hasil rapat pleno usulan UMK 2017, dan hasil survei pasar sejak tahun 2015.&nbsp; &ldquo;Upaya hukum ini kita lakukan karena Pemprov Banten tidak berpihak pada buruh,&rdquo; ujarnya, Kamis (24/11). Sementara itu Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang Ratu Ani Nuraeni mengatakan bahwa semula pihakanya memang berharap usulan UMK 2017 yang sudah disetujui Walikota Serang dapat disetujui Plt. Gubernur Banten.&nbsp; Namun, karena hasil kajian Pemprov Banten berbeda, maka besaran UMK menjadi yang sudah diputuskan saat ini, yaitu Rp 2.866.595. &ldquo;Jadi nggak ada penyesuaian upah. Semua menggunakan formulasi upah berjalan ditambah LPE dan iflasi,&rdquo; ujar Ani. Terkait aksi demonstrasi dan gugatan ke PTUN ia mengatakan bahwa itu adalah hak setiap warga negara dan dilindungi undang-undang.(ade/rb/mam/JPG)

UMK 2017 Tak Sesuai Harapan, Buruh Gugat Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66587_85722_DEMO-WARGA-TOLAK-KEK.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan buruh dari berbagai elemen se-Provinsi Banten menggelar unjuk rasa hari ini (24/11) di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, &nbsp;Kota Serang.&nbsp; Mereka menuntut kepada Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten, Nata Irawan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) &nbsp;Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2017 yang ditandatangani kemarin. Koordinator aksi, Beni Kuswanto, dari Federadi Serikat Baja Cileon mengatakan, buruh tetap menginginkan Pemprov Banten menyetujui rekomendasi UMK yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota, dan enggan menerima ketetapan Pemprov Banten yang mengacu pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. &ldquo;Pemerintah kabupaten kota itu lebih tahu bagaimana kondisi perekonomian di daerah, &nbsp;dan tahu kebutuhan buruh di daerah, &nbsp;karena rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil pertimbangan,&rdquo; ujar Beni saat ditemui disela-sela aksi, dilansir Radar Banten Online (Jawa Pos Grup), Kamis (24/11). Selain itu, &nbsp;penolakan UMK 2017 yang berdasarkan PP 78 tahun 2015 karena buruh menilai PP tersebut cacat hukum. &nbsp; &ldquo;PP 78 hingga saat ini belum pernah disosialisasikan ke daerah, &nbsp;belum disosialisaikan pada serikat-serikat buruh di daerah,&rdquo; paparnya. Menurut Beni, jika tuntutan tersebut tidam dikabulkan, &nbsp;buruh akan melakukan aksi lanjutan hingga keputusan tersebut dikabulkan oleh Pemprov Banten. &nbsp; &ldquo;Nanti kita pun akan bicarakan kembali langkah-langkah selanjutnya,&rdquo; pungkasnya. Untuk diketahui, &nbsp;kemarin Pemprov Banten mengesahkan UMK 2017. Ketetapan Pemprov Banten tersebut seperti tertuang dalam Surat Keputusan nomor 561/Kep.553-Huk/2016 tentang penetapan UMK. Dengan ketetapan &nbsp;tersebut.&nbsp; Berarti Pelaksana tugas Gubernur Banten, Nata Irawan mengabaikan rekomendasi UMK kabupaten/kota dan tuntutan buruh pada aksi unjuk rasa beberapa hari lalu. Adapun besaran UMK pada &nbsp;tahun 2017 yaitu, Kabupaten Lebak Rp. 2.127.112,50, Kota Serang sebesar Rp. 2.866.595,31, Kabupaten&nbsp; Pandeglang sebesar Rp. Rp2.164.979,43, Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 3.270.936,13, Kota Tangerang Rp. 3.295.075,88, Kota Tangerang Selatan Rp. 3.270.936,13, Kabupaten Serang Rp. 3.258.866,25, dan Kota Cilegon Rp. 3.331.997,63.(bay/mam/JPG)

Buruh Banten Tolak Penetapan UMK 2017

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66584_85719_uang_HL.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pemerintah Provinsi Banten resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2017.&nbsp; Penetapan berdasar pada PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana perentase kenaikannya sebesar 8,25 persen dari UMK tahun ini. Ketetapan Pemprov Banten tersebut seperti tertuang dalam Surat Keputusan nomor 561/Kep.553-Huk/2016 tentang penetapan UMK. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi &nbsp;Banten, Alhamidi mengatakan, SK tersebut sendiri ditandatangani oleh Plt Gubernur Banten, Nata Irawan siang tadi.&nbsp; &ldquo;Sebagai pemerintah kita harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan,&rdquo; ujarnya sebagaimana dilansir Radar Banten Online, Kamis (24/11).&nbsp; Adapun besaran UMK pada &nbsp;tahun 2017 yaitu, Kabupaten Lebak Rp. 2.127.112,50, Kota Serang sebesar Rp. 2.866.595,31, Kabupaten&nbsp; Pandeglang sebesar Rp. Rp2.164.979,43, Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 3.270.936,13, Kota Tangerang Rp. 3.295.075,88, Kota Tangerang Selatan Rp. 3.270.936,13, Kabupaten Serang Rp. 3.258.866,25, dan Kota Cilegon Rp. 3.331.997,63.(bay/mam/JPG)

UMK Banten 2017 Resmi Ditetapkan, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65996_85119_uang_HL.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Buruh Jawa Barat bakal mengggugat pemerintah provinsi Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).&nbsp; Mereka kecewa lantaran penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017, tak sesuai harapan. &nbsp; Ketua Aliansi Buruh Jawa Barat, Ian Sopian mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mematangkan rencana gugatan tersebut. &quot;Kita akan melakukan rapat-rapat antar elemen buruh untuk menggodok rencana gugatan ke PTUN,&quot; kata dia kepada wartawan, Senin (21/11). Ketua Dewan Perwakilan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan minimal gugatan tersebut bakal dilayangkan dalam bulan November ini. &quot;Karena ada waktu 90 hari setelah SK keluar,&quot; kata dia. Selain gugatan PTUN, kata Roy, buruh juga bakal mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengajukan hak interpelasi terhadap keputusan Gubernur. &ldquo;Kita menganggap dalam menentukan upah, Gubernur telah melakukan pelanggaran. Sehingga, DPRD dengan wewenangnya bisa menggunakan hak untuk menginterplasi keputusan upah minimum tersebut,&quot; kata dia. Menurutnya, tak menutup kemungkinan jika massa buruh bakal terus melakukan demonstrasi lanjutan hingga mogok kerja. Dikabarkan sebelumnya, UMK Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Senin (21/11) malam. Dalam keputusan teraebut ditetapkan kenaikan UMK di 27 Kabupaten/Kota se-Jabar sebesar 8.25 persen, sesuai ketentuan PP No 78.(jar/rmol/mam/JPG)

UMK Tak Sesuai Harapan, Aliansi Buruh Gugat Pemerintah ke PTUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65931_85053_uang_HL.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Jawa Barat resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017, Senin (21/11).&nbsp; Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan telah menandatangani besaran UMK dengan persentase kenaikan sekitar 8,25 persen.&nbsp; Penetapan UMK 2017 yang akan diterapkan Januari 2017 ini berdasarkan pada perhitungan laju inflasi serta laju Produk Domestik Bruto&nbsp; (PDB, sekaligus mengaku pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015. Adapun rincian profil Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017 di Jawa Barat yakni: 1. Kabupaten Majalengka &nbsp; &nbsp; Rp. 1.525.632,00 2. Kota Cirebon &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 1.741.682,96 3. Kabupaten Cirebon &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp. 1.723.578,15 4. Kabupaten kuningan &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 1.477.352,70 5. Kabupaten indramayu &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp. 1.803.239,33 6. Kabupaten Garut &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp. 1.538.909,00 7. Kabupaten Tasik &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rp.1.767.686,00 8. Kota Tasikmalaya &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 1.776.686,00 9. Kabupaten Ciamis &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 1.475.792,82 10. Kota Banjar &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 1.437.522,11 11. Kabupaten Pangandaran &nbsp; &nbsp; Rp. 1.433.901,15 12. Kota Depok &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 3.297.489,00 13. Kabupaten Bogor &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 3.204.551,81 14. Kota Bogor &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 3.272.143,00 15. Kabupaten Sukabumi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 2.376.558,39 16. Kota Sukabumi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 1.985.494,00 17. Kabupaten Cianjur &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 1.989.115,00 18. Kota Bandung &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 2.843.662,55 19. Kabupaten Bandung &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 2.463.461,49 20. Kabupaten Bandung Barat &nbsp; &nbsp; Rp. 2.468.289,44 21. Kabupaten Sumedang &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 2.463.461,49 22. Kota Cimahi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 2.463.461,00 23. Kota Bekasi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 3.601.650,00 24. Kabupaten Bekasi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 3.530.438,44 25. Kabupaten Karawang &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 3.605.272,00 26. Kabupaten Purwakarta &nbsp; &nbsp; Rp. 3.169.549.17 27. Kabupaten Subang &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rp. 2.327.072,00.(jar/rmol/mam/JPG)&nbsp;

Daftar Lengkap Rincian Besaran UMK 2017, Karawang Tertinggi Pangandaran Terendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65917_85039_uang_HL.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota&nbsp;(UMK) 2017, dimana terjadi kenaikan sekitar 8,25 persen berdasar Peraturan Pemerintah No 78/2015.&nbsp; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Jabar, Ferry Sofwan menuturkan, kenaikan tersebut ditetapkan atas hasil perhitungan laju inflasi nasional dan laju ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB). &quot;Kebijakan ini berdasarkan kebijakan ekonomi paket 4,&quot; kata Ferry saat konfrensi pers di ruang Malabar Gedung Sate Kota Bandung, Senin (21/11). Dikatakan Ferry, untuk nominal tertinggi pada UMK 2017 di Jawa Barat, tetap berada di Kabupaten Karawang dan adapun yang terendah berada di Kabupaten Pangandaran. &quot;Upah tertinggi, UMK 2017 ada di Karawang 3,6 juta, terendah Pangandaran Rp1,4 juta. Rata-rata Jawa Barat Rp. 2.324.555. Sedangkan untuk Kota Bandung di 2017 mencapai Rp2.843.662,&quot; ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan, ketetapan Upah Minimum Karyawan (UMK) 2017 tetap mengacu pada&lrm; PP No 78/2015 karena tidak hanya mengikat Pemerintah Pr&lrm;ovinsi, namun juga mengikat pemerintah kabupaten/kota. &lrm; &quot;PP 78 mengikat seluruh kepala daerah ya. Itu aja,&quot; katanya. &lrm; Pihaknya memastikan, rekomendasi upah minimum dari seluruh kabupaten kota sudah diterima oleh Pemerintah Provinsi.&nbsp; Lanjut dia, rekomendasi itu, dikaji terlebih dahulu sebelum ditandatangani olehnya.(jar/rmol/mam/JPG)

Pemerintah Resmi Tetapkan UMK 2017, Ini Daerah dengan Upah Tertinggi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#umk tertinggi

Berita Terkini