<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ismail-Sabri-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ismail Sabri Yaakob agaknya tidak sependapat dengan para kolega satu partainya di UMNO. Perdana menteri (PM) Malaysia itu memandang bahwa pemilu ke-15 tak perlu digelar secepatnya.  Sikap itu merespons pernyataan mayoritas politikus UMNO dan koalisi Barisan Nasional (BN). Mereka ingin pesta demokrasi tersebut digelar tahun ini, bukan September tahun depan seperti jadwal seharusnya.  Ismail mengatakan, dibutuhkan pertimbangan yang lebih rinci dan hati-hati sebelum membubarkan parlemen dan menggelar pemilu. Prioritas pemerintah saat ini adalah menyelesaikan berbagai masalah penduduk dan negara. Salah satunya adalah ekonomi global yang melambat.  ’’Tapi, jika mengatakan (pemilu digelar) tahun ini, masih ada terlalu banyak masalah yang sedang berlangsung dan perlu diselesaikan. Itu sebabnya, ini adalah keputusan sulit,’’ ujar Ismail dalam wawancara setahun kepemimpinannya kemarin (21/8). Politikus 62 tahun tersebut menjabat PM Malaysia pada 21 Agustus tahun lalu.  Isu skandal juga membuat Ismail harus berpikir ulang untuk menggelar pemilu. Hal itu terkait kasus proyek pembelian kapal jenis littoral combat ship (LCS). Proyek gagal itu melibatkan beberapa petinggi UMNO. Salah satunya Presiden UMNO sekaligus Ketua BN Ahmad Zahid Hamidi.  Pemerintah Malaysia membeli enam LCS seharga USD 2,8 miliar (Rp 41,2 triliun) pada Boustead Naval Shipyard (BNS) tanpa tender terbuka pada 2011. Seharusnya kapal-kapal itu mulai dikirim pada 2019, tapi kontraktor gagal memenuhi janji. Padahal, pemerintah Malaysia sudah membayar Rp 19,8 triliun. Saat itu Zahid menjabat menteri pertahanan.  ’’Masalah LCS ini baru saja muncul dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 1–2 bulan ke depan,’’ terang Ismail yang juga wakil presiden UMNO, seperti dikutip Free Malaysia Today.  Menurut Ismail, masalah skandal LCS itu sangat mungkin membuat pemilu mundur dari jadwal. Dia tak ingin UMNO mengulang kesalahan yang sama dua kali. Pada pemilu ke-14 lalu, untuk kali pertama UMNO kalah dan digulingkan dari pemerintahan oleh oposisi. Padahal, sejak Malaysia merdeka pada 1957, UMNO selalu berkuasa.  Penyebab utama kekalahan UMNO dan koalisi BN saat itu adalah skandal 1MDB yang menjerat mantan PM Malaysia Najib Razak dan kroni-kroninya. Mayoritas yang terseret adalah politikus UMNO. Ismail berhasil menjabat sebagai PM karena pada waktu yang sama oposisi yang tergabung dalam koalisi Pakatan Harapan (PH) justru terpecah.

Tak Ingin UMNO Kalah Lagi, PM Malaysia Hati-Hati Gelar Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Ismail-Sabri-The-Star.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bubarkan parlemen, percepat pemilu nasional. Tuntutan tersebut terus-menerus digaungkan oleh UMNO. Hal itu terjadi setelah koalisi Barisan Nasional (BN) terus-menerus menang dalam pemilu di beberapa negara bagian. UMNO adalah partai terbesar di koalisi BN tersebut. Mayoritas anggota partai yakin bahwa ini adalah momen yang tepat untuk mengembalikan kejayaan.  BN menguasai dua pertiga kursi parlemen di pemilu Johor 12 Maret lalu. November tahun lalu, mereka juga menguasai tiga perempat suara di pemilu Melaka. Karena itu, faksi UMNO yang dipimpin Presiden Ahmad Zahid Hamidi yakin ini adalah waktu yang tepat untuk menggelar pemilu ke-15.  Zahid mendapatkan dukungan dari Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak. Namun, PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob tidak berpendapat demikian, meski dia juga berasal dari UMNO.  Ismail Sabri Yaakob menegaskan bahwa keputusan besar untuk membubarkan parlemen harus didiskusikan oleh kepemimpinan yang lebih luas. Termasuk dibahas secara mendalam di tubuh partai. Pembubaran parlemen juga membutuhkan persetujuan Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah.  ”Keputusan tidak bisa diambil oleh sekelompok kecil pihak yang berteriak meminta pemilu,” ujarnya seperti dikutip The Straits Times. Dalam hal ini, Ismail perlu memastikan bahwa partainya akan solid dan tetap mendukungnya di pemilu nanti. Sebab, ketika perayaan kemenangan di Johor, nama Ismail seperti terlupakan. Zahid justru memuji Najib yang dianggap berperan atas kemenangan tersebut.  Selama enam dekade sejak Malaysia merdeka, UMNO memang selalu berkuasa di pemerintahan. Namun, pada 2018 lalu rekor tersebut rusak ketika koalisi Pakatan Harapan (PH) menang. Skandal korupsi 1MDB yang dilakukan Najib Razak membuat kepercayaan publik turun drastis.  Menggelar pemilu secepatnya juga dianggap sebagai euforia yang terlalu prematur. Baik Najib maupun Zahid masih tersandung kasus korupsi dan masih disidangkan. Najib masih mengajukan banding atas putusan hukuman 12 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Perdana Menteri Malaysia Tolak Desakan UMNO untuk Bubarkan Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Lambang-UMNO-AP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Koalisi Barisan Nasional (BN) menang telak di pemilu Melaka, Malaysia, Sabtu (20/11). Mereka menguasai 21 di antara 28 kursi di negara bagian tersebut. Koalisi Perikatan Nasional (PN) hanya menang 2 kursi dan Pakatan Harapan (PH) 5 kursi. Dengan kata lain, BN menguasai lebih dari tiga perempat kursi.  Melaka selama ini menjadi basis UMNO dan koalisi BN yang dipimpinnya. Namun, dalam Pemilu 2018, mereka kalah di Melaka dan juga dalam pemilu nasional oleh PH. Saat itu PH meraih 15 kursi di Melaka. Negara bagian tersebut ibarat tolok ukur kekuatan BN. Kemenangan itu juga milik mantan PM Najib Razak. Sebab, politikus yang terjerat kasus korupsi itulah yang memimpin kampanye BN di Melaka. Selama 12 hari kampanye, dia kerap tampil di muka publik.  Kemenangan BN di Melaka diyakini akan menggoyang kepemimpinan UMNO. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi tak bisa memimpin kampanye karena tengah dirawat di Jerman. Kemenangan di Melaka bisa jadi poin bagi Najib, jika ingin kembali menjadi petinggi UMNO.  ’’UMNO menang karena mereka jauh lebih disiplin. Pemenang terbesar di pemilu ini tentu Najib. Dia adalah tokoh kunci kampanye di Melaka,’’ ujar James Chin, analis politik di University of Tasmania, seperti dikutip Agence France-Presse.  Selain itu, UMNO masih memanfaatkan strategi lama. Yakni, berkampanye langsung untuk wilayah-wilayah pedesaan. Mereka mengerahkan mesin partai yang berada di level bawah dengan cara menggelar pertemuan-pertemuan skala kecil dengan penduduk. Hal itu berbanding terbalik dengan PH yang memilih melakukan secara online. Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpin Anwar Ibrahim bahkan kehilangan semua kursinya yang berjumlah 11. Tahun ini, PKR tidak punya kursi satu pun di Melaka.  Pemilu di Melaka adalah salah satu yang paling disorot di Malaysia. Sebab, wilayah tersebut memiliki komposisi ras serta pembagian perkotaan dan pedesaan yang mirip dengan rata-rata nasional. Pemilihan di Melaka dianggap sebagai penentu pemilu berikutnya.  Karena itu, beberapa pengamat menilai BN bakal mendorong digelarnya percepatan pemilu nasional. PM Ismail Sabri Yaakob yang memimpin Malaysia saat ini adalah anggota UMNO. Pemilu selanjutnya dijadwalkan pada 2023, tapi sangat mungkin digelar tahun depan. Ismail bisa membujuk Raja untuk membubarkan parlemen dan segera menggelar pemilu.

Menang di Melaka, UMNO Bisa Dorong Percepatan Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/reuters_ismail_sabri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah telah menunjuk Ismail Sabri Yaakob sebagai perdana menteri yang baru. Itu artinya dalam tiga tahun terakhir, kursi perdana menteri di Malaysia dijabat oleh tiga orang. Ismail Sabri menjadi perdana menteri ketiga Malaysia dalam kurun tiga tahun.  Ismail Sabri akan dilantik pada Sabtu (21/8) setelah menerima dukungan dari 114 anggota parlemen. Istana mengonfirmasi hal itu. Suara itu melebihi dari 111 yang dibutuhkan untuk suara mayoritas.  Sebelumnya, Muhyiddin Yassin mengundurkan diri pada Senin (16/8) setelah baru 17 bulan berkuasa. Muhyiddin telah kehilangan dukungan mayoritas di parlemen karena pertikaian dalam koalisi politik yang berkuasa.  Penunjukan Ismail Sabri, yang merupakan wakil perdana menteri di bawah Muhyiddin dan merangkap sebagai menteri pertahanan, bertujuan untuk menjaga koalisi yang berkuasa tetap utuh. Ismail Sabri merupakan Wakil Presiden UMNO. Hal ini sekaligus memberi tanda kembalinya UMNO ke tampuk kekuasaan politik Malaysia.  UMNO adalah partai dominan dalam koalisi yang memerintah Malaysia selama lebih dari 60 tahun. Tapi, kehilangan kekuasaan dalam pemilihan umum 2018 karena skandal keuangan yang melibatkan dana negara 1MDB.  Partai tersebut kembali berkuasa pada 2020 setelah pengunduran diri mendadak Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang memungkinkan Muhyiddin untuk membentuk koalisi yang berkuasa saat ini. Muhyiddin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa anggota parlemen dalam koalisi yang bukan dari UMNO akan mendukung Ismail sebagai perdana menteri baru.  Beberapa anggota parlemen UMNO, termasuk Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan mantan Perdana Menteri Najib Razak, saat ini menghadapi tuduhan korupsi. Baik Zahid dan Najib telah membantah melakukan kesalahan.  Sementara itu, analis politik mengatakan Ismail Sabri akan menjadi pilihan yang buruk karena sebelumnya merupakan wakil Muhyiddin. Dia serta Muhyiddin dikritik karena dianggap salah dalam menangani wabah Covid-19. Penunjukan Ismail Sabri dinilai tidak akan mengakhiri ketidakpastian politik yang dihadapi Malaysia sejak Pemilu 2018.  "Situasi politik di Malaysia adalah resep untuk ketidakstabilan," kata kepala praktik untuk Asia Tenggara dan Asia Selatan pada konsultan risiko Eurasia Group Peter Mumford, mengatakan kepada <a href="https://www.cnbc.com/2021/08/20/malaysia-king-appoints-ismail-sabri-yaakob-as-new-prime-minister.html">CNBC</a>.  Malaysia memiliki banyak partai politik dan tidak ada yang memegang lebih dari 20 persen kursi parlemen. Menurutnya salah satu jalan keluar utama dari kekacauan politik saat ini adalah digelarnya pemilihan umum.  "Dan, jika pemilihan itu menghasilkan partai atau koalisi yang memiliki mayoritas yang jelas, maka pemerintahan bisa lebih stabil," imbuh Mumford.

Kursi Panas Perdana Menteri Malaysia, Dalam 3 Tahun Dijabat 3 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Ahmad-Zahid-Hamidi-The-Star.jpg" alt="The Star" width="100%">
<figcaption>The Star</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musyawarah Majelis Tertinggi (MKT) UMNO pada Rabu (7/7) malam menyatakan menarik dan mengakhiri dukungan kepada Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri Malaysia. Presiden UMNO yang merupakan asli dari Jawa, Dr Ahmad Zahid Hamidi dalam pernyataan yang disampaikan kepada media di Kuala Lumpur, Kamis (8/7), mengatakan kegagalan pemerintah memenuhi aspirasi rakyat menyebabkan UMNO menarik dukungan tersebut.  "UMNO mendesak agar Muhyiddin dapat mundur secara terhormat untuk membolehkan seorang perdana menteri baru dilantik untuk suatu tempo yang terbatas," kata Ahmad Zahid Hamidi yang lahir dari ayah berasal dari Wates, Kulonprogo, DIJ, dan ibu yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur.  Ahmad Zahid mengatakan musyawarah telah mempertimbangkan beberapa garis panduan utama yang ditetapkan oleh MKT pada 11 Maret 2020 saat UMNO memberikan dukungan kepada Muhyiddin selaku Perdana Menteri. "Dua panduan utama adalah pemerintah harus memastikan aspirasi rakyat benar-benar direalisasikan dan pemerintah harus segera menangani kelambanan ekonomi dan melakukan tindakan dalam menangani pandemi Covid-19," katanya.  Ahmad Zahid menambahkan pemerintah pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin gagal memenuhi segala garis panduan yang dikemukakan oleh MKT pada 11 Maret 2020 sebagai syarat meneruskan dukungan. Di antara beberapa perkara utama kegagalan pemerintah adalah kegagalan pemerintah menangani pandemi Covid-19 secara nyata sehingga mencetuskan keresahan dan kecemasan rakyat.  "Contohnya total lockdown hanya menggandakan jumlah kematian dari 2.800 menjadi lebih 5.768 hanya dalam tempo 38 hari setelah Perdana Menteri mengumumkan total lockdown," sebut Ahmad Zahid  Kemudian kegagalan pemerintah lainnya dengan menyalahgunakan kondisi darurat untuk muslihat politik hingga menelantarkan rakyat dan ekonomi negara. "Pemerintah gagal untuk mempertahankan sistem demokrasi berparlemen hingga memandulkan segala praktik demokrasi check and balance yang menjamin hak dan suara rakyat yang dibela," imbuh Ahmad Zahid.  Ahmad Zahid menilai pemerintah gagal untuk memberikan kepercayaan kepada rakyat dalam mengurus dirinya hingga terjadi peningkatan serius dalam permasalahan sosial seperti kasus bunuh diri. Kasus bunuh diri dari Maret 2020 hingga Mei 2021 sebanyak 1.099 kasus.  "Gerakan #BenderaPutih adalah satu contoh manifestasi kekecewaan dan protes rakyat terhadap kegagalan pemerintah untuk menyantuni keperluan rakyat yang amat susah, tertekan, dan terdesak saat ini," katanya.  Sehari sebelumnya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah melantik dua menteri UMNO masing-masing Menteri Senior Pertahanan Ismail Sabri Yaakob sebagai Wakil Perdana Manteri dan Menteri Luar Negeri Hishammudin Hussein sebagai Menteri Senior Luar Negeri.

Presiden UMNO Asli Jawa: UMNO Desak PM Muhyiddin Yassin untuk Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Bendera-Malaysia-Pxhere-CC0.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Parlemen Malaysia akan kembali bersidang pada 26 Juli. Itu melewati tuntutan UMNO yang meminta sidang dilaksanakan selambatnya 5 Juli. PM Malaysia Muhyiddin Yassin menjelaskan bahwa sidang akan dilakukan selama lima hari.  Bakal ada dua bahasan utama. Yaitu, tentang rencana pemulihan pemerintahan dan perubahan sesi sidang perlemen di masa depan selama pandemi masih melanda.  James Chin, pakar kebijakan Malaysia dari University of Tasmania, memprediksi bahwa oposisi akan menggunakan sesi tersebut untuk mempermalukan pemerintah atas penanganan pandemi. Namun, dia juga memperkirakan bahwa hal tersebut tidak akan mengarah pada perubahan pemerintahan.  Situasi bisa berubah, bergantung pada sikap UMNO. Saat ini anggota UMNO terbelah antara yang ingin tetap mendukung pemerintah dan melepaskan diri dari koalisi.  Di lain pihak, asosiasi pebisnis yang tergabung dalam Industries Unite (IU) memperingatkan, jika kebijakan lockdown terus berlanjut, bakal ada PHK massal. Tahun lalu angka pengangguran di Malaysia mencapai 5,3 persen. Itu tertinggi dalam tiga dekade.

Parlemen Malaysia Gelar Sidang pada 26 Juli, Tak Sesuai Tuntutan UMNO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Ahmad-Zahid-Hamidi-The-Star.jpg" alt="The Star" width="100%">
<figcaption>The Star</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dua pekan. Itu adalah waktu yang diberikan UMNO kepada koalisi pemerintah Perikatan Nasional (PN) untuk membuka kembali parlemen. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang asli dari Jawa menegaskan bahwa tenggat 14 hari tersebut sudah sesuai dengan dekrit yang dikeluarkan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah.  Ayah Ahmad Zahid Hamidi berasal dari Wates, Kulonprogo, DIJ. Sementara ibunya berasal dari Ponorogo, Jawa Timur.  UMNO mendesak pemerintah untuk menghormati keputusan raja dan para penguasa lainnya. Pemerintah tidak perlu menyatakan akan sesegera mungkin mengaktifkan parlemen atau semacamnya. Cukup patuh saja pada keputusan raja.  ”Kegagalan pemerintah untuk melaksanakan keputusan tersebut akan dianggap sebagai bentuk makar dan tidak menghormati institusi penguasa Melayu,” tegas Ahmad Zahid, Senin (21/6) seperti dikutip Channel News Asia. Waktu dua pekan itu terhitung sejak pernyataannya dibuat.  Sejak status darurat diterapkan di Malaysia, parlemen dinonaktifkan. Pemerintah bisa mengambil keputusan apa pun tanpa pembahasan dan persetujuan parlemen. Itu membuat banyak pihak protes karena pemerintah berjalan tanpa kontrol dari wakil rakyat. Oposisi menuding Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin hanya mengulur waktu agar berkuasa lebih lama di saat dukungan untuknya terus menurun.  Sejak dua pekan lalu raja memanggil para pemimpin partai dan beberapa tokoh lainnya satu per satu. Rabu (16/6) raja akhirnya mengeluarkan dekrit bahwa parlemen harus diaktifkan lagi untuk membahas peraturan darurat dan rencana pemulihan nasional. Keputusan itu disambut baik oleh para anggota parlemen.  Zahid menegaskan bahwa pertemuan anggota parlemen sangat penting. Masalah yang dihadapi rakyat yang terimbas pandemi Covid-19 dapat dibahas. Selain itu untuk memastikan akuntabilitas pemerintah.  Sehari sebelumnya PM Muhyiddin menyatakan telah membentuk komite khusus. Anggotanya adalah pemerintah dan legislator dari oposisi. Tugas komite tersebut ialah melihat masalah-masalah yang dihadapi sebelum sesi rapat parlemen dibuka.

Isi Ultimatum Presiden UMNO Asli Jawa ke Koalisi Perikatan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Anwar-Ibrahim-SCMP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hari ini lawan, besok bisa jadi kawan. Situasi itu biasa dalam politik, termasuk di Malaysia. Pada pemilu sebelumnya, Partai Keadilan Rakyat (PKR) menggandeng Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) untuk menggulingkan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). Namun, kini PKR menjajaki kerja sama dengan UMNO demi memenangi pemilu ke-15 Malaysia mendatang.  Presiden PKR Anwar Ibrahim dalam sesi konferensi pers Selasa (16/3) mengakui, ada diskusi untuk kerja sama dengan UMNO. Namun, saat ini baru penjajakan awal. Belum ada pertemuan formal maupun kesepakatan yang diambil. Dia hanya menjelaskan bahwa PKR dan UMNO memiliki kesamaan. Yaitu, terkait dengan keistimewaan bumiputra serta menghormati institusi penguasa dan agama.  ”Ini masih terlalu dini. Belum ada (kesepakatan) yang diformulasikan. Pada tahap ini, kami masih berdiskusi saja,” terang Anwar. Masalah ekonomi, pemerintahan yang jujur, serta independensi peradilan menjadi bahan dalam diskusi awal dengan UMNO.  Ketika ditanya bertemu dengan para legislator UMNO, termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak, tokoh oposisi 73 tahun itu memilih menjawab diplomatis. Dia menyatakan bertemu dengan legislator mana pun. Dia bahkan mendiskusikan kerja sama dengan mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad.  ”Jadi, kenapa saya tidak boleh berdiskusi dengan yang lain?” tanyanya seperti dikutip Malay Mail. Anwar mengungkapkan, beberapa legislator UMNO mendukung diskusi awal tersebut. Namun, belum ada keputusan institusi partai. Isu kerja sama PKR dengan UMNO mencuat setelah beredar kabar bahwa tokoh kedua partai bertemu secara informal akhir pekan lalu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nXnWAKB10LA

Pemilu Sebelumnya jadi Lawan, Anwar Ibrahim Siap Koalisi dengan UMNO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Anwar-Ibrahim-SCMP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemimpin oposisi Malaysia yang juga Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim menegaskan pihaknya membuka kerja sama dengan UMNO pada Pemilu ke-15 (Pilihan Raya Umum 15) mendatang.  "Soal kerja sama dengan pihak manapun belum muncul sejauh ini. Walaupun jelas kita dukung siapa saja yang mau menerima kita (Pakatan Harapan) untuk dukung pemerintahan yang baik, tolak korupsi, tolak segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga hak orang Melayu, bumiputera dan semua etnis," kata Anwar dalam jumpa pers di Kuala Lumpur, Senin (8/3).  Anwar Ibrahim, pemimpin koalisi Pakatan Harapan (PH) tersebut tidak menolak kemungkinan untuk bekerja sama dengan UMNO. Itu menyusul sikap partai tersebut untuk tidak meneruskan kerja sama dengan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) pada Pemilu ke-15.  Seperti diketahui, saat ini UMNO bersama koalisi Barisan Nasional (BN) bergabung dalam Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin oleh Presiden Bersatu yakni Muhyiddin Yasin yang juga Perdana Menteri Malaysia.  Pada kesempatan yang sama, Anwar Ibrahim mengungkapkan bahwa PH telah memulai proses negosiasi kursi untuk menghadapi Pemilu ke-15. Anwar mengatakan PH juga memperhatikan kursi partai sekutu lainnya termasuk usulan yang diajukan oleh Organisasi Progresif Kinabalu Bersatu (UPKO).  "Dewan Kepresidenan PH telah memutuskan beberapa hal termasuk kerja sama mesin pemilu dan memulai negosiasi kursi yang melibatkan partai komponen PH pada khususnya, serta mempertimbangkan alokasi untuk partai mitra lainnya," katanya.  Anwar Ibrahim mengatakan terdapat usulan dari Presiden UPKO, Datuk Seri Wilfred Madius Tangau yang akan diperhitungkan. Namun, anggota parlemen Port Dickson tidak berkomentar lebih lanjut atas usulan UPKO yang merupakan partai oposisi tetapi tidak termasuk dalam koalisi PH.

Anwar Ibrahim Siap Kolaborasi dengan UMNO pada Pemilu di Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mahathir-tak-semua-anggota-umno-harus-dikecam-karena-dosa-pemimpinnya_m_.jpg" alt="Pemimpin 93 tahun tersebut mengatakan, salah satu alasannya menerima orang-orang UMNO adalah partai yang mendominasi politik Malaysia sejak kemerdekaan tersebut masih populer" width="100%">
<figcaption>Pemimpin 93 tahun tersebut mengatakan, salah satu alasannya menerima orang-orang UMNO adalah partai yang mendominasi politik Malaysia sejak kemerdekaan tersebut masih populer</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad menjawab kritik yang diarahkan kepadanya tentang Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM). Belum lama ini, PPBM menerima sejumlah mantan politikus United Malays National Organisation (UMNO) bergabung. Di mata Mahathir, para rekrutan baru itu justru akan menguntungkan partai dan koalisi Pakatan Harapan (PH). Pemimpin 93 tahun tersebut mengatakan, salah satu alasannya menerima orang-orang UMNO adalah partai yang mendominasi politik Malaysia sejak kemerdekaan tersebut masih populer. Terutama di kalangan etnis Melayu. Maka, dengan menampung tokoh-tokoh UMNO, Mahathir berharap popularitas PPBM juga meningkat. &rdquo;Jika dukungan Melayu meningkat, PPBM akan kuat. PH juga akan kuat,&rdquo; tegas Mahathir dalam konferensi pers Selasa (18/12). Sebagai ketua sekaligus pendiri PPBM, politikus senior itu ingin dukungan masyarakat Melayu terhadap partainya meningkat. Pada pemilu Mei lalu PPBM hanya mendapat 16 kursi. Sementara itu, Parti Keadilan Rakyat (PKR) memperoleh 50 kursi dan Democratic Action Party (DAP) meraih 42 kursi. Saat itu UMNO mendapat 54 kursi. Namun, karena banyaknya legislator UMNO yang meninggalkan partai, kini keterwakilan UMNO di parlemen hanya 37. Kepada CNA, Mahathir mengungkapkan bahwa politikus jebolan UMNO tidak begitu saja bisa masuk PPBM. Ada syarat-syarat khusus yang diberlakukan bagi mereka. Di antaranya adalah tidak terjerat kasus hukum dan bukan loyalis mantan PM Najib Razak. Tidak cukup hanya pengakuan, PPBM juga akan mengecek kebenarannya. Merekrut mantan politikus UMNO juga tidak bisa dilakukan dengan segera. Sebab, untuk jangka waktu tertentu, mereka harus independen alias tidak masuk partai mana pun. Selama periode itulah, PPBM bisa melakukan pengecekan. Syarat utama bagi politikus UMNO yang ingin masuk PPBM adalah mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Jika yang bersangkutan berhasil memenuhi persyaratan tersebut pun, setelah masuk PPBM, dia tidak bisa menduduki jabatan penting partai. Mahathir menegaskan bahwa tak semua anggota UMNO harus dikecam karena dosa masa lalu para pemimpinnya. Sebab, ada juga yang tidak sepakat dengan Najib dan telah berusaha mengkritisinya. Setelah meninggalkan UMNO yang tidak lagi selaras dengan hati nurani mereka, para politikus itu lantas membidik PPBM karena ingin tetap berpolitik. Menurut New Straits Times, Mahathir sadar kebijakannya itu memicu kontroversi. Sejumlah legislator PH cemas dengan banyaknya mantan politikus UMNO yang menyeberang ke PPBM. PKR dan DAP adalah dua unsur utama PH yang berkeberatan dengan kebijakan tersebut. Pemimpin DAP Selangor Ronnie Liu lantas mengingatkan Mahathir soal celetukannya tentang UMNO. Pada masa kampanye lalu, Mahathir menyebut para anggota UMNO sebagai orang-orang yang tak berguna dan sampah. Saat itu dia juga menegaskan bahwa PPBM tidak akan menerima mantan orang UMNO. &rdquo;Jika mereka semua sampah, saya berharap Anda tidak akan menjadi pemungut sampah dan membawa mereka ke PPBM,&rdquo; cuit Liu menirukan kata-kata Mahathir menjelang pemilu Mei lalu. Beberapa petinggi PKR bahkan menyebut tindakan Mahathir sebagai pengkhianatan. Sementara itu, pada hari yang sama Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi telah melayangkan surat panggilan kepada legislator yang meninggalkan partai dan menyeberang ke PPBM. Rencananya partai akan menggugat mereka ke pengadilan. Politikus yang menyeberang tersebut harus mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan partai untuk pemenangan mereka di pemilu lalu. Zahid juga menyatakan akan memberikan jabatannya kepada Wakil Presiden UMNO Mohamad Hasan.&nbsp;

Mahathir: Tak Semua Anggota UMNO Harus Dikecam karena Dosa Pemimpinnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#umno

Berita Terkini