<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-19-at-19.36.51.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyambangi ratusan massa buruh yang melakukan aksi unjuk rasa penetapan UMP di depan Gedung Balai Kota Jakarta, bulan lalu. Mentari Dwi Gayati/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyambangi ratusan massa buruh yang melakukan aksi unjuk rasa penetapan UMP di depan Gedung Balai Kota Jakarta, bulan lalu. Mentari Dwi Gayati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menganulir Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Anies Baswedan, soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang gugatannya diajukan sejumlah pengusaha.  Dalam amar putusannya, PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan dari para pengusaha. Adapun penggugat itu yakni Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta.  Selain membatalkan Kepgub, PTUN Jakarta dalam amar putusan yang diunggah dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Jakarta, Selasa (12/7), menjelaskan amar putusan dilakukan secara elektronik itu, juga mewajibkan Anies selaku tergugat, mencabut Kepgub Nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021.  Amar putusan lainnya yakni, mewajibkan Anies menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai UMP 2022 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta yakni unsur serikat pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021 sebesar Rp4.573.845.  PTUN Jakarta juga menghukum Anies selaku tergugat dan para tergugat II intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp642.000.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Kepgub DKI nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP 2022 menjadi Kepgub 1517 tahun 2021.  Dalam revisi itu, Anies menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di DKI sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 dari ketetapan sebelumnya hanya 0,85 persen sebesar Rp4.453.935 pada Sabtu (18/12/2021).  Dengan demikian, kenaikan UMP 2022 lebih besar Rp225.668 dari UMP 2021 yang sebesar Rp4.416.186 dan juga lebih besar dari nominal kenaikan yang ditetapkan sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp37.749.  Dengan revisi dan kenaikan UMP 2022 itu, para pengusaha kemudian mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta pada 13 Januari 2022 dengan nomor perkara 11/G/2022/PTUN.JKT.  Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melanggar regulasi pengupahan terkait revisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.  Anies, kata dia, telah melanggar regulasi pengupahan yaitu yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.  "Dalam hal ini Apindo DKI Jakarta telah menyatakan keberatan karena apabila dilakukan akan melanggar PP 36/2021," katanya dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (20/12/2021).

Menangkan Apindo, PTUN Jakarta Anulir Keputusan Anies Naikkan UMP 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-19-at-19.36.51.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyambangi ratusan massa buruh yang melakukan aksi unjuk rasa penetapan UMP di depan Gedung Balai Kota Jakarta, bulan lalu. Mentari Dwi Gayati/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyambangi ratusan massa buruh yang melakukan aksi unjuk rasa penetapan UMP di depan Gedung Balai Kota Jakarta, bulan lalu. Mentari Dwi Gayati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 di DKI Jakarta sebesar 5,1 persen, memberikan rasa keadilan bagi buruh. Itu dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.  ”Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang rasional. Bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, juga menjadi rasional,” kata Anies seperti dilansir dari Antara usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu (19/12).  Dalam revisi tersebut, kenaikan UMP DKI tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau mencapai Rp 225.667. lebih besar dari UMP 2021 Rp 4.416.186 dan juga lebih besar dari nominal kenaikan yang ditetapkan sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp 37.749.  Anies menjelaskan, sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta mencapai 8,6 persen. Kemudian, UMP 2022 hanya naik sebesar 0,85 persen atau sebesar Rp 37.749, berdasar formula UMP yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.  Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu membeberkan, formula UMP sebelumnya dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak cocok diterapkan di Jakarta. Jika dicermati, kenaikan UMP lebih kecil daripada besaran inflasi di Jakarta sebesar 1,1 persen.  ”Di mana-mana kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan,” ujar Anies.  Revisi kenaikan UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasar kajian Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen. Kemudian inflasi diproyeksikan akan terkendali sebesar 3,0 persen atau berada pada rentang 2 hingga 4 persen. Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen.  Anies menjelaskan, keputusan itu juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait, serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di Jakarta.  ”Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari,” imbuh Anies.

Anies Nilai Revisi Kenaikan UMP 5,1 Persen Beri Keadilan bagi Buruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Gubernur-DKI-Jakarta-Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan arahan dalam apel gelar pasukan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (2/7/2021). Apel gabungan antara Polri, TNI dan unsur Pemprov DKI Jakarta itu dalam rangka Operasi Kontijensi Aman Nusa-II Penanganan COVID-" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan arahan dalam apel gelar pasukan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (2/7/2021). Apel gabungan antara Polri, TNI dan unsur Pemprov DKI Jakarta itu dalam rangka Operasi Kontijensi Aman Nusa-II Penanganan COVID-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di ibu kota tahun 2022. Untuk UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021.  Sehingga UMP DKI Jakarta pada 2022 mendatang menjadi Rp 4.641.854. Sementara UMP DKI Jakarta pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 4.453.935 atau naik Rp 37.749.  Menurut Anies, keputusan menaikan UMP DKI Jakarta ini selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian sejumlah kajian. Salah satunya adalah kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen. Kemudian inflasi juga akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).  “Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12).  Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.  “Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat," katanya.  "Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," tambahnya.  Diketahui, Pada 22 November 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.  Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan variabel inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen). Dari kedua variabel itu, maka keluar angka 5,11 persen sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.  Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja dengan memberikan kebijakan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan bagi keluarga pekerja.

Anies Revisi UMP DKI 2022, Naik Menjadi Rp 225 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ratusan buruh menggelar aksi di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Aksi buruh digelar untuk menolak upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan pemerintah dan menyambut keputusan MK terkait gugatan buruh terhadap Undang-Undang Nomor 1" width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh menggelar aksi di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Aksi buruh digelar untuk menolak upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan pemerintah dan menyambut keputusan MK terkait gugatan buruh terhadap Undang-Undang Nomor 1</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons rencana para buruh yang akan menggelar aksi besar-besaran di sejumlah daerah. Ketua Umum Arsjad Rasjid memandang, para pekerja dan pengusaha merupakan hubungan simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan.  “Buruh bekerja bagian pemangku kepentingan. Pemgusaha membutuhkan buruh dan buruh membutuhkan pengusaha,” kata Arsjad Rasjid saat ditemui di JCC Senayan Jakarta, Sabtu (26/11).  Menurutnya, sebaiknya antara buruh dan pelaku usaha mendiskusikan terlebih dahulu untuk mencari kesepakatan solusi antar kedua belah pihak.  “Saya menghormati buruh bekerja semua. Perbedaan pendapat biasa perbedaan terjadi karena kan kita Bhinneka tunggal Ika. Kita hargai jangan sampai merusak,” tuturnya.  Arsjad tidak mengalahkan langkah butuh tersebut karena memang secara hukum memang aksi demonstrasi ada dalam hukum ketenagakerjaan. “Langkah serikat buruh itu baik. Mengajukan secara hukum yang memang ada salurannya. Buruh atau pekerja itu juga bagian dari pemangku kepentingan di Kadin,” ucapnya.  Disisi lain, Arsjad juga menghormati putusan Mahkamah Konstotusi (MK) yang menginstruksikan Pemerintah dan DPR untuk merevisi regulasi tersebut selama dua tahun. Menurutnya, hal itu dapat mencerminkan Indonesia sebagai negara demokratis dimata negara lain.  “Justru kita ingin memberikan contoh kepada negara lain, check and balance di negara kita berjalan," tuturnya.  Arsjad mengaku tetap optimis prospek ekonomi di tahun 2022, akan terus membaik bahkan dapat bertumbuh. Hal ini berkaca dari pertumbuhan ekonomi di kuartal II tahun 2021 yang mencapai 7 persen dan tetap tumbuh di atas 3 persen saat kuartal ketiga serta diharapkan di kuartal keempat.  “Proyeksi pemerintah di tahun 2022 yang memprediksi mencapai angka 5 persen diyakini akan terpenuhi. Hal akan tersebut akan terpenuhi dengan cara gencarnya vaksinasi dan juga tidak adanya lagi varian baru,” pungkasnya.

Buruh Akan Demo Besar-besaran, Kadin Harap Diskusi Cari Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG20211125170439-1.jpg" alt="Demonstrasi di depan kantor gubernur Jalan Pahlawan, Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Demonstrasi di depan kantor gubernur Jalan Pahlawan, Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Skenario aksi unjuk rasa buruh se-Jawa Timur diubah. Bila sebelumnya dipusatkan di kantor Gubernur Jalan Pahlawan Kota Surabaya, kini dipusatkan di kantor pemerintah kabupaten kota masing-masing.  Juru bicara Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim Nuruddin Hidayat mengakui, aksi unjuk rasa bakal berlangsung di daerah masing-masing. ”Skenario berubah, fokus demo di kabupaten atau kota masing-masing. Termasuk, massa buruh Surabaya, sasarannya berubah ke balai kota,” kata Nuruddin di lokasi demonstrasi pada Kamis (25/11).  Perubahan skenario itu dilakukan karena rekomendasi upah minimum kota atau kabupaten (UMK) dikembalikan ke masing-masing pemimpin daerah. ”Karena rekomendasi UMK dari bupati ke gubernur dikembalikan,” ujar Nuruddin Hidayat.  Nuruddin menilai apa yang dikhawatirkan bakal terjadi. Misalnya, tak ada kenaikan UMK 2022. ”Bupati-bupati ring 1 dipaksa agar rekomendasikan UMK sesuai dengan PP 36 atau dengan kata lain tidak ada kenaikan untuk UMK 2022,” tutur Nuruddin Hidayat.  Dia mencontohkan UMK Surabaya. Berdasar rekomendasi Wali Kota Surabaya, rekomendasi sesuai PP No 36 hanya naik Rp 6.000. Angka itu masih jauh dari harapan para buruh se-Jatim.  ”Untuk Surabaya, rekomendasi UMK dari wali kota untuk gubernur sesuai PP 36, hanya naik Rp 6.000,” kata Nuruddin Hidayat.  Sebelumnya, para serikat pekerja atau buruh akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor gubernur dan Gedung Negara Grahadi Surabaya selama 4 hari hingga Selasa (30/11).  Mereka tetap menyuarakan penolakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sekitar 1,2 persen atau Rp 22.790 yang dilatarbelakangi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan.  Selama melakukan mogok kerja massal, bakal menyampaikan tuntutan yang masih sama dengan sebelumnya, yakni tetap menyuarakan penolakan UMP 2022 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/783/KPTS/013/2021.  Selain itu, para buruh juga mengaku tetap menolak penerapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022. Terkait UU Cipta Kerja, masih dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Buruh se-Jatim Akan Demo di Pemkab dan Pemkot Masing-Masing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211122-WA0021-1.jpg" alt="Suasana demonstrasi di Gedung Negara Grahadi. Rafika Yahya/Jawaos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana demonstrasi di Gedung Negara Grahadi. Rafika Yahya/Jawaos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 1,2 persen atau Rp 22.000 diprotes buruh. Senin (22/11), ratusan buruh Jawa Timur (Jatim) melakukan demonstrasi di Gedung Negara Grahadi.  Demonstrasi dilakukan untuk menuntut kenaikan UMP. Mereka meluruk Grahadi pada pukul 14.00 WIB. Namun, perjalanan mereka sempat dihentikan polisi.  Sebelum berkumpul di Grahadi, mereka terlebih dulu berkumpul di Jalan Ahmad Yani Surabaya, sejak pukul 12.00 WIB. Kemudian, mereka berangkat beriring-iringan ke Gedung Negara Grahadi dengan menggunakan motor.  Tak lama setelah tiba di Grahadi, mereka terlibat cekcok dengan salah satu anggota polisi. Petugas itu tampak lari kembali ke kelompok polisi karena dikejar buruh berpakaian merah hitam.  ”Mau gak oleh lewat (tadi gak boleh lewat), konco-konco yo sempet panas mau (teman-teman juga sempat emosi tadi),” kata salah satu peserta aksi soal cekcok itu.  Selain cekcok dengan polisi, mereka juga sempat bersitegang dengan pria yang tidak menggunakan atribut. Orang tersebut dianggap provokator oleh massa karena tidak menggunakan atribut.  ”Kita tidak hanya mewakili kelompok, tapi (mewakili) buruh seluruh Jatim, jangan terprovokasi, kita adalah korban. Jangan dengarkan orang yang tidak memakai seragam FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia),” kata orator.  Cekcok tidak terjadi lagi setelah orator mengendalikan massa. Mereka kemudian melanjutkan aksi untuk menuntut pemerintah meningkatkan nilai UMP. ”Kami marah karena UMP hanya naik 1,2 persen. Naik cuma Rp 22 ribu!” teriak orator.  Total buruh yang mengikuti demonstrasi sebanyak 300 orang. Mereka menuntut agar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menaikkan UMP 2022 yang sudah ditetapkan itu. Kenaikan itu sebesar 1,2 persen itu sama dengan Rp 500 per hari.  ”Ini sama dengan menghina buruh Jatim, rumangsane (mereka kira) buruh Jatim gelem dikei (mau dikasih) Rp 700, buat apa Rp700 itu. Ini merupakan kebijakan yang tidak bijak,” ucap orator.

Demo Buruh Jatim Akibat UMP Cuma Naik 22 Ribu Diwarnai Cekcok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/1637495930548.jpg" alt="Gubernur Jatim bersama serikat pekerja sebelum pandemi. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim bersama serikat pekerja sebelum pandemi. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Keputusan itu ditetapkan pada Minggu (21/11).  Dalam keputusan itu, Khofifah mengumumkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut provinsi pada 2021 adalah Rp 1.113.002. ”Terdapat persentase kenaikan 1,22 persen, atau naik Rp 22.790,04, sehingga besaran UMP Jawa Timur 2022 sebesar Rp 1.891.567,12,” tutur Khofifah pada Minggu (21/11) malam.  Khofifah menyebut, sebelumnya unsur serikat pekerja/serikat buruh mengusulkan besaran nilai UMP Jawa Timur 2022 naik Rp 300.000. Keputusan itu diambil dengan beberapa pertimbangan. Pertama, dengan kenaikan tersebut nilai besaran UMP Jawa Timur 2022 berada di kisaran antara batas atas dan batas bawah UMP Jawa Timur.  ”UMP Jawa Timur Tahun 2021 masih menjadi salah satu UMP terendah di Indonesia,” uar Khofifah.  Kenaikan itu dilakukan mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Unsur pekerja masih mempedomani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penetapan UMP Jawa Timur 2022.  ”Terkait usul unsur serikat pekerja tersebut, saya beberapa kali mengadakan pertemuan bersama tokoh-tokoh serikat pekerja di Jawa Timur untuk mengkonsolidasikan dan mengkomunikasikan tuntutan yang disampaikan untuk besaran kenaikan di atas regulasi,” jelas Khofifah.  Guna mengakomodir hal tersebut, Khofifah juga menyampaikan konsep kenaikan dalam tiga skema. Yakni kenaikan Rp 50.000, Rp 75.000, dan Rp 100.000, serta menganalisis dampak yang mungkin terjadi terhadap UMK beberapa kabupaten/kota jika hal tersebut diterapkan.  Atas kondisi yang berkembang di Jawa Timur serta memperhatikan hasil rakor bersama pemerintah pusat, pada 17 Nopember dilakukan konsultasi kepada kemenaker terkait upaya-upaya yang dapat ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker telah menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 4/2442/HI.01.00/XI/2021 tanggal 18 Nopember perihal Tanggapan terhadap Penetapan Upah Minimum Jawa Timur Tahun 2022.  Isinya menegaskan kembali agar penetapan UMP Jawa Timur Tahun 2022 diminta sesuai formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Terhadap kondisi tersebut, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, serta kelangsungan berusaha perusahaan-perusahaan di Jawa Timur, Khofifah mengambil keputusan untuk menetapkan kenaikan UMP 2022 dengan nilai kenaikan Rp 22.790,04 atau 1,22 persen dari UMP tahun sebelumnya Rp 1.868.777,08.  Dengan demikian UMP Jawa Timur 2022 ditetapkan Rp 1.891.567,12. Ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubenur Jawa Timur Nomor : 188/783/KPTS/013/2021 tanggal 20 Nopember 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

UMP Jatim 2022, Naik 1,22 Persen atau Rp 22.000

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Kurniasih-Mufidayati-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati memberikan pemaparan terkait beberapa hal kondisi pandemi Covid-19 saat kunjungan kerja di masa reses di Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda meski telah setahun, Kur" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati memberikan pemaparan terkait beberapa hal kondisi pandemi Covid-19 saat kunjungan kerja di masa reses di Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Pandemi Covid-19 yang tak kunjung mereda meski telah setahun, Kur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata nasional hanya naik 1,09 persen adalah dampak 'kejam' penetapan UU Cipta Kerja.  Formulasi perhitungan UMP 2022 sudah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja. Hasilnya secara rata-rata nasional, kenaikan UMP sama sekali tidak signifikan.  "Ini dampak kejam penerapan UU Cipta Kerja dengan turunan aturan PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pakar ketenagakerjaan menyebut ini kenaikan terendah dalam sejarah republik ini. PKS sedari awal keras menolak UU Cipta Kerja. Ini berdampak kepada semua pekerja di semua sektor," ujar Mufida kepada wartawan, Jumat (19/11).  Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut tahun 2021 sudah tidak ada peningkapan UMP. Sementara tahun 2022 secara rata-rata kenaikan sangat kecil. Selain itu PP Nomor 36 Tahun 2021 juga mengatur batas atas dan batas bawah penerapan UMP.  "Dengan formulasi ini setidaknya sudah ada beberapa provinsi yang tidak bisa naik UMP-nya karena sudah melebihi batas atas. Sementara di sisi lain batas bawah tidak boleh lebih rendah dari UMP sebelumnya yang pada 2021 diputuskan tidak ada kenaikan dengan alasan pandemi. Bisa jadi banyak daerah yang pada akhirnya tidak naik UMPnya, kalaupun naik tidak akan jauh dari rata-rata nasional yang satu persen itu," katanya.  Mufida menyebut kenaikan yang kecil ini adalah ekses formulasi perhitungan UMP yang tidak lagi memasukkan unsur Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana aturan sebelumnya di PP 78/2015 tentang Pengupahan.  "Sementara di PP 36/2021 turunan Cipta Kerja hanya fokus mempertimbangkan variabel di luar kebutuhan pekerja seperti kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah," paparnya.  Mufida menyebut saat ini keputusan ada di tangan gubernur. Ia meminta gubernur mendengarkan suara pekerja dan bisa memberikan keputusan yang terbaik.  "Bola di tangan para gubernur, kita harapkan dengan aspirasi yang disampaikan pekerja dan proyeksi kenaikan yang dihitung pemerintah pusat bisa menemukan jalan tengah. UMP adalah salah satu modal untuk konsumsi yang menjadi variabel utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.

Legislator PKS: Penetapan UMP 2022 Adalah Dampak Kejam UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/PEKERJA-BURUH-PELABUHAN-SUNDA-KELAPA_MIFTAHULHAYAT-02-1.jpg" alt="Aktivitas pekerja melakukan bongkar muat barang di dermaga pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (16/11/2021).Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) menargetkan kepesertaan pekerja informal dalam program bukan penerim" width="100%">
<figcaption>Aktivitas pekerja melakukan bongkar muat barang di dermaga pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (16/11/2021).Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) menargetkan kepesertaan pekerja informal dalam program bukan penerim</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak formulasi kenaikan upah minimum (UM) yang dibuat pemerintah. Buruh/pekerja bahkan mengancam mogok massal bila ketentuan tersebut tetap dilaksanakan.  Ada sejumlah alasan yang mendasari penolakan tersebut. Ketua KSPI Said Iqbal mengungkapkan, penggunaan PP 36/2021 dalam penghitungan UM merupakan tindakan inkonstitusional. Sebab, dalam UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, tak disebutkan bahwa penghitungan kenaikan UM akan dijabarkan dalam peraturan pemerintah (PP). ”Formula kenaikan upah minimum dengan istilah batas atas (BA) dan batas bawah (BB) tidak dikenal dalam UU Ciptaker,” ujarnya dalam temu media kemarin (16/11).  Menurut Said, penggunaan UU Ciptaker dan PP 36/2021 itu mencederai hukum. Sebab, saat ini UU Ciptaker sedang menjalani judicial review. Dengan demikian, karena belum berketetapan hukum, seharusnya peraturan masih menggunakan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 78/2015.  Dia menerangkan, buruh sejatinya sudah melakukan survei standar kebutuhan hidup layak (KHL) yang selama ini menjadi penentu kenaikan UM berdasar UU 133/2003. Dari hasil survei di 10 provinsi, diperoleh rata-rata total KHL 7–10 persen. Lalu, bila menggunakan PP 78/2015 yang mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kenaikan UM minimal 4 persen. ”Dengan demikian, keduanya klop. Kenaikan upah minimum 5–7 persen. Itu dasarnya,” tuturnya.  Sementara itu, respons sebaliknya ditunjukkan kalangan pengusaha. Mereka menilai formulasi UMP yang tertuang dalam PP 36/2021 sudah sesuai dengan kemampuan perusahaan. Peraturan menyatakan bahwa rata-rata penyesuaian UMP di seluruh provinsi sebesar 1,09 persen. ”Angka tersebut adil dengan parameter yang merefleksikan kondisi riil seperti rata-rata konsumsi dan tingkat pengangguran,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani.  Menurut Hariyadi, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bisa memicu keterbatasan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, formulasi UMP kali ini hadir untuk mengurangi disparitas antarwilayah yang terlalu tinggi. ”Dengan demikian, laju pertumbuhan upah minimum di wilayah-wilayah dengan upah relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata konsumsi wilayah tersebut bisa meningkat,” katanya.  Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Adi Mahfudz menambahkan, penyesuaian UMP pada 2022 merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. ”Pengusaha, terutama yang tidak terdampak Covid-19, diharapkan bisa mengikuti regulasi yang ada dalam penyesuaian upah tahun depan,” tegasnya.

Buruh Menolak UMP 2022, Pengusaha Anggap Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/DSC0193-1.jpg" alt="Aktivitas pekerja di Pelabuhan Bom Baru Palembang, Sumatera Selatan. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Aktivitas pekerja di Pelabuhan Bom Baru Palembang, Sumatera Selatan. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2022 direkomendasikan tetap Rp 3,14 juta. Artinya tidak ada perubahan dibandingkan tahun ini.  Kepala Disnakertrans Sumsel Koimudin mengatakan, hal tersebut karena dalam penyusunan besaran nilai UMP tahun ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai turunannya.  Dalam pasal 191 a, mengamanatkan upah minimum saat ini dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian (adjusting) nilai upah minimum pada tahun-tahun berikutnya. ”Belum final hasil penyesuaian UMP bersama tersebut akan diusulkan ke gubernur sebagai bahan pertimbangan. Keputusan masih menunggu penetapan gubernur paling lambat 21 November,” tutur Koimudin.  Menurut dia, setelah adanya UU Cipta kerja, upah minimum tidak lagi memakai kebutuhan hidup layak (KHL) seperti sebelumnya. Melainkan menyesuaikan pada kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan.  ”Terutama terkait daya beli, median upah, dan tingkat penyerapan tenaga kerja,” papar Koimudin.  Besaran UMP tersebut akan digunakan untuk 11 kabupaten/kota, kecuali Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, dan OKU Timur karena mereka bakal menetapkan UMK sendiri.  Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel Sumarjono Saragih mengatakan, tidak memandang positif terkait besaran nilai upah tersebut. Sebab, perhitungan tersebut sudah sesuai dengan regulasi.  ”Apindo taat regulasi, di mana penghitungannya sudah sesuai formula, sehingga tidak ada kenaikan,” ujar Sumarjono Saragih.  Kendati demikian berdasar informasi, besaran nilai UMP tersebut mendapat penolakan dari unsur pekerja dalam rapat dewan pengupahan yang berlangsung pada Senin (15/11). Hal itu ditandai serikat pekerja tidak menandantangani berita acara rapat.  Alasannya mereka menganggap upah minimum seharusnya dihitung berdasar atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Unsur pekerja juga menolak penggunaan formula PP Nomor 36 tersebut lantaran dinilai tidak mencerminkan kondisi buruh yang sebenarnya. Data yang dipakai itu survei penduduk secara umum, bukan khusus untuk pekerja.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ump 2022

Berita Terkini