<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/8fGzXlFHgKQcwcVmCeZOaYmuOAUEovTmfgmLuWnv-1-2057288626.jpg" alt="Aksi buruh di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026), salah satunya memprotres nilai UMSK Jawa Barat. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aksi buruh di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026), salah satunya memprotres nilai UMSK Jawa Barat. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Buruh Jawa Barat menagih janji Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), terkait revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang dinilai penuh kebohongan dan jauh dari realitas. Hal ini disampaikan saat aksi yang memprotes penetapan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat, termasuk UMSK, di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1). Ketua DPW FSPMI&ndash;KSPI Jawa Barat Suparno menyatakan bahwa aksi protes UMSK ini merupakan buntut dari kekecewaan kaum buruh terhadap KDM.&nbsp; "Bahwa sekali lagi, ini KDM sebagai Gubernur Jawa Barat, patut diduga, kebohongannya berlanjut, berlanjut, dan berlanjut. Makanya kami terus melakukan aksi hari ini," ujar Suparno, Kamis (8/1). Suparno membeberkan, dari 12 kabupaten/kota yang dijanjikan akan direvisi, nyatanya masih menyisakan sejumlah daerah yang belum tuntas. Hingga saat ini, Kota Bogor dan Kabupaten Garut masih belum mendapatkan kepastian soal UMSK. "Realitasnya itu masih menyisakan 2 kabupaten kota, yang pertama adalah Kota Bogor, yang keduanya adalah Kabupaten Garut," katanya&nbsp; <h2>Kenaikan Upah Dinilai Hanya 'Receh'</h2> Tak hanya soal jumlah wilayah, buruh juga menyoroti isi SK UMSK yang dianggap tidak masuk akal. Dari 486 kelompok industri (KBLI) yang diusulkan, hanya 122 yang disetujui. Bahkan, nilai kenaikannya dianggap menghina kesejahteraan buruh karena hanya selisih tipis dari Upah Minimum Kota (UMK). "Contoh kabupaten Bekasi, nilai UMSK itu di atas UMK hanya Rp 2.800. Contoh lagi kabupaten Bandung Barat, nilai UMSK-nya itu di atas UMK hanya Rp 1.870, itu flat," ungkap Suparno. Ia menilai skema yang diterapkan Gubernur KDM juga sangat keliru. Pasalnya, menyamakan nilai upah antara industri berisiko tinggi dengan risiko rendah. Padahal seharusnya dilakukan secara bertingkat sesuai dengan tingkat resiko kerja. "Tetapi yang dilakukan oleh KDM, sebagai Gubernur Jawa Barat, itu mau risiko tinggi, paling tinggi, maupun risiko menengah, maupun resiko rendah itu sama nilainya," katanya. Kekecewaan buruh memuncak saat mengetahui perusahaan multinasional raksasa justru tidak masuk dalam daftar UMSK. Suparno merasa aneh karena sektor elektronik dan garmen yang sehat secara finansial malah diabaikan, sementara industri kecil dimasukkan. "Kenapa elektronik multinasional seperti contoh Epson, Panasonic, Samsung, LG yang jelas-jelas secara finansial perusahaan itu lebih di atas rata-rata artinya menengah ke atas, itu justru tidak masuk ke dalam UMSK. Malah yang pabrik kecap, pabrik kue, pabrik roti dimasukkan dalam UMSK. Nah ini jadi aneh," keluhnya. Hal serupa terjadi pada industri sepatu merek dunia seperti Nike dan Adidas yang produknya mayoritas diekspor ke Eropa, namun tidak masuk dalam skema upah sektoral. "Justru sekali lagi perusahaan-perusahaan kecil menurut kami, menengah ke bawah justru dimasukkan UMSK. Ini udah ngawur. Gubernur Jawa Barat ini udah ngawur entah itu bisikannya atau tidak," imbuhnya. Buruh menyebut saat ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah dipanggil oleh Presiden Prabowo ke Istana Kepresidenan. Jika tidak ada perubahan, buruh akan kembali menggelar aksi lanjutan.

Buruh Jawa Barat menuntut Gubernur Dedi Mulyadi penuhi janji revisi UMSK, aksi berlangsung di Monas Jakarta Pusat.

Kenaikan UMSK Hanya Rp 1.800, Buruh Jabar Tuding KDM Bohong Soal Upah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/IMG-20241230-WA0000_1-2352548494.jpg" alt="Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan (kiri). (Pemprov Jabar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan (kiri). (Pemprov Jabar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menetapkan Upah Minimun Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2025 untuk 17 kabupaten/kota di Jabar dari 18 usul yang masuk. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan mengungkapkan, penetapan itu berdasar delapan poin kelompok untuk menetapkan UMSK Jabar. Yakni otomotif, komponen otomotif, elektronik, komponen elektronik, logam dan baja, pertambangan, kimia farmasi, dan padat karya multinasional company. &rdquo;Akhirnya dari 18 kabupaten/kota yang sudah mengusulkan UMSK 2025, ada 17 kabupaten yang akan ditetapkan UMSK sesuai dengan kriteria yang delapan poin itu,&rdquo; kata Teppy seperti dilansir dari Antara di Bandung. Teppy menyebutkan, penetapan ini berdasar perubahan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.838-Kesra/2024 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. &rdquo;Perubahan tersebut memperhatikan perkembangan aspirasi, peningkatan kesejahteraan dan daya beli pekerja maupun buruh di Jabar,&rdquo; ujar Teppy Wawan Dharmawan. Teppy mengungkapkan, sebelumnya telah ditetapkan dalam Kepgub UMSK, terdapat delapan kode Klasifikasi Baku Usaha Lapangan Indonesia (KBLI) dari dua kabupaten dan kota yang telah mengajukan besaran UMSK pertama kali dan ditetapkan pada 18 Desember 2024. Yakni Kabupaten Subang dan Kota Depok. Namun, isi dari Kepgub tersebut diubah sehingga tidak menggunakan pengelompokan berdasar KBLI, tetapi disederhanakan menjadi kelompok yang lebih besar untuk menetapkan UMSK Jabar, yaitu otomotif, komponen automotive, elektronik, komponen elektronik, logam dan baja, pertambangan, kimia farmasi, padat karya multinasional company. Dengan penyesuaian itu, menjadikan dari 18 rekomendasi dewan pengupahan kabupaten dan kota, 17 di antaranya diterima (termasuk yang ditetapkan sebelumnya). Yakni Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut. Sementara, satu daerah yakni Kota Tasikmalaya tidak masuk, karena dinilai tidak tergabung dalam sektor tersebut. Rekomendasi Kota Tasikmalaya adalah KBLI Kode 46610: Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas. Rekomendasi Kota Tasikmalaya tidak termasuk ke dalam delapan sektor karena berupa sektor perdagangan. Karena itu, Kota Tasikmalaya tidak terdaftar dalam lampiran perubahan Kepgub UMSK Jabar 2025. &rdquo;Kota Tasikmalaya tidak masuk dalam kriteria,&rdquo; ucap Teppy. Perubahan yang dilakukan itu, terkait besaran kenaikan UMSK 2025 adalah sebesar 7 persen terhadap sektor tersebut, kecuali Sektor Padat Karya Multinasional Company yang besaran kenaikannya 6,7 persen. Selain 18 daerah yang mengusulkan UMSK, ada sembilan kabupaten dan kota yang tidak mengajukan UMSK 2025 yaitu, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Terkait dengan dunia usaha, Pemerintah Provinsi Jabar sudah menurunkan kebijakan insentif. Menurut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Taufik Budi Santoso, beberapa insentif untuk dunia usaha di Jawa Barat meliputi, insentif pajak seperti PBB, pengurangan PKB sebesar 50 persen dan pembebasan pajak hotel dan restoran. &rdquo;Kemudian ada juga insentif investasi seperti kemudahan perizinan melalui sistem one stop service (OSS), fasilitas infrastruktur yang memadai, akses ke pasar domestik dan internasional, insentif fiskal seperti tax holiday dan pengurangan pajak,&rdquo; terang Taufiq. Ada juga program pemerintah untuk mendorong dunia usaha di Jabar seperti Program Jawa Barat Maju untuk pengembangan ekonomi lokal, program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk pengembangan industri, program Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis untuk pengembangan usaha startup, serta program Koperasi dan UKM untuk pengembangan usaha kecil dan menengah.

Pemprov Jawa Barat menetapkan Upah Minimun Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2025 untuk 17 kabupaten/kota dari 18 usul yang masuk

Pemprov Jabar Tetapkan 17 dari 18 Usul UMSK Tahun 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/IMG-20241218-WA0008_2-1943644960.jpg" alt="Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengumumkan UMK dan UMSK 2025, di Gedung Sate Bandung, Rabu (18/12) malam. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengumumkan UMK dan UMSK 2025, di Gedung Sate Bandung, Rabu (18/12) malam. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK), di Gedung Sate Bandung, Rabu (18/12) malam. Hanya dua daerah yang UMSK-nya ditetapkan. Penetapan UMK dan UMSK dibacakan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, dengan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang UMSK 2025. &rdquo;Untuk UMK telah disepakati kenaikannya seragam yakni 6,5 persen sesuai Permenaker 16 Tahun 2024,&rdquo; kata Bey Machmudin seperti dilansir dari Antara. Sedangkan mengenai UMSK, Bey menyebut, ada sembilan kabupaten/kota yang tidak mengusulkan. Yakni Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar. Sementara, ada 13 kabupaten/kota yang tidak terjadi kesepakatan, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Bekasi, Purwakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Majalengka. Sedangkan lima lainnya, yaitu Kabupaten Subang, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Garut, dan Kota Tasikmalaya, mengajukan UMSK dengan berdasar Permenaker 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, khususnya pasal 7 ayat 3 terkait risiko kerja. &rdquo;Hanya dua kabupaten/kota, yaitu Subang dan Kota Depok yang ditetapkan UMSK-nya. Itu pun dari usulan UMSK tidak semua disepakati,&rdquo; ujar Bey. Terkait apakah adanya deadlock atau tidak terjadi kesepakatan, serta tidak adanya pengajuan dari sejumlah kabupaten/kota, Bey mengaku tidak mengetahui pasti alasan dari pemerintah kabupaten/kota tersebut. &rdquo;Kami menerima rekomendasi, surat. Itu yang kami dasarkan. Kenapa-kenapanya, kami hanya menerima, tidak terjadi kesepakatan,&rdquo; tandas Bey Machmudin. Adapun mengenai kenaikan UMSK di dua kabupaten/kota yang ditetapkan, dia menyebutkan, angkanya hanya naik 0,5 persen dari UMK 2025 yang naik 6,5 persen dari 2024. &rdquo;Kami mohon agar disepakati bersama dan ini untuk kebaikan kita semua. Jadi kami juga menghitung, dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, agar industri jalan terus. Kita berharap, 6,5 persen. Kan bukan berarti tidak naik. 6,5 persen cukup besar juga. Mudah-mudahan dipahami,&rdquo; ungkap Bey Machmudin. Sedangkan mengenai detail angka kenaikan dari 27 kabupaten/kota, serta sektor yang diajukan dalam UMSK, kata dia, akan disampaikan lebih lanjut menunggu rampungnya Kepgub Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang UMSK 2025. Penetapan UMK dan UMSK di Jabar ini, diiringi dengan aksi massa yang dilakukan serikat buruh di sekeliling Gedung Sate. Ratusan buruh sejatinya telah melakukan aksi sejak 15 Desember, hingga di hari akhir tenggat waktu penetapan pada Rabu (18/12) malam. Adapun besaran UMK 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561.7/ Kep. 798- Kesra/2024 adalah: <ol> <li>Kota Bekasi (Rp 5.690.752,95)</li> <li>Kabupaten Karawang (Rp 5.599.593,21)</li> <li>Kabupaten Bekasi (Rp 5.558.515,10)</li> <li>Kabupaten Purwakarta (Rp 4.792.252,92)</li> <li>Kabupaten Subang (Rp 3.508.626,53)</li> <li>Kota Depok (Rp 5.195.721,78)</li> <li>Kota Bogor (Rp 5.126.897,22)</li> <li>Kabupaten Bogor (Rp 4.877.211,17)</li> <li>Kabupaten Sukabumi (Rp 3.604.482,92)</li> <li>Kabupaten Cianjur (Rp 3.104.583,63)</li> <li>Kota Sukabumi (Rp 3.018.634,94)</li> <li>Kota Bandung (Rp 4.482.914,09)</li> <li>Kota Cimahi (Rp 3.863.692,00)</li> <li>Kabupaten Bandung Barat (Rp 3.736.741,00)</li> <li>Kabupaten Sumedang (Rp 3.732.088,02)</li> <li>Kabupaten Bandung (Rp 3.757.284,86)</li> <li>Kabupaten Indramayu (Rp 2.794.237,00)</li> <li>Kota Cirebon (Rp 2.697.685,47)</li> <li>Kabupaten Cirebon (Rp 2.681.382,45)</li> <li>Kabupaten Majalengka (Rp 2.404.632,62)</li> <li>Kabupaten Kuningan (Rp 2.209.519,29)</li> <li>Kota Tasikmalaya (Rp 2.801.962,82)</li> <li>Kabupaten Tasikmalaya (Rp 2.699.992,26)</li> <li>Kabupaten Garut (Rp 2.328.555,41)</li> <li>Kabupaten Ciamis (Rp 2.225.279,16)</li> <li>Kabupaten Pangandaran (Rp 2.221.724,19)</li> <li>Kota Banjar (Rp 2.204.754,48)</li> </ol>

Pemprov Jabar UMK dan UMSK, di Gedung Sate Bandung, Rabu (18/12) malam. Hanya dua daerah yang UMSK-nya ditetapkan

Jabar Tetapkan UMK 2025 dengan Hanya UMSK Dua Daerah Ditetapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ribuan-buruh-kembali-geruduk-graha-kepri_m_210505.jpeg" alt="Ribuan buruh memadati halaman Graha Kepri, Batam Centre, dalam aksi menuntut ditetapkannya UMSK Batam 2018." width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh memadati halaman Graha Kepri, Batam Centre, dalam aksi menuntut ditetapkannya UMSK Batam 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan buruh menggelar aksi di halam Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Senin (7/5). Massa berasal dari gabungan aliansi FSPMI, TSK SPSI, LOMENIK SBSI, dan LEM SPSI. Dalam aksinya, para buruh menuntut pengesahan Upah Minimun Sektoral Kota (UMSK) Batam. Saat peringatan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei lalu, para buruh telah menyuarakan hal yang sama. Namun pertemuan dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun tidak menghasilkan titik temu. Padahal pengesahan UMSK tinggal menunggu tanda tangan dari Gubernur Kepri. "Pertemuan Kamis lalu belum ada titik terang. Gubernur hanya akan mempelajari berkas dari kami. Tidak ada tanggapan baik dari gubernur. Sangat mengecewakan," kata Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam Alfitoni ketika ditemui di sela aksi, Senin (7/5). Alfitoni melanjutkan, aksi akan dilakukan sampai ada titik terang terkait penetapan UMSK. Perwakilan aliansi buruh akan melakukan aksi sampai tiga hari ke depan. Dengan harapan, Gubernur Kepri segera memberikan tanggapan positif dalam bentuk penetapan UMSK. Para buruh juga menilai bahwa efektivitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri patut dipertanyakan. Mengingat pengajuan kenaikan UMSK 2018 sudah diajukan sejak akhir 2017. Namun sampai pertengahan 2018 belum juga ditetapkan.

Ribuan Buruh Kembali Geruduk Graha Kepri

umsk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#umsk

Berita Terkini

Kenaikan UMSK Hanya Rp 1.800, Buruh Jabar Tuding KDM Bohong Soal Upah

Pemprov Jabar Tetapkan 17 dari 18 Usul UMSK Tahun 2025

Jabar Tetapkan UMK 2025 dengan Hanya UMSK Dua Daerah Ditetapkan

Ribuan Buruh Kembali Geruduk Graha Kepri

Download Aplikasi JawaPos.com