<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/WhatsApp-Image-2024-08-05-at-154513-3476452097.jpg" alt="Program UHC di Sidoarjo memberikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. (Pemkab Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Program UHC di Sidoarjo memberikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. (Pemkab Sidoarjo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sidoarjo terbukti berhasil memberikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sidoarjo. &rdquo;Kami bersyukur dan bangga atas tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya program UHC akses Kesehatan masyarakat Sidoarjo lebih merata,&rdquo; ungkap Plt Bupati Sidoarjo Subandi setelah menyerahkan bantuan kursi roda di Kecamatan Sedati dan Gedangan, Senin (5/8). Saat ini jumlah penduduk Sidoarjo mencapai 1.996.825 jiwa. Dari jumlah tersebut ada sebanyak 1.498.899 jiwa atau sekitar 75,06 persen telah menjadi peserta BPJS aktif. Termasuk di dalamnya kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bea Iuran Daerah (PBID) program UHC. Jumlah yang sudah tercover KIS PBID mencapai 155.843 jiwa per Juli 2024. &rdquo;Fasilitas Kesehatan di Sidoarjo sudah baik, dan jaminan Kesehatan bagi warga yang tidak mampu telah diberikan. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat dapat dilayani dengan sepenuh hati, dan jangan ada penolakan,&rdquo; ujar Subandi. Dengan tercapainya program UHC, masyarakat Sidoarjo dapat merasakan manfaat dari jaminan Kesehatan lebih baik lagi. Subandi mengungkapkan keinginan agar masyarakat Sidoarjo dapat mengakses layanan dengan mudah, cepat, dan setara. Lebih lanjut, Subandi menjelaskan, untuk aktivasi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Peserta (BP), cukup dengan foto kopi KTP saja, atau kartu keluarga (KK), surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa. Untuk mekanismenya bisa melalui aplikasi SiPraja.

Program Universal Health Coverage (UHC) di Sidoarjo memberikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat

Plt Bupati Sidoarjo Subandi Sebut 155.843 Jiwa Sudah Tercover Program UHC Sidoarjo KIS PBID

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-24-at-10.15.13.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 21 dari 38 kabupaten/kota di Jatim berhasil mencapai universal health coverage (UHC) dengan target minimal 95 persen penduduknya ter-cover jaminan kesehatan. Sementara, 17 kabupaten/kota lain menuju pencapaian UHC. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta bupati/wali kota yang pencapaian UHC mendekati 90 persen agar segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. Pemprov akan membantu mencarikan format percepatan pencapaian UHC minimal 95 persen tahun ini. ”Saat ini, merupakan waktu yang tepat untuk dilakukan pembahasan terkait RKPD untuk persiapan Musrenbang 2024,” ujar Khofifah. Dia menyebutkan, ingin membangun sinergi antara pemprov dengan pemkab/pemkot yang belum UHC tetapi telah mendekati 90 persen. ”Saya membahas dengan tim pemprov bagaimana kita bisa support daerah agar mencapai 95 persen target UHC. Karena banyak kabupaten/kota sebetulnya sudah dekat 90 persen,” kata Khofifah saat overview UHC bersama bupati/wali kota dan BPJS Kesehatan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (24/3). ”Tadi Gus Ipul (Wali Kota Pasuruan) usul misal pemprov mendukung alat kesehatan, premi UHC dimaksimalkan dari APBD kabupaten/kota. Jadi, pertemuan ini, kita saling konsolidasi bagaimana memberikan penguatan agar 17 kabupaten/kota di Jatim bisa mencapai minimal 95 persen,” terang Khofifah. Saat ini, jumlah kepesertaan sudah 86,9 persen di Jawa Timur. Khofifah minta agar jumlah itu digenjot tahun ini agar tahun depan bisa tercapai 100 persen kepesertaan. Menurut Khofifah, untuk mewujudkan UHC, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari pemerintah kabupaten/kota   guna mewujudkan ketercapaian UHC yang optimal. ”Kami akan terus berupaya meningkatkan capaian dan kualitas layanan kesehatan serta meningkatkan peran aktif dari masyarakat untuk mengikuti program JKN-KIS ini,” terang Khofifah. Pada Selasa (14/3), sebanyak 21 kabupaten/kota di Jatim berhasil meraih penghargaan UHC Award 2023. Yakni Kabupaten Malang, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Bojonegoro, dan Gresik. Kemudian, Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri, Blitar, dan Kota Malang. Selain itu, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu.

21 Kabupaten/Kota Jatim Capai Universal Health Coverage

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-15-at-14.29.09.jpg" alt="Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya baru saja menerima penghargaan karena sukses mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC).  Legislator PAN dari DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah mengapresiasi kinerja dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta jajarannya. Namun menurut anggota Komisi B itu, pihaknya masih memiliki catatan khusus untuk Pemkot Surabaya terkait UHC.  Zuhrotul mendorong agar Pemkot Surabaya memberikan kebebasan kepada penerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).  ”Sampai saat ini, pemegang BPJS PBI hanya boleh berobat ke puskesmas sebagai FKTP. Sementara, kita ini ada klinik kesehatan juga,” tutur Zuhrotul kepada JawaPos.com.  Terhitung pada 2022, sudah ada 96,89 persen warga Surabaya yang telah di-cover Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau UHC. Per 3 Januari, Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya mencatat ada 942.277 orang Surabaya menerima BPJS Kesehatan PBI. Mereka dibiayai Pemkot Surabaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, setiap tahun, pemkot menganggarkan sekitar Rp 480 miliar untuk masalah kesehatan. Dia juga memastikan warga Surabaya saat berobat ke rumah sakit atau puskesmas cukup menunjukkan KTP.  Sementara itu, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Eka Wahyudi mengatakan, berdasar catatan dari BPJS Kesehatan Surabaya ada ratusan FKTP. Antara lain, 63 puskesmas, 85 klinik swasta, 43 dokter praktik perorangan (DPP), 19 DRG, 13 klinik TNI, dan 6 klinik Polri. Total 229 FKTP.  ”Persentase klinik swasta di Surabaya itu 37,12 persen. Terbesar di jajaran FKTP lain,” jelas Eka Wahyudi.

Terima Penghargaan UHC, DPRD Surabaya Usulkan Warga Bebas Pilih FKTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-12-at-13.23.24.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sukses mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC). Terhitung pada 2022, sudah ada 96,89 persen warga Surabaya yang telah di-cover Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau UHC. Atas capaian tersebut, pemkot menerima penghargaan UHC Award dari BPJS Kesehatan Pusat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima penghargaan itu dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada dalam acara UHC Award di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur atas penghargaan UHC Award tersebut. Dia menjelaskan, sejak pertama kali menjabat, sudah memikirkan soal kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. ”Jadi bagaimana supaya warga tidak memikirkan lagi masalah pengobatan, sehingga dapat mengurangi salah satu faktor pengeluaran untuk masyarakat miskin,” kata Wali Kota Eri Cahyadi. Sejak awal menjabat, Wali Kota Eri berkomitmen agar cakupan UHC di Surabaya mencapai di atas 95 persen. Atas capaian itu, pemkot menerima penghargaan UHC Award. ”Matur nuhun (terima kasih) kepada Menteri PMK, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang selalu memberi semangat kepada kami untuk selalu berbuat terbaik kepada umat. Karena salah satu mengurangi kemiskinan dan salah satu pengurangan kemiskinan itu faktornya mengurangi dalam kesehatan,” tutur Eri. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu mengungkapkan, setiap tahun, pemkot menganggarkan sekitar Rp 480 miliar untuk masalah kesehatan. Saat ini, ketika ada warga Surabaya yang sakit, mereka cukup dengan membawa KTP sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit. ”Jadi kalau warga yang sakit dan sudah mendapat KTP, cukup menggunakan KTP akan dilayani gratis dan kalau belum ter-cover BPJS di rumah sakit manapun di Surabaya cukup dengan KTP sama saja,” terang Cak Eri, sapaan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Eri juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah bersinergi dengan Pemkot Surabaya. Yakni dalam memberikan akses kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. ”Saya berharap dengan program UHC ini, masyarakat Surabaya makin terjaga kesehatan dan kesejahteraannya. Itulah tujuan akhir Pemerintah Kota Surabaya,” papar Eri. Sementara itu Wapres Ma'ruf Amin memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras pemerintah daerah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program JKN sebagai salah satu program prioritas nasional. ”Terutama dalam mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat,” ucap Ma’ruf Amin. Wapres mengungkapkan, saat ini kepesertaan program JKN tercatat lebih dari 248 juta jiwa. Artinya, sekitar 90,3 persen penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan. Sebanyak 60,39 persen peserta JKN, masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. ”Ke depan kita harus turut mendukung bersama pencapaian UHC yang ditargetkan RPJMN 2020-2024 itu sedikitnya 98 persen dari total populasi (penduduk) menjadi anggota JKN,” Ma’ruf Amin. Menko PMK Muhadjir Effendy menambahkan, 22 provinsi, 252 kabupaten, dan 82 kota, telah mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) per 1 Maret. Capaian tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar seluruh penduduk terlindungi dalam program JKN. ”Kami berharap, capaian ini dapat diikuti provinsi, kabupaten, dan kota lain dalam waktu yang tidak lama,” kata Muhadjir Effendy.

Pemkot Surabaya Anggarkan Rp 480 Miliar untuk Sektor Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/BPJS-2.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam acara Pemberian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Selasa (14/3)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam acara Pemberian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Selasa (14/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk memperluas  program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal itu dilakukan untuk mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.  “BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit)," ujarnya dalam acara Pemberian Penghargaan Universal Health Coverage (UHC), Selasa (14/3).  "BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” sambung Ghufron.  Sampai dengan 1 Maret 2023, ia mengatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sudah mencapai sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.  Oleh karena itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung program JKN-KIS sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya UHC di Indonesia.  Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Ma'ruf Amin mengapresiasi komitmen pemerintah daerah khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  Sementara itu, Ghufron mengungkapkan bahwa pihaknya terus-menerus berusaha agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat  (JKN-KIS).  Hingga sejauh ini, ia mengaku bahwa penyelenggaraan program JKN-KIS sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem yang kuat dan andal. Oleh karena itu, pihaknya akan menjamin pelaksanaan kewajibannya sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.  Ghufron memastikan dengan kondisi finansial BPJS yang sehat, tidak akan ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan di Indonesia.  "Bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit," ucapnya.  Dengan begitu, ia berharap fasilitas dan layanan yang lebih nyaman dapat diberikan  kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi.  "Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat," tegasnya.  "Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” pungkas Ghufron.

Lebih 90% Penduduk Terjamin JKN, BPJS Kesehatan Kawal UHC di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/bpjs-kesehatan.png" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. (WS Hendra" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. (WS Hendra</figcaption>
</figure>JawaPos.com – BPJS Kesehatan mengumumkan jumlah peserta per 1 Maret lalu ada 252,1 juta jiwa atau 90 persen dari penduduk Indonesia. Target universal health coverage (UHC) peserta BPJS Kesehatan menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Nasional (RPJMN) pada 2024 nanti adalah 98 persen. Dalam layanan kepesertaan, kelas rawat inap standar (KRIS) sedang diuji untuk nanti diaplikasikan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti optimis KRIS tidak membuat jumlah peserta akan turun. Menurut Ghufron saat memberikan sambutan pada acara UHC Award Selasa (14/3) menuturkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran dalam mengajak penduduknya untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dia cukup bangga karena di negara lain UHC bisa diperoleh dalam kurun waktu 100 tahun. Namun, Indonesia hanya butuh waktu kurang dari sepuluh tahun. “Indonesia menjadi negara dengan kecepatan cakupan tercepat,” ungkapnya. UHC merupakan konsep yang dikembangkan oleh badan kesehatan dunia (WHO). Konsep ini merupakan cakupan masyarakat yang memperoleh akses keseatan tanpa ada kesulitan teknis dan keuangan. Ada 22 propinsi dan 334 kabupaten/kota yang mendapatkan anugrah UHC award. Hanya ada dua propinsi di Jawa yang mendapatkan penghargaan ini, yakni DKI Jakarta dan DI Jogjakarta. Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur baru sebagian kabupaten/kotanya UHC. Ghufron tidak bisa menjawab secara spesifik. Padahal sudah banyak kabupaten/kota dan propinsi yang mendapatkan UHC. “Kendalanya untuk sektor informalnya. Jadi peserta bukan penerima upah, seperti petani dan penjual bakso,” ungkapnya. Untuk target UHC yang mencapai 98 persen pada tahun depan dianggapnya terlalu tinggi. Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. “Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat,” katanya. Tingginya cakupan kepesertaan diharapkan diimbangi dengan layanan kesehatan yang berkualitas. “Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan,” kata Ghufron. Dia pun memintah kementerian dan pemda agar memenui sarana prasaranan kesehatan agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh penduduk. Dia menyadari bahwa di lapangan masih ada diskriminasi pasien BPJS Kesehatan. Misalnya layanan untuk pasien BPJS Kesehatan diberikan di basement. Begitu juga dengan lama rawat yang lebih singkat padahal pasien belum sembuh. Dia meminta agar fasilitas kesehatan memperbaiki layanannya. “Kalau tidak ada perbaikan maka akan kami putus kemitraannya,” ujarnya. Pemerintah tengah mengkaji program KRIS. Tujuannya tidak ada kelas untuk peserta JKN. Ghufron yakin jika program ini tidak akan membuat peserta lari. “Nanti akan diterapkan bertahap,” ungkapnya. Sehingga ada evaluasi yang terus dilakukan.

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Baru 90 Persen Masyarakat Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-14-at-14.36.081.jpg" alt="Wali Kota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim menerima penghargaan UHC JKN pada puncak acara UHC Awards di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim menerima penghargaan UHC JKN pada puncak acara UHC Awards di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penghargaan diserahkan Mendagri Tito Karnavian pada puncak acara UHC Awards di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3). Acara itu dibuka Wakil Presiden Ma'ruf Amin.  ”Alhamdulillah, Kota Tidore Kepulauan  berhasil meraih UHC perdana. Kita memastikan bahwa sistem jaminan kesehatan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya yang terjangkau,” jelas Ali Ibrahim.  Selain penghargaan UHC, sebelumnya Kota Tidore Kepulauan juga mendapat beberapa penghargaan dari kementerian kesehatan. Di antaranya Tidore bebas malaria dan bebas kaki gajah.  ”Saya ucapkan terima kasih kepada ASN Pemkot Tidore Kepulauan, terutama di bidang kesehatan. Yakni rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, dan masyarakat. Sehingga pemerintah pusat menilai Kota Tidore Kepulauan berhak mendapatkan penghargaan UHC,” tutur Ali Ibrahim.  Ali Ibrahim menambahkan, dengan meraih predikat UHC, pemkot akan lebih membuka akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Sebelumnya, masyarakat mengalami kendala dalam pelayanan kesehatan gratis dan tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena terkendala biaya pendaftaran dalam program JKN.  ”Dengan UHC semua masyarakat Kota Tidore Kepulauan bisa merasakan akses layanan secara langsung di fasilitas kesehatan, dengan hanya menggunakan KTP, semua penduduk bisa mendapatkan layanan kesehatan secara paripurna di seluruh fasilitas kesehatan,” tegas Ali Ibrahim.  Menurut Ali Ibrahim, penghargaan UHC secara garis besar merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap layanan kesehatan yang accessibility atau mudah diakses bagi semua pihak di daerah. khususnya di Kota Tidore Kepulauan.  Selain itu kata Ali, UHC juga merupakan perwujudan kesamaan akses pelayanan kesehatan setiap orang yang membutuhkan. Mereka akan mendapatkan pelayanan kesehatan, jadi bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar saja.  ”Ini tentang memperhatikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan terus meningkat bagi peserta yang menerima pelayanan. Selain itu, memastikan biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak membuat masyarakat dalam kerugian finansial,” terang Ali Ibrahim.  Salah satu syarat untuk mendapatkan UHC adalah kepesertaan BPJS Kesehatan lebih atau sama dengan 95 persen. Untuk cakupan UHC Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mencapai 97,88 persen penduduk yang terdaftar dalam program JKN.

Kota Tidore Kepulauan Raih UHC Awards Perdana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/uhc2.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti (kiri berbaju putih) bersama Wali Kota Medan, M. Bobby Afif Nasution saat menghadiri Peresmian Program Jaminan Kesehatan Medan Berkah, Senin (05/12)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti (kiri berbaju putih) bersama Wali Kota Medan, M. Bobby Afif Nasution saat menghadiri Peresmian Program Jaminan Kesehatan Medan Berkah, Senin (05/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Warga Kota Medan patut bersuka cita, sebab dengan resmi disandangnya gelar Universal Health Coverage (UHC) di wilayah tersebut, kini mereka bisa mengakses layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti pun mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kota Medan dalam merealisasikan UHC. Menurutnya, hal tersebut bukan tugas yang mudah mengingat Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk ketiga terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya.  “Keseriusan Pemerintah Kota Medan untuk memastikan warganya terlindungi jaminan kesehatan ini patut kita acungi jempol. Tidak mengherankan jika peresmian Program Jaminan Kesehatan Medan Berkah ini membawa kabar bahagia bagi warga Kota Medan. Kami harap, pencapaian ini bisa memacu kabupaten/kota lain untuk bergegas mewujudkan UHC. Dengan terdaftarnya warga Kota Medan menjadi peserta JKN, mereka bisa kian mudah mengakses layanan kesehatan yang diperlukan tanpa terkendala faktor biaya lagi,” ujar Ghufron dalam acara Peresmian Program Jaminan Kesehatan Medan Berkah, Senin (05/12).  Program Jaminan Kesehatan Medan Berkah sendiri merupakan nama yang diberikan Pemerintah Kota Medan sebagai nama lain UHC yang berhasil direalisasikannya pada November 2022 lalu. Ghufron berharap, pencapaian UHC tersebut juga diiringi dengan peningkatan ketersediaan, sarana, prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) fasilitas kesehatan setempat, baik milik pemerintah maupun sawasta.  “UHC ini akan semakin dirasakan manfaatnya oleh peserta apabila disertai dengan peningkatan kualitas dan layanan. Kami telah mengembangkan inovasi digital yang bisa digunakan peserta JKN, baik untuk mengakses layanan administrasi, layanan kesehatan, hingga layanan informasi dan penyampaian pengaduan. Misalnya, Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), antrean online, konsultasi online, skrining riwayat kesehatan, Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB), dan lain sebagainya," kata Ghufron yang didampingi Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun.  Sementara itu, Wali Kota Medan, M. Bobby Afif Nasution mengungkapkan bahwa terwujudnya UHC ini diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan. Ia pun mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah bersinergi merealisasikan UHC sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan Program JKN.  Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Medan telah memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi penduduknya dengan mendaftarkan 479.342 jiwa ke dalam Program JKN dan membayarkan iurannya. Angka tersebut merupakan jumlah penduduk terbesar se-provinsi Sumatera Utara yang didaftarkan pemerintah daerah ke dalam Program JKN.  “Kesehatan setiap penduduk erat korelasinya dengan sumber daya yang unggul. Oleh karena itu, UHC Kota Medan kita jadikan sebagai salah satu target utama dalam program kesehatan yang kami prioritaskan. Per 1 November 2022, UHC akhirnya berhasil kita wujudkan. PR kita selanjutnya adalah menyosialisasikan program ini, agar ke depannya tidak ada lagi warga Medan yang takut berobat karena tidak memiliki biaya,” katanya.

Horas! Lebih dari 479 Ribu Warga Medan Sudah Terjamin JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/bpjs-kesehatan.jpg" alt="BEBAS BIAYA: Warga menunjukkan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di RS dr M. Soewandhie, Sabtu (13/8). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BEBAS BIAYA: Warga menunjukkan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di RS dr M. Soewandhie, Sabtu (13/8). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Akses ke pelayanan kesehatan lintas wilayah bakal segera dinikmati warga di tiga daerah, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Namun, penerapan sistem itu nanti hanya bisa dilakukan bagi warga yang di-cover jaminan kesehatannya oleh pemkot atau pemkab masing-masing. Sementara itu, peserta mandiri tetap bisa, hanya harus meng-update melalui aplikasi lebih dulu.  Pemerintah di Surabaya-Gresik-Sidoarjo sudah bersepakat menjalin kerja sama di bidang kesehatan. Warga di masing-masing wilayah bisa mengakses fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah Surabaya Raya. Mereka cukup menggunakan KTP untuk mendapatkan layanan di tiga daerah itu.  Saat ini ketiga wilayah telah menyandang predikat universal health coverage (UHC). Artinya, 95 persen warganya sudah masuk dalam program penjaminan kesehatan semesta melalui BPJS Kesehatan. Hal itu pun diteruskan dengan penerapan layanan lintas wilayah.  Kabid Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Surabaya Achmad Zammanar Azam mengatakan, sebenarnya akses faskes di lintas wilayah sudah menjadi pokok bahasan tiga daerah sejak tahun-tahun sebelumnya. Fokusnya adalah warga yang berada di perbatasan tidak sulit mengakses faskes.  Misalnya, warga tinggal di Gresik, namun faskes tingkat pertama lebih dekat ke Surabaya daripada Gresik. Maka, dia bisa mengakses ke faskes di Surabaya saja. Nah, konsep itulah yang saat ini akan diperluas. Harapannya, jarak ke faskes tidak menjadi kendala dalam mengakses layanan kesehatan.  ’’Setiap tahun kami koordinasi soal rujukan antarwilayah ini. Agar rujukan mereka tetap aman bagi warga di perbatasan dua wilayah ini,’’ paparnya.  Dalam sistem UHC, kepesertaan warga dijamin oleh pemkot dan pemkab masing-masing. Syarat lainnya adalah nama mereka terdaftar di faskes yang berada dalam wilayah mereka. Nah, hambatan bagi peserta UHC itulah yang sekarang akan dihapuskan.  ’’Kalau peserta kategori mandiri atau pekerja bebas, mereka bisa memilih FKTP di luar kota melalui aplikasi,’’ ungkapnya.  Sesuai rencana, kebijakan itu akan dimulai paling cepat akhir 2022 atau awal 2023. Kepala daerah dari tiga wilayah sudah bertemu. Masing-masing sudah berkoordinasi hingga level teknis.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan faskes di Surabaya siap sebagai rujukan warga Gresik dan Sidoarjo. Pihaknya tidak menampik bila kehidupan di tiga wilayah itu ketergantungan satu sama lain. Bukan cuma kesehatan, kerja sama wilayah Surabaya juga bakal berkembang ke sektor lain.  ”Nanti transportasi umum, misalnya yang dari Gresik bisa tersambung dengan Trans Semanggi Suroboyo. Lalu, drainase di kawasan perbatasan Gresik–Surabaya bisa dikerjakan bareng agar tersambung. Juga landmark kotanya bisa disambungkan nanti,’’ kata Eri.  BEROBAT PAKAI KTP DI SURABAYA RAYA  - Di Surabaya, UHC mencapai 100 persen atau 2,97 juta penduduk sudah ter-cover.  - Di Gresik, capaian UHC 98,56 persen atau 1,26 juta warga ter-cover.  - Di Sidoarjo, capaian UHC 93,8 persen.  - Warga di wilayah UHC bisa berobat cukup pakai KTP.  - Warga yang masuk layanan kesehatan dijamin pemerintah bisa berobat lintas wilayah.  - Penerapan sistem itu dijadwalkan bisa berjalan akhir 2022 atau awal 2023.

Kolaborasi Gresik-Surabaya-Sidoarjo, Warga Bisa Berobat di Mana Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/tiga-kepala-daerah.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) memaparkan konsep kolaborasi pembangunan di wilayah Surabaya Raya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) memaparkan konsep kolaborasi pembangunan di wilayah Surabaya Raya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Bupati Sidoarjo dan Bupati Gresik, membahas rencana kerja sama terkait layanan kesehatan gratis melalui Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan.  ”Harapan saya, orang Gresik ke Surabaya berobat ya gratis. Orang Gresik-Surabaya ke Sidoarjo berobat juga gratis,” kata Wali Kota Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Menurut dia, jika kerja sama itu terwujud, warga Surabaya Raya meliputi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis di ketiga wilayah tersebut.  Cak Eri panggilan Eri Cahyadi mengaku, sudah berkomunikasi langsung dengan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, terkait wacana kerja sama UHC tersebut. Apalagi, peserta Jaminan Kesehatan Nasional masing-masing daerah itu sudah mencapai 95 persen.  ”Jadi kami memang sudah teleponan. Nanti kami undang ke Surabaya,” ujar Eri.  Sekarang ini, lanjut Eri, pihaknya tengah memikirkan skema terkait rencana tersebut. Surabaya, Gresik, Sidoarjo, maupun kabupaten lain, bisa bersinergi dalam sektor kesehatan. ”Bagaimana kami bersinergi memberikan yang terbaik bagi umat di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan wilayah lain,” tutur Eri.  Selain kerja sama di bidang kesehatan, kata dia, pihaknya juga tengah menyiapkan upaya mengatasi kemacetan dengan berkolaborasi bersama Sidoarjo dan Gresik. Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, ketika membangun jalan untuk mengatasi kemacetan, tidak bisa hanya dilakukan Surabaya.  ”Tapi bagaimana Surabaya terkoneksi dengan Sidoarjo dan Gresik. Ini yang kami sedang bicarakan dengan Bupati Sidoarjo dan Gresik,” papar Eri.  Dia menambahkan, salah satu upaya mencegah kemacetan adalah mengoneksikan frontage Jalan Ahmad Yani Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo. Demikian pula dengan Jalan Banyu Urip Surabaya yang juga berencana dikoneksikan ke Kabupaten Gresik.  ”Semoga pada 2023 bisa langsung terhubung antara Gresik-Surabaya dan Surabaya-Sidoarjo,” ucap Eri Cahyadi.

Kepala Daerah Surabaya Raya Bahas Kerja Sama Layanan Kesehatan Gratis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#universal health coverage

Berita Terkini