<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/WhatsApp-Image-2023-12-18-at-234224-3478489960.jpg" alt="Dekan Fisip Unpas beserta jajaran dan mitra saat memulai Workshop SKPI di Aula Unpas, Jalan Lengkong Besar 68 Bandung pada Senin (18/12)." width="100%">
<figcaption>Dekan Fisip Unpas beserta jajaran dan mitra saat memulai Workshop SKPI di Aula Unpas, Jalan Lengkong Besar 68 Bandung pada Senin (18/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 420 mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan (Unpas) angkatan 2020 mengikuti acara workshop Kompetensi Pendukung Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Kegiatan tersebut digelar dari 16-20 Desember di Aula Kampus Unpas, Jalan Lengkong, Kota Bandung. Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Unpas Rasman Sonjaya mengatakan, SKPI adalah dokumen tambahan di luar ijazah dan transkip nilai, seperti rekam jejak mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Baik itu keaktifan di berbagai organisasi, keikutsertaan kegiatan ilmiah seminar atau workshop, hingga kejuaraan-kejuaraan yang mahasiswa dapatkan. &rdquo;Semua dokumen ini menjadi penunjang dari SKPI, sehingga mempunyai bobot atau nilai lebih dibandingkan dengan lulusan lain yang hanya mendapatkan ijazah dan transkip nilai. Jadi SKPI ini lebih mendekatkan lulusan dengan dunia kerja, karena memiliki keterampilan-keterampilan yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mendapatkan SKPI,&rdquo; kata Rasman dalam keterangan rilisnya. Rasman menambahkan, untuk menerbitkan SKPI tahun ini, Prodi Ilmu Komunikasi Unpas bermitra dengan 7 lembaga yang terpilih. Pertama dengan LSP P1 Unpas untuk skema asisten produser, kedua dengan Perhumas Bandung untuk junior public relations (PR). Lalu ketiga dengan PWI Jawa Barat untuk skema digital journalism, selanjutnya dengan Rakamin, relasi dengan kesempatan dunia kerja. Kelima dan keenam dengan Boleh Dicoba Digital (BDD) serta Chlorine Media Digital untuk skema digital marketing. Dan ketujuh dengan Gema Nusa untuk skema Public Speaking dan Broadcasting. Menurut Rasman, program SKPI akan terus berlanjut dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman mitra mana yang lebih relevan mendukung kompetensi. Sebab, sertifikat itu punya bobot masing-masing. Misal, sertifikat dengan logo burung garuda itu nilainya 100, sementara sertifikat yang tidak berlogo burung garuda tergantung grade-nya tingkat nasional atau lokal. &rdquo;Mungkin ke depan kita akan meningkatkan kapasitas dan kualitas workshop kepada para mahasiswa. Tujuannya, kita ingin memberikan nilai lebih kepada lulusan, supaya mereka bisa kompetensi di dunia kerja,&rdquo; ucap Rasman Sonjaya. Sementara itu, Dekan FISIP Unpas Kunkunrat mengatakan, kegiatan SKPI itu merupakan yang kali kedua. Yang pertama diadakan yakni untuk mahasiswa angkatan 2019. Menurut dia, dengan mengikuti kegiatan tersebut, lulusan akan melihat masa depan dalam tiga hal. Pertama studi lanjut, bekerja di tempat yang ditujunya, dan berwirausaha. Terutama bekerja sama dengan PWI Jabar, di mana kolaborasi kali ini adalah melaksanakan project workshop digital journalism yang diprogramkan Prodi Ilmu Komunikasi. &rdquo;Ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa. Setelah mengikuti workshop ini, mahasiswa akan memperoleh sertifikat tentang kompetensi dasar. Sertifikat ini dapat dimanfaatkan saat mereka masuk dunia jurnalis bahkan konten kreator di media sosial,&rdquo; jelas Kunkunrat.

Sebanyak 420 mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unpas mengikuti acara workshop SKPI di Kampus Unpas, Jalan Lengkong, Kota Bandung

Calon Lulusan Ilmu Komunikasi FISIP Unpas Dibekali SKPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/hipmi.jpg" alt="Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Jabar lantik pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Pasundan (Hipmi PT Unpas) periode 2022-2023. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Jabar lantik pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Pasundan (Hipmi PT Unpas) periode 2022-2023. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 75 pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Pasundan (Hipmi PT Unpas) periode 2022-2023 dilantik Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Jawa Barat di Hotel Grand Preanger Bandung.  Pengurus Hipmi PT Unpas itu merupakan representasi mahasiswa dari berbagai fakultas di program sarjana dan pascasarjana. Rendy Asharila Munajat terpilih sebagai Ketua Umum Hipmi PT Unpas.  Rendy Asharila Munajat mengatakan, organisasi berfokus untuk mengoptimalkan pola kaderisasi yang sudah dibangun. Dan fokus menjalankan 3 pilar Hipmi sebagai fondasi awal yaitu Networking, Mentoring, and Financing.  ”Hipmi PT Unpas dengan nama Kabinet Collabonation akan tetap menggaungkan sinergitas dan kolaborasi dengan seluruh elemen di ruang lingkup universitas,” ujar Rendy.  Menurut dia, Unpas bukan hanya sebagai research university, tetapi bertambah tugasnya menjadi entrepreneur university.  ”Kami akan menggodok berbagai ide gila dari para pengurus dan tetap konsisten menjadikan Hipmi PT Unpas sebagai role model bagi 700 Hipmi PT di Indonesia,” kata Rendy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/3).  Dia menjelaskan, movement unggulan Hipmi PT Unpas Kabinet Collabonation yaitu Pasundan Preneur. Ada sejumlah pendataan usaha yang dimiliki pengurus dan senior untuk kemudian menghubungkan koneksi bisnis di berbagi bidang.  ”Misalnya, kita punya pengurus berwirausaha di bidang fashion, kita siap ikut mendistribusikan produknya,” terang Rendy.  Selain itu, kata Rendy, ada dua program unggulan lagi. Yakni Hipmi Goes Government and Corporate (GC). Itu adalah program kunjungan para kader ke instansi negara atau swasta. Sedangkan Hipmi Festival adalah festival musik dan bazar produk-produk pengurus Hipmi PT dan mahasiswa Unpas guna memberikan apresiasi penuh kepada para wirausaha muda Unpas.  ”Saya berharap dalam 5 tahun ke depan, Hipmi PT Unpas bisa mencetak seribu pengusaha muda,” tegas Rendy.  Kepala Bidang Investasi dan Hubungan Internasional Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Aaron Sampetoding menyampaikan, pada era kepemimpinan Akbar Himawan Buchori, Ketua Umum BPP Hipmi sepakat untuk menjadikan Hipmi PT sebagai ujung tombak gerakan organisasi ke depan.  ”Semoga kepemimpinan baru ini, Hipmi PT Unpas bisa jadi ujung tombak gerakan organisasi di bidang wirausaha,” ucap Aaron Sampetoding.  Pelantikan dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno yang hadir secara daring dan secara luring hadir pula Kepala Bidang Investasi &amp; Hubungan Internasional Badan Pengurus (BPP) Pusat Hipmi Aaron Sampetoding, Kemahasiswaan Unpas Hafidzh Faturrahman, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Jawa Barat Surya Batara Kartika, dan Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Hipmi Kota Bandung Ibrahim Imaduddin Islam.

Hipmi PT Unpas Bandung Siap Cetak Seribu Pengusaha Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/ind.jpg" alt="Tim PKM FISIP Unpas Bandung bersama Karang Taruna Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, merancang kampanye komunikasi peduli lingkungan penanganan sampah. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Tim PKM FISIP Unpas Bandung bersama Karang Taruna Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, merancang kampanye komunikasi peduli lingkungan penanganan sampah. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim PKM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung (FISIP Unpas) membuat program Optimalisasi Peran Karang Taruna. Yakni perancangan kampanye komunikasi peduli lingkungan penanganan sampah di Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang.  Ketua Tim PKM FISIP Unpas Dhini Ardianti mengatakan, masyarakat Kecamatan Jalancagak memiliki populasi sebanyak 47.894 jiwa. Dengan populasi yang cukup besar itu menghasilkan sampah yang cukup banyak setiap hari.  ”Selama ini, masyarakat pun belum sepenuhnya menyadari pentingnya untuk kesadaran lingkungan melalui pemilahan sampah,” ujar Dhini Ardianti.  Menurut dia, dengan pemilahan sampah dapat mengurangi sampah yang terangkut ke TPA atau bahkan menumpuk di jalanan dan lahan-lahan kosong. Karena itu, dibutuhkan perancangan kampanye oleh Karang Taruna sebagai generasi muda dan agen perubahan.  ”dengan begitu, karang taruna turut mendorong kesadaran dan kepedulian lingkungan hidup di daerahnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan hidup bersih dan sehat,” papar Dhini.  Dhini menjelaskan, permasalahan di Kecamatan Jalancagak adalah minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan menangani sampah. Karang taruna setempat belum mampu dan memahami tentang pengelolaan sampah dengan baik.  ”Ini salah satunya karena keterbatasan informasi dan juga pendekatan komunikasi kepada masyarakat sehingga kebersihan lingkungan masih belum terwujud di Kecamatan Jalancagak,” tutur Dhini Ardianti.  ”Solusi dalam memecahkan permasalahan ini adalah memberikan pemahaman melalui peningkatan environmental awareness melalui perancangan kampanye yang dilakukan pemuda, dari pemuda, untuk pemuda dan warga,” jelas dia.  Kampanye itu akan dirancang secara komprehensif, melalui pemanfaatan perangkat media komunikasi, bekerja sama membuat konten-konten inspiratif bertema peduli lingkungan, dan menangani sampah di sekitar mereka.  Sementara itu, Anggota Tim PKM Vera Hermawan mengatakan, metode pelaksanaan menggunakan pendekatan PRA (Participation Rural Appraisal). Yakni menekankan pada keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatan dan peningkatan kemandirian serta kekuatan internal dalam masyarakat.  ”Tahap yang dilakukan adalah memberikan pendampingan dan juga menyiapkan rancangan kampanye komunikasi, diawali dengan pre-test melalui kuesioner, kemudian menayangkan film dokumenter tentang kerusakan alam, dan pada tahap selanjutnya pendampingan merancang konsep, tema, pesan, strategi, dan taktik,” terang Vera.  Selanjutnya, tambah dia, membuat akun media sosial dan menyiapkan konten untuk dibagikan di akun media sosial tersebut. Hal itu diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi karang taruna sebagai generasi penerus bangsa dalam menjaga kebersihan lingkungan pada era digital.

Gandeng Karang Taruna, PKM FISIP Unpas Kampanyekan Peduli Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-27-at-15.01.11.jpg" alt="Sekretaris Prodi Administrasi Publik FISIP Unpas Rizky Ilhami mendapat gelar Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik di Unpad Bandung. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Prodi Administrasi Publik FISIP Unpas Rizky Ilhami mendapat gelar Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik di Unpad Bandung. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekretaris Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Pasundan (Unpas) Rizky Ilhami mendapatkan gelar Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jumat (27/1).  Gelar Doktor itu diraih setelah melakukan penelitian tentang Jejaring Kebijakan dalam Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis) di Kabupaten Tangerang.  Rizky menjelaskan, berdasar penelitian, proses pola hubungan yang terjalin dalam jejaring kebijakan program Gebrak Pakumis belum berjalan sesuai konsep jejaring kebijakan. Itu disebabkan oleh kepentingan-kepentingan antar aktor yang tinggi.  ”Jadi, penyelesaian permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang masih belum terselesaikan secara merata,” kata Rizky dalam keterangannya.  Menurut dia, Bappeda Kabupaten Tangerang sebagai leading sector berfokus pada segala bentuk perencanaan, sementara aktor yang lain saling berkoordinasi untuk persiapan tahap implementasinya. Proses pembangunan dan pengentasan kawasan-kawasan tidak layak huni juga berkaitan erat dengan fungsi-fungsi dari para aktor.  ”Seharusnya dalam menentukan target pembangunan pemerintah menjalin hubungan terlebih dahulu untuk memverifikasi terkait pembangunan mana yang akan didahulukan,” ujar Rizky.  Rizky menemukan bahwa pola hubungan antar aktor masih belum membentuk suatu koalisi yang bisa menguntungkan seluruh pihak. Sehingga, dibutuhkan cross collaboration actor.  Dia menjekaskan, dengan konsep cross collaboration actor dapat memberikan control akan kepentingan-kepentingan dari para aktor yang terlibat. Sehingga, seluruh aktor yang terlibat akan berfokus pada pencapaian tujuan program itu, tidak hanya kepentingan dari masing-masing aktor.  ”Hal seperti ini dapat diredam salah satunya dengan koordinasi yang baik antar aktor pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat selaku penerima manfaat. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Kabupaten Tangerang, harus disempurnakan dengan adanya tambahan yang mengatur mengenai kompetensi dari sumber daya manusia pengurus program. Hal itu agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal,” jelas Rizky.

Peneliti FISIP Unpas Raih Doktor Ilmu Administrasi Publik di Unpad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-16-at-19.24.47.jpg" alt="Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unpas mengikuti Workshop Kompetensi Pendukung Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unpas mengikuti Workshop Kompetensi Pendukung Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekitar 420 mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan (Unpas) mengikuti acara Workshop Kompetensi Pendukung Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) untuk mahasiswa angkatan 2019.  Acara itu digelar selama 4 hari pada 13-17 November di Aula Kampus Unpas, Jalan Lengkong, Kota Bandung. Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Rasman Sonjaya mengatakan, SKPI adalah dokumen tambahan di luar ijazah dan transkip nilai. Jika dulu hanya dibekali dengan Ijazah dan transkip nilai, mulai angkatan 2019, pihaknya akan membekali mahasiswa dengan SKPI.  ”SKPI itu adalah penjelasan tentang kondisi objektif mengenai prestasi dan kompetensi yang dimiliki mahasiswa, dengan dokumen itu menunjukkan kesiapan mereka untuk bisa diterima di dunia kerja,” ujar Rasman, Rabu (16/11).  Dia menjelaskan, komponen SKPI itu adalah, prestasi selama mahasiswa kuliah, kegiatan workshop, seminar, termasuk di dalamnya adalah workshop kompetensi. Oleh karena itu, pihaknya bermitra dengan empat lembaga yang terpilih, yakni dengan Perhumas. Pihak kampus menggelar Junior Public Relation (PR).  Selain itu dengan PWI Jabar, menggelar jurnalis praktis. Dengan Gema Nusa untuk workshop public speaking dan serta dengan Chlorine Digital Media untuk workshop digital marketing.  ”Tujannya, kita ingin melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kedua, kita akan melaksanakan amanah Kemenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018, bahwa perguruan tinggi harus menerbitkan SKPI,” jelas Rasman Sonjaya.  Dengan bekal SKPI, lanjut dia, mahasiswa Unpas, khususnya Ilmu Komunikasi punya keunggulan dibandingkan dengan lulusan lain yang belum memiliki SKPI. Sebab, dengan SKPI dunia kerja akan memandang bahwa sarjana tersebut sudah kompeten untuk masuk ke dunia kerja.  ”Tujuannya, kita ingin memberikan nilai lebih kepada lulusan, supaya mereka bisa kompetensi di dunia kerja,” ucap Rasman Sonjaya.  Sementara itu, Wakil Dekan I Kunkunrat menambahkan, dengan mengikuti kegiatan tersebut, lulusan itu akan melihat masa depan dalam tiga hal. Pertama studi lanjut, bekerja di tempat yang ditujunya, dan berwirausaha.  ”Studi lanjut itu kan memerlukan tes potensi akademik, di situ ada keterhubungan. Di dunia usaha, dan di dunia kerja, perusahaan, baik itu institusi swasta maupun negeri, itu kan melihat kompetensinya, apa tambahannya,” papar Kunkunrat.  Menurut dia, dengan kegiatan tersebut memberi keringanan untuk stakeholder memilih sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan keperluan. ”Untuk itu harapan saya, ini dikembangkan menjadi aktivitas yang betul-betul proposional, menampilkan kompetensi mahasiswa yang sebenarnya. Memang di Fisip Unpas ini yang ditekankan adalah angkatan 2019 ini,” tambah Kunkunrat.

420 Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unpas Ikuti Workshop SKPI