<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/8fGzXlFHgKQcwcVmCeZOaYmuOAUEovTmfgmLuWnv-1-2057288626.jpg" alt="Aksi buruh di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026), salah satunya memprotres nilai UMSK Jawa Barat. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aksi buruh di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026), salah satunya memprotres nilai UMSK Jawa Barat. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Buruh Jawa Barat menagih janji Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), terkait revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang dinilai penuh kebohongan dan jauh dari realitas. Hal ini disampaikan saat aksi yang memprotes penetapan upah minimum di DKI Jakarta dan Jawa Barat, termasuk UMSK, di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (8/1). Ketua DPW FSPMI&ndash;KSPI Jawa Barat Suparno menyatakan bahwa aksi protes UMSK ini merupakan buntut dari kekecewaan kaum buruh terhadap KDM.&nbsp; "Bahwa sekali lagi, ini KDM sebagai Gubernur Jawa Barat, patut diduga, kebohongannya berlanjut, berlanjut, dan berlanjut. Makanya kami terus melakukan aksi hari ini," ujar Suparno, Kamis (8/1). Suparno membeberkan, dari 12 kabupaten/kota yang dijanjikan akan direvisi, nyatanya masih menyisakan sejumlah daerah yang belum tuntas. Hingga saat ini, Kota Bogor dan Kabupaten Garut masih belum mendapatkan kepastian soal UMSK. "Realitasnya itu masih menyisakan 2 kabupaten kota, yang pertama adalah Kota Bogor, yang keduanya adalah Kabupaten Garut," katanya&nbsp; <h2>Kenaikan Upah Dinilai Hanya 'Receh'</h2> Tak hanya soal jumlah wilayah, buruh juga menyoroti isi SK UMSK yang dianggap tidak masuk akal. Dari 486 kelompok industri (KBLI) yang diusulkan, hanya 122 yang disetujui. Bahkan, nilai kenaikannya dianggap menghina kesejahteraan buruh karena hanya selisih tipis dari Upah Minimum Kota (UMK). "Contoh kabupaten Bekasi, nilai UMSK itu di atas UMK hanya Rp 2.800. Contoh lagi kabupaten Bandung Barat, nilai UMSK-nya itu di atas UMK hanya Rp 1.870, itu flat," ungkap Suparno. Ia menilai skema yang diterapkan Gubernur KDM juga sangat keliru. Pasalnya, menyamakan nilai upah antara industri berisiko tinggi dengan risiko rendah. Padahal seharusnya dilakukan secara bertingkat sesuai dengan tingkat resiko kerja. "Tetapi yang dilakukan oleh KDM, sebagai Gubernur Jawa Barat, itu mau risiko tinggi, paling tinggi, maupun risiko menengah, maupun resiko rendah itu sama nilainya," katanya. Kekecewaan buruh memuncak saat mengetahui perusahaan multinasional raksasa justru tidak masuk dalam daftar UMSK. Suparno merasa aneh karena sektor elektronik dan garmen yang sehat secara finansial malah diabaikan, sementara industri kecil dimasukkan. "Kenapa elektronik multinasional seperti contoh Epson, Panasonic, Samsung, LG yang jelas-jelas secara finansial perusahaan itu lebih di atas rata-rata artinya menengah ke atas, itu justru tidak masuk ke dalam UMSK. Malah yang pabrik kecap, pabrik kue, pabrik roti dimasukkan dalam UMSK. Nah ini jadi aneh," keluhnya. Hal serupa terjadi pada industri sepatu merek dunia seperti Nike dan Adidas yang produknya mayoritas diekspor ke Eropa, namun tidak masuk dalam skema upah sektoral. "Justru sekali lagi perusahaan-perusahaan kecil menurut kami, menengah ke bawah justru dimasukkan UMSK. Ini udah ngawur. Gubernur Jawa Barat ini udah ngawur entah itu bisikannya atau tidak," imbuhnya. Buruh menyebut saat ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah dipanggil oleh Presiden Prabowo ke Istana Kepresidenan. Jika tidak ada perubahan, buruh akan kembali menggelar aksi lanjutan.

Buruh Jawa Barat menuntut Gubernur Dedi Mulyadi penuhi janji revisi UMSK, aksi berlangsung di Monas Jakarta Pusat.

Kenaikan UMSK Hanya Rp 1.800, Buruh Jabar Tuding KDM Bohong Soal Upah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para pekerja tengah menunggu kabar baik untuk nasib baik mereka pada tahun depan. Buruh-buruh di daerah maupun pencari kerja sedang menunggu penetapan upah minimum (UM) 2026. Untuk upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota nantinya merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. Di dalamnya terdapat rumusan tata cara dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan turunannya.&nbsp;&nbsp; &nbsp;PP tentang Pengupahan baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. PP itu mengatur formula penghitungan kenaikan upah yang akan berlaku secara nasional mulai 2026. "Alhamdullah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," ujar&nbsp;Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangannya, Selasa (16/12). Yassierli menjelaskan, penyusunan PP Pengupahan bukan proses singkat. Regulasi itu melewati serangkaian kajian mendalam dan diskusi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan serikat buruh.&nbsp;"Hasilnya sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden," katanya. Masukan dari buruh menjadi salah satu faktor utama dalam perumusan kebijakan ini. Hasil akhirnya, Presiden Prabowo menetapkan formula kenaikan upah yang dinilai lebih adil dan adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional. "Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9," jelasnya. Formula ini menggabungkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga kenaikan upah tidak hanya menjaga daya beli pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dunia usaha. Yassierli menegaskan, PP Pengupahan ini merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo dalam menjalankan amanat Mahkamah Konstitusi.&nbsp;"Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023," katanya. Dengan begitu, kebijakan pengupahan ke depan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan konstitusional. <h2>Peran Gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah</h2> Dalam implementasinya, perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan di daerah melalui mekanisme pembahasan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Hasil pembahasan nantinya akan direkomendasikan kepada Gubernur untuk diputuskan. PP Pengupahan juga memperjelas kewenangan kepala daerah dalam penetapan upah minimum dan sektoral. "Pertama, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kedua, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)," ucapnya. Pemerintah memberi batas waktu tegas bagi daerah untuk menetapkan besaran kenaikan upah tahun depan.&nbsp;"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat- lambatnya tanggal 24 Desember 2025," katanya. Tenggat ini diharapkan memberi kepastian lebih cepat bagi pekerja dan dunia usaha dalam menyusun rencana tahun 2026. Yassierli berharap PP Pengupahan menjadi titik temu kepentingan pekerja dan pengusaha.&nbsp;"Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," katanya.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani PP Pengupahan. Di dalam PP itu mengatur formula kenaikan upah minimum 2026 yang adil dan adaptif.

Memahami Formula Kenaikan Upah dengan Rumus Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di PP Pengupahan yang Diteken Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/l9YIVfDWg1Y9fkzU7GEslaByRAnJbzMgTt1tHlI3-1-1757859529.jpg" alt="Ilustrasi buruh menuntut kenaikan UMP. ada 4 faktor yang mempengaruhi perubahan besaran UMP tiap tahun. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh menuntut kenaikan UMP. ada 4 faktor yang mempengaruhi perubahan besaran UMP tiap tahun. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setiap akhir tahun, jutaan pekerja di Indonesia selalu menanti pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP). Angkanya bisa melonjak, tapi kadang hanya naik tipis hingga memicu pertanyaan, sebenarnya apa yang membuat UMP berubah-ubah? Ternyata, penentuan UMP bukan hal sederhana. Ada rumus baku, kondisi ekonomi, hingga dinamika sosial yang ikut menggerakkan angkanya. Di balik penetapannya, UMP dipengaruhi serangkaian faktor yang saling berkaitan. Mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, sampai tekanan serikat buruh, semuanya bisa membuat besaran UMP bergerak naik atau melambat.&nbsp; Pemerintah pun punya peran krusial lewat regulasi yang mengikat seluruh provinsi. Berikut 4 faktor yang seringkali jadi penyebab naik turunnya UMP di Indonesia, seperti dirangkum dari laman Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <h3>1. Regulasi Pemerintah Jadi Penentu Utama</h3> Pemerintah adalah pihak yang menentukan arah kenaikan UMP melalui peraturan resmi. Saat ini, pedoman utamanya adalah PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencantumkan formula wajib dalam menghitung UMP. Rumus tersebut bersifat mengikat, sehingga semua provinsi harus menggunakannya tanpa pengecualian.&nbsp; Artinya, berapa pun tuntutan yang muncul, angka akhirnya tetap harus sesuai dengan formula tersebut. Inilah fondasi utama yang membuat UMP bisa naik atau bergerak terbatas. <h3>2. Inflasi yang Langsung Menggerakkan Besaran UMP</h3> Inflasi menjadi salah satu faktor paling berpengaruh dalam naik turunnya UMP. Inflasi menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga pemerintah memasukkannya ke dalam rumus UMP supaya daya beli pekerja tetap terjaga.&nbsp; Jika harga kebutuhan meningkat, secara otomatis UMP juga harus menyesuaikan. Misalnya, ketika inflasi suatu provinsi mencapai 6 persen, kenaikan UMP hampir pasti akan berkisar pada nilai tersebut. Karena itu, inflasi menjadi variabel yang benar-benar menentukan arah pergerakan UMP setiap tahunnya. <h3>3. Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Daerah</h3> Selain inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah juga sangat berpengaruh. Angka ini menunjukkan kemampuan ekonomi lokal dalam mendukung kenaikan upah. Jika pertumbuhan ekonomi positif dan kuat, pemerintah menilai dunia usaha lebih mampu membayar gaji lebih tinggi.&nbsp; Namun, ketika ekonomi melambat, ruang kenaikan UMP pun mengecil. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi dua variabel inti dalam formula resmi yang menentukan seberapa besar UMP bisa meningkat setiap tahun. <h3>4. Tekanan Serikat Buruh dan Faktor KHL</h3> Meski sudah ada formula, suara serikat buruh tetap memainkan peran besar. Mereka kerap menuntut kenaikan lebih tinggi dengan dasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) aktual, yaitu biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan harian pekerja.&nbsp; Tuntutan ini sering menjadi tekanan politik bagi gubernur dalam menentukan angka final UMP. Tidak jarang, keputusan UMP berada di batas atas dari formula akibat negosiasi buruh dan pemerintah. Karena itu, dinamika sosial dan aspirasi pekerja menjadi faktor penting yang juga bisa menggerakkan perubahan UMP. &nbsp;

Artikel ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi perubahan Upah Minimum Provinsi di Indonesia, Dari regulasi pemerintah hingga Inflasi.

4 Alasan Besaran UMP Bisa Berubah Tiap Tahun, Ternyata Bukan Cuma Karena Inflasi!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/02/WhYnZsAqU1hZgrqwgykMFc3S2ImIkZC2ppRndoMG-1636693061.jpg" alt="Pendaftaran 80.000 kuota program magang nasional batch 2&nbsp;dibuka 6-12 November 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pendaftaran 80.000 kuota program magang nasional batch 2&nbsp;dibuka 6-12 November 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pemerintah akan membuka pendaftaran 80.000 kuota magang nasional batch 2. Dijadwalkan pendaftaran peserta program magang itu mulai Kamis (6/11) hingga Rabu (12/11).&nbsp; Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan rangkaian proses program pemagangan untuk batch kedua dimulai dengan pendaftaran perusahaan dan usul program pemagangan dari 24 Oktober hingga 5 November 2025. "Kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran peserta pemagangan pada 6-12 November 2025 dan pada 12-20 November 2025 akan dilakukan proses seleksi dan pengumuman peserta pemagangan," kata Haryo Limanseto, Minggu (2/11).&nbsp; Selanjutnya, program pemagangan nasional batch 2 akan dilaksanakan mulai 24 November 2025 hingga 23 Mei 2026. Selama mengikuti program, peserta magang akan diberikan uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota yang akan langsung disalurkan tanpa potongan.&nbsp; "Selain itu, peserta magang juga akan mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," lanjut Haryo Limanseto.&nbsp; Dia juga memastikan bahwa program pemagangan ini dilakukan pada perusahaan, instansi pemerintah, dan/atau lembaga negara independen yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Pemagangan.&nbsp; Sementara itu, pembukaan program Magang Nasional Batch 2 ini dilakukan setelah sebelumnya telah diluncurkan Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi Batch 1 pada 20 Oktober 2025 lalu dengan kuota sebesar 20 ribu peserta.&nbsp; Adapun tujuan dari pembukaan magang ini, kata Haryo, dilakukan sebagai bentuk transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja yang merupakan fase penting dan harus difasilitasi dengan baik agar tidak terjadi kesenjangan antara keterampilan dengan kesempatan kerja.&nbsp; Program pemagangan nasional sendiri diselenggarakan sebagai bagian dari program prioritas nasional yang sekaligus mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap generasi muda. Lewat program ini, para lulusan baru dari perguruan tinggi dapat memiliki kesempatan nyata untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung dan juga meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja.&nbsp; &ldquo;Pemerintah berharap, peserta magang tidak hanya memdapatkan keterampilan kerja serta pengalaman kerja, namun lebih jauh juga diajarkan tentang disiplin kerja dan perubahan budaya dari dunia belajar ke dunia bekerja,&rdquo; ungkap Haryo.&nbsp; Hingga 31 Oktober 2025, jumlah perusahaan/instansi yang sudah mendaftar di situs Maganghub tercatat mencapai 1.942 perusahaan. Melalui program ini, perusahaan/instansi dapat secara langsung melakukan pembinaan kepada lulusan perguruan tinggi agar siap bekerja sesuai kebutuhan industri dan sekaligus menyaring potensi tenaga kerja.

Pemerintah membuka pendaftaran 80.000 kuota program magang nasional batch 2, berlangsung 6-12 November 2025

Mulai 6 November 2025, Pemerintah Buka Pendaftaran 80.000 Kuota Magang Nasional Batch 2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/JKT_Unjuk-Rasa-Tenaga-Honorer_SALMAN-TOYIBI_-06JPG-1606956249.jpg" alt="Tenaga honorer aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tenaga honorer aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Rencana pemerintah memberikan bantuan untuk guru honorer dan yang belum lulus diploma 4 atau S1 diapresiasi oleh organisasi guru. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, ini akan menjadi kado indah bagi guru-guru honorer sekolah dan madrasah dalam peringatan Hardiknas pada 2 Mei 2025. &ldquo;Kami dari P2G sangat mengapresiasi Pak Presiden, Pak Mendikdasmen Abdul Muti, dan Bu Menkeu Sri Mulyani. Kalau boleh kami berharap nominal yang ditransfer minimal Rp 500 ribu ya sukur bisa sampai Rp 1 juta,&rdquo; ungkapnya pada Jawa Pos, Kamis (1/5). Selain berharap nominalnya bisa lebih tinggi, Satriwan juga meminta agar dalam penyalurannya, pemerintah turut memperhatikan sejumlah hal. Misal, bantuan cash transfer ini diberikan pada seluruh guru honorer baik yang mengajar di sekolah negeri, swasta, maupun madrasah. Sebab, guru-guru honorer madrasah kerap terlupakan oleh sistem atau oleh kebijakan yang ada. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015953226/gubernur-khofifah-setujui-17-tuntutan-buruh-siapkan-10-ribu-pelatihan-untuk-korban-phk-hingga-umumkan-beasiswa">Gubernur Khofifah Setujui 17 Tuntutan Buruh, Siapkan 10 Ribu Pelatihan untuk Korban PHK hingga Umumkan Beasiswa</a>&nbsp; &ldquo;Kemudian pendataannya yang betul-betul objektif dan valid gitu ya. Jangan sampai ada guru-guru honorer yang tidak mendapatkannya, padahal mereka berhak,&rdquo; ungkapnya. Oleh karenanya, dia mengusulkan adanya posko pengaduan bagi guru-guru terkait penyaluran tunjangan ini. Kemdikdasmen dan Kemenag dapat membuka hotline pengaduan untuk memfasilitasinya. &ldquo;Kami juga berharap, transfer ini bentuknya skemanya itu langsung ke rekening guru. Tidak lewat dinas pendidikan atau pemerintah provinsi, pemerintah daerah gitu,&rdquo; paparnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015953163/persebaya-surabaya-masuk-tiga-besar-kolektor-kartu-kuning-terbanyak-hingga-pekan-ke-30-liga-1">Persebaya Surabaya Masuk Tiga Besar Kolektor Kartu Kuning Terbanyak hingga Pekan ke-30 Liga 1</a>&nbsp; Sementara, untuk jangka panjang, P2G berharap agar pemerintah menetapkan standar upah bagi guru-guru non-ASN ke depan. Menurutnya, ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN termasuk guru honorer. &ldquo;Kenapa? Karena guru-guru honorer atau non-ASN di Indonesia itu kan memprihatinkan ya nasibnya gitu. Jauh berbeda dari kawan-kawan pekerja atau buruh yang hari ini diperingati 1 Mei,&rdquo; jelasnya. Dia mengungkapkan, jika pekerja atau buruh ada besaran upah minimum regional menyesuaikan kondisi masing-masing daerah. Sementara, untuk guru-guru honorer tidak memiliki itu. Ada yang diberikan RP 1 juta, bahkan ada yang hanya Rp 300 ribu per bulan. Itu pun dikeluarkannya dibayarnya rapel per 3 bulan sekali karena mengikuti cairnya dana BOS. Hal ini pun sesuai dengan UU Guru dan Dosen pasal 14, di mana dijelaskan bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum. &ldquo;Guru berhak mendapatkan kesejahteraan, jaminan kesejahteraan di atas kebutuhan minimum. Artinya mestinya standar upahnya itu bukan upah minimum kayak buruh, tapi harapannya lebih dari itu,&rdquo; paparnya.&nbsp;

Pemerintah rencanakan bantuan Rp 300 ribu untuk guru honorer, P2G minta penetapan standar upah minimum demi kesejahteraan.

Honorer Akan Terima Bantuan Rp 300 Ribu per Bulan, P2G Minta Ada Standar Upah Minimum untuk Honorer

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/Patung-Merlion-Singapura-3573462792.jpg" alt="Patung Merlion yang ikonik di Singapura ditutup sementara pada 25 September hingga 13 Desember 2023. (Flickr/Karl Baron)." width="100%">
<figcaption>Patung Merlion yang ikonik di Singapura ditutup sementara pada 25 September hingga 13 Desember 2023. (Flickr/Karl Baron).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Singapura dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan dan karier yang maju, terus menarik perhatian warga negara Indonesia (WNI). Dengan reputasi sebagai salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di Asia Tenggara, banyak WNI yang melihat Singapura sebagai tempat ideal untuk mengejar pendidikan dan karier. Sistem pendidikan di Singapura terkenal dengan kualitasnya yang baik, menghasilkan individu-individu berintelektual tinggi dan berpemikiran maju. Tak heran, banyak WNI yang memilih untuk menempuh pendidikan di Singapura dibandingkan di Indonesia. Di dunia karier, Singapura juga menawarkan peluang yang menggiurkan. Pada 2024, Upah Minimum Per Bulan (UMP) Singapura mencapai Rp&nbsp;62 juta. Jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata gaji di Indonesia yang berkisar antara Rp&nbsp;2-5 juta. Dikutip dari unggahan Instagram @ahquote (16/12/2024), tercatat sekitar 4.241 WNI pindah kewarganegaraan ke Singapura sepanjang 2024. Terdapat tiga penyebab utamanya. Pertama, gaji tinggi.&nbsp;Gaji di Singapura disebut-sebut 13 kali lipat lebih besar dibandingkan Indonesia.&nbsp; Kedua, apresiasi terhadap kinerja. Singapura dianggap lebih menghargai hasil kerja warganya dengan imbalan yang sesuai. Ketiga, kemajuan teknologi dan sistem. Singapura memiliki infrastruktur canggih serta aturan yang mendukung kenyamanan hidup dan efisiensi kerja. Tren ini sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa tahun sebelumnya. Pada 2022, ribuan WNI juga tercatat pindah ke Singapura dengan alasan serupa. Singapura: Negara Kecil dengan Potensi Besar Walaupun secara ukuran Singapura tergolong kecil, negara ini mampu menghasilkan individu-individu berkualitas tinggi. Sistem pendidikan yang terstruktur dan ekonomi yang stabil menjadikannya salah satu destinasi utama bagi tenaga kerja asing, termasuk WNI. Gaji tinggi, sistem pendidikan yang unggul, dan apresiasi terhadap hasil kerja adalah faktor utama yang membuat Singapura menjadi magnet bagi WNI. Meski Indonesia memiliki potensi besar, perbedaan dalam sistem dan standar hidup menjadikan Singapura pilihan menarik bagi banyak orang yang ingin meraih kehidupan yang lebih sejahtera.

Ribuan WNI memilih pindah ke Singapura setiap tahun. Alasan utama? Gaji tinggi, sistem pendidikan unggul, dan peluang karier.

Ribuan WNI Pilih Pindah ke Singapura untuk Pendidikan dan Karier yang Lebih Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/IMG-20241230-WA0000_1-2352548494.jpg" alt="Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan (kiri). (Pemprov Jabar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan (kiri). (Pemprov Jabar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menetapkan Upah Minimun Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2025 untuk 17 kabupaten/kota di Jabar dari 18 usul yang masuk. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan mengungkapkan, penetapan itu berdasar delapan poin kelompok untuk menetapkan UMSK Jabar. Yakni otomotif, komponen otomotif, elektronik, komponen elektronik, logam dan baja, pertambangan, kimia farmasi, dan padat karya multinasional company. &rdquo;Akhirnya dari 18 kabupaten/kota yang sudah mengusulkan UMSK 2025, ada 17 kabupaten yang akan ditetapkan UMSK sesuai dengan kriteria yang delapan poin itu,&rdquo; kata Teppy seperti dilansir dari Antara di Bandung. Teppy menyebutkan, penetapan ini berdasar perubahan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.838-Kesra/2024 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. &rdquo;Perubahan tersebut memperhatikan perkembangan aspirasi, peningkatan kesejahteraan dan daya beli pekerja maupun buruh di Jabar,&rdquo; ujar Teppy Wawan Dharmawan. Teppy mengungkapkan, sebelumnya telah ditetapkan dalam Kepgub UMSK, terdapat delapan kode Klasifikasi Baku Usaha Lapangan Indonesia (KBLI) dari dua kabupaten dan kota yang telah mengajukan besaran UMSK pertama kali dan ditetapkan pada 18 Desember 2024. Yakni Kabupaten Subang dan Kota Depok. Namun, isi dari Kepgub tersebut diubah sehingga tidak menggunakan pengelompokan berdasar KBLI, tetapi disederhanakan menjadi kelompok yang lebih besar untuk menetapkan UMSK Jabar, yaitu otomotif, komponen automotive, elektronik, komponen elektronik, logam dan baja, pertambangan, kimia farmasi, padat karya multinasional company. Dengan penyesuaian itu, menjadikan dari 18 rekomendasi dewan pengupahan kabupaten dan kota, 17 di antaranya diterima (termasuk yang ditetapkan sebelumnya). Yakni Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut. Sementara, satu daerah yakni Kota Tasikmalaya tidak masuk, karena dinilai tidak tergabung dalam sektor tersebut. Rekomendasi Kota Tasikmalaya adalah KBLI Kode 46610: Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas. Rekomendasi Kota Tasikmalaya tidak termasuk ke dalam delapan sektor karena berupa sektor perdagangan. Karena itu, Kota Tasikmalaya tidak terdaftar dalam lampiran perubahan Kepgub UMSK Jabar 2025. &rdquo;Kota Tasikmalaya tidak masuk dalam kriteria,&rdquo; ucap Teppy. Perubahan yang dilakukan itu, terkait besaran kenaikan UMSK 2025 adalah sebesar 7 persen terhadap sektor tersebut, kecuali Sektor Padat Karya Multinasional Company yang besaran kenaikannya 6,7 persen. Selain 18 daerah yang mengusulkan UMSK, ada sembilan kabupaten dan kota yang tidak mengajukan UMSK 2025 yaitu, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Terkait dengan dunia usaha, Pemerintah Provinsi Jabar sudah menurunkan kebijakan insentif. Menurut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Taufik Budi Santoso, beberapa insentif untuk dunia usaha di Jawa Barat meliputi, insentif pajak seperti PBB, pengurangan PKB sebesar 50 persen dan pembebasan pajak hotel dan restoran. &rdquo;Kemudian ada juga insentif investasi seperti kemudahan perizinan melalui sistem one stop service (OSS), fasilitas infrastruktur yang memadai, akses ke pasar domestik dan internasional, insentif fiskal seperti tax holiday dan pengurangan pajak,&rdquo; terang Taufiq. Ada juga program pemerintah untuk mendorong dunia usaha di Jabar seperti Program Jawa Barat Maju untuk pengembangan ekonomi lokal, program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk pengembangan industri, program Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis untuk pengembangan usaha startup, serta program Koperasi dan UKM untuk pengembangan usaha kecil dan menengah.

Pemprov Jawa Barat menetapkan Upah Minimun Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2025 untuk 17 kabupaten/kota dari 18 usul yang masuk

Pemprov Jabar Tetapkan 17 dari 18 Usul UMSK Tahun 2025

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/demo-buruh-2-15446205.jpg" alt="Ratusan buruh menggelar aksi menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta dan penghapusan UU Cipta Kerja di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh menggelar aksi menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta dan penghapusan UU Cipta Kerja di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 sebesar 6,5 persen menimbulkan masalah baru. Pasalnya, beleid tersebut juga menitahkan para Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) di wilayahnya tanpa acuan yang jelas. Pemberlakuan UMS sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang membatalkan penghapusan UMS dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya, MK meminta Pemerintah untuk kembali memberlakukan UMS sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setelah putusan ini, Gubernur wajib menentukan UMS untuk sektor industri tertentu di wilayah Provinsi atau sampai ke wilayah Kabupaten/Kota. Sektor industri yang dikenakan Upah Minimum disebutkan memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lain, memiliki tuntutan pekerjaan yang lebih berat, atau memerlukan spesialisasi khusus. Adapun sektor tertentu itu direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Gubernur untuk penetapan UMP, dan dewan Pengupahan Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk penetapan UMS Kabupaten/Kota. Permasalahan timbul karena Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tidak mencantumkan petunjuk teknis penetapan UMS. Begitu juga aturan pengupahan sebelumnya, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, belum mengatur mengenai UMS. Padahal Menaker Yassierli mewajibkan UMP dan upah minimum sektoral Provinsi 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur serta diundangkan maksimal 11 Desember 2024. Lalu untuk UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota 2025 diundangkan lewat Keputusan Gubernur maksimal 18 Desember 2024. Sehingga ketetapan upah minimum secara keseluruhan yang diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Tanpa adanya petunjuk teknis atau panduan dari Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan UMS, Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menuturkan, banyak pihak yang akhirnya menyampaikan usulan-usulan yang tidak masuk akal ke Dewan Pengupahan Daerah. Diskusi UMS menurutnya hanya mengacu pada putusan MK tanpa ada regulasi tambahan. "Setelah upah minimum diumumkan, Dewan Pengupahan Daerah melakukan diskusi untuk upah sektoral. Kita melakukan zoom meeting dengan seluruh Dewan Pengupahan Daerah di Indonesia. Kami mendapat laporan, mereka waktu melakukan diskusi pengupahan itu banyak dapat tekanan supaya mereka menyetujui dan banyak juga diskusi-diskusi tentang upah sektoral yang ngaco," kata Bob Azam dikutip Kamis (19/12). Ia mencontohkan, ada satu daerah yang para pekerjanya mengajukan 47 sektor yang harus mendapatkan perhitungan UMS ke Dewan Pengupahan Daerah. Selain itu, ada juga Pemerintah Kota/Kabupaten yang menunjuk satu perusahaan untuk menaikkan upah pekerjanya langsung tanpa ada dialog terlebih dulu. "Ada satu daerah yang mengajukan 47 upah sektoral, ini kan ngawur. Padahal upah sektoral hanya diberikan untuk sektor yang memiliki karakteristik dan keahlian khusus, bukan sembarangan. Jadi setelah UMP naik 6,5 persen ditambah lagi upah sektoral yang kenaikannya bisa lebih dari itu. Ini industri bisa collapse (bangkrut) kalau ini dibiarkan," ungkap Bob. Agar penetapan UMS tidak memberatkan pelaku industri, Apindo meminta agar Menaker membuat panduan penetapan upah sektoral agar pembahasan di Dewan Pengupahan Daerah tidak melebar kemana-mana. "Kita sebenernya ingin mengimbau ke Menaker supaya membuat guidance, agar diskusi upahnya jangan ngalor-ngidul kemana-mana. Ini kalau misalnya di daerah chaos, industri juga tidak bisa bekerja," jelas Bob. &nbsp; Ia menambahkan, saat ini kondisi industri nasional sedang lesu. Apabila para pengusaha diwajibkan untuk memikul beban yang lebih berat dari sisi upah pekerja, maka risiko gulung tikar sangat mungkin terjadi. Mengutip hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Bob menyebutkan dari 17 sektor industri, sebagian besar sektor belum tumbuh positif sepanjang 2024 "Sekarang bagaimana mungkin sektor yang negatif pertumbuhannya, upah sektoralnya minta lebih tinggi. Contoh saja otomotif yang tahun ini turun 15 persen, bagaimana bisa minta upah sektoral otomotif naik?" tanya Bob. Apindo menurutnya sudah mengirimkan surat kepada Menaker agar bisa bijak dalam menentukan panduan penetapan UMS. Ketua umum Apindo Shinta Kamdani, juga menyatakan siap bertemu dengan Menaker untuk membahas hal tersebut. Apindo mengingatkan, jika pemerintah tidak mengambil langkah cepat mengurai sengkarut UMS, maka daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi akan semakin merosot. "Jangan sampai Indonesia dikenal sebagai negara yang tidak ramah terhadap industri dan investasi. Kalau ini terus terjadi, daerah-daerah industri akan terganggu dan situasinya jadi tidak kondusif,&rdquo; tegasnya. Dengan cepat menerbitkan panduan bagi daerah dalam menetapkan UMS, Bob berharap Pemerintah Daerah tidak lagi serampangan dalam melakukan diskusi di Dewan Pengupahan Daerah. &ldquo;Banyak Pemda seenaknya saja. Padahal Presiden Prabowo sudah mengambil sikap soal kenaikan upah minimum. Itu saja yang seharusnya dihormati,&rdquo; pungkas Bob.

Setelah putusan ini, Gubernur wajib menentukan UMS untuk sektor industri tertentu di wilayah Provinsi atau sampai ke wilayah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Diminta Terbitkan Aturan Penetapan Upah Sektoral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Batas penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sudah ditutup kemarin (11/12). Akan tetapi, masih ada pemerintah provinsi (pemprov) yang hingga Kamis (12/12) belum menetapkan besaran UMP 2025. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, hingga Kamis (12/12), pukul 09.00 WIB, tercatat ada enam provinsi yang belum menetapkan UMP-nya. Adapun keenam provinsi tersebut mencakup Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara (Sulut), Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Selatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015416071/peziarah-sunan-ampel-dipaksa-bayar-rp-20-ribu-begini-langkah-dishub-surabaya-atasi-jukir-nakal">Peziarah Sunan Ampel Dipaksa Bayar Rp 20 Ribu, Begini Langkah Dishub Surabaya Atasi Jukir Nakal</a>&nbsp; &ldquo;Mereka masih berdiskusi di Dewan Pengupahan masing-masing,&rdquo; jelasnya saat ditanya alasan molornya penetapan UMP keenam pemprov tersebut. Selain keenam ini, ada pula 17 provinsi yang belum menetapkan upah minimum sektoral provinsinya (UMSP). Padahal, deadline penetapan dan pelaporan pada Kemnaker harus bersamaan dengan penetapan UMP. &ldquo;Yang belum menetapkan UMSP ini diantaranya&nbsp;⁠Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, lalu, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan,&rdquo; tuturnya. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/all-sports/015416489/ibl-2025-dimulai-11-januari-pemain-naturalisasiketurunan-indonesia-semakin-banyak">IBL 2025 Dimulai 11 Januari, Pemain Naturalisasi/Keturunan Indonesia Semakin Banyak</a> Atas kondisi ini, Putri berharap agar seluruh pihak tersebut dapat segera melanjutkan diskusi dan merumuskan besaran UMP dan UMSP-nya. Dengan begitu, mereka bisa beranjak untuk pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2025. Keduanya diwajibkan sudah ditetapkan dan diumumkan maksimal 18 Desember 2024. Di sisi lain, ia mengapresiasi kerja keras para Gubernur, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan seluruh Dewan Pengupahan Provinsi yang sudah merumuskan dan menetapkan UMP 2025 dan UMSP 2025. Seperti diketahui, di tahun ini, Pemerintah menetapkan upah minimum (UM) 2025 naik sebesar 6,5 persen. Angka ini berlaku sebagai acuan untuk seluruh provinsi. Tak ada formula khusus yang digunakan dalam penetapan UM kali ini lantaran aturan sebelumnya, yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan tak berlaku. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Di mana, salah satu poin yang diminta diubah adalah terkait upah.

Indah Anggoro Putri mengatakan, hingga Kamis (12/12), pukul 09.00 WIB, tercatat ada enam provinsi yang belum menetapkan UMP-nya.

6 Provinsi Belum Tetapkan Upah Minimum 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/Prabowo-415328327.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan kenaikan upah minimum 2025. (Andi Firdaus/Antara)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan kenaikan upah minimum 2025. (Andi Firdaus/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rata-rata kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada 2025. Prabowo mengungkapkan, kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan usul Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen. Dilansir dari Antara, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa kenaikan upah minimum 2025 itu berlaku rata bagi provinsi serta kabupaten/kota sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang telah diundangkan pada Rabu (4/12). Adapun kenaikan UMP 2025 paling lambat diumumkan pada hari ini (12/12). Tercatat telah sejumlah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 2025 yang meliputi: Provinsi Aceh menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.685.616 atau naik 6,5 persen dari sebelumnya sebesar Rp 3.460.672 Provinsi Sumatra Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.994.193 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.811.449 Provinsi Sumatra Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.681.571 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.456.874 Provinsi Kepulauan Riau menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.623.654 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.402.492 Provinsi Riau menetapkan UMP 2025 menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.508.776,22 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.294.625 Provinsi Lampung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.893.070 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.716.497 Provinsi Bengkulu menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.670.039 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.507.079 Provinsi Jambi menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.234.535 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.037.122 Provinsi Bangka Belitung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.623.653 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.402.492 Provinsi Banten menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.905.119 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.727.812 Provinsi Jakarta menetapkan UMP 2025 menjadi Rp 5.396.761 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 5.067.381 Provinsi Jawa barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.191.232 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.057.495 Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.305.985 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.165.244 Daerah Istimewa Jogjakarta menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.264.080,95 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.125.897,61 Provinsi Jawa tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.169.349 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.036.947 Provinsi Bali menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.996.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.816.672 Provinsi Maluku Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.408.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.200.000 Provinsi Maluku menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.141.700 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.949.953 Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.915.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.736.698 Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.073.551 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.885.964 Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.657.527 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.343.298 Provinsi Gorontalo menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.221.731 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.012.318 Provinsi Sulawesi Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.104.430 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.914.958 Provinsi Kalimantan Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 2.878.285 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.702.616 Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.473.621,04 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.261.616 Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.496.194 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.282.812 Provinsi Kalimantan Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.580.160 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.361.653 Provinsi Kalimantan Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.579.314 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.360.858 Provinsi Papua menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 4.285.850 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 4.024.270 Provinsi Papua Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp 3.393.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.615.000

Presiden Prabowo telah mengumumkan rata-rata kenaikan upah minimum nasional 6,5 persen pada 2025, lebih tinggi dibanding usul 6 persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#upah minimum

Berita Terkini