<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/25/A76tIab1v74uJckNy5kNZHaOiil5nWVlHfU8W1ko-1-3420860971.jpg" alt="Ilustrasi upah minimum. Upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2026 telah ditetapkan, Surabaya tetap yang tertinggi. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi upah minimum. Upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2026 telah ditetapkan, Surabaya tetap yang tertinggi. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemprov Jawa Timur telah resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026. Besaran upah minimum itu tertuang dalam kanSK Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025,&nbsp; Dalam SK tersebut, 38 kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami kenaikan yang bervariasi. Upah tertinggi masih dipegang oleh Kota Surabaya, yakni Rp 5.288.796, naik Rp 256.161 dibanding upah 2025 sebesar Rp 5.032.635.&nbsp; Sementara daerah di Jawa Timur dengan upah terendah adalah Kabupaten Situbondo, yang hanya berada di angka Rp 2.483.962. Jika dibandingkan dengan UMK 2025, maka kenaikannya sebesar Rp 148.753.&nbsp; "Memutuskan UMK di Jawa Timur Tahun 2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini," tertulis dalam SK, dikutip Kamis (25/12). Dalam poin kedua, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa besaran UMK yang ditetapkan di dalam SK, hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. "Pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi dari UMK 2026, dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," tertulis di akhir SK tersebut. Berikut daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur 2026 (urutan tertinggi ke terendah):&nbsp; 1. UMK Kota Surabaya Rp 5.288.796 2. UMK Kabupaten Gresik Rp 5.195.401 3. UMK Kabupaten Sidoarjo Rp 5.191.541 4. UMK Kabupaten Pasuruan Rp 5.187.681 5. UMK Kabupaten Mojokerto Rp 5.176.101 6. UMK Kabupaten Malang Rp 3.802.862 7. UMK Kota Malang Rp 3.736.101 8. UMK Kota Batu Rp 3.562.484 9. UMK Kota Pasuruan Rp 3.555.301 10. UMK Kabupaten Jombang Rp 3.320.770 11. UMK Kabupaten Tuban Rp 3.229.092 12. UMK Kota Mojokerto Rp 3.208.556 13. UMK Kabupaten Lamongan Rp 3.196.328 14. UMK Kabupaten Probolinggo Rp 3.164.526 15. UMK Kota Probolinggo Rp 3.045.172 16. UMK Kabupaten Jember Rp 3.012.197 17. UMK &nbsp;Kabupaten Banyuwangi Rp 2.989.145 18. UMK Kota Kediri Rp 2.742.806 19. UMK Kabupaten Bojonegoro Rp 2.685.983 20. UMK Kabupaten Kediri Rp 2.651.603 21. UMK Kota Blitar Rp 2.639.518 22. UMK Kabupaten Tulungagung Rp 2.628.190 23. UMK Kota Madiun Rp 2.588.794 24. UMK Kabupaten Lumajang Rp 2.578.320 25. UMK Kabupaten Blitar Rp 2.567.744 26. UMK Kabupaten Nganjuk Rp 2.564.627 27. UMK Kabupaten Ngawi Rp 2.556.815 28. UMK Kabupaten Magetan Rp 2.553.866 29. UMK Kabupaten Sumenep Rp 2.553.688 30. UMK Kabupaten Madiun Rp 2.553.221 31. UMK Kabupaten Bangkalan Rp 2.550.274 32. UMK Kabupaten Ponorogo Rp 2.549.876 33. UMK Kabupaten Trenggalek Rp 2.530.313 34. UMK Kabupaten Pamekasan Rp 2.528.004 35. UMK Kabupaten Pacitan Rp 2.514.892 36. UMK Kabupaten Bondowoso Rp 2.496.886 37. UMK Kabupaten Sampang Rp 2.484.443 38. UMK Kabupaten Situbondo Rp 2.483.962 Itulah daftar 38 UMK di Jawa Timur. Baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), mulai berlaku per 1 Januari 2026.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026, Surabaya dengan UMK tertinggi.

 Resmi! Ini Daftar UMK 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2026, Surabaya Nyaris Rp 5,3 Juta

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/IMG_20251223_185716-2958786090.jpg" alt="Wali Kota Jogjakarta Hasto Wardoyo. (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jogjakarta Hasto Wardoyo. (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Jogjakarta Hasto Wardoyo memperkirakan Upah Minimum Kota (UMK) Jogjakarta 2026 naik sekitar 6 persen dibanding tahun ini. &rdquo;Kurang lebih (naik) 6 persen dengan alfa sekarang range antara 0,5 sampai 0,9,&rdquo; ujar Hasto seperti dilansir dari Antara. Menurut Hasto, penetapan upah minimum saat ini tidak lagi sepenuhnya bergantung survei daerah seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah, saat ini mengacu data yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). &rdquo;Kalau sekarang ini kita mengikuti angka-angka yang sudah diberikan dari BPS dari pusat, termasuk KHL untuk survei tentang kebutuhan hariannya, sehingga kita hanya menentukan alfa,&rdquo; ujar Hasto Wardoyo. Dia menjelaskan nilai alfa ditentukan masing-masing kabupaten/kota melalui musyawarah antara unsur pengusaha dan pekerja, sesuai kondisi daerah. Nilai tersebut merepresentasikan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi. &rdquo;Alfa itu adalah indeks kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita semua sudah menentukan nilai alfa itu, karena memang yang kita punya hak hanya menentukan alfa,&rdquo; ucap Hasto Wardoyo. Hasto menambahkan rentang nilai alfa saat ini berada pada kisaran 0,5 hingga 0,9, lebih tinggi dibandingkan ketentuan sebelumnya yang hanya berada di kisaran 0,1 hingga 0,3. Perubahan tersebut menempatkan kontribusi pekerja pada posisi yang lebih tinggi dalam penghitungan upah minimum. Terkait waktu pengumuman, Hasto menyebut penetapan upah minimum diperkirakan rampung dalam dua hari ke depan. &rdquo;Provinsi (DI Jogjakarta) memutuskan dulu, setelah itu baru kabupaten/kota. Mungkin dua hari lagi selesai,&rdquo; terang Hasto.

Wali Kota Jogjakarta memperkirakan Upah Minimum Kota (UMK) Jogjakarta 2026 naik sekitar 6 persen dibanding tahun ini

Wali Kota Jogjakarta Perkirakan UMK 2026 Naik 6 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/umk-jatim-1727034799.jpg" alt="Grafis. (HERLAMBANG/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Grafis. (HERLAMBANG/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mempertimbangkan disparitas upah dalam menentukan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Jadi, ada perbedaan persentase kenaikan antara apa yang disebut sebagai kawasan ring 1 sampai ring 5. Ring 1 seperti Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto hanya naik 5 persen. Itu berbeda dengan non-ring 1 yang naik 6 persen sampai 7 persen. &rdquo;Kondisi setiap daerah berbeda sehingga tak bisa disamakan,&rdquo; jelas Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono kepada Jawa Pos kemarin (19/12). UMK Jatim 2025 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024. Kota Surabaya ditetapkan sebagai wilayah dengan UMK tertinggi. Nilainya Rp 4.961.753. Sementara itu, Kabupaten Situbondo memiliki UMK terendah Rp 2.335.209. Adhy berharap semua pihak bisa menerima nominal UMK yang anyar. Sebab, penetapan upah dilakukan untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi pekerja di Jatim. Itu juga bertujuan menjaga iklim investasi yang kondusif bagi para pengusaha. Adhy menerangkan, keputusan UMK ini diambil setelah melalui pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. Termasuk serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah. Nilai upah anyar bakal berlaku mulai 1 Januari 2025. Selain UMK, Pj Gubernur juga menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2025. UMSK merupakan patokan upah di sejumlah sektor usaha seperti industri kimia, industri makanan, hingga industri manufaktur. Dalam putusan tersebut, UMSK ditetapkan untuk 10 kabupaten/kota. Masing-masing Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Bangkalan. UMSK naik 6,5 persen untuk 10 kabupaten/kota di Jatim. &rdquo;Dengan adanya UMSK, kami berharap industri dalam kategori tertentu dapat memberikan upah sesuai ketentuan,&rdquo; kata Adhy.&nbsp;(hen/kap/oso/c19/ttg)

Pemprov Jatim mempertimbangkan disparitas upah dalam menentukan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan sistem ring 1 hingga 5.

Penjelasan Pj Gubernur soal UMK di Jatim Gunakan Sistem Ring 1 hingga 5 dengan Tertinggi Rp 4,9 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/pekerja-3566555219.png" alt="KELAS PEKERJA: Para buruh pabrik rokok di Surabaya saat mengantre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>KELAS PEKERJA: Para buruh pabrik rokok di Surabaya saat mengantre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pembahasan upah minimum kota (UMK) Surabaya mulai dibahas di dewan pengupahan. Sudah ada aspirasi dari serikat pekerja yang meminta kenaikan UMK Surabaya sampai 15 persen. Sementara itu, Pemkot Surabaya menunggu aturan pengupahan dari pemerintah pusat yang kabarnya akan diubah lagi. Anggota Dewan Pengupahan Kota Surabaya M. Solikin mengatakan, empat tahun terakhir penetapan UMK mengikuti mekanisme dari pusat. Begitu juga tahun ini, untuk UMK 2024 penghitungan tetap memakai rumus pemerintah. Hingga sekarang, proses penetapan upah itu masih menunggu pembaruan pada PP 36/2021 tentang Pengupahan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Dewan Pengupahan Surabaya tahun ini juga tidak membuat penghitungan pembanding atas penerapan UMK. Pembanding itu didasarkan pada hitungan berbagai komponen kebutuhan karyawan atau buruh. Mulai kebutuhan sandang hingga pangan. &rsquo;&rsquo;Namun, tahun ini sepertinya tidak ada. Jadi, mengikuti mekanisme sebelumnya. Biasanya upah dipatok sedikit di atas inflasi,&rsquo;&rsquo; papar Solikin kemarin (23/10). Meski begitu, Solikin menyebut serikat pekerja dan buruh sudah memiliki usulan tersendiri. Yakni, kenaikan sampai 15 persen. Kalau dihitung berdasar UMK tahun ini, kenaikannya sebesar Rp 678.821,89. Dengan begitu, UMK 2024 diharapkan bisa mencapai Rp 5.204.301,07. &rsquo;&rsquo;Hitungan itu didasarkan pada berbagai faktor. Salah satunya, gaji ASN, TNI, dan Polri yang juga naik. Gaji mereka naik 8 persen,&rsquo;&rsquo; kata Solikin yang mewakili unsur buruh. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya Achmad Zaini mengatakan, saat ini memang pemerintah daerah belum menerima aturan anyar tentang pengupahan. Namun, pekan ini disperinaker seluruh Jawa Timur akan dikumpulkan. Salah satunya, membahas mekanisme aturan penentuan UMK. &rsquo;&rsquo;Yang pasti, nanti kita ikuti saja bagaimana mekanisme yang ditetapkan pusat. Sebab, informasinya juga ada perubahan atas PP yang sekarang,&rsquo;&rsquo; papar Zaini. Meski begitu, Zaini menyebut, pihaknya tetap membuka pintu lebar-lebar jika ada masukan terkait UMK dari pengusaha maupun pekerja. Semua aspirasi mereka akan diupayakan untuk disuarakan ke pemerintah yang lebih tinggi.&nbsp;(gal/c7/jun) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013104666/nama-kantor-mk-mendadak-berubah-jadi-mahkamah-keluarga-di-pencarian-google-maps">Nama Kantor MK Mendadak Berubah Jadi Mahkamah Keluarga di Pencarian Google Maps</a> UPAH MINIMUM KOTA SURABAYA LIMA TAHUN TERAKHIR Tahun | Upah | Kenaikan dari Sebelumnya 2023 | Rp 4.525.479,19 | Rp 150.000 2022 | Rp 4.375.479,19 | Rp 75.000 2021 | Rp 4.300.479,19 | Rp 100.000 2020 | Rp 4.200.479,19 | Rp 329.427 2019 | Rp 3.871 052,61 | Rp 287.740 Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pembahasan upah minimum kota (UMK) Surabaya mulai dibahas di dewan pengupahan. Aspirasi dari serikat pekerja yang meminta kenaikan 15 persen

Buruh Usul UMK Surabaya Naik 15 Persen, Pemkot Tunggu Aturan Pengupahan dari Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-28-at-11.18.11.jpg" alt="Reses Anggota Komisi B DPRD Surabaya bersama Asosiasi Klinik Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Reses Anggota Komisi B DPRD Surabaya bersama Asosiasi Klinik Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Di balik kemegahan Surabaya sebagai kota metropolis dan terbesar kedua setelah Jakarta ternyata menyimpan fakta miris. Tenaga kesehatan (nakes) dari belasan klinik masih bergaji (take home pay/THP) kurang dari Rp 1 juta.  Ketua Asklin (Asosiasi Klinik) Surabaya Nana Indaryati menuturkan, nakes dengan gaji kurang Rp 1 juta ada di 15 klinik di Surabaya. Klasifikasi sesuai THP yang paling besar, lebih dari Rp 5 juta hanya ada 11 klinik di Surabaya.  ”Padahal, standar upah minimum regional/kota (UMK) Surabaya pada 2023 sebesar Rp 4.525.479,19,” tutur Nana.  Karena itu, menurut dia, Asklin berharap ada perubahan kebijakan khusus penentuan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk pasien penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Klinik masuk dalam FKTP.  ”Pasien PBI BPJS Kesehatan diharapkan bisa dipindahkan juga untuk berobat di klinik. Sehingga ada penambahan kapitasi dari PBI,” ujar Nana pada reses yang digelar Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah.  Per 3 Januari lalu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya mencatat ada 942.277 orang Surabaya menerima BPJS Kesehatan PBI. Yang dibiayai Pemkot Surabaya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).  Sementara itu, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Eka Wahyudi mengatakan, berdasar catatan dari BPJS Kesehatan Surabaya ada ratusan FKTP. Antara lain,  63 puskesmas, 85 klinik swasta, 43 dokter praktik perorangan (DPP), 19 dokter didi, 13 klinik TNI, dan 6 klinik Polri.  ”Total 229 FTKP. Persentase klinik swasta di Surabaya itu 37,12 persen. Terbesar di jajaran FKTP lain,” jelas Nana.  Di balik kemegahan Surabaya sebagai kota metropolis dan terbesar kedua setelah Jakarta ternyata menyimpan fakta miris. Tenaga kesehatan (nakes) dari belasan klinik masih bergaji kurang dari Rp 1 juta.

Miris, Nakes dari Belasan Klinik di Surabaya Bergaji Kurang Rp 1 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/thamrin.jpg" alt="Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Mohammad Thamrin. Feru Lantara/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Mohammad Thamrin. Feru Lantara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Depok 2023 naik sebesar 7,25 persen menjadi Rp 4.694.493.  ”UMK Depok tertinggi keempat di Provinsi Jabar, setelah Karawang, Kota dan Kabupaten Bekasi,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Mohammad Thamrin seperti dilansir dari Antara di Depok, Senin (12/12).  Penetapan UMK tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2023.  Thamrin mengatakan, dengan kenaikan UMK tersebut pihaknya berharap perusahaan bisa melaksanakan kewajiban mereka memberikan hak untuk para pekerja. Dengan begitu, dapat menambah semangat pekerja agar meningkatkan kredibilitas dan produktivitas perusahaan lebih baik.  Dia menjelaskan, masih ada perusahaan di Kota Depok yang memberikan surat kepada Dinas Tenaga Kerja atas keberatan mereka terhadap nilai UMK Depok.  ”Biasanya ada perusahaan yang melapor kepada kami terkait tidak mampunya pembayaran pekerja sesuai UMK karena masalah finansial,” terang Mohammad Thamrin.  Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok Wido Pratikno mengatakan, secara umum para pekerja menerima kenaikan UMK 2023 sebesar Rp 4.694.493.  ”Secara umum kami menerima keputusan tersebut, biarpun keinginan kami dan para pekerja naik 10 persen belum tercapai,” tutur Wido Pratikno.

Disnaker Kota Depok Sebut Masih Ada Perusahaan yang Keberatan UMK 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Makassar menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Makassar sebesar Rp 3.523.219 setelah semua pihak termasuk anggota dewan pengupahan yang ikut membahas kenaikan sepakat.  Kepala Dinas Ketenagakerjaan Makassar Nielma Palamba mengatakan, UMK 2023 mengalami kenaikan sekitar 6,9 persen dibandingkan dengan UMK sebelumnya yakni Rp 3.294.962.  ”UMK 2023 sudah ditetapkan setelah adanya kesepakatan bersama dengan semua pihak. Kenaikannya itu 6,9 persen atau ada kenaikan sekitar Rp228 ribu,” ujar Nielma Palamba seperti dilansir dari Antara.  Nielma Palamba mengatakan, kenaikan UMK sebesar 6,9 persen itu tetap mempertimbangkan inflasi tahunan dan pertumbuhan ekonomi melalui pendataan Badan Pusat Statistik (BPS). Besaran kenaikan UMK mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023.  ”Dinas Ketenagakerjaan sebelumnya telah menggelar rapat dengan Dewan Pengupahan terkait UMK akhir pekan lalu. Rapat tersebut melibatkan unsur pemerintah kota, pengusaha, dan serikat buruh,” ujar Nielma Palamba.  Dia mengatakan, selain mengacu pada penerapan UMP yang dilakukan provinsi, ada parameter yang juga menjadi indikator kenaikan UMP, salah satunya adalah konversi rupiah. Selain itu UMK juga berjalan sama dengan upah minimum berjalan ditambah dengan penyesuaian. Sementara penyesuaian upah minimum merupakan hasil penggabungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di kali nilai alfa.  ”Nilai Alfa ini sangat tergantung dari perkalian pertumbuhan atau penyesuaian nilai upah minimum. Penjumlahan antara jumlah inflasi dan pertumbuhan ekonomi ditambah nilai alfa untuk mempertimbangkan bagaimana kesempatan kerja dan mempertimbangkan produktivitas dari tiap daerah,” jelas Nielma Palamba.  Sebelumnya, Pemprov Sulsel juga telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel naik 6,9 persen pada 2023, dari sebelumnya sebesar Rp 3.165.876 per bulan menjadi Rp 3.385.145 per bulan.

Pemkot Makassar Tetapkan UMK 2023 Rp 3,5 juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kota Surabaya dipastikan bakal naik. Kenaikan upah itu rencananya diberikan pada Januari 2023.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan kenaikan upah sebesar 7,5 persen. Angka itu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat.  ”Jadi kemarin hitungan kita ada kenaikan 7,5 persen. Jadi sekitar Rp 300.000 sekian,” tutur Eri, Jumat (2/12).  Dengan peraturan dari pemerintah pusat, Eri menyebut, pihaknya mengacu pada aturan yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Usul yang diberikan Pemkot Surabaya pun sama persis dengan apa yang tertera pada peraturan menteri (permen).  ”Jadi memang kita dengan yang  ditetapkan Bu Gubernur 7,5 persen. Yang kita usulkan sama persis di permen itu,” terang Eri.  Wali kota menyebut, kenaikan pasti dari UMK Surabaya adalah Rp 350.000. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan tanggal pasti pemberian tambahan upah tersebut.  ”Itu (pemberiannya) ditetapkan lagi sama pemerintah pusat. Kita pemda (pemerintah daerah) usul ke provinsi. Lalu provinsi usul ke pusat. Nanti ditentukan,” papar Eri.  Intinya, lanjut Eri, Pemkot Surabaya telah memberikan usul kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Soal penetapan tanggal atau kapan bakal diberikan, Eri tak bisa memastikan.  ”Yang ditetapkan oleh (Pemerintah Pusat) itu kita nunggu,” tegas Eri.  Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp 2.040.244,30 atau naik Rp 148.677 dari UMP 2022 sebesar Rp 1.891.567. Kenaikan UMP tahun ini cukup signifikan mencapai 7,8 persen. Jika dibandingkan kenaikan tahun 2021 ke 2022 sebesar 1,22 persen atau senilai Rp 22.790,04.  ”Persentase kenaikan sejumlah 7,8 persen ini telah sesuai aturan menteri tenaga kerja yang menyatakan bahwa kenaikan nilai upah minimum di tahun depan tidak boleh melebihi 10 persen. Ini tertuang pada pasal 7 ayat 1 Permenaker tersebut,” kata Khofifah.

UMK 2023 Surabaya Bakal Naik Rp 350 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/GIBRAN-1.jpg" alt="Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka saat memberikan keterangan soal UMK 2023 di Balai Kota Surakarta, Jumat (2/12). Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka saat memberikan keterangan soal UMK 2023 di Balai Kota Surakarta, Jumat (2/12). Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menetapkan kenaikan upah minimum kota (UMK) 2023 menjadi Rp 2.174.000. Jumlah itu meningkat sekitar 6,8 persen dibanding tahun ini.  ”UMK Kota Surakarta 2023 sudah disetujui sebesar Rp 2.174.000 atau naik sekitar 6,8 persen dibanding tahun sebelumnya Rp 2.034.810,” kata Gibran seperti dilansir dari Antara di Solo, Jumat (2/12).  Menurut Gibran dari besaran UMK 2023 tersebut ada kenaikan sebesar Rp 139.190 dibanding tahun ini. Setelah ditetapkan, keputusan akan dikirimkan ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk disetujui.  Wali kota menjelaskan, kenaikan besaran UMK tersebut berdasar pertimbangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18/2022, tentang Penetapan UMK 2023. Dengan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ada variabel alfa (α), yang merupakan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi berkisar 0,1 hingga 0,3 persen.  Menurut Gibran, angka kenaikan tersebut sebagai jalan tengah baik dari serikat buruh yang minta kenaikan 10 persen. Sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia​​​ (​Apindo) minta kenaikan UMK sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 36.  ”Angka kenaikan ini sebagai jalan tengah baik dari serikat buruh yang minta kenaikan 10 persen. Ataupun Apindo yang minta kenaikan UMK sesuai PP 36,” terang Gibran.  Sementara itu, Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 561/50 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah 2023. UMP Jawa Tengah 2022 adalah sebesar Rp 1.812.935 menjadi pertimbangan lain penentuan besaran UMK Surakarta 2023.  ”Kami acuanya juga UMP Jateng. Kami juga mempertimbangkan pengangguran terbuka,” tutur Gibran.  Gibran mengatakan kenaikan UMK Surakarta hampir 7 persen ini, tertinggi Solo Raya. Dia akan menyerahkan kenaikan UMK itu ke Gubernur Jateng untuk dimintakan persetujuan.

Gibran Tetapkan UMK Surakarta 2023 Jadi Rp 2.174.000

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Jogjakarta memperkirakan nilai upah minimum kota yang akan berlaku pada 2023 mengalami kenaikan. Namun, kenaikan itu maksimal di angka delapan sampai sembilan persen.  ”Kemungkinan, rekomendasi nilai upah minimum kota (UMK) yang akan diusulkan tetap mengalami kenaikan, sekitar delapan sampai sembilan persen,” kata Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Jogjakarta Deenta Julliant Sukma seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Meskipun berpotensi mengalami kenaikan, Deenta mengatakan, rekomendasi UMK 2023 yang akan diusulkan tersebut belum sesuai harapan serikat pekerja yaitu naik 10 persen sesuai nilai maksimal kenaikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. Namun demikian, penggunaan Permenaker terbaru tersebut dinilai lebih baik bila dibanding dengan penggunaan aturan sebelumnya yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 yang memungkinkan tidak ada kenaikan UMK sama sekali.  ”Pada dasarnya, rumus penghitungan UMK yang dipakai masih sama karena Permenaker terbaru pun merupakan turunan dari PP 36/2021. Tetapi, ada sedikit perubahan pada indeks untuk nilai pengalinya,” terang Deenta Julliant Sukma.  Aturan maksimal kenaikan 10 persen UMK, lanjut dia, sebenarnya tidak akan memberikan penambahan nilai upah yang signifikan bagi pekerja karena nilai UMK yang berlaku saat ini pun masih tergolong rendah. UMK Kota Jogjakarta pada 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.153.970 per bulan.  ”Jika dibanding daerah lain, kami sebenarnya keberatan dengan permenaker terbaru meskipun sudah ada sedikit kenaikan. UMK pun belum sesuai hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL),” papar Deenta Julliant Sukma.  Sebelumnya, KSPSI sudah melakukan survei KHL dengan hasil kebutuhan hidup di Kota Jogjakarta mencapai sekitar Rp 4,2 juta per bulan. Dengan kemungkinan rekomendasi UMK 2023 yang belum memberikan kenaikan signifikan tersebut, KSPSI Kota Jogjakarta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan terobosan agar kebutuhan hidup layak pekerja terpenuhi.  ”Upah minimal hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, rumah tangga, dan sembako. Sedangkan untuk kebutuhan lain seperti perumahan atau transportasi belum mencukupi,” ujar Deenta Julliant Sukma.  Dia menambahkan, salah satu bentuk terobosan yang diusulkan adalah subsidi transportasi dan perumahan untuk pekerja. Selain itu, KSPSI Kota Jogjakarta juga mengkhawatirkan potensi resesi yang mengancam pada tahun depan dan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.  Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogjakarta Maryustion Tonang mengatakan, rekomendasi UMK akan disampaikan pada 6 Desember sesuai kesepakatan dari seluruh kota dan kabupaten di DIJ.  ”Penghitungan dilakukan berdasar rumus yang sudah ditetapkan. Mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta ada koefisien untuk produktivitas dan perluasan kesempatan kerja,” kata Maryustion Tonang.

Serikat Pekerja Jogjakarta Perkirakan UMK 2023 Naik 8-9 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#upah minimum kota

Berita Terkini