<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UMK-TUBAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kota Surabaya menjadi daerah dengan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) tertinggi di Jawa Timur. UMK itu bakal diterapkan pada Januari 2023.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo mengonfirmasi hal tersebut. Kenaikan itu membuat UMK di Kota Surabaya menjadi Rp 4.525.479,19.  Sedangkan, untuk yang terendah, menurut dia, adalah Kabupaten Sampang sebesar Rp 2.114.335,27. ”Kenaikan itu juga untuk mengejar disparitas UMK di Jawa Timur agar tidak terlalu jauh,” terang Himawan, Kamis (8/12).  Rata-rata, lanjut dia, kenaikan nilai UMK sebesar Rp 150.000 hingga Rp 200.000. Angka itu berlaku di seluruh wilayah di Jawa Timur.  ”Angka naik di ring satu sebesar Rp 150 ribuan. Kenaikan di kota-kota lain mencapai Rp 200 ribuan. Jadi beberapa juga hingga 10 persen,” kata Himawan.  Berikut adalah daftar UMK 2023 di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur: <ol> 	<li>Kota Surabaya : Rp 4.525.479,19</li> 	<li>Kabupaten Gresik : Rp 4.522.030,51</li> 	<li>Kabupaten Sidoarjo : Rp 4.518.581,85</li> 	<li>Kabupaten Pasuruan : Rp 4.515.133,19</li> 	<li>Kabupaten Mojokerto : Rp 4,504.787,17</li> 	<li>Kabupaten Malang : Rp 3.268.275,36</li> 	<li>Kota Malang : Rp 3.194.143,98</li> 	<li>Kota Pasuruan : Rp 3.038.837,64</li> 	<li>Kota Batu : Rp 3.030.367,09</li> 	<li>Kabupaten Jombang : Rp 2.854.095,88</li> 	<li>Kabupaten Probolinggo : Rp 2.753.265,95</li> 	<li>Kabupaten Tuban : Rp 2.739.224,88</li> 	<li>Kota Mojokerto : Rp 2.710.452,36</li> 	<li>Kabupaten Lamongan : Rp 2.701.977,27</li> 	<li>Kota Probolinggo : Rp 2.576.240,63</li> 	<li>Kabupaten Jember : Rp 2.555.662,91</li> 	<li>Kabupaten Banyuwangi : Rp 2.528.899,12</li> 	<li>Kota Kediri : Rp 2.318.116,63</li> 	<li>Kabupaten Bojonegoro : Rp 2.279.568,07</li> 	<li>Kabupaten Kediri : Rp 2.243.422,93</li> 	<li>Kota Blitar : Rp 2.239.024,44</li> 	<li>Kabupaten Tulungagung : Rp 2.229.358,67</li> 	<li>Kabupaten Blitar : Rp 2.215.071,18</li> 	<li>Kabupaten Lumajang : Rp 2.200.607,20</li> 	<li>Kota Madiun : Rp 2.190.216,37</li> 	<li>Kabupaten Sumenep : Rp 2.176.819,94</li> 	<li>Kabupaten Nganjuk : Rp. 2.167.007,05</li> 	<li>Kabupaten Ngawi : Rp 2.158.844,59</li> 	<li>Kabupaten Pacitan : Rp 2.157.270,25</li> 	<li>Kabupaten Bondowoso : Rp 2.154.504,13</li> 	<li>Kabupaten Madiun : Rp 2.154.251,34</li> 	<li>Kabupaten Magetan : Rp 2.153.062,37</li> 	<li>Kabupaten Bangkalan : Rp 2.152.450,83</li> 	<li>Kabupaten Ponorogo : Rp 2.149.709,45</li> 	<li>Kabupaten Trenggalek : Rp 2.139.426,01</li> 	<li>Kabupaten Situbondo : Rp 2.137.025,85</li> 	<li>Kabupaten Pamekasan : Rp 2.133.655,03</li> 	<li>Kabupaten Sampang : Rp 2.114.335,27</li> </ol>

UMK Jatim 2023, Surabaya Tertinggi, Sampang Terendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/ilustrasi-karyawan.jpg" alt="CARI PENGHIDUPAN: Para karyawan di Kalirungkut pulang dari bekerja. Saat ini dewan pengupahan sedang membahas upah minimum kota (UMK). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CARI PENGHIDUPAN: Para karyawan di Kalirungkut pulang dari bekerja. Saat ini dewan pengupahan sedang membahas upah minimum kota (UMK). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 di Provinsi Jawa Timur resmi naik dengan jumlah berbeda di tiap wilayah. Nilai UMK itu telah ditetapkan pada Kamis (8/12).  Pemprov Jatim resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023. Beberapa daerah mengalami kenaikan sebanyak 10 persen dari tahun ini.  Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/189/KPTS/013/2022. Surat tersebut ditetapkan pada Kamis (8/12) dini hari, yakni pukul 00.00 WIB.  Hal itu dikonfirmasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo. Kenaikan UMK 2023 dikonfirmasi sebesar Rp 150.000 hingga Rp 200.000.  ”Angka naik di ring satu sebesar Rp 150 ribuan. Kenaikan di kota-kota lain mencapai Rp 200 ribuan. Jadi beberapa juga hingga 10 persen,” terang Himawan, Kamis (8/12)  Himawan mengonfirmasi kabar bahwa Surabaya menjadi daerah dengan UMK 2023 tertinggi, yakni Rp 4.525.479,19. Sebaliknya, daerah yang terendah adalah Kabupaten Sampang dengan Rp 2.114.335,27.  ”Kenaikan itu juga untuk mengejar disparitas UMK di Jawa Timur agar tidak terlalu jauh,” kata Himawan.  Berikut adalah daftar UMK 2023 di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur: <ol> 	<li>Kota Surabaya : Rp 4.525.479,19</li> 	<li>Kabupaten Gresik : Rp 4.522.030,51</li> 	<li>Kabupaten Sidoarjo : Rp 4.518.581,85</li> 	<li>Kabupaten Pasuruan : Rp 4.515.133,19</li> 	<li>Kabupaten Mojokerto : Rp 4,504.787,17</li> 	<li>Kabupaten Malang : Rp 3.268.275,36</li> 	<li>Kota Malang : Rp 3.194.143,98</li> 	<li>Kota Pasuruan : Rp 3.038.837,64</li> 	<li>Kota Batu : Rp 3.030.367,09</li> 	<li>Kabupaten Jombang : Rp 2.854.095,88</li> 	<li>Kabupaten Probolinggo : Rp 2.753.265,95</li> 	<li>Kabupaten Tuban : Rp 2.739.224,88</li> 	<li>Kota Mojokerto : Rp 2.710.452,36</li> 	<li>Kabupaten Lamongan : Rp 2.701.977,27</li> 	<li>Kota Probolinggo : Rp 2.576.240,63</li> 	<li>Kabupaten Jember : Rp 2.555.662,91</li> 	<li>Kabupaten Banyuwangi : Rp 2.528.899,12</li> 	<li>Kota Kediri : Rp 2.318.116,63</li> 	<li>Kabupaten Bojonegoro : Rp 2.279.568,07</li> 	<li>Kabupaten Kediri : Rp 2.243.422,93</li> 	<li>Kota Blitar : Rp 2.239.024,44</li> 	<li>Kabupaten Tulungagung : Rp 2.229.358,67</li> 	<li>Kabupaten Blitar : Rp 2.215.071,18</li> 	<li>Kabupaten Lumajang : Rp 2.200.607,20</li> 	<li>Kota Madiun : Rp 2.190.216,37</li> 	<li>Kabupaten Sumenep : Rp 2.176.819,94</li> 	<li>Kabupaten Nganjuk : Rp. 2.167.007,05</li> 	<li>Kabupaten Ngawi : Rp 2.158.844,59</li> 	<li>Kabupaten Pacitan : Rp 2.157.270,25</li> 	<li>Kabupaten Bondowoso : Rp 2.154.504,13</li> 	<li>Kabupaten Madiun : Rp 2.154.251,34</li> 	<li>Kabupaten Magetan : Rp 2.153.062,37</li> 	<li>Kabupaten Bangkalan : Rp 2.152.450,83</li> 	<li>Kabupaten Ponorogo : Rp 2.149.709,45</li> 	<li>Kabupaten Trenggalek : Rp 2.139.426,01</li> 	<li>Kabupaten Situbondo : Rp 2.137.025,85</li> 	<li>Kabupaten Pamekasan : Rp 2.133.655,03</li> 	<li>Kabupaten Sampang : Rp 2.114.335,27</li> </ol>

Daftar UMK Se-Jawa Timur Tahun 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Tuntut-Kenaikan-Upah-UMP-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harapan pekerja/buruh untuk bisa mendapat kenaikan upah minimum 2023 secara maksimal tidak terwujud. Pasalnya, upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 ditetapkan tidak jauh beda dari upah minimum provinsi (UMP) 2023.  Kemarin (7/12) sejumlah daerah mengumumkan besaran UMK 2023. Rata-rata kenaikan hanya sekitar 6–8 persen dari besaran UMK 2022. Misalnya, besaran UMK Kota Jogjakarta Rp 2.324.775,51 atau naik 7,93 persen dari UMK 2022 sebesar Rp 2.153.970. Lalu, Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 2.050.447,15, naik 7,68 persen dari UMK 2022, yakni Rp 1.904.275.  Tidak jauh beda, besaran kenaikan yang sama terjadi di wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. UMK 2023 Kota Semarang, misalnya, naik 7,95 persen menjadi Rp 3.060.348,78. Kemudian, di Kabupaten Kudus, UMK 2023 hanya naik 6,4 persen menjadi Rp 2.439.813,98 lantaran pertumbuhan ekonomi berada di angka negatif. Penetapan dilakukan sebesar inflasi sesuai Permenaker 18/2022.  Jawa Barat pun sama. UMK 2023 disahkan rata-rata 7,08 persen. UMK 2023 Kota Depok ditetapkan Rp 4.694.493,70, naik 7,25 persen dari tahun sebelumnya Rp 4.377.231,93. Begitu pula dengan Kota Bogor, naik sekitar 7,14 persen menjadi Rp 4.639.429,39 dari sebelumnya Rp 4.330.249,57.  Menyikapi hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan kekecewaannya. Serikat pekerja/buruh tetap akan menuntut kenaikan maksimum sesuai Permenaker 18/2022. ”Kami tetap meminta kenaikan upah 10 persen sesuai rekomendasi bupati dan wali kotanya,” tegasnya kemarin.  Sebelumnya, Said menyampaikan, sejatinya beberapa kabupaten merekomendasikan kenaikan UMK 2023 sebesar 10 persen. Di antaranya, Kabupaten Bogor dan Subang. Sayang, rekomendasi tersebut tak menjadi pilihan.  Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat turut menyesalkan besaran kenaikan UMK 2023 yang telah ditetapkan sejumlah daerah. Menurut dia, besaran tersebut jauh dari tuntutan awal buruh. ”Sesungguhnya jauh dari harapan kita, di awal kita harapkan kenaikan 13 persen,” ungkapnya.  Namun, setelah dikeluarkan Permenaker 18/2022 yang membatasi kenaikan upah minimum 10 persen, pihaknya mencoba legawa. Termasuk, keputusan kenaikan UMK 2023 dengan rata–rata 78 persen. ”Prinsipnya kalau masih di atas inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing, kami masih menerima. Kalau di bawah, kami menolak,” tegas anggota Dewan Pengupahan Nasional tersebut.

Buruh Kecewa UMK Naik 7–8 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Buruh di Jawa Timur tuntut Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2023 naik sebesar 13 persen. Tuntutan itu disampaikan dengan demonstrasi yang dilakukan di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (7/12).  Mereka berharap UMK bisa naik sebelum ditetapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa jelang 2023. Buruh menilai kenaikan maksimal 11 persen dinilai masih cukup kecil. Kenaikan itu disebut tidak menyejahterakan buruh.  ”Kawan-kawan, 13 persen adalah harga mati untuk UMK 2023. Kita juga ingin menikmati kenaikan ekonomi Jatim, hapus kesenjangan upah di Jatim,” teriak orator.  Sekretaris KSPI Provinsi Jatim Jazuli menyebut, buruh akan mengawal kenaikan UMK 2023. Sebab nilai UMK ditentukan terakhir pada Rabu (7/12).  ”Kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen merupakan tuntutan yang wajar untuk meningkatkan daya beli buruh pasca terdampak kenaikan harga BBM,” terang Jazuli.  Jazuli mengatakan, seluruh buruh telah menyadari bahwa sejauh ini, baru ada lima kabupaten/kota telah memberikan rekomendasinya. Yakni, Kota Kediri sebesar 5,80 persen, Kabupaten Bojonegoro 3,40 persen, Kabupaten Tulungagung 4,16 persen, Kabupaten Lumajang 4,83 persen, dan Kabupaten Sumenep, 3,10.  ”Buruh menuntut Gubernur Khofifah menggunakan deskresinya untuk menetapkan kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen, atau sekurang-kurangnya sebagai nilai win-win solution sebesar 10 persen,” tambah Jazuli.  Sejumlah buruh ditemui perwakilan Pemprov Jatim guna melakukan mediasi. Namun, belum ada keputusan dari hasil pertemuan tersebut.  Dikonfirmasi secara terpisah, Himawan Estu Bagijo, kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengatakan, telah menerima seluruh rekomendasi yang diajukan. ”Ini bagian dari proses demokrasi. Kami menerima apa yang diajukan. Berikutnya kami akan menyalurkannya pada Ibu Gubernur,” ucap dia.

Buruh Minta UMK Jatim Naik Hingga 13 Persen