<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/said-iqbal-3076694642.jpg" alt="Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memimpin unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8). (Ridwan/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memimpin unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8). (Ridwan/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ratusan buruh dari Jawa Barat dan Jabodetabek kembali menggelar aksi di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/1). Mereka mengkritisi upah murah yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM.&nbsp; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkritik penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan Pramono sebesar Rp5,73 juta. Menurutnya, besaran tersebut sangat tidak realistis dan jauh dari kata layak. Said Iqbal mendesak agar UMP Jakarta direvisi menjadi Rp5,89 juta atau setara 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ia menyoroti ironi upah pekerja di gedung pencakar langit Jakarta yang justru kalah dari upah buruh pabrik di wilayah penyangga. "Tidak masuk akal upah para pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung bertingkat, di gedung-gedung pencakar langit, kalah upahnya dengan pabrik panci di Karawang, kalah upahnya dengan pabrik plastik di Bekasi," ujar Said Iqbal di lokasi, Kamis (8/1). Kritik UMSK Jabar Yang Dipangkas Dedi Mulyadi KSPI juga menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). Said Iqbal menuding KDM melakukan pencitraan di media sosial namun kenyataannya memangkas nilai kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Ia menyebut revisi UMSK di Jawa Barat sebagai "akal-akalan" yang justru melindungi kepentingan perusahaan asing berskala besar. "KDM ingin melindungi asing. Raksasa-raksasa elektronik dilindungi, pabrik kecap pabrik roti mau dimatiin. Upahnya lebih tinggi dari pabrik Samsung, lebih tinggi dari pabrik Epson," terangnya. Upah Rendah, Cita-cita Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8% Jadi Mustahil Said Iqbal juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan. Ia menilai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah mustahil tercapai jika daya beli buruh terus ditekan dengan upah murah. "Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan. Katanya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8% menuju ke 8%. Enggak akan mungkin kalau upah di ibu kota, masih ibu kota kan DKI ini, adalah rendah," tambahnya. &nbsp; Ia mengusulkan skema subsidi upah sebagai solusi jika perusahaan dianggap tidak mampu membayar kenaikan. Said Iqbal mencontohkan negara seperti Australia dan Brasil yang sukses menerapkan kebijakan tersebut ketimbang sekadar memberikan insentif transportasi atau pangan yang dinilai kurang efektif.

Ratusan buruh di Monas Jakarta kritik upah murah Gubernur DKI Pramono Anung dan Jabar Dedi Mulyadi. Dia mendesak revisi UMP dan UMSK.

Sentil Pramono dan KDM, Said Iqbal: Target Prabowo Ekonomi Tumbuh 8 persen Jadi Mustahil Akibat Upah Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/jnxDJndPSjA67eO7Z8n4l06RVzjWXM0VP8hE5Wuv-180347086.jpg" alt="Demo buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (28/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Demo buruh di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (28/8). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hari ini, ribuan buruh yang tergabung dalam beberapa organisasi serikat pekerja, melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Nomor 110, Kota Surabaya pada Kamis (28/8). Aksi diikuti oleh kurang lebih 2 ribu buruh dari berbagai daerah industri di Jawa Timur, di antaranya dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, hingga Lumajang. Dari pantauan JawaPos.com, ribuan buruh berkumpul di depan Kantor Gubernur sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka mengenakan seragam serikatnya masing-masing. Mereka juga memegang poster bertuliskan keresahan.&nbsp; Misalnya "Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah". Ada juga buruh perempuan yang mengenakan topeng Menteri Keuangan, Sri Mulyani, samping memegang poster "Hapus Diskriminasi Pajak Perempuan Menikah" Yang lain "Sahkan RUU Ketenagakerjaan Tanpa Omnibuslaw". Bendera bajak laut dari anime One Piece turut mewarnai demo buruh di Surabaya. Paling satir, mereka menggotong keranda bertuliskan "Matinya Hati Nurani Rakyat". Wakil Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nurudin Hidayat mengatakan aksi hari ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Surabaya. "Ada 6 tuntutan nasional, kita menuntut adanya pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang dikeluarkan dari undang-undang Omnibus Law, sebagaimana amanah putusan MK," ujar Nurudin, Kamis (28/8). Massa buruh juga menuntut reformasi pajak perburuhan, yang meliputi pajak Tunjangan Hari Raya (THR), pajak pesangon, pajak JHT (Jaminan Hari Tua), dan hapus diskriminasi pajak perempuan setelah menikah. "Kita menuntut peningkatan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), yang dari Rp 5 juta menjadi Rp 7,5 juta. Terkait tuntutan lokal, kita menuntut segera dilakukan pembahasan perda tentang sistem pesangon," imbuhnya. Berbeda dari demo buruh tahun-tahun sebelumnya, massa buruh melakukan longmarch dan teatrikal dari Jalan Blauran (BG Junction) hingga Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, sekitar 1,9 km. "Teatrikal ini sebagai bentuk protes dan sindiran terhadap pemerintah yang semangat menarik pajak dan korupsi. Terakhir Wamenaker. Sangat miris sekali K3 untuk keselamatan buruh juga dikorupsi mereka," tukas Nurudin.

Ribuan buruh di Surabaya menggelar aksi menuntut reformasi ketenagakerjaan dan penghapusan diskriminasi pajak, Kamis (28/8).

Ribuan Buruh Demo di Surabaya, Protes Upah Murah hingga Pajak Perempuan Menikah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/768-tak-mampu-bayar-karyawan-berdasar-ump_m_111228.jpeg" alt="Ilustrasi demo buruh bagian dari langkah kalangan pekerja memperjuangkan haknya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi demo buruh bagian dari langkah kalangan pekerja memperjuangkan haknya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bertepatan dengan peringatan hari buruh internasional (May Day) 2025, ribuan buruh dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110, Surabaya, Rabu (1/5) Kabar ini disampaikan oleh Ketua DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur, Jazuli. Ia mengatakan bahwa ribuan massa aksi tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan aliansi GASPER (Gerakan Serikat Pekerja).&nbsp; "Estimasi massa yang akan mengikuti aksi demonstrasi berjumlah 10.000 buruh. Ini dari berbagai kabupaten/kota industri di Jawa Timur, seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, hingga Pasuruan," tutur Jazuli, Rabu (30/4). Sebelum menuju lokasi aksi, massa buruh dari berbagai daerah akan kumpul di Jalan Frontage A. Yani depan Royal Plaza dan di Kebun Binatang Surabaya Jl. Stail Surabaya sekitar pukul 11.00 - 12.00 WIB. "Kemudian kami bersama-sama bergerak menuju Kantor Gubernur Jawa Timur melalui rute Jalan A. Yani, - Jl. Wonokromo dan seterusnya hingga sampai di Jalan Pahlawan sekitar pukul 13.00 - 14.00 WIB," imbuhnya. Tuntutan yang dibawa massa aksi pada May Day 2025 tidak hanya soal ketenagakerjaan, mereka juga membawa isu pendidikan, transportasi, permukiman, pajak, hingga pengusulan K.H Abdurrahman Wahid sebagai Pahlawan Nasional. Berikut Tuntutan Ketenagakerjaan Demo Buruh di Surabaya, 1 Mei 2025: 1. Pemerintah Pusat dan DPR RI agar segera membuat UU Ketenagakerjaan yang baru sebagaimana amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. 2. Sahkan UU Pekerja Rumah Tangga (PRT). 3. Wujudkan Perda Jatim tentang Sistem Jaminan Pesangon. 4. Hapus outsourcing dan status hubungan kerja kemitraan. 5. Menuntut Pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 6. Tolak upah murah dan perkecil disparitas upah minimum di Jawa Timur. 7. Tindak tegas pengusaha yang menahan ijazah buruh karena melanggar Perda Jatim No. 8 Tahun 2016. 8. Evaluasi Kinerja Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. 9. Merevisi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3/2015, No. 3/2018 dan No. 2/2019 karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. (*)

Ribuan buruh di Jawa Timur akan menggelar aksi demonstrasi pada May Day 2025, menuntut perubahan dalam ketenagakerjaan dan isu sosial lain.

Tolak Upah Murah hingga Hapus Outsourcing, Ini Tuntutan Demo Buruh di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/DEMO-BURUH-3.jpg" alt="Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puluhan ribu buruh dijadwalkan ikut unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Sabtu (14/5), dan separo dari mereka melanjutkan aksi di Gelora Bung Karno (GBK). Mereka menyuarakan 18 tuntutan kepada anggota DPR dan pemerintah.  Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, aksi unjuk rasa itu bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh Dunia yang berlangsung sejak 1 Mei. Tuntutan massa buruh itu antara lain menyangkut permintaan kepada pemerintah agar menurunkan harga bahan pokok, bahan bakar minyak dan gas.  ”Sahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), tolak revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dan tolak revisi UU SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh),” kata Said Iqbal yang saat ini juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) seperti dilansir dari Antara.  Kemudian, massa buruh juga menolak upah murah, meminta pemerintah menghapus mekanisme pekerja alih daya (outsourcing), menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), dan meminta pemerintah segera mengesahkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang perlindungan anak buah kapal (ABK) dan buruh migran. Di samping itu, lanjut Said Iqbal, massa buruh meminta pemerintah dan DPR segera meratifikasi Konvensi ILO Nonor 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.  Aksi unjuk rasa kelompok buruh turut meminta kepada aparat penegak hukum berhenti mengkriminalisasi petani. Tuntutan lainnya, massa buruh juga meminta pemerintah mengangkat guru dan tenaga honorer jadi PNS, mendorong perusahaan memastikan status kerja pengemudi motor/mobil online sebagai pekerja bukan mitra, dan memberdayakan sektor informal.  Said Iqbal menyampaikan, aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR berlangsung pada pukul 10.00–12.00 WIB, dilanjutkan dengan demonstrasi di GBK pada 13.00–17.00 WIB. Kegiatan di GBK hanya diikuti sekitar 50.000 buruh demi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan mencegah risiko penularan Covid-19.  Massa buruh yang ikut unjuk rasa di depan gedung DPR berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Said Iqbal menambahkan, aksi di GBK turut dimeriahkan orasi dari sejumlah pimpinan serikat buruh dunia. Yakni Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation (ITUC) Sharan Burraw, Sekjen ITUC Asia Pacific Shoya Yoshids, serta perwakilan dari Partai Buruh Brazil, Australia, dan Finlandia.  Tidak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa buruh pada Sabtu (14/5) juga berlangsung di provinsi lain. Yakni antara lain Jogjakarta, Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, Gorontalo, dan Kalimantan Timur.

Massa Buruh Suarakan 18 Tuntutan di DPR dan GBK pada Demo 14 Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Resiko-Kecelakaan-Kerja-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pekerja saat bersiap membersihkan kaca di salah satu gedung bertingkat di Tangerang Selatan, Banten, Jumat (13/12/2019). Resiko kecelakaan kerja pada industri jasa konstruksi memiliki intensitas kecelakaan yang tergolong cukup tinggi. Oleh karenanya dibut" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat bersiap membersihkan kaca di salah satu gedung bertingkat di Tangerang Selatan, Banten, Jumat (13/12/2019). Resiko kecelakaan kerja pada industri jasa konstruksi memiliki intensitas kecelakaan yang tergolong cukup tinggi. Oleh karenanya dibut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja lebih menguntungkan perusahaan nakal atau preman. Perusahan itu biasanya memilih pindah lokasi demi bisa menggaji pekerjanya dengan rendah. Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi menyebut, kini banyak perusahaan nakal. Perusahaan itu biasanya hanya mencari daerah yang memiliki standar gaji rendah. Jika, upah di satu daerah tinggi, perusahaan tersebut memilih pindah ke daerah yang lain. "Perusahan-perusahaan yang benar nanti akan kalah dengan perusahaan yang preman. Perusahan preman itu dikit-dikit pindah karena upahnya tinggi ke daerah yang upahnya dikit," ujar Muhammad Rusdi dalam Konferensi Pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2). Menurut dia, jika sebuah perusahaan benar-benar pindah tidak masalah. Tapi pindah dengan modus menghindari upah tinggi, maka itu sangat menjadi masalah. Apalagi perusahaan seperti itu nantinya tidak kena sanksi berdasar pada RUU Cipta Kerja. Kekhwatiran dari serikat pekerja terhadap perusahaan preman atau nakal ini, karena di dalam RUU Omnibus Law, terdapat pasal yang dihilangkan dari UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yakni, pasal tentang sanksi perusahaan dan insentif bagi industri sektor padat karya. Lebih jauh Muhammad Rusdi menilai, kebanyakan perusahaan yang masuk di sektor industri padat karya adalah perusahaan broker. Perusahaan seperti ini lebih mementingkan besaran biaya yang dikeluarkan dalam operasional perusahaan. "Mereka itu hanya mencari upah murah dan lahan murah karena mereka adalah hanya perusahaan broker," kata dia. Seperti diketahui, pemerintah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) dan Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa (12/2) lalu. Kebijakan tersebut menuai kontroversi karena banyaknya penghapusan pasal dari UU ketenagakerjaan sebelumnya yang merugikan para pekerja.

KSPI Sebut RUU Law Cipta Kerja Untungkan Perusahaan "Preman"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kenaikan-ump-2019-803-persen-fspmi-sumut-rezim-upah-murah-bangkit_m_.jpg" alt="Ilustrasi buruh" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri yang menaikkam Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03 persen mendapat kritik pedas dari gerakan buruh. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara (Sumut) menolak rencana penetapan UMP tersebut. Kenaikan UMP di setiap provinsi akan diumumkan serentak pada 1 November 2018 mendatang. Penetapan upah minimum 2019, merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2018 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015. Jika disimulasikan, UMP di Sumut naik sebesar Rp 171.214 dari UMP 2018 Rp 2.132.188. Penolakan itu disampaikan Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo. FSPMI menginginkan, UMP naik sebesar 20-25 persen. Willy pun menagih janji Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi untuk peduli pada buruh di Sumut. "UMP Sumut saat ini dinilai sangat tidak layak," kata Willy, Kamis (18/10). Bagi Willy, PP Nomor 78 Tahun 2018 itu menunjukkan bangkitnya upah murah. Hak berunding buruh untuk penentuan upah pun seakan dihilangkan. "Kami selalu menuntut peraturan itu untuk dicabut," ungkapnya. FSPMI pun menuntut supaya kepala daerah tidak memakai PP 78 untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2019. Penetapan upah minimum, kata dia, yang dilakukan oleh gubernur berdasarkan atas rekomendasi bupati dan Dewan Pengupahan, yang didahului dengan survey pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Bukan berdasarkan inflansi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menyebut, besarnya kenaikan upah minimum 2019 adalah sebesar 8,03 persen. FSPMI meminta para gubernur, bupati dan wali kota untuk mengabaikan surat edaran Nomor: B.240/M-Naker/PHISSK-UPAH/X/2018 Hal Penyampaian Data Tingkat Inflansi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018, tertanggal 15 Oktober 2018. Apalagi, dalam surat edaran itu ada dugaan Menteri Ketenagakerjaan mengancam gubernur, bupati dan wali kota. Apabila kepala daerah tidak menetapkan upah minimum sesuai dengan PP 78/2015, maka bisa diberhentikan sebagai kepala daerah. &ldquo;Bagi buruh tidak ada kaitan antara penetapan upah minimum dengan pencopotan kepada daerah. Kami menilai surat edaran Menaker tersebut sangat provokatif dan memancing suasana yang tidak kondusif di kalangan buruh di seluruh Indonesia, serta mencerminkan arogansi penguasa terhadap kaum buruh,&rdquo; kata Willy "FSPMI Sumut mendesak menaker untuk mencabut surat edaran tersebut dan meminta kepada kepala daerah untuk mengabaikan isi surat tersebut," tandasnya.

Kenaikan UMP 2019 8.03 Persen, FSPMI Sumut: Rezim Upah Murah Bangkit

upah murah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#upah murah