<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/6_tiga-4087988625.jpg" alt="AIB DUNIA PERADILAN: Dari kiri, Mangapul, Erintuah Damanik, dan Heru Hanindyo tiba di Kejati Jatim. Tiga hakim itu ditahan di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya. (KEJATI JATIM)" width="100%">
<figcaption>AIB DUNIA PERADILAN: Dari kiri, Mangapul, Erintuah Damanik, dan Heru Hanindyo tiba di Kejati Jatim. Tiga hakim itu ditahan di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya. (KEJATI JATIM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Palu keadilan itu telah menghantam balik wajah tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya: Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Tiga orang tersebut kemarin dijebloskan ke Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya di Kejati Jatim. Mereka diduga menerima upeti untuk membebaskan Ronald Tannur, terdakwa pembunuh Dini Sera Afrianti. Pantauan Jawa Pos, tiga hakim tersebut tiba di Kejati Jatim dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Wajah mereka pucat. Tangan mereka terborgol. Erintuah, Mangapul, dan Heru telah diperiksa selama lebih dari delapan jam di kantor Kejati Jatim. Tim penyidik kejaksaan menemukan bukti kuat bahwa mereka menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp 20 miliar untuk memvonis bebas Ronald. Uang sebanyak itu diduga mereka terima dari Lisa Rachmat, pengacara Ronald. Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak akan berhenti hanya pada Lisa. Penyidik akan mendalami siapa pemberi uang dalam kasus suap tersebut. Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung Abdul Qohar menuturkan, jajarannya telah menemukan bukti berupa dokumen elektronik. Salah satunya menunjukkan lokasi para tersangka menukarkan uang asing. &rsquo;&rsquo;Ini alat bukti yang cukup untuk bisa mengarah ke siapa pemberi uang,&rsquo;&rsquo; paparnya. Aliran uang panas itu juga bisa dideteksi. &rsquo;&rsquo;Siapa, kapan, di mana, dan bagaimana pemberiannya sudah ada buktinya,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Penyidik akan mengungkap semua temuan itu pada saatnya nanti. &rsquo;&rsquo;Sabar, beri waktu kami mendalami lebih jauh siapa para pihak yang terlibat dalam kasus ini,&rsquo;&rsquo; terangnya. Dia mengatakan, penyidik juga akan melakukan kroscek terhadap Ronald Tannur. Bila ditemukan bukti bahwa uang haram itu berasal dari Ronald Tannur, yang bersangkutan akan diproses hukum. &rsquo;&rsquo;Kami mendalami proses transaksi, apakah seluruhnya sebelum putusan atau setelah putusan sidang. Karena dokumen yang sangat tebal, data sangat banyak, enggak cukup waktu dalam dua jam selesaikan ini satu per satu,&rsquo;&rsquo; paparnya. Penangkapan tiga hakim yang menyidangkan kasus Ronald Tannur bermula dari temuan transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi tersebut terjadi sejak kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Dini Sera itu disidangkan di PN Surabaya. Petugas yang terlibat dalam pemantauan kepada Jawa Pos menyebutkan, kejanggalan dalam penanganan perkara sudah tercium sebelum kasus Ronald disidangkan di pengadilan. Proses penyidikan kasus tersebut sempat tersendat dan butuh waktu ekstra hingga akhirnya siap disidangkan. Kecurigaan menguat saat ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan para pengadil. Salah satu hakim terpantau adalah Erintuah Damanik. Dia menukarkan dolar Amerika di sebuah money changer di kawasan Surabaya Selatan. &rdquo;Lumayan sering nukarnya,&rdquo; kata sumber tersebut. Penukaran itu dilakukan dalam Maret&ndash;Mei. Saat itu kasus Ronald Tannur masih disidangkan. Sekali menukarkan, paling sedikit Rp 150 juta. Penukaran kadang dilakukan sendiri, terkadang bersama istrinya. Selama tiga bulan, hakim tersebut tercatat sembilan kali menukarkan dolar ke rupiah. Hanya dalam kurun waktu itu, uang yang ditukarkan mencapai Rp 1,6 miliar. Transaksi tersebut sempat dikonfirmasi kepada Damanik ketika Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan pasca menjatuhkan putusan bebas. Saat itu, Damanik mengaku tidak memiliki tabungan valas. Namun, dia membenarkan telah menukarkan uang dolar ke rupiah sebanyak sembilan kali dalam kurun waktu tiga bulan. Hakim tersebut sempat tercengang saat disebutkan data transaksi itu. Dia buru-buru menyebut bahwa uang dolar yang ditukarkan adalah hasil usaha istrinya. &rdquo;Katanya hasil istrinya jualan baju online,&rdquo; ucapnya. Usaha itu dilakoni sejak bertugas di Medan. Belakangan, transaksi penukaran uang asing tersebut terus dilakukan selama beberapa kali hingga jumlah yang ditukar mencapai sekitar Rp 3 miliar. Kejagung yang telah mengendus dan terus memantaunya lantas melakukan penggerebekan, penggeledahan, dan penangkapan. Hakim Mangapul pun demikian. Dia juga terpantau melakukan transaksi mencurigakan. Salah satunya, dia menukarkan mata uang asing hampir setiap hari dalam kurun waktu satu minggu. Di luar minggu itu, dia juga diketahui melakukan penukaran uang asing. Aktivitasnya sama persis dengan Damanik hingga akhirnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan secara bersamaan dengan Damanik. (gas/elo/idr/oni/c6/eko)

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya: Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo dijebloskan ke penjara. Mereka diduga terima upeti.

Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo; 3 Hakim PN Surabaya Diduga Terima Setoran Rp 20 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Ismail-Bolong-yang-membuat-heboh-Polri-dengan-pengakuannya-ist1-640x359-1.jpg" alt="Ismail Bolong yang membuat heboh Polri dengan pengakuannya soal setoran uang miliaran (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ismail Bolong yang membuat heboh Polri dengan pengakuannya soal setoran uang miliaran (istimewa)</figcaption>
</figure>Polri Belum Tanggapi Isu Upeti Tambang yang Catut Nama Kabareskrim  JawaPos.com – Para petinggi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah ikut mengomentari kasus dugaan setoran tambang yang mencatut nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas jajarannya yang terbukti bermain-main dalam kasus tambang ilegal.  Ketua PBNU KH Ahmad Fahrurrozi mengatakan, dirinya mengikuti kabar adanya perang bintang di antara petinggi Polri. Informasi tersebut sebelumnya disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD.  "Ini perlu ditelusuri akar masalahnya," kata Ahmad Fahrurrozi. Supaya tidak menjadi isu liar yang multitafsir di masyarakat.  Gus Fahrur, sapaannya, juga menyoroti dugaan oknum petinggi Polri yang menjadi beking perusahaan tambang ilegal. Dia mengatakan, kabar itu harus diusut tuntas oleh Kapolri. Dengan begitu, citra kepolisian tidak semakin terpuruk.  Di sisi lain, PP Muhammadiyah juga menyoroti kasus tambang ilegal yang menyeret nama jenderal polisi. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, selama ini pendekatan terhadap masalah pertambangan sangat formal dan bias kepada pemilik kapital. ’’Karena yang menjalankan usaha tambang di negeri ini adalah yang memiliki badan hukum berupa PT," terang Anwar Abbas saat dihubungi Jawa Pos kemarin (8/11).  Sementara itu, usaha tambang oleh masyarakat dianggap liar dan bisa dijerat hukum. Di sinilah terbuka celah praktik-praktik tidak terpuji, seperti adanya setoran uang ke petinggi Polri.  Anwar mengatakan, untuk menghilangkan tindakan tidak terpuji itu, pihaknya mendorong usaha masyarakat yang masuk kategori liar agar memiliki badan hukum berupa koperasi. Dengan cara itu, usaha mereka menjadi legal.  Terpisah, anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah membentuk tim untuk memberantas beking penambangan liar. Anggota tim harus terdiri atas pejabat Kementerian ESDM, kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Dengan komposisi tersebut, diharapkan proses pengawasan dapat berjalan secara terpadu dan objektif.  Mulyanto menambahkan, cara yang tepat untuk memberantas praktik illegal mining adalah mengamankan oknum-oknum aparat yang selama ini menjadi beking. Pemerintah harus bergerak cepat agar pelanggaran yang berdampak bagi pendapatan negara dan lingkungan itu tidak terus berlanjut.  Mulyanto menegaskan, Komisi VII DPR akan memanggil lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah itu. Sudah saatnya negara mengakhiri praktik merugikan tersebut.  Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Iwan Nurdin mengatakan, narasi bersih-bersih mafia tambang sejatinya sudah sering digaungkan pemerintah. Namun, dari kacamata masyarakat sipil, upaya bersih-bersih tersebut belum memperlihatkan keseriusan. Salah satu indikatornya adalah masih banyak laporan masyarakat tentang tambang ilegal yang tidak ditindaklanjuti. ”Kalau toh (laporan, Red) ditindaklanjuti, masyarakat justru jadi korban kriminalisasi aparat penegak hukum,” kata Iwan kepada Jawa Pos.  Iwan menuturkan, diskriminasi hukum semacam itu sering dialami masyarakat sipil yang tinggal di area sekitar pertambangan. ”Tapi, kalau pengusaha yang lapor, penegakan hukumnya cepat sekali, respons aparat sangat cepat,’’ ujarnya.  Ismail Bolong alias Pak Bos  Sementara itu, setelah dua video testimoninya beredar, hingga kemarin (8/11) keberadaan Ismail Bolong misterius. Berdasar pantauan Kaltim Post, rumah Ismail di Samarinda tampak lengang. Beberapa kerabat maupun tetangga tak tahu keberadaan purnawirawan polisi dengan pangkat terakhir aiptu tersebut.  Warga di sekitar rumahnya kaget saat melihat dua video yang viral tersebut. Meski mengetahui Ismail menjalankan bisnis batu bara, mereka tidak menduga Ismail akan memberikan testimoni tentang setoran untuk Kabareskrim. Antara percaya dan tidak. Mayoritas warga menyayangkan jika Ismail terlibat bisnis batu bara ilegal.  ”Pagar rumahnya memang selalu terkunci. Namun, penghuninya tidak sombong. Tetap menegur dan berbaur dengan warga. Terutama saat ada kegiatan kemasyarakatan,” kata Yaser, 37, warga sekitar, kepada Samarinda Pos (Kaltim Post Group).  Ketua RT 10 Titus Sidete menjelaskan, dirinya kali terakhir berjumpa langsung dengan Ismail pada Kamis (3/11) saat menghadiri acara pernikahan di permukimannya. Saat itu Titus duduk bersebelahan dengan Ismail. ”Hanya ngobrol biasa. Warga sini sudah biasa memanggil Pak Ismail dengan Pak Bos. Pak Ismail tidak berkeberatan dengan panggilan itu,” ujar Titus.  Panggilan Pak Bos yang disematkan kepada Ismail bukan tanpa alasan. Sebab, Ismail dikenal royal dan ringan tangan. Terutama saat ada kegiatan yang membutuhkan bantuan, baik uang maupun barang. Di kalangan warga, Ismail terkenal dermawan dan siap membantu jika dibutuhkan.  Titus mencontohkan, saat ada pembangunan masjid, Ismail turut membantu dengan menyumbang dana maupun barang. ”Yang penting, dia (Ismail) dihubungi, pasti dibantu. Terakhir pernah membantu kelengkapan seragam untuk warga,” ungkap Titus. ”Warga Jalan Rajawali Dalam tidak meragukan jiwa sosial Pak Ismail,” lanjut Titus.  Dia kali terakhir berkomunikasi dengan Ismail melalui pesan singkat pada Senin (7/11) sekitar pukul 23.00 Wita. Dalam pesan singkatnya, Ismail mengaku akan berangkat ke Jakarta. Namun, dalam pesan singkat itu, Ismail tidak menjelaskan keperluannya ke ibu kota. Saat ini nomor ponsel Ismail tidak dapat dihubungi. Titus menduga nomor ponsel yang biasa digunakan telah diganti.  Sementara itu, anak pertama Ismail bernama Riski yang berhasil ditemui merasa sangat kaget atas apa yang terjadi kepada ayahnya. Sejak dua video itu viral, Riski sulit berkomunikasi dengan ayahnya. Namun, dia menduga sang ayah saat ini berada di Jakarta. ”Terakhir Ayah hanya berpesan agar kami di rumah saja. Makanya, kami tetap di rumah sambil menunggu Ayah,” kata Riski.

Video Terkait Dugaan Upeti Tambang Viral, Ismail Bolong Menghilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kabareskrim-Polri-Komjen-Pol-Agus-Andrianto-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>Kompolnas Dalami LHP Divpropam, KPK Siap Usut Mafia Pertambangan  JawaPos.com – Kasus dugaan upeti dari pengusaha tambang ilegal untuk para petinggi Polri makin panas. Kemarin para pegiat Jaringan Aktivis Prodemokrasi (Prodem) melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke Divpropam Mabes Polri. Prodem juga mempertanyakan alasan Kapolri tidak memproses laporan hasil penyelidikan (LHP) Divpropam. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Prodem Iwan Sumule menuturkan, pihaknya datang ke Divpropam untuk membuat laporan terhadap dugaan gratifikasi, suap, atau uang koordinasi yang diterima Komjen Agus Andrianto.  ”Kami juga ingin mempertanyakan soal laporan hasil penyelidikan yang dilakukan Divpropam sendiri,” ujarnya. Divpropam, lanjut dia, telah menyelidiki kasus dugaan setoran tambang ilegal di Kalimantan Timur pada Februari 2022. Penyelidikan itu menghasilkan LHP yang diteken Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo pada 7 April 2022. Sambo saat ini telah dipecat dari Polri dan menjalani sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua.  ”Dalam LHP yang kami dapatkan, disebutkan bahwa sudah ada cukup bukti adanya penyuapan dan penyerahan uang koordinasi ke Kabareskrim,” lanjut Iwan. Namun, hingga saat ini, LHP itu tidak ditindaklanjuti Polri. Karena itu, Prodem mendesak Kapolri dan Biro Paminal Propam untuk menindaklanjuti LHP Divpropam tersebut. ”Kenapa ini (tidak ditindaklanjuti, Red),” jelasnya.  Dari mana Prodem bisa mendapatkan LHP tersebut? Iwan mengatakan, Prodem melakukan investigasi hingga bisa mendapatkan dokumen tersebut. ”Ini dokumen asli,” tegasnya.  Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengatakan, pihaknya juga telah mendapatkan LHP Divpropam tersebut. Saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan pengawas internal. ”Masih pendalaman,” ujarnya. Selanjutnya, Kompolnas akan memantau penyelesaian kasus Ismail Bolong yang mengaku menyetor Rp 6 miliar ke Kabareskrim. Walau kemudian pernyataan tersebut dicabut dan diklarifikasi.  Pada bagian lain, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyatakan, yang perlu dipahami dalam kasus itu adalah adanya praktik kotor di internal kepolisian. Seorang anggota kepolisian bernama Ismail Bolong bisa mendapat pensiun dini kendati telah tersangkut kasus tambang ilegal. ”Kok bisa pensiun dini. Kan berarti Ismail Bolong tidak diproses hukum,” tuturnya.  Dia menekankan, untuk menuntaskan kasus tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus segera turun tangan. Kapolri harus membuat langkah strategis dengan cepat. Yakni, mengusut kasus secara transparan dan menonaktifkan siapa pun yang terlibat. Bila dibiarkan berlarut-larut, kasus tersebut justru akan kembali merugikan institusi Polri.  Pada bagian lain, Komisioner Ombudsman RI Johanes Widiantoro mengatakan, pihaknya mendorong Kapolri untuk melanjutkan aksi bersih-bersih internal. Dia berharap Kapolri mewujudkan komitmennya untuk ”potong kepala” jika terbukti terdapat anggotanya yang melakukan pelanggaran.  Bagaimana respons Polri? Hingga tadi malam, Korps Bhayangkara itu belum memberikan respons yang tegas dan cepat. Kapolri dan pejabat utama Polri belum memastikan penanganan kasus dugaan setoran tambang ilegal. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, dirinya belum mendapatkan informasi pasti soal kasus tersebut. ”Jangan ke saya semua, tanya Kadivpropam saja itu,’’ elaknya.  Sebagaimana diberitakan, beredar video testimoni purnawirawan Polri bernama Ismail Bolong yang mengaku pernah memberikan setoran dengan nilai total Rp 6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Upeti tersebut diberikan untuk mengamankan bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur. Namun, tak lama setelah video itu menyebar, muncul video susulan yang berisi klarifikasi dari Ismail Bolong. Dia membantah semua ucapannya di video pertama. Dia mengaku mendapat tekanan dari Brigjen Hendra yang kala itu menjabat Karopaminal Divpropam. Hendra kini terjerat kasus pembunuhan Yosua bersama Ferdy Sambo.  Pada saat bersamaan, di Twitter beredar laporan hasil penyelidikan (LHP) nomor R/1253/IV/WAS.2.4.2022/Divpropam terkait dengan tambang ilegal di Kaltim. Dalam LHP itu disebutkan dugaan keterlibatan beberapa petinggi Polri dalam bisnis tambang ilegal di wilayah Kaltim.  Di sisi lain, KPK menyambut baik rencana Menko Polhukam Mahfud MD melibatkan KPK dalam mengungkap kasus mafia tambang di Indonesia. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pertambangan memang menjadi salah satu sektor yang berisiko tinggi terjadinya korupsi. KPK pernah melakukan kajian pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kajian itu bisa digunakan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan dari hulu hingga hilir. ”Pemanfaatannya pun optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Ali dalam keterangan tertulis.  KPK juga telah menginisiasi dan menjalankan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Program penyelamatan SDA itu merupakan program bersama kementerian/lembaga dan melibatkan pemerintah daerah serta stakeholder.  Selain pertambangan, ada sektor kehutanan, perkebunan, kelautan, dan perikanan yang masuk program yang dimulai sejak 2015 tersebut. Bukan hanya itu, belum lama ini KPK juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perbaikan Tata Kelola Pertambangan. ”Pembentukan satgas dilakukan karena maraknya praktik korupsi di sektor pertambangan,” ungkap Ali.  Menurut catatan KPK, salah satu area rawan korupsi pertambangan adalah penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak berstatus clean and clear. Kondisi itu kerap mengakibatkan banyak hak guna usaha lokasi pertambangan yang tumpang-tindih.  Dari Kalimantan, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kalimantan Timur mendesak reformasi kepolisian. Menurut data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, terdapat 151 titik aktivitas tambang ilegal di seluruh wilayah Kaltim. Namun, hanya ada tiga kasus yang terpantau sedang diproses hukum hingga saat ini. Hal tersebut menunjukkan betapa aparat kepolisian terkesan tidak serius dalam menangani kejahatan itu.  Video pengakuan Ismail Bolong terkait dengan kejahatan tambang ilegal yang dilakukannya, lanjut KMS, merupakan petunjuk terang bagi aparat kepolisian untuk segera memprosesnya. Pengakuan Ismail Bolong disebut KMS telah mengurai keterlibatan aparat kepolisian dalam kejahatan tambang ilegal. Hal yang sebenarnya diduga publik sejak lama. ”Berdasar hal tersebut, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur dan para individu yang mendukung menyatakan sikap sebagai berikut. Pengakuan atas keterlibatan anggota kepolisian ini mengonfirmasi dan menguatkan dugaan publik selama ini bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan tambang ilegal disebabkan keterlibatan ataupun backup dari aparat penegak hukum sendiri,” sebut KMS dalam rilisnya seperti dilansir Kaltim Post.  Poin selanjutnya, dengan mundurnya Ismail Bolong dari Polri, tak lantas kasus tersebut berhenti. ”Atas nama hukum dan keadilan, hukum harus ditegakkan. Kejahatan tambang ilegal harus diungkap. Karena itu, Ismail Bolong berikut nama-nama aparat kepolisian, baik yang disebut maupun yang tidak disebut, yang terlibat dalam kejahatan ini harus diproses hukum sesegera mungkin,” tulis KMS.  Layaknya kejahatan yang selalu dilakukan dengan saling bekerja sama dan secara rahasia, KMS menganggap pernyataan Ismail Bolong yang menyebut bahwa kejahatan yang dilakukannya atas dasar inisiatif sendiri tanpa perintah atasan sangat sulit dipercaya. ”Kami percaya bahwa kejahatan tambang ilegal ini dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian, harus dikejar hingga ke akar-akarnya terhadap siapa saja pelaku kejahatan di lapangan yang turut serta melakukan kejahatan hingga pelaku yang memerintahkan kejahatan,” jelas KMS.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/lhp-propam-polri-750x847.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ERA FERDY SAMBO: Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Divpropam tentang kasus tambang ilegal yang beredar di media sosial.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/lhp-propam-polri-1-750x820.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ERA FERDY SAMBO: Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Divpropam tentang kasus tambang ilegal yang beredar di media sosial.  Sosok Ismail Bolong  Kemarin Kaltim Post menelusuri kediaman Ismail Bolong. Berdasar informasi, pria berperawakan tinggi itu memiliki dua rumah di Kota Tepian. Bertempat di Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Sungai Pinang. Kesan mewah mewarnai rumah cat putih ukuran 20 x 40 meter yang berada di kawasan Kecamatan Sungai Pinang itu. Ada lima pilar di bagian pagar depan. Pintunya pun terbuat dari pelat besi ukir.  Di bagian teras, ada beberapa mobil mewah. Yang tampak paling mencolok adalah kendaraan roda empat warna putih jenis Hummer H2. Kendaraan seharga sekitar Rp 2,7 miliar itu menjadi tunggangan sehari-hari Ismail Bolong.  Di sisi Hummer H2, ada mobil sport Mini Cooper. Harga barunya, berdasar penelusuran Kaltim Post, sekitar Rp 1,385 miliar. Ada juga Lexus RX F-Sport yang harganya sekitar Rp 1,475 miliar. Selanjutnya, Toyota Alphard seharga Rp 1,347 miliar serta Toyota Camry yang harganya di kisaran Rp 741 juta. Menurut pengakuan seorang warga, Ismail Bolong baru pindah ke rumah tersebut sekitar 2020. ”Orang baik. Jiwa sosialnya tinggi. Ada apa saja pasti membantu,” bebernya.  Sementara itu, Polda Kaltim masih menunggu penyelidikan dan pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri terkait dengan kasus video Ismail Bolong. Soal penambangan ilegal di Marang Kayu, Kutai Kertanegara, pihaknya sudah melakukan proses hukum terhadap beberapa kegiatan tambang ilegal. Namun, tidak ada kaitannya dengan Ismail Bolong.  Kabidhumas Polda Kaltim Kombespol Yusuf Sutedjo mengaku tidak mengetahui keberadaan Ismail. ”Karena penanganan kasus dilakukan Mabes Polri,” ungkapnya. Terkait dengan aliran dana ke sejumlah pejabat tinggi Polri, Yusuf menegaskan bahwa yang menangani Mabes Polri. Jadi, masih menunggu hasil penyelidikan di Mabes Polri. ”Kami tidak mau nanti ada tumpang-tindih proses penyidikan,” katanya.

Kasus Dugaan Upeti Tambang Ilegal, Kapolri Harus Turun Tangan

upeti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#upeti

Berita Terkini

Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo; 3 Hakim PN Surabaya Diduga Terima Setoran Rp 20 M

Video Terkait Dugaan Upeti Tambang Viral, Ismail Bolong Menghilang

Kasus Dugaan Upeti Tambang Ilegal, Kapolri Harus Turun Tangan

Download Aplikasi JawaPos.com