<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/NAIK-KELAS-2396366767.jpg" alt="Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, dalam webinar bertajuk &ldquo;Naik Kelas: Strategi UMK Tembus Pasar Retail Modern&rdquo; yang digelar dalam rangkaian Festival Syawal tahun ini. (Dok. MUI)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, dalam webinar bertajuk &ldquo;Naik Kelas: Strategi UMK Tembus Pasar Retail Modern&rdquo; yang digelar dalam rangkaian Festival Syawal tahun ini. (Dok. MUI).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, menekankan pentingnya proses dan standar halal sebagai bagian dari strategi mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk naik kelas dan menembus pasar retail modern hingga pasar ekspor. Menurutnya, UMK mendominasi jumlah pelaku usaha di Indonesia. Oleh karena itu, penting sekali mendorong atau mendukung agar UMK ini terus berkembang menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar, dan tentunya bisa mengakses pasar-pasar yang lebih luas lagi. &ldquo;Tidak hanya pasar tradisional tapi juga pasar modern, dan bahkan harapan kami tentunya terus bisa mensuport UMK bahkan bisa masuk ke pasar internasional atau dalam arti bisa melakukan ekspor ke luar negeri,&rdquo; ujar Muti Arintawati dalam sambutannya dalam webinar bertajuk &ldquo;Naik Kelas: Strategi UMK Tembus Pasar Retail Modern&rdquo; yang digelar dalam rangkaian Festival Syawal tahun ini, dikutip dari website MUI, Senin (21/4). Sebagai lembaga pemeriksa halal yang telah beroperasi selama 36 tahun, LPPOM MUI berkomitmen mendampingi UMK dalam proses sertifikasi. Saat ini, LPPOM memiliki jaringan di 34 provinsi dengan sekitar 1.000 auditor halal di seluruh Indonesia, serta perwakilan di Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan. Muti mengakui bahwa banyak UMK menganggap proses sertifikasi halal rumit. Namun, LPPOM siap memberikan pendampingan teknis untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaannya. &ldquo;Kami sangat memahami bahwa untuk UMK proses sertifikasi halal itu kadang dirasa masih sulit, dirasa ribet, katanya begitu ya. Oleh karena itu kami ingin memberikan bimbingan teknis kepada Bapak dan Ibu sekalian, juga memberikan arahan, memberikan panduan agar bisa memahami bagaimana proses sertifikasi itu berjalan,&rdquo; tegasnya. Ia juga menegaskan bahwa sertifikat halal bukanlah titik akhir, melainkan awal dari komitmen menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan. &ldquo;Sertifikat halal itu bukan merupakan akhir dari suatu proses. Jadi kalau kita bertanding, tidak berarti kemudian setelah mendapatkan sertifikat halal itu kita finish. Tapi sesungguhnya, sertifikat halal sendiri itu merupakan satu awal dari proses panjang,&rdquo; ungkapnya. Dalam webinar tersebut, Muti mendorong pelaku UMK untuk memanfaatkan pengetahuan dari para narasumber kompeten guna memahami tidak hanya sertifikasi halal, tetapi juga strategi memasuki pasar ritel modern. Festival Syawal, menurut Muti, merupakan wujud dukungan LPPOM bagi peningkatan daya saing UMK. &ldquo;Program ini kami dedikasikan untuk UMK sebagai bentuk kepedulian kami dalam meningkatkan nilai tambah produk halal,&rdquo; ucapnya. Ia menambahkan, inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal global. &ldquo;Dengan besarnya jumlah UMK, mereka perlu mendapat perhatian khusus agar cita-cita Indonesia sebagai pusat halal dunia dapat terwujud,&rdquo; tutup Muti. &nbsp;

Proses dan standar halal sangat penting untuk mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) naik kelas dan menembus pasar retail modern.

 LPPOM MUI Tekankan Pentingnya Pelaku UMK Punya Sertifikasi Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/PERTAMIN19.jpg" alt="Acara “FGD Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan bagi Petani Milenial dan UMK” yang diselenggakan di Kab Bogor, Selasa (18/05)." width="100%">
<figcaption>Acara “FGD Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan bagi Petani Milenial dan UMK” yang diselenggakan di Kab Bogor, Selasa (18/05).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif dengan perluasan akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat.  Secara khusus bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK), petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai amanat Perpres No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).  Indeks inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 81,4% pada 2020, lebih tinggi dari 2019 yang mencapai 76,19%. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024.  Sektor pertanian di Indonesia sendiri masih menunjukan pertumbuhan yang positif saat PDB terkontraksi 2,07% di tengah pandemi Covid-19. Jika dilihat dari struktur lapangan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 29,76% pekerja bekerja di sektor pertanian. Namun sayangnya, hanya sekitar 8% yang merupakan petani muda (generasi milenial). Padahal jika dilihat dari struktur umur, penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial (25,87%) dan generasi Z (27,94%).  “Sinergi dan kolaborasi program melalui digitalisasi pada ekosistem pertanian dapat mengangkat harkat hidup dan tingkat ekonomi petani serta memudahkan pengembangan layanan pertanian secara terpadu” tutur Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Erdiriyo, pada “FGD Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan bagi Petani Milenial dan UMK” di Kab Bogor, Selasa (18/05).  Peningkatan pembiayaan petani terus diupayakan oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah. Perluasan akses pembiayaan tersebut dilakukan oleh BNI dan BJB, khususnya bagi kelompok petani di Kabupaten Bogor.  Melalui skema integratif Agree dari Telkom Indonesia, petani dapat mengoptimalkan hasil produksi melalui pengelolaan supply dan demand yang baik, mempermudah penyaluran subsidi, serta mendorong regenerasi petani dengan melahirkan petani milenial.  Sebagai komplementer dari sinergi tersebut, Pupuk Indonesia (PIHC) memberikan pendampingan lengkap hulu-hilir pertanian pada kegiatan off farm dan on farm melalui program Agrosolution, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani.  Dalam kegiatan on farm, Pupuk Indonesia menyediakan produk pertanian berkualitas seperti pupuk non subsidi dan obat-obatan tanaman, serta memberi kawalan teknologi dan bimbingan teknis.Sementara dalam kegiatan off farm, Pupuk Indonesia memberikan akses pemodalan bagi petani, akses kepada asuransi, serta jaminan offtaker. Program Agrosolution sendiri dapat meningkatkan hasil tani dari rata-rata 5 hingga 6 ton menjadi 8 hingga 10 ton per hektar.  Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, dalam sambutannya menuturkan bahwa Kabupaten Bogor menjadi sasaran yang tepat untuk mengakselerasi pengembangan petani milenial.  Sebanyak 33% luas wilayahnya atau 98.463 hektar merupakan lahan pertanian dan perkebunan yang memiliki posisi strategis dalam penyedian lahan pertanian dan perlindungan tata air bagi Jabodetabek.  Iwan menuturkan jika pertumbuhan positif sektor pertanian di Kab Bogor harus diiringi pengembangan secara terus menerus agar memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar kedepannya.  Pemantik diskusi pada kegiatan ini dari PT BNI (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah BJB (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia Holding Company, PT Mitra Bumdes Nusantara, dan Icon Agry.  Turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat sebagai penanggap diskusi.

Upaya Pemerintah dan BUMN Majukan Petani Milenial & Usaha Mikro Kecil

usaha mikro kecil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#usaha mikro kecil

Berita Terkini

LPPOM MUI Tekankan Pentingnya Pelaku UMK Punya Sertifikasi Halal

Upaya Pemerintah dan BUMN Majukan Petani Milenial & Usaha Mikro Kecil

Download Aplikasi JawaPos.com