<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/19/IMG-20240819-WA0001_copy_2445x1630_1-1923255464.jpeg" alt="Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabu Revolusi saat wawancara cegat usai pelantikan yang dilakukan di Gedung Kementerian Kominfo. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabu Revolusi saat wawancara cegat usai pelantikan yang dilakukan di Gedung Kementerian Kominfo. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak jajaran kabinet di akhir-akhir masa jabatannya. Sejumlah kursi Menteri diutak-atik padahal hanya akan menjabat sampai Oktober mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya Menteri, Wakil Menteri juga kena perubahan. Beberapa Dirjen di Kementerian pun demikian. Termasuk di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), pelantikan Dirjen baru ada di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirjen IKP yang baru adalah Prabu Revolusi. Dirinya yang terkenal sebagai wartawan dan pembawa berita itu tiba-tiba dilantik jadi Dirjen IKP Kominfo menggantikan Dirjen sebelumnya, Usman Kansong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014992729/6-weton-yang-akan-sukses-dan-kekayaan-yang-berlimpah-dan-melejit-menurut-primbon-jawa">6 Weton yang Akan Sukses dan Kekayaan yang Berlimpah dan Melejit, Menurut Primbon Jawa!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilantik sebagai Dirjen IKP yang baru, Prabu Revolusi akan mendapat tugas membangun komunikasi publik dan diseminasi informasi di era baru. Hal tersebut dia sampaikan usai pelantikan di gedung Kominfo, Senin (19/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pesannya jelas arahannya masa disrupsi teknologi kami diperintahakan merancang segrra membangun komunikasi publik dan diseminasi di era baru," kata Prabu Revolusi kepada wartawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di masa tugasnya yang singkat dan hanya tinggal dua bulan lagi, Prabu menyebut ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dalam beberapa bulan terakhir, menuju masa pergantian pemerintahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014992734/sisa-waktu-dua-bulan-jadi-menteri-esdm-bahlil-lahadalia-bakal-fokus-lakukan-ini">Sisa Waktu Dua Bulan Jadi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia Bakal Fokus Lakukan ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang pertama adalah tentu beberapa kegiatan internasional yg masuk dalam agenda kita. kita harus sukseskan secara komunikasi dan informasinya. Kedua mengenai capaian pemerintah presiden jokowi dan pak maaruf amin selama lima tahun ini seperti apa itu juga harus segera kita kuatkan komunikasi kepada publik," tandasnya singkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum dilantik sebagai Dirjen IKP, Prabu diketahui menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Kilang Pertamina Internasional. Prabu Revolusi sembari tetap berkarir di TV, belakangan ini memang gencar membangun karir politik dengan merapat ke Istana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014992718/chelsea-dipermalukan-manchester-city-di-stamford-bridge-kualitas-striker-nicolas-jackson-dipertanyakan-mantan-pemain-the-blues">Chelsea Dipermalukan Manchester City di Stamford Bridge, Kualitas Striker Nicolas Jackson Dipertanyakan Mantan Pemain The Blues</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabu juga pernah terlibat dalam pemerintahan. Pada 2020-2021, dia menjabat sebagai Staf Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga sempat masuk dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai Deputi Komunikasi untuk Pemilihan Presiden 2024. Namun, tak lama setelah itu, Prabu keluar dari Tim TPN dan merapat ke pasangan calon nomor urut 3, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.</div> </div>

Prabu Revolusi yang terkenal sebagai wartawan dan pembawa berita itu tiba-tiba dilantik jadi Dirjen IKP Kominfo.

Gantikan Usman Kansong, Prabu Revolusi Dilantik Jadi Dirjen IKP Kominfo yang Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/IMG_20231010_002611-1299960185.jpg" alt="Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong saat berada di Media Center KTT AIS Forum 2023 di Kawasan BNDCC, Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (9/10)." width="100%">
<figcaption>Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong saat berada di Media Center KTT AIS Forum 2023 di Kawasan BNDCC, Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (9/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam dua bulan terakhir, ada dua pejabat tinggi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mundur. Pertama, Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan yang mundur pada 1 Juli lalu menyusul peretasan Pusat Data Nasional Sementara II. Kemarin (14/8) giliran Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Usman Kansong yang mengumumkan mundur. Usman berlatar belakang sebagai jurnalis. Dia pernah menjabat current affairs manager di Metro TV dan ketua dewan redaksi di Media Group. Dia dilantik menjadi Dirjen saat Menkominfo diduduki Johnny G. Plate, politikus Nasdem, partai yang didirikan dan dipimpin Surya Paloh, bos Media Group. &rdquo;Nggak ada tekanan dari luar. Ini keinginan saya sendiri,&rdquo; kata Usman Kansong saat pamitan di hadapan sejumlah wartawan di Jakarta kemarin (14/8). Dia juga sudah mendapatkan izin atau persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk mundur sebagai Dirjen. Sebab, pengangkatannya sebagai Dirjen berdasar keputusan presiden (keppres). Usman menyatakan bahwa dirinya menjadi Dirjen sudah tiga tahun lebih empat hari. Dia mengakui durasi itu tidak panjang jika dihitung sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara. Sebab, bagi dia, pengabdian kepada bangsa dan negara dilakukan sepanjang hayat. Hanya, tambah dia, pengabdian kepada negara dan bangsa tidak harus dari dalam birokrasi atau pemerintahan. Ada beberapa poin yang disinggungnya pada saat pamitan itu. Di antaranya adalah ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena memberikan persetujuan atas usulan kenaikan tunjangan pranata humas. (wan/c12/ttg)

Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Usman Kansong mengumumkan mundur dari jabatannya. Pengunduran diri Usman mendapat sorotan.

Dirjen IKP Kominfo Mundur, Usman Kansong Tampik Isu Tekanan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/Usman-Kansong-Edy-Pramana-4155654035.jpg" alt="Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong bersama Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, dan pihak Otorita IKN dalam acara temu pemred media massa di IKN, Rabu (7/8). (Edy Pramana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong bersama Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, dan pihak Otorita IKN dalam acara temu pemred media massa di IKN, Rabu (7/8). (Edy Pramana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong meyakini bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya terkait pemindahan ibu kota, melainkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Hal itu disampaikan Usman Kansong dalam temu pemimpin redaksi sejumlah media massa nasional dan lokal di IKN, Rabu (7/8). Dalam kesempatan itu, para pemimpin redaksi media massa nasional dan lokal juga diajak langsung untuk melihat sejauh mana progres pembangunan di IKN. Selain itu, sejauh mana persiapan IKN menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. &ldquo;Kami meyakinkan kepada teman-teman pemimpin redaksi bahwa IKN bukan hanya sekadar pemindahan ibu kota, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,&rdquo; tegas Usman. Usman menambahkan bahwa pembangunan IKN dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga tahun 2045. Pembangunan IKN juga sebagai wujud nyata mengatasi kesenjangan pembangunan di Indonesia bagian barat dan tentunya Indonesia bagian timur. Pemerintah disebutnya terus mewujudkan pembangunan Indonesia yang merata. IKN dirancang menjadi pusat pertumbuhan baru wilayah yang tentunya mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. &ldquo;IKN ini akan menjadi episentrum pembangunan Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara barat dan timur,&rdquo; imbuh Usman. Pembangunan IKN mengusung konsep smart forest city yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar dan menjadi model kota masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Sementara terkait persiapan IKN menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang, Usman Kansong mengatakan bahwa sesuai dengan yang direncanakan agar penyelenggaraan berjalan dengan lancar. "Fokus persiapan adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar penyelenggaraan upacara dan kelayakan lapangan upacara,&rdquo; ucap Usman Kansong.

Pembangunan IKN juga sebagai wujud nyata mengatasi kesenjangan pembangunan di Indonesia bagian barat dan tentunya Indonesia bagian timur.

Pembangunan IKN Dilakukan Bertahap untuk Mewujudkan Indonesia yang Lebih Adil dan Sejahtera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/14/JUDI-ONLINE-1-3241815717.jpg" alt="Keinginan Kaya Mendadak, Faktor Utama Meningkatnya Judi Online di Era Modern. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Keinginan Kaya Mendadak, Faktor Utama Meningkatnya Judi Online di Era Modern. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengindikasikan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam peredaran judi online di Asia Tenggara. Dalam temuannya, cukup banyak warga Indonesia yang dipekerjakan di tempat-tempat perjudian online maupun offline namun mereka tidak diberitahu kalau ternyata pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan dunia judi online. "Bahkan dalam dalam kasus judi online pun ditengarai juga ada TPPO-nya, ada orang-orang Indonesia yang dipekerjakan di lokasi-lokasi perjudian dan biasanya itu yang baik offline maupun online," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong, Sabtu (15/6) seperti dikutip dari Antara. Usman Kansong menambahkan situs-situs judi online yang mempekerjakan masyarakat Indonesia merupakan situs dari luar negeri, dan di sana perjudian daring memang kebanyakan bersifat legal. "Itu ya mereka dibohongi, katakanlah begitu ya akan dipekerjakan di satu tempat yang legal. Jadi, di beberapa negara, judi memang legal, tetapi tentu bagi orang Indonesia ini sesuatu yang ilegal," jelasnya. Dengan begitu, apa yang dilakukan oleh tempat-tempat perjudian tersebut terhadap pekerja dari Indonesia bisa mengandung unsur TPPO. "Jadi, kita mendengarnya juga ada unsur TPPO-nya juga itu di tempat-tempat perjudian di negara Asia tenggara," sambung Usman. Sebelumnya, pada April lalu, Usman menyatakan satgas akan bekerja sama dengan Interpol untuk memudahkan penanganan kasus TPPO lintas negara. "Satgas ini juga saya kira akan bekerja sama dengan Interpol, sama seperti satgas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mereka akan bekerja sama dengan kepolisian negara lain," ujarnya. Usman Kansong menambahkan Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online memang bekerja sama dengan pihak berwenang di negara lain agar dapat menangani praktik judi daring secara komprehensif. "Jadi, itulah dibentuk satgas. Kalau tidak ada satgas mungkin bingung-bingung, siapa nih yang harus berkoordinasi dengan luar negeri. Tetapi, kalau ada kerja sama dengan otoritas di negara lain, saya kira itulah yang kita sebut dengan penanganan yang komprehensif," kata Usman Kansong. Ia menambahkan, pihaknya sampai melibatkan Interpol karena server situs-situs judi online berada di luar negeri. Salah satu yang sudah teridentifikasi Kemenkominfo berada di Filipina dan Kamboja. "Sebab, OJK tidak bisa memblokir rekening yang berasal dari luar negeri dan Kominfo tidak bisa menapis server di negara lain. Lewat kerja sama dengan otoritas di negara lain, saya kira itu yang kami sebut dengan penanganan komprehensif," tegas Usman. Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Polri. Satgas tersebut akan bekerja di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kemenkominfo mengindikasikan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam peredaran judi online di Asia Tenggara.

Kemenkominfo Temukan Indikasi Perdagangan Orang pada WNI di Situs Judi Online Luar Negeri, Libatkan Interpol untuk Menindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Usman-Kansong-Peluncuran-SIMPHONI.jpeg" alt="BERALIH KE DIGITAL: Dirjen  Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong memberikan sambutan pada peluncuran Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif (Simphoni), Kamis (9/3) (Foto : Kementerian Kominfo RI" width="100%">
<figcaption>BERALIH KE DIGITAL: Dirjen  Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong memberikan sambutan pada peluncuran Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif (Simphoni), Kamis (9/3) (Foto : Kementerian Kominfo RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Prosedur yang rumit, birokrasi yang bertahap, serta proses yang memakan waktu lama menjadi kendala yang banyak ditemui dalam mengelola administrasi kepegawaian PNS. Terlebih lagi di era perampingan, di mana banyak pejabat struktural dialihkan menjadi fungsional sehingga makin menyulitkan beberapa instansi. “Diperlukan adaptasi lewat bantuan teknologi guna menyederhanakan tugas yang kompleks, namun tetap berfokus pada kepentingan manusia, bukan teknologi itu sendiri,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong dalam keterangan tertulisnya. Karena itu, dia mengajak mengajak setiap instansi untuk bermigrasi ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif (Simphoni) yang telah diluncurkan pada Hotel Grand Mercure Mirama, Surabaya, pada Kamis (9/3). Simphoni merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai manajemen sistem informasi terkait Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH), pada instansi dan kementerian/lembaga. “Kalau bisa disegerakan, sebelum 2025 kita semua sudah menggunakan Simphoni secara penuh di setiap instansi pusat dan daerah,” ajak Usman kepada para pranata humas. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKKP) Kementerian Kominfo Hasyim Gautama, menyebut kehadiran aplikasi ini akan mengubah proses yang selama ini masih menggunakan surat menyurat secara fisik, menjadi proses digital. “Simphoni menjadi aplikasi pengelolaan jabatan fungsional pranata humas yang end-to-end, mulai dari proses rekomendasi formasi jabatan sampai dengan kenaikan jenjang atau jabatan sampai pemberhentian,” ujar Hasyim. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin, turut menyambut baik peluncuran aplikasi ini. “Dengan adanya Simphoni, penyebaran dan diseminasi informasi akan lebih terintegrasi. Semua pihak bisa saling berkomunikasi setiap hari,” pungkas Sherlita.

Integrasikan Penyebaran Informasi Pemerintah Melalui Aplikasi

Usman Kansong

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Usman Kansong

Berita Terkini

Gantikan Usman Kansong, Prabu Revolusi Dilantik Jadi Dirjen IKP Kominfo yang Baru

Dirjen IKP Kominfo Mundur, Usman Kansong Tampik Isu Tekanan Politik

Pembangunan IKN Dilakukan Bertahap untuk Mewujudkan Indonesia yang Lebih Adil dan Sejahtera

Kemenkominfo Temukan Indikasi Perdagangan Orang pada WNI di Situs Judi Online Luar Negeri, Libatkan Interpol untuk Menindak

Integrasikan Penyebaran Informasi Pemerintah Melalui Aplikasi

Download Aplikasi JawaPos.com