<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/kapal-induk-as-ancam-korut_m_125292-3033096125.jpg" alt="Ilustrasi kapal induk Amerika Serikat (AS). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal induk Amerika Serikat (AS). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelayaran kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Nimitz di Perairan Indonesia sempat menjadi sorotan publik. Kapal tersebut bergerak ke wilayah Timur Tengah di antara ketegangan yang terjadi antara Iran dengan Israel. Mabes TNI pun buka sura. Mereka menyatakan bahwa USS Nimitz dan gugus tempurnya berlayar melintasi Indonesia menggunakan salah satu dari tiga hak lintas yang diatur dalam UNCLOS 1982.&nbsp; Melalui keterangan resmi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi pada Rabu (25/6), Mabes TNI membeber tiga istilah hak lintas yang diatur dalam UNCLOS 1982. Yakni Hak Lintas Damai, Hak Lintas Transit, dan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan. USS Nimitz menggunakan Hak Lintas Transit ketika memutuskan melintasi Selat Malaka untuk menuju Samudera Hindia.&nbsp; &rdquo;Kapal induk USS Nimitz berlayar melalui Selat Malaka dengan memanfaatkan Hak Lintas Transit, yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. Sesuai aturan, setiap kapal asing, termasuk kapal perang, diperbolehkan melintas tanpa memerlukan izin negara pantai, selama memenuhi ketentuan pelayaran internasional dan tidak mengancam keamanan wilayah yang dilintasi,&rdquo; terang dia.&nbsp; Dia pun menjelaskan lebih terperinci mengenai hak lintas tersebut. Pertama Hak Lintas Damai. Istilah tersebut digunakan pada rezim Laut Teritorial. Pasal 17 menyatakan bahwa kapal semua negara, baik berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Kapal yang melintas harus memperhatikan kedamaian dan tidak mengganggu ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 dan peraturan hukum internasional lainnya. Kedua, Hak Lintas Transit. Istilah Hak Lintas Transit digunakan pada &nbsp;Rezim Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, yaitu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan bagian laut lepas atau suatu zona ekonomi eksklusif lainnya. Contohnya adalah Selat Malaka. Ketiga, Hak Lintas Alur Kepulauan. Hak Lintas Alur Laut Kepulauan adalah &nbsp;berlayar dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melintasi Perairan Kepulauan sebuah negara menuju ke bagian lain dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif. Kristomei memastikan bahwa TNI terus bersiaga dan memantau setiap aktivitas kapal asing di Perairan Indonesia.&nbsp; &rdquo;TNI tetap siaga dan terus memantau setiap aktivitas kapal asing yang melintasi wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk menjaga kedaulatan, menjamin keamanan nasional, dan mendukung stabilitas kawasan, terutama pada jalur perairan strategis yang menjadi urat nadi perdagangan dunia,&rdquo; tandasnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

TNI memastikan bahwa USS Nimitz berlayar di Perairan Indonesia sesuai dengan hak lintas yang diatur dalam UNCLOS 1982.

Mabes TNI Beber Tiga Hak Lintas dalam UNCLOS 1982, USS Nimitz Gunakan Hak Lintas Transit saat Berlayar di Perairan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/11/IMG-20250511-WA0035-2596795258.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi. (Puspen TNI)." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi. (Puspen TNI).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapal Induk Amerika Serikat (AS), USS Nimitz, terdeteksi melintasi Perairan Indonesia pada Selasa pekan lalu (17/6). Dalam pelayaran tersebut, kapal induk bertenaga nuklir itu bergerak dengan pengawalan ketat dari tiga kapal fregat AS. Mereka melaju melintasi Indonesia menuju wilayah Timur Tengah.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan hal itu dalam keterangan resmi kepada awak media pada Rabu (25/6). Dia menyampaikan bahwa kapal induk tersebut memang bergerak satu grup atau dalam satu gugus tempur.&nbsp; &rdquo;Dalam pelayaran itu, USS Nimitz dikawal oleh tiga fregat tempur Angkatan Laut AS,&rdquo; ungkap Kristomei.&nbsp; Tiga kapal perang fregat yang mengawal USS Nimitz terdiri atas USS Curtis Wilbur (DDG-54), USS Gridley (DDG-101), dan USS Lenah Sutcliffe Higbee (DDG-123). Kapal-kapal tersebut terdeteksi berada di wilayah Perairan Indonesia pada 17 Juni &nbsp;2025.&nbsp; &rdquo;Dan berdasarkan pantauan terakhir tanggal 23 &nbsp;Juni 2025, gugus tempur kapal induk tersebut telah berada sekitar 100 nautical miles di selatan Selat Hormuz, wilayah Timur Tengah,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Kristomei menyatakan bahwa aktivitas pelayaran kapal induk AS tersebut sepenuhnya mematuhi aturan internasional. Tidak ada yang dilanggar oleh USS Nimitz saat melintasi Perairan Indonesia. Mereka memanfaatkan hak lintas transit yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982.&nbsp; &rdquo;Sesuai aturan, setiap kapal asing, termasuk kapal perang, diperbolehkan melintas tanpa memerlukan izin negara pantai, selama memenuhi ketentuan pelayaran internasional dan tidak mengancam keamanan wilayah yang dilintasi,&rdquo; terang dia.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

USS Nimitz, kapal induk AS, melintasi Perairan Indonesia dengan pengawalan ketat, TNI pastikan tidak ada pelanggaran hukum internasional.

Melintasi Perairan Indonesia, Kapal Induk Nuklir AS USS Nimitz Dikawal Tiga Fregat, TNI Pastikan Pakai Aturan UNCLOS 1982

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/kapal-induk-as-ancam-korut_m_125292-3033096125.jpg" alt="Ilustrasi kapal induk Amerika Serikat (AS). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal induk Amerika Serikat (AS). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapal Induk Amerika Serikat (AS) USS Nimitz sempat terdeteksi melintasi Perairan Indonesia pada Selasa (17/6). Berdasar update terakhir pada Senin (23/6), kapal tersebut terus mendekat ke Selat Hormuz. Posisi terakhirnya berada pada jarak 100 nautical miles di sebelah selatan Selat Hormuz.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media pada Rabu (25/6) menyatakan bahwa kapal tersebut menggunakan hak lintas transit di Perairan Indonesia. Kapal perang bertenaga nuklir itu berlayar dari Laut Natuna Utara ke Selat Singapura, melintasi Selat Malaka dan bergerak ke Samudera Hindia.&nbsp; Aktivitas kapal induk tersebut mendapat atensi dari publik secara luas. Mabes TNI, kata Kristomei, menghaturkan terima kasih karena masyarakat memberi perhatian terhadap hal itu. Menurut dia, itu merupakan cerminan dari Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). &rdquo;Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas kepeduliannya telah melaporkan keberadaan Kapal perang asing, ini adalah wujud dan cerminan Sishankamrata, kita bersama-sama menjaga keamanan dan &nbsp;kedaulatan negara,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Kristomei menyatakan bahwa aktivitas pelayaran kapal induk AS tersebut sepenuhnya mematuhi aturan internasional. Tidak ada yang dilanggar oleh USS Nimitz saat melintasi Perairan Indonesia. Mereka memanfaatkan hak lintas transit yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982.&nbsp; &rdquo;Sesuai aturan, setiap kapal asing, termasuk kapal perang, diperbolehkan melintas tanpa memerlukan izin negara pantai, selama memenuhi ketentuan pelayaran internasional dan tidak mengancam keamanan wilayah yang dilintasi,&rdquo; terang dia.&nbsp; Dalam keterangan yang sama, Kristomei menyampaikan bahwa kapal perang tersebut melintas di Indonesia pada 17 Juni dan pantauan terakhir pada 23 Juni 2025 memperlihatkan gugus tempur kapal induk tersebut telah berada sekitar 100 nautical miles di selatan Selat Hormuz, Timur Tengah. &nbsp; &nbsp;

Kapal Induk AS USS Nimitz terdeteksi melintasi Perairan Indonesia, TNI pastikan aktivitasnya sesuai hukum internasional.

Sempat Melintas di Perairan Indonesia, Kapal Induk AS USS Nimitz Mendekat ke Selat Hormuz

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/kapal-induk-as-ancam-korut_m_125292-3033096125.jpg" alt="Ilustrasi kapal induk Amerika Serikat (AS). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal induk Amerika Serikat (AS). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapal Induk Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), USS Nimitz, telah melintas di Perairan Indonesia. Informasi tersebut beredar luas di masyarakat sampai menarik atensi DPR. Atas pergerakan kapal induk tersebut, Mabes TNI buka suara.&nbsp; Pada Jumat malam (20/6), Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa kapal tersebut memang sempat melintas dari Laut Natuna Utara menuju Selat Singapura, Selat Malaka, dan melanjutkan pelayarannya ke Samudera Hindia. &rdquo;Kapal tersebut berlayar di Selat Malaka dengan menggunakan Hak Lintas Transit. Sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982,&rdquo; terangnya. Sesuai dengan aturan UNCLOS, kapal-kapal asing, termasuk kapal perang, diperbolehkan melintas tanpa harus meminta izin kepada negara pantai. Selama tetap mematuhi aturan pelayaran internasional dan tidak membahayakan keamanan wilayah yang dilintasi, kapal perang negara asing boleh melintas. Kristomei memastikan bahwa pihaknya senantiasa memantau setiap aktivitas pelayaran asing di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia. TNI AL juga tidak berhenti melaksanakan patroli.&nbsp; &rdquo;Seluruh satuan TNI yang terkait tetap siaga dan melakukan koordinasi dalam rangka menjamin stabilitas dan kepentingan nasional di wilayah perairan strategis tersebut,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul tidak menampik informasi tersebut. Dia menyampaikan bahwa USS Nimitz terakhir kali terpantau mengaktifkan AIS pada posisi Traffic Separation Scheme (TSS) di sebelah Utara Belawan tiga hari lalu.&nbsp; &rdquo;Sehingga berlaku hak lintas damai sesuai dengan UNCLOS 82 dan history track USS Nimitz terpantau mulai dari Laut Natuna Utara,&rdquo; ungkap Tunggul pada Jumat (20/6).&nbsp; Selain melintasi perairan di utara Belawan dan Laut Natuna Utara, USS Nimitz disebut-sebut melintasi Selat Malaka. Tunggul pun menjelaskan bahwa Selat Malaka merupakan strait used for international navigation. Sehingga Selat Malaka memiliki status sebagai perairan yang digunakan untuk pelayaran internasional.&nbsp; &rdquo;TNI AL terus melaksanakan pemantauan baik menggunakan sistem surveillance maupun unsur-unsur patroli terhadap seluruh kapal yang melintas di &nbsp; Perairan Selat Malaka,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Kapal Induk AS USS Nimitz melintas di Perairan Indonesia, TNI AL pastikan keamanan dan kedaulatan laut.

Ini Penjelasan Mabes TNI Soal Pergerakan Kapal Induk Amerika Serikat USS Nimitz di Perairan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/kapal-induk-as-ancam-korut_m_125292-3033096125.jpg" alt="Ilustrasi kapal induk Amerika Serikat (AS). (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal induk Amerika Serikat (AS). (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy), USS Nimitz, terdeteksi berlayar di Laut Natuna Utara pada Selasa (17/6). Kapal tersebut diduga bergerak menuju ke wilayah Timur Tengah pasca pecahnya perang antara Iran dengan Israel. Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul tidak menampik informasi tersebut. Dia menyampaikan bahwa USS Nimitz terakhir kali terpantau mengaktifkan AIS pada posisi Traffic Separation Scheme (TSS) di sebelah Utara Belawan tiga hari lalu.&nbsp; &rdquo;Sehingga berlaku hak lintas damai sesuai dengan UNCLOS 82 dan history track USS Nimitz terpantau mulai dari Laut Natuna Utara,&rdquo; ungkap Tunggul pada Jumat (20/6).&nbsp; Selain melintasi perairan di utara Belawan dan Laut Natuna Utara, USS Nimitz juga disebut-sebut melintasi Selat Malaka. Tunggul pun menjelaskan bahwa Selat Malaka merupakan strait used for international navigation. Sehingga Selat Malaka memiliki status sebagai perairan yang digunakan untuk pelayaran internasional.&nbsp; &rdquo;TNI AL terus melaksanakan pemantauan baik menggunakan sistem surveillance maupun unsur-unsur patroli terhadap seluruh kapal yang melintas di &nbsp; Perairan Selat Malaka,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Berkaitan dengan konflik yang antara Iran dengan Israel, saat ini pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk mengevakuasi WNI dari kedua negara tersebut. Kemenko Polkam sudah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga berkaitan dengan rencana pemulangan ratusan WNI dari Iran. Data terakhir yang dicatat oleh pemerintah, sedikitnya ada 286 WNI yang saat ini masih berada di Iran.&nbsp; Menurut Menko Polkam Budi Gunawan, pemerintah sudah menyiapkan rencana kontijensi dalam pemulangan ratusan WNI tersebut. Termasuk memulangkan para WNI lewat jalur darat melalui Kota Baku di Azerbaijan. Dari Iran, ratusan WNI tersebut akan masuk Azerbaijan, kemudian dipulangkan ke Indonesia.&nbsp; &rdquo;Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, tahap pertama akan dimulai pada 20 Juni 2025, dengan 115 WNI diberangkatkan menggunakan empat bus dari Tehran,&rdquo; ungkap Budi Gunawan.&nbsp; Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu memastikan bahwa Kemenko Polkam terus mengoordinasikan langkah-langkah strategis bersama Kemlu, TNI, BIN, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan instansi terkait lainnya.&nbsp;

Kapal induk USS Nimitz terdeteksi di Laut Natuna Utara, pemerintah Indonesia siapkan evakuasi WNI dari Iran dan Israel.

Kapal Induk AS USS Nimitz Berlayar Lintasi Perairan Belawan dan Laut Natuna Utara, Diduga Mau ke Timur Tengah Terkait Perang Iran-Israel

USS Nimitz

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#USS Nimitz

Berita Terkini

Mabes TNI Beber Tiga Hak Lintas dalam UNCLOS 1982, USS Nimitz Gunakan Hak Lintas Transit saat Berlayar di Perairan Indonesia

Melintasi Perairan Indonesia, Kapal Induk Nuklir AS USS Nimitz Dikawal Tiga Fregat, TNI Pastikan Pakai Aturan UNCLOS 1982

Sempat Melintas di Perairan Indonesia, Kapal Induk AS USS Nimitz Mendekat ke Selat Hormuz

Ini Penjelasan Mabes TNI Soal Pergerakan Kapal Induk Amerika Serikat USS Nimitz di Perairan Indonesia

Kapal Induk AS USS Nimitz Berlayar Lintasi Perairan Belawan dan Laut Natuna Utara, Diduga Mau ke Timur Tengah Terkait Perang Iran-Israel

Download Aplikasi JawaPos.com