<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/Koperasi-37318464.jpg" alt="Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian mengungkapkan kasus penyekapan dalam jumpa pers di Mapolresta Sleman." width="100%">
<figcaption>Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian mengungkapkan kasus penyekapan dalam jumpa pers di Mapolresta Sleman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang perempuan di Sleman menjadi korban penyekapan karena meminjam uang Rp 2 juta. Korban lantas curhat ke anggota polisi melalui aplikasi Instagram. Dan pelaku akhirnya diciduk aparat Polresta Sleman. Penyekapan sendiri dilakukan usai korban dijemput paksa oleh pelaku. Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian menambahkan, dari pesan singkat dengan Instagram berlanjut melalui WhatsApp. Dari pengakuan korban dijemput paksa oleh tiga orang. Selanjutnya, anggota polisi yang dicurhati korban meminta titik lokasi melalui WhatsApp. Karena lokus kejadiannya ada di Sleman saksi polisi itu meneruskan pesannya ke Satreskrim Polresta Sleman. Riski mengaku setelah itu langsung mendatangi TKP dimana korban telah share lokasi. "Kami grebek lokasinya dan didapati korban ada di kamar berdiam diri," kata Riski seperti dilansir Radar Jogja (Jawa Pos Group). Korban perempuan inisial IY, 42, kemudian dievakuasi dan selanjutnya dimintai keterangan. Korban bercerita pada Desember 2022 meminjam uang ke pelaku sebesar Rp 2 juta. Namun, menurut keterangan korban, sudah dicicil Rp 1,7 juta. Akan tetapi, pada November 2023 korban dimintai pelaku sebesar Rp 28 juta. Tentu itu membuat korban terkejut karena utang membengkak. Dari keterangan pelaku ke korban, jumlahnya membengkak berdasarkan denda dari tunggakan-tunggakan yang tidak dibayarnya. Tiga orang yang menjemput paksa merupakan orang suruhan pelaku. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan modus membuat koperasi. Markas koperasi itulah yang digunakan sebagai tempat penyekapan. Saat digrebek di tempat penyekapan, didapati juga tiga orang korban lainnya yang disekap. Ketiganya juga berawal dari meminjam uang. Di markas koperasi itu juga dipekerjakan secara paksa tanpa digaji yang mencukupi. "Untuk meminjam uang para korban ke pelaku itu relatif gampang hanya dengan memberikan jaminan KTP dan akta sudah bisa melakukan peminjaman uang. Namun, yang jadi masalah bunganya yang berlipat-lipat sehingga para korban tidak sanggup membayarnya," ucap Riski. Pelaku inisial A merupakan residivis pada kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang perkaranya ditangani Ditkrimum Polda DIY. Pendalaman masih dilakukan apakah ada indikasi TPPO pada korban di Sleman. Namun, saat ini indikasi sementara belum terpenuhi untuk TPPO. Lama penyekapan terhadap IY selama satu hari. Namun, dapat segera tertolong karena sudah mengabari saksi, yang juga anggota polisi. Riski mengungkapkan, saat korban dibawa dari rumahnya ke tempat penyekapan dipaksa dengan menarik tangannya. Korban bakal dilepas apabila utangnya dilunasi atau ada jaminannya. Modus koperasi yang dijalankan pelaku bersama beberapa orang dan dikenal melalui dari mulut ke mulut. Selain itu, anggotanya juga aktif menawarkan. "Dari keterangan pelaku, korban tidak akan dijadikan TPPO dibawa karena utangnya tidak dibayar-bayar," ungkap Riski. Koperasi yang dijadikan modus sudah terdaftar di instansi terkait. Namun, ada persyaratan yang belum dipenuhinya tetapi tidak berizin. Pelaku A merupakan pemilik koperasi. Tersangka dijerat Pasal 333 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama delapan tahun. A saat diberikan kesempatan bicara kepada awak media enggan membeberkan apapun. Ia berdalih hanya ingin memberikan keterangannya ke penyidik saja.

Seorang perempuan di Sleman menjadi korban penyekapan karena meminjam uang Rp 2 juta. Korban lantas curhat ke anggota polisi lewat DM.

Berawal dari Pinjam 2 Juta dan Ditagih Rp 28 Juta, Tak Dibayar, Dijemput Secara Paksa dan Disekap di Koperasi, Pelaku Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/didik-rachbini-tak_bosan.jpg" alt="Didik Rachbini (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Didik Rachbini (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan, pemerintahan periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mewariskan utang lebih dari Rp 10.000 triliun untuk pemerintahan periode mendatang.  Ia membeberkan, hal tersebut terlihat dari jumlah utang pemerintah Indonesia yang telah mencapai Rp 7.554,2 triliun per November 2022. Jika ditambahkan dengan utang BUMN yang diperkirakan mencapai sekitar Rp3.000 triliun, maka total utang pemerintah berpotensi tembus Rp 10.000 triliun.  "Sekarang (pemerintahan Jokowi) utangnya itu, sampai November 2022 mencapai 7554 triliun ditambah (utang) BUMN sekitar Rp 2.000-Rp 3.000 triliun itu belasan triliun utang yang diwariskan kepada pemimpin yang akan datang," kata Didik dalam Diskusi Publik Indef yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (5/1).  Didik menyebutkan, utang pemerintah terus bertambah sebab sebelumnya posisi utang pada 2014 itu ada di posisi 2.608 triliun pada periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam hal ini, ia mewanti-wanti pemerintah untuk tidak terus menambah jumlah utang sebab menurutnya akan berimplikasi pada APBN ke depan yang akan habis untuk membayar utang.  "Implikasinya pada APBN ke depan dan akan habis untuk membayar utang dan utang itu akan terus banyak," imbuhnya.  Lebih lanjut, ia memaparkan penarikan utang akan terus melonjak. Pada awal pandemi Covid-19 pemerintah mencetak Rp 1.686 triliun utang baru pada 2020. Kemudian berangsur turun menjadi Rp 1.429 triliun pada tahun 2021.  Meski demikian, pada tahun 2022 pemerintah batal merealisasikan utang baru sebesar Rp 1.389 triliun. Hal ini dikarenakan APBN pada tahun tersebut mengalami defisit sekitar Rp 800 triliun lantaran mendapat "durian runtuh".  "APBN 2022 defisitnya sekitar Rp 800 triliun, ada keberuntungan ada Rp 400 triliun yang didapat (karena penerimaan negara melesat karena kenaikan harga komoditas) sehingga penarikan utang di 2022 itu tidak Rp 1.300 tetapi kurang dari Rp 1000. Tapi tetap, tahun berikutnya akan kembali besar," lanjutnya.  Dalam hal ini, Didik menilai hal ini terjadi karena diakibatkan perencanaan anggaran yang kurang matang semakin juga terlihat dari perkembangan utang pemerintah yang makin meningkat. Sementara itu, demokrasi yang semakin memburuk membuat peran check and balance dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak terjadi hari ini.  "Ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan. Ada fakta berdasarkan defisit anggaran terjadi karena perencanaan anggaran kurang matang. Perkembangan utang pemerintah meningkat akhirnya kondisi politik merusak demokrasi," tandasnya.

Didik Rachbini Prediksi Jokowi Bakal Wariskan Utang Rp 10 Ribu Triliun

utang membengkak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#utang membengkak

Berita Terkini

Berawal dari Pinjam 2 Juta dan Ditagih Rp 28 Juta, Tak Dibayar, Dijemput Secara Paksa dan Disekap di Koperasi, Pelaku Ditangkap

Didik Rachbini Prediksi Jokowi Bakal Wariskan Utang Rp 10 Ribu Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com