<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/IMG-20250626-WA0014-542083342.jpg" alt="Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyoroti serius insiden terbakarnya kabel udara di Jalan Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu (21/6). Insiden yang sempat terekam dan tersebar luas di media sosial tersebut memperlihatkan percikan api akibat korsleting pada kabel yang melintang rendah. Kejadian itu diduga tersangkut kendaraan berat yang melintas. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian ini kembali membuka mata kita terhadap pentingnya penataan infrastruktur utilitas kota yang aman, rapi, dan berkelanjutan. <div dir="auto">Ketua Komisi yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Yuke menegaskan sudah saatnya Jakarta mempercepat penataan kabel udara menjadi sistem jaringan utilitas terpadu (SJUT) bawah tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/016192334/4-profil-pickup-gitar-listrik-yang-wajib-diketahui-agar-sesuai-dengan-gaya-main">4 Profil Pickup Gitar Listrik yang Wajib Diketahui agar Sesuai dengan Gaya Main!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu&nbsp;mendorong percepatan pembahasan Raperda SJUT agar memiliki payung hukum kuat untuk menata kabel listrik, telekomunikasi, dan jaringan utilitas lainnya secara terintegrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Komisi D akan merekomendasikan audit menyeluruh terhadap jaringan kabel udara di wilayah rawan, serta meningkatkan koordinasi antara Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, PLN, dan operator telekomunikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yuke juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait pelaporan potensi bahaya instalasi kabel melalui kanal resmi seperti PLN Mobile atau layanan dinas terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Warga tidak perlu ragu melapor bila menemukan kabel menjuntai rendah, tidak terawat, atau membahayakan pengguna jalan. Di sisi lain, Komisi D juga mendorong pemasangan rambu peringatan di jalur yang sering dilintasi kendaraan berat serta pengawasan terhadap pekerjaan utilitas untuk selalu berkoordinasi lintas instansi,&rdquo; ucap Yuke.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016192319/dimas-drajad-siap-comeback-bidik-tampil-di-piala-presiden-usai-pulih-dari-cedera-panjang">Dimas Drajad Siap Comeback, Bidik Tampil di Piala Presiden Usai Pulih dari Cedera Panjang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus kabel terbakar di Jagakarsa ini bukan yang pertama. Beberapa titik di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat sebelumnya juga mengalami hal serupa. Karenanya, Yuke menyatakan bahwa DPRD DKI, melalui Komisi D, akan terus mengawal proses perbaikan dan monitoring pasca-kejadian, termasuk mendorong penyusunan standar teknis baru untuk instalasi kabel udara dan manajemen kabel tak terpakai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Insiden ini adalah alarm keras bahwa keselamatan publik tidak boleh ditawar-tawar. Jakarta membutuhkan sistem infrastruktur yang bukan hanya modern, tetapi juga aman dan tertib,&rdquo; tambah Yuke.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia memastikan Komisi D akan melakukan rapat kerja dengan SKPD terkait untuk mengevaluasi insiden tersebut serta mendorong implementasi langkah-langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang.</div>

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyoroti serius insiden terbakarnya kabel udara di Jalan Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan.

DPRD DKI Jakarta Sebut Insiden Kabel Terbakar Jadi Alarm Percepatan Penataan Utilitas Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/26b9071b-ac78-4a43-920d-0c15e12b5df0-4051073447.jpg" alt="Kabel utilitas di Jalan Mayjen Sungkono Surabaya ditertibkan karena melanggar aturan. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kabel utilitas di Jalan Mayjen Sungkono Surabaya ditertibkan karena melanggar aturan. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satpol PP Kota Surabaya menertibkan ratusan meter kabel utilitas di sekitar Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya. Pasalnya, kabel tersebut diketahui tidak berizin dan melanggar aturan. Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Surabaya Agnis Juistityas mengatakan, selain tak berizin, pemilik provider juga tidak segera relokasi jaringan utilitasnya ke ducting (saluran bawah tanah). Sebagaimana regulasi dalam pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Kota Surabaya. &rdquo;Kami (Satpol PP) bersama rekan-rekan DSDABM menertibkan kabel utilitas milik provider yang melanggar aturan,&rdquo; ujar Agnis dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Minggu (1/12). Setidaknya ada 7 kabel utilitas sepanjang 65p meter yang ditertibkan. Kabel tersebut berada di Jalan Bintang Diponggo (depan Universitas Gema 45 Surabaya) dan di dekat area Pom Bensin Jalan Mayjend Sungkono. Sebelum penertiban, DSDABM Kota Surabaya telah tiga kali mengirimkan surat peringatan kepada pemilik provinsi. Namun diabaikan, hingga akhirnya Satpol PP mengambil tindakan potong kabel. &rdquo;Jadi harusnya dibongkar sendiri oleh pemilik utilitas, tapi karena mereka sudah diberi peringatan dan tidak segera membongkar sendiri, akhirnya kami dan DSDABM yang membongkar,&rdquo; imbuh Agnis. Lebih lanjut, untuk mengantisipasi pelanggaran jaringan utilitas, Satpol PP bersama DSDABM Surabaya akan melakukan pengecekan kabel utilitas secara rutin. Utamanya kabel yang terindikasi mengganggu kenyaman warga. &rdquo;Kami akan teruskan aduan warga tersebut ke DSDABM untuk dilakukan verifikasi terkait perizinan utilitas tersebut. Jika tidak memiliki izin, maka kami akan menganjurkan untuk segera melakukan pemberian sanksi,&rdquo; tukas Agnis Juistityas.

Satpol PP Kota Surabaya tertibkan ratusan meter kabel utilitas di sekitar Jalan Mayjen Sungkono karena tidak berizin dan melanggar aturan

Tak Berizin, Ratusan Meter Kabel Utilitas di Jalan Mayjen Sungkono Dipotong Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/JKT_TARGET-PEMBNGUNAN-SALURAN-AIR-JAKSEL_HNUBG-HAMBARA_16072024-10-1665294577.jpg" alt="Galian proyek di Jalan Prof. Dr. Satrio, Jakarta Selatan. (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Galian proyek di Jalan Prof. Dr. Satrio, Jakarta Selatan. (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Banyaknya proyek utilitas yang tengah dikerjakan di Jakarta dikeluhkan pengguna jalan. Sebab, proyek-proyek utilitas itu menimbulkan galian yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan menyempit. ''Ini permasalahan klasik yang sering kali sudah kami ingatkan. Kami akan titipkan pesan terkait kondisi ini ke komisi terkait,'' ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail akhir pekan lalu. Komisi yang dimaksud adalah Komisi D. Sebab, mitra kerja dinas yang mengurus galian utilitas tersebut adalah Komisi D. Sementara Komisi B merupakan mitra Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang mendapat pengaduan soal dampak galian pada lalu lintas. Ismail berharap dinas terkait bisa menyiapkan solusi untuk mengatasi keluhan warga soal galian utilitas. Agar problem serupa tidak terjadi setiap tahunnya. ''Karena bagaimanapun ini sangat mengganggu pengguna jalan. Selain itu, keselamatan terutama di malam hari, terutama ketika rambu-rambunya kurang juga bisa membahayakan,'' lanjut Ismail. Dia juga mendorong dinas terkait untuk menyiapkan grand desain untuk utilitas di Jakarta. ''Jadi, kita bisa lihat perencanaan utilitasnya. Bukan hanya sekadar rekayasa lalu lintas, melainkan rencana untuk galian di Jakarta,'' jelasnya. Salah satu yang dikeluhkan oleh warga, tutur Ismail, adalah galian Sarana Jaringan utilitas Terpadu (SJUT) yang disiapkan untuk memindahkan utilitas ke bawah tanah. Menurut dia, pembangunan SJUT harus ada grand desain yang jelas. Sehingga pembangunan yang harus menimbuklkan galian tidak bersifat tambal sulam. ''Sering kita saksikan belum lama abis gali dan ditutup, jarak sebulan dua bulan di wilayah tersebut digali lagi. Itu menandakan apa, masih belum terpadunya, masih belum ada grand desainnya,'' tambah Ismail.

Proyek-proyek utilitas di Jakarta kerap dikeluhkan karena bikin jalan macet. Komidi B meminta ada grand desain untuk pembangunan utilitas.

Galian Bikin Jalan Macet, Komisi B DPRD DKI Jakarta Minta Ada Grand Desain Pembangunan Utilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/13/WhatsApp-Image-2024-06-13-at-091715-3133710196.jpg" alt="Satpol PP Surabaya tertibkan tiang utilitas provider di kawasan Jalan Karet, Kecamatan Pabean Cantikan, Rabu (12/6) malam." width="100%">
<figcaption>Satpol PP Surabaya tertibkan tiang utilitas provider di kawasan Jalan Karet, Kecamatan Pabean Cantikan, Rabu (12/6) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&mdash;Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya, menertibkan tiang utilitas provider di kawasan Jalan Karet, Kecamatan Pabean Cantikan, Rabu (12/6) malam. Tujuan penertiban tiang utilitas provider kali ini, adalah untuk percepatan penataan kawasan Kota Lama. Ketua Tim Penindakan Satpol PP Kota Surabaya Agnis Juistityas mengatakan, pada penertiban kali ini, Satpol PP Surabaya menurunkan sebanyak 14 tiang utilitas provider. Dalam penertiban kali ini, Satpol PP tidak sendiri, akan tetapi juga didampingi organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Di antaranya, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014754965/bebaskan-denda-pajak-sampai-27-september-plt-bupati-subandi-ajak-dukung-berbagai-pembangunan-sidoarjo">Bebaskan Denda Pajak sampai 27 September, Plt Bupati Subandi Ajak Dukung Berbagai Pembangunan Sidoarjo</a> &rdquo;Penertiban kali ini karena ada permohonan dari DSDABM, kaitannya dengan utilitas yang belum diturunkan meskipun dia (pemilik provider) sudah ada izin. Jadi, ini sudah ultimatum terakhir dia harusnya menurunkan (tiang utilitas) dalam rangka penataan Kota Lama, sudah kita beri waktu lama tapi belum diturunkan,&rdquo; kata Agnis. Agnis mengungkapkan, sebelumnya para pemilik provider yang memiliki jaringan utilitas di kawasan Jalan Karet sudah diberi surat pemberitahuan DSDABM sejak 27 Mei. Akan tetapi, hingga saat ini tiang jaringan utilitas provider itu masih belum juga diturunkan. Satpol PP Surabaya bersama DSDABM menurunkan jaringan utilitas tersebut secara paksa. &rdquo;Sudah kita beri waktu lama tapi belum juga diturunkan, terus ini diberikan upaya paksa pembongkaran. Sebelumnya DSDABM sudah memberikan peringatan, dan sudah memanggil Satpol PP untuk kami beri pemberitahuan untuk menurunkan utilitas, tetapi belum diindahkan,&rdquo; ungkap Agnis. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014754675/lewat-psi-richard-ambil-formulir-calon-wakil-wali-kota-surabaya">Lewat PSI, Richard Ambil Formulir Calon Wakil Wali Kota Surabaya</a> Sebenarnya, sambung Agnis, tiang utilitas provider yang berada di kawasan Jalan Karet ada sebanyak 23 tiang jaringan. Akan tetapi, sebagian tiang utilitas itu sudah ada beberapa yang diturunkan secara mandiri oleh pemilik provider. Tenggat waktu yang telah ditentukan sudah melewati batas, tiang utilitas provider itu diturunkan paksa. &rdquo;Harus hari ini terakhir. Nah, selanjutnya nanti ada juga yang di Jalan Kembang Jepun, kemudian di Jembatan Merah, kita akan eksekusi Rabu (13/6),&rdquo; sambung Agnis Juistityas. Dia menambahkan, tiang utilitas provider yang akan ditertibkan di kawasan Jalan Kembang Jepun sebanyak 54. Sedangkan di area Jembatan Merah, sebanyak 8 tiang provider. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014754488/wali-kota-surabaya-eri-cahyadi-maafkan-dan-bebaskan-11-anak-pelaku-kericuhan-suporter-di-suramadu">Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Maafkan dan Bebaskan 11 Anak Pelaku Kericuhan Suporter di Suramadu</a> &rdquo;Semua yang belum diturunkan, diturunkan hari ini. Karena harus steril,&rdquo; ucap Agnis Juistityas.

Satpol PP Surabaya tertibkan tiang utilitas provider di kawasan Jalan Karet, Kecamatan Pabean Cantikan, Rabu (12/6) malam, tata Kota Lama

Puluhan Tiang Utilitas Dirapikan untuk Wisata Kota Lama Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/WhatsApp-Image-2024-05-28-at-063629-1973034496.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi targetkan penataan jaringan kabel utilitas di kawasan Kota Lama Eropa Jalan Rajawali rampung pada akhir pekan ini." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi targetkan penataan jaringan kabel utilitas di kawasan Kota Lama Eropa Jalan Rajawali rampung pada akhir pekan ini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan penataan jaringan kabel utilitas di kawasan Kota Lama Eropa Jalan Rajawali rampung pada akhir pekan. Penataan jaringan kabel utilitas tersebut merupakan bagian dari revitalisasi kawasan Kota Lama. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, saat ini progres penataan jaringan kabel utilitas di kawasan Kota Lama Jalan Rajawali sudah hampir mencapai 100 persen. &rdquo;Jadi akhir minggu ini sudah selesai 100 persen untuk yang di Jalan Rajawali,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi. Sedangkan penataan jaringan utilitas di Jalan Kembang Jepun Kya-Kya, membutuhkan waktu lebih lama. Sebab, kata dia, penataan di kawasan itu melibatkan kabel milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) berukuran besar dan membutuhkan biaya tinggi untuk menurunkannya. &rdquo;Tapi saya matur nuwun (terima kasih) kepada PLN dan teman-teman provider yang sudah menurunkan ke tempat ducting yang sudah kita sediakan,&rdquo; ujar Eri. Meskipun demikian, Wali Kota Eri optimistis jaringan utilitas kabel di kawasan Kota Lama seluruhnya bisa diturunkan ke saluran bawah tanah pada 2025. Untuk saat ini, pihaknya akan fokus penataan jaringan kabel utilitas di Jalan Rajawali. &rdquo;Insya Allah di tahun depan juga kita akan menurunkan yang di Kya-Kya dan sekitaran (kota lama) Eropa. Jadi semuanya kita turunkan,&rdquo; ungkap Eri. &rdquo;Untuk di Kya-Kya sementara kita ikat dulu, karena biayanya besar itu,&rdquo; imbuh dia. Eri menyatakan, Pemkot Surabaya akan berkolaborasi dengan pihak provider dan PLN untuk mempercepat proses penataan kabel di kawasan Kota Lama. &rdquo;Nanti kita akan bergerak bersama dengan PLN. Semoga kalau ini (Rajawali) sudah berjalan, Kya-Kya jalan, nanti insya Allah pusat-pusat (kota) Jalan Darmo juga bisa kita turunkan,&rdquo; tutur Eri. Setelah kawasan Kota Lama, Wali Kota Eri berencana menjadikan pusat kota seperti Jalan Darmo dan Basuki Rachmat, sebagai pilot project berikutnya untuk jaringan kabel utilitas bawah tanah. &rdquo;Tapi kita selesaikan dulu (kota lama) tahun ini dan tahun depan wilayah kota lama tidak ada kabel listrik (di atas),&rdquo; ucap Eri. Wali Kota Eri menyadari bahwa proses penataan kabel utilitas membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, dia mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam mewujudkan Kota Surabaya yang lebih estetis dan tertata rapi. &rdquo;Ini yang memang saya tata tidak bisa secara langsung, karena kan mengubah mindset dan mengubah kerja, jadi ya harus bertahap,&rdquo; papar Eri. Dia menambahkan, Pemkot Surabaya telah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan ducting atau saluran bawah tanah untuk kabel utilitas. Sementara untuk biaya penurunan kabel, dilakukan provider dan PLN. &rdquo;Jadi yang itu (Rajawali) memang kita minta turunkan, izinnya habis, langsung turunkan. Untuk yang PLN menggunakan anggaran PLN, tapi untuk menyediakan ducting menggunakan anggaran pemkot,&rdquo; kata Eri.

Pemkot Surabaya targetkan penataan jaringan kabel utilitas di kawasan Kota Lama Eropa Jalan Rajawali rampung pada akhir pekan

Pusat Kota Surabaya Berencana Jadi Pilot Project Penataan Kabel Utilitas Bawah Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/KABEL.jpg" alt="Kabel fiber optic yang dipotong PT Kereta Api Indonesia dan mengundang protes warga." width="100%">
<figcaption>Kabel fiber optic yang dipotong PT Kereta Api Indonesia dan mengundang protes warga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bentangan fiber optik menjadi persoalan di daerah, terutama di kota besar. Salah satunya di DKI Jakarta. Utilitas fiber optik sangat berisiko terhadap keselamatan masyarakat jika keberadaannya tidak ditata dengan baik. Ombudsman Republik Indonesia menagih tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menyebut, Pemprov DKI Jakarta belum menerbitkan regulasi terkait SJUT. "Jika Pemprov DKI Jakarta menerbitkan regulasinya, maka berpotensi melakukan maladministrasi," ujar Hery Susanto kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/2). Hery mendesak Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk mengawasi PT Jakpro maupun stakeholder terkait dalam pembangunan SJUT. Jika tidak ada pengawasan, maka berpotensi menimbulkan korban. "Pemprov DKI Jakarta harus menyiapkan mitigasi keselamatan masyarakat dalam pembangunan SUJT," tegasnya. Berdasar temuan Ombudsman, pengerjaan SJUT di DKI Jakarta masih belum tuntas. Pembangunannya masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Dari target pembangunan SJUT yang ditetapkan, PT. Jakpro hanya dapat merealisasikan pengerjaan sebesar 22,6 persen dan PT. Sarana Jaya hanya merealisasikan pengerjaan 1,15 persen. Lambatnya realisasi itu, kata Hery, karena Pemprov DKI Jakarta tidak mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum pengerjaan SJUT yang telah habis masa berlakunya. Bahkan pengerjaan SJUT yang telah dilakukan tidak ada evaluasi terhadap progres pembangunan SJUT. Ombudsman menyampaikan bahwa mekanisme pembangunan SJUT diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Terkait pelaksanaan penyediaan fasilitas infrastruktur pasif telekomunikasi, termasuk SJUT menggunakan APBN dan APBD. &ldquo;Kan peraturannya sudah ada. Pemda bisa menggunakan APBD untuk membangun SJUT, tapi teknis secara nasional dalam pengaturan operasionalnya masih belum dilaksanakan, segeralah Pemda menerbitkan perda SJUT ini agar tata kota bisa dilaksanakan,&rdquo; saran Hery. Dalam pembangunan SUJT, Hery menilai, Pemprov DKI Jakarta membangun SJUT bersama penyelenggara utilitas. Pemprov DKI Jakarta berperan dan berinvestasi untuk penataan kota. Sementara ada pemda hingga saat ini yang sudah memiliki perda mengenai SJUT, tetapi tidak membangun SJUT. Mereka hanya mengenakan sewa tepi jalan. &ldquo;Ada Pemda yang sudah ada Perda SJUT, tapi tidak mau membangun. Malah mengenakan sewa seperti Pemda Surabaya. Itu nanti kita urus sesi terpisah,&rdquo; tegas Hery. Dari evaluasi menyeluruh tersebut, Ombudsman mendesak agar seluruh Pemda membangun SJUT dengan segera membuat rencana induk penyelenggaraan jaringan utilitas yang memuat, sedikitnya rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana tata ruang wilayah daerah dan jangka waktu penetapan rencana keterpaduan penempatan jaringan utilitas. &ldquo;Dari diskusi ini kami meyakini bahwa pembangunan SJUT merupakan solusi penyelesaian kabel fiber optik yang semrawut sehingga kami mendorong seluruh Pemda, BUMD, BUMN, dan APJATEL untuk menindaklanjutinya di ranah masing masing agar berkolaborasi terhadap perbaikan.

Bentangan fiber optik menjadi persoalan di daerah, terutama di kota besar. Salah satunya di DKI Jakarta. Utilitas fiber optik berisiko.

Kabel Fiber Optik Semrawut, Ombudsman Tagih Tanggung Jawab Pemda Bangun SJUT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/WhatsApp-Image-2023-10-12-at-171627-1085048459.jpg" alt="Anggota Ombudsman RI Hery Susanto." width="100%">
<figcaption>Anggota Ombudsman RI Hery Susanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menyoroti problematika smart city dan kaitannya dalam pelayanan publik saat didapuk sebagai keynote speaker bersama Anggota Komisi III DPR RI Rahmat Muhajirin. Seminar Nasional bertajuk Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi yang Mendukung Smart City dan Pelayanan Publik diselenggarakan Yayasan Kajian Potensi Indonesia Sejahtera (Yakpis) di Mangkunegara Hall Narita Hotel, Kota Surabaya, Kamis (12/10). &rdquo;Kota smart city memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh &nbsp;infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada warga masyarakat dan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan,&rdquo; kata Hery. Hery Susanto juga menekankan pentingnya mendorong peran aktif partisipasi masyarakat. Pemkot perlu mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mengelola kota. Sehingga, terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara masyarakat dengan penyedia layanan. &rdquo;Sebab, smart city memberikan jaminan untuk membuat semakin banyak kota di seluruh dunia &nbsp;memiliki pengelolaan yang cerdas dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan &nbsp;komunikasi dalam pembangunan dan pengelolaan kota,&rdquo; papar Hery. Hery menegaskan objek utama smart city di Indonesia adalah masyarakat, pemerintah, dan infrastruktur. Implementasi smart city di Indonesia mengalami berbagai kendala. &rdquo;Mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat, hingga masyarakat yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal,&rdquo; tutur Hery. Hery pun menekankan pentingnya inovasi pelayanan publik dalam mewujudkan smart city. Sudah seharusnya inovasi pelayanan publik dilakukan di seluruh elemen&nbsp;penyelenggaraan pelayanan publik. &rdquo;Smart City dan Smart Government harus berjalan &nbsp;bersamaan untuk peningkatan kualitas &nbsp;pelayanan publik,&rdquo; ujar Hery. Menurut dia, pemerintah daerah bukan hanya melihat sisi penataan keindahan kota untuk tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab pada akhirnya hanya menguntungkan salah satu pihak dengan alasan penataan kota namun berdampak merugikan publik luas.&nbsp; &rdquo;Sebagai contoh melakukan pengenaan biaya sewa penggunaan bahu jalan yang digunakan penyelenggara utilitas vital.&nbsp; Ini menuntut munculnya cost baru yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya layanan publik menjadi tinggi,&rdquo; ucap Hery. Hery menegaskan perlu penyelarasan terhadap pemahaman norma regulasi yang mengatur penyelenggaraan infrastruktur vital oleh pemerintah daerah. &rdquo;Sebagai contoh ketentuan mengenai sewa seluruh dan/atau sebagian tanah di permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah yang diatur pada PMK 115/2020 tidak berlaku terhadap hal yang berkaitan dengan fasilitas publik. Hal ini bertujuan agar fasilitas publik dapat dimanfaatkan secara optimal dengan biaya yang efisien,&rdquo; terang Hery. Dia mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam pemerataan infrastruktur vital. Pemerintah perlu menciptakan&nbsp;kemudahan layanan digital dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur guna kepentingan fasilitas publik yang lebih tertata, terkelola, dan berkualitas. &rdquo;Sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan dan sosial masyarakat,&rdquo; tegas Hery. Hery juga mengatakan ada potensi maladministrasi terhadap kebijakan pembangunan utilitas. &rdquo;Kami sarankan Pemkot Surabaya untuk mengevaluasi kebijakan produk hukum Perda Kota Surabaya No 5/2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas dan Perwali Kota Surabaya No 1/2022 tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan.&nbsp; Dua regulasi tersebut dinilai menghambat Kota Surabaya menjadi smart city,&rdquo; papar Hery. Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Rahmat Muhajirin menyatakan, beberapa pemda sudah keluar dari syarat-syarat pembentukan perundang-undangan. Di daerah, banyak permasalahan. &rdquo;Ini kurang efektif dan efisien dalam penyelenggara pemerintah di daerah,&rdquo; kata Rahmat Muhajirin. Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra itu, pihaknya banyak menemukan peraturan daerah yang tumpang tindih. &rdquo;Di Pemkot Surabaya terdapat masalah tarif sewa dalam penggunaan jalan untuk jaringan telekomunikasi yang memberatkan penyelenggara jaringan dan akhirnya mahal dalam menggunakan jasa pelayanan publik,&rdquo; ucap Rahmat Muhajirin. Acara seminar dibuka Kadis Kominfo Ira Narulita Puspitarini. Hadir sebagai narasumber yakni Sekdis SDABM Kota Surabaya Dwi Djaya Wardana, Kasubid Diskominfo Kota Surabaya Tri Aji Nugroho, Kepala Pemeriksa KU V Ombudsman RI dan Ketua Umum Apjatel Jerry Mangasi Siregar.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menyoroti problematika smart city dalam kaitan pelayanan publik seperti kebijakan utilitas telekomukasi

Ombudsman Sebut Pemkot Surabaya Tak Perlu Tarik Biaya pada Kebijakan Utilitas Telekomunikasi untuk Smart City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Petugas-merapikan-kabel-utilitas-2.jpg" alt="Petugas Pemkot Surabaya merapikan kabel utilitas di salah satu saluran air di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Pemkot Surabaya merapikan kabel utilitas di salah satu saluran air di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang salah satunya mengatur penataan jaringan kabel utilitas agar tidak semrawut.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M. Fikser mengatakan, penataan sarana utilitas lewat ducting atau penyaluran pipa secara bersama sudah direncanakan Pemkot Surabaya sejak lama. Namun hal itu tidak bisa dikerjakan langsung oleh pemkot, melainkan oleh pihak ketiga.  ”Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pemkot Surabaya saat ini sedang menyiapkan infrastruktur, salah satunya dengan cara pembentukan BUMD,” ujar Fikser seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, saat ini hal tersebut sedang berproses di Kementerian Dalam Negeri. ”Ketika BUMD ini terbentuk, ada unsur aneka usaha, yang di antaranya adalah ducting itu,” terang Fikser.  Penataan jaringan kabel utilitas yang saat ini sudah dilakukan, yaitu lewat penertiban yang dilakukan Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas (KPJU). KPJU diketuai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sedangkan Diskominfo sebagai anggota.  ”Setiap Kamis, kami melakukan penertiban terhadap jaringan utilitas di wilayah Surabaya. Hal ini diatur dalam Perwali Nomor 49 Tahun 2015,” terang Fikser.  Fikser menambahkan, dalam sebulan ada 40 kasus jaringan kabel fiber optik yang dievaluasi. Sebab, diketahui terdapat kabel yang dipotong serta ada juga yang memotong tiang.  ”Seperti yang sudah dilakukan penataan jaringan kabel utilitas di wilayah RW 4, Kelurahan Asemrowo. Kami juga mengingatkan kepada provider terkait kabel fiber optik yang dinilai membahayakan warga,” tutur Fikser.  Menurut dia, penataan jaringan kabel fiber optik juga menjadi atensi para provider karena mendapatkan perhatian publik.  Komisi B DPRD Surabaya memanggil Diskominfo Surabaya untuk rapat dengar pendapat terkait dengan banyak jaringan kabel utilitas yang semrawut di jalur pedestrian dan perkampungan di Surabaya pada Selasa (28/3). Komisi B berharap, penataan jaringan kabel utilitas dengan sistem ducting bisa direalisasikan secepatnya.

Pemkot Surabaya Siapkan BUMD Atur Penataan Jaringan Kabel Utilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-31-at-13.42.38.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati saat menjaring reses di Bulak. Dimas Nur Apriyanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati saat menjaring reses di Bulak. Dimas Nur Apriyanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Surabaya mendorong agar Pemkot Surabaya segera menuntaskan PR terkait prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), yang belum diserahkan pengembang. Saat ini, ada puluhan PSU yang sedang proses penyerahan.  Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati mengatakan, ada 140 pengembang yang sudah berita acara serah terima (BAST) fisik hingga kini. Lalu, ada 34 pengembang sedang proses administrasi dan 66 pengembang sedang proses fisik.  ”Sehingga kalau ditotal 240 pengembang yang tercatat se-Surabaya  dalam proses penyerahan PSU,” kata Aning Rahmawati saat ditemui di sela-sela reses sidang keempat.  Sebetulnya, menurut politikus PKS itu, pemkot yang didampingi jajaran samping harus segera menyelesaikan serah terima PSU (fasilitas umum dan sosial) dari pengembang. Namun kenyataannya proses penyerahan tidak semudah yang diatur dalam perda PSU yang sangat detail dan ideal.  PSU diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman. Dalam perda tersebut, ada ketentuan kewajiban bagi pengembang untuk melakukan penyerahan administratif dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban penyediaan atau kompensasi berupa sarana pemakaman/tempat pemakaman.  ”Itu menjadi sulit ketika proses serah terima dilakukan berpuluh tahun dari penyelesaian pembangunan,” terang Aning.  Anggota Badan Anggaran (Banggar) itu menilai, pada masa lalu, kinerja Pemkot Surabaya tidak bergegas untuk menindaklanjuti proses serah terima. Ada beragam faktor. Salah satunya karena beban APBD bakal terkuras. Karena semua PSU yang sudah diserahterimakan kepada Pemkot Surabaya, untuk pembangunan infrastruktur termasuk listrik PJU harus menjadi beban pemerintah.  ”Di raperda penyerahan PSU yang pansusnya ada di Komisi C, salah satu bahasannya akan mengevaluasi beban APBD akibat serah terima fasum fasos ini,” jelas Aning Rahmawati, alumnus ITS itu.  Di Perda 7/2010, pengembang wajib membangun atau mengembangkan makam di dalam atau di luar lokasi pembangunan perumahan. Total luasnya 2 persen dari keseluruhan luas lahan yang dimiliki pengembang.  Ada alternatif lain yang bisa ditempuh pengembang. Yaitu, memberikan uang kompensasi kepada pemkot. Senilai 2 persen (dua persen) dari luas lahan lalu dikalikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di lokasi setempat untuk pembangunan dan pengembangan makam milik Pemkot Surabaya.

Baru Ratusan Pengembang Serahkan PSU ke Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/aning-dan-saluran-air.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi C Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati saat inspeksi pembangunan saluran air di Kota Surabaya, Selasa (13/12). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi C Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati saat inspeksi pembangunan saluran air di Kota Surabaya, Selasa (13/12). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengendalian dan penanggulangan banjir berupa pengerjaan saluran air atau gorong-gorong dan juga crossing (sudetan) di Kota Surabaya masih terhambat sejumlah utilitas. Seperti tiang listrik dan lain-lain.  Wakil Ketua Komisi C Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mengatakan, dari 55 titik pekerjaan pembangunan saluran air maupun sudetan sesuai kontrak Pemkot Surabaya dengan kontraktor yang selesai dikerjakan hingga Desember baru 30 titik.  ”Seharusnya selesai sesuai perjanjian kontrak pada 15 Desember, namun yang dinyatakan selesai dari data pemkot masih 30 titik atau 55 persen dari total 55 pekerjaan yang ada,” kata Aning seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, yang pengerjaannya masih di angka 80 persen ada sembilan titik dan di bawah 80 persen ada 12 titik. Yang gagal dikerjakan karena kontraktor di-black list (masuk daftar hitam) ada dua titik.  ”Ini semua tentunya sangat disayangkan, pemilik utilitas harusnya mempunyai manajemen yang lebih rapi dan terukur dalam penanganan utilitas sehingga tidak merugikan warga Surabaya,” tutur Aning Rahmawati.  ”Tidak hanya 55 titik yang dikerjakan tahun ini, ada juga yang sudah 3 tahun terbengkalai karena tiang listrik tidak segera dipindahkan,” tambah dia.  Aning mengatakan, dalam Perda 5 Tahun 2017 disebutkan, selain bertanggung jawab memperbaiki, memelihara, dan mengembalikan, ke posisi semula, pemilik utilitas juga harus melakukan pemindahan utilitas jika terjadi pembangunan pada aset Pemkot Surabaya. Sehingga, koordinasi yang bagus antara organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya terkait dengan instansi pemilik utilitas harus betul-betul memberikan solusi.  ”Jadi tidak hanya koordinasi, karena selama ini informasi dari dinas terkait dan juga pemilik utilitas sudah sering koordinasi. Namun hasil di lapangan masih saja menyisakan masalah. Ini berarti ada problem terkait dengan aturan yang belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemilik utilitas,” ujar Aning Rahmawati.  Dampak dari lambatnya pemindahan utilitas ini, kata dia, berpengaruh pada molornya pengerjaan proyek. Bahkan bisa jadi ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan di beberapa titik dan harus dikerjakan oleh satgas bukan lagi kontraktor.  ”Sungguh ini harus betul-betul menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan, jangan sampai masyarakat jadi korban banjir,” ucap Aning Rahmawati.  Terkait dengan adanya kontraktor yang di-black list dan terbengkalainya dua titik pengerjaan saluran untuk penanggulangan banjir, Aning mengatakan, perlu dilakukan evaluasi proses lelang dan pengadaan barang jasa ke depannya. ”Secara aturan harusnya sudah sangat mengantisipasi hal ini, termasuk tidak adanya uang muka dari pemkot ini untuk memastikan keuangan kontraktor sehat dan kuat,” terang Aning Rahmawati.  Namun, kata dia, masih saja ada yang di-black list meski sudah diberi kesempatan perpanjangan waktu pengerjaan proyek. Dari sisi anggaran pemkot tidak dirugikan namun dari sisi pekerjaan warga Surabaya sangat dirugikan, sehingga yang harusnya bisa terkendali banjir di area sekitar jadi harus tertunda.  Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Lilik Arijanto sebelumnya mengatakan, pengerjaan saluran air dan juga sudetan baru di 55 titik, progresnya saat ini mencapai 90 persen. Saluran yang dibuat pada tahun ini dipastikan dapat berfungsi semua meskipun pengerjaan belum 100 persen rampung.  Sesuai dengan arahan Wali Kota Surabaya, lanjut dia, saluran yang dibuat saat ini diusahakan bisa tersambung terlebih dahulu. ”Makanya ini kami percepat untuk sudetannya,” ujar Lilik.

Penanggulangan Banjir di Surabaya Masih Terhambat Utilitas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#utilitas

Berita Terkini