<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/Screenshot_20251118_121416_YouTube-1-1269961392.jpg" alt="Sidang Paripurna DPR, Selasa (18/11) mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang. (YouTube DPR RI)" width="100%">
<figcaption>Sidang Paripurna DPR, Selasa (18/11) mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang. (YouTube DPR RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan sejumlah informasi yang beredar terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru adalah hoaks alias tidak benar. Politikus Partai Gerindra itu membantah bahwa polisi dapat melakukan penyadapan, pembekuan tabungan, pelacakan jejak digital, hingga penyitaan perangkat elektronik tanpa izin pengadilan. &ldquo;Informasi tersebut di atas adalah hoaks, alias tidak benar sama sekali,&rdquo; kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (18/11). Ia menjelaskan, ketentuan penyadapan dalam KUHAP baru diatur melalui Pasal 136 ayat (2), yang menegaskan bahwa penyadapan akan diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.&nbsp; UU Penyadapan tersebut, kata dia, baru akan disusun setelah KUHAP baru disahkan. Menurutnya, seluruh fraksi di DPR memiliki pandangan serupa, penyadapan harus dilakukan secara sangat hati-hati dan tetap memerlukan izin pengadilan. &ldquo;Ketentuan tersebut justru akan menjadi pondasi pengaturan penyadapan di UU Penyadapan nantinya,&rdquo; tegasnya. Habiburokhman juga meluruskan isu bahwa aparat penegak hukum dapat memblokir tabungan atau jejak digital seseorang tanpa proses hukum. Dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP baru, seluruh bentuk pemblokiran harus melalui izin hakim. Sementara itu, Pasal 44 KUHAP baru memastikan bahwa setiap tindakan penyitaan wajib memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri. Ia menambahkan, aturan terkait penangkapan, penahanan, dan penggeledahan juga diatur secara ketat. Dalam Pasal 94 dan Pasal 99 KUHAP baru, penangkapan hanya dapat dilakukan apabila terdapat minimal dua alat bukti.&nbsp; Penahanan pun hanya bisa dilakukan jika tersangka mangkir dari dua kali panggilan pemeriksaan tanpa alasan sah, memberikan keterangan tidak sesuai fakta, menghambat proses penyidikan, berupaya melarikan diri, mengulangi tindak pidana, merasa terancam, atau mencoba memengaruhi saksi. &ldquo;Sementara penggeledahan diatur Pasal 112 KUHAP baru bisa dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Habiburokhman menyatakan naskah RUU KUHAP dapat diakses melalui situs resmi DPR, dan rekaman pembahasannya tersedia di kanal YouTube TV Parlemen. Ia mengajak publik tidak mudah percaya pada informasi menyesatkan. &ldquo;Jangan percaya dengan hoaks. KUHAP baru harus segera disahkan untuk mengganti KUHAP lama yang tidak adil,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, DPR RI secara resmi mengesahkan RKUHAP menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2025&ndash;2026, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. Dalam forum tersebut, pimpinan DPR meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terkait pengesahan RKUHAP. &ldquo;Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?&rdquo; tanya Puan kepada para anggota dewan. &ldquo;Setuju,&rdquo; jawab para anggota dewan.

DPR RI resmi mengesahkan RKUHAP, menegaskan bahwa penyadapan, penyitaan, dan penangkapan tidak bisa dilakukan sembarangan.

RKUHAP Resmi jadi UU, DPR Janji Penyadapan, Penyitaan, dan Penangkapan Tak Sewenang-wenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/orLRXax4RFUdi5QvvOke0oCwM0ju43LYG6LvqBPw-22933964.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima pendapat akhir pemerintah terkait APBN 2026 dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima pendapat akhir pemerintah terkait APBN 2026 dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi Undang-Undang. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9). Dalam rapat tersebut, salah satu agenda utama adalah pengambilan keputusan tingkat II terhadap RAPBN 2026. &ldquo;Acara Rapat Paripurna hari ini adalah Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026,&rdquo; kata Puan saat memimpin sidang paripurna. Sebelum pengesahan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan laporan hasil pembahasan RAPBN 2026.&nbsp; Setelah itu, Puan meminta persetujuan kepada para anggota dewan.&nbsp; &ldquo;Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?&rdquo; tanya Puan. &ldquo;Setuju,&rdquo; sahut anggota DPR yang hadir secara serentak, disusul dengan ketukan palu tanda pengesahan dari Puan Maharani. Setelah UU APBN 2026 resmi disahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pendapat akhir pemerintah mewakili Presiden RI.&nbsp; Dalam postur APBN 2026, pemerintah bersama DPR menyepakati belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun, sementara pendapatan negara dipatok Rp 3.153,6 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dirancang Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 2.693,7 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp 2.357,7 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 336,0 triliun. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditetapkan Rp 459,2 triliun. Sementara dari sisi belanja, alokasi belanja pemerintah pusat ditetapkan Rp 3.149,7 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 693,0 triliun. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga Rp 1.510,5 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp 1.639,2 triliun. Dengan postur tersebut, keseimbangan primer tercatat defisit Rp 89,7 triliun. Defisit ini akan dibiayai melalui pembiayaan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 689,1 triliun.

DPR RI resmi mengesahkan RAPBN 2026 menjadi UU dengan belanja negara Rp 3.842,7 triliun dan defisit Rp 689,1 triliun.

DPR Resmi Sahkan RAPBN 2026 jadi UU, Belanja Negara Habiskan Anggaran Rp 3.842,7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/MK-Putasan-Sengketa-Pilkada-Dery-Ridwansah-2JPG-1591092073.jpg" alt="Ketua Hakim MK Suhartoyo memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Hakim MK Suhartoyo memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya atas gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini dinilai sebagai bentuk penggunaan hak konstitusional warga negara, untuk memastikan keberadaan regulasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. "KPK menyambut baik hal tersebut tentunya karena itu menjadi salah satu hak konstitusi seorang warga negara," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/5). Ia menambahkan, KPK juga menegaskan posisinya terhadap implikasi Undang-Undang tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga antirasuah itu. Menurut Budi, KPK mencermati dua isu utama dalam UU BUMN yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam pemberantasan korupsi. Pertama, mengenai status penyelenggara negara bagi jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Dalam Pasal 9G UU BUMN disebutkan bahwa unsur-unsur tersebut bukan merupakan penyelenggara negara. Namun, Budi menilai ketentuan tersebut bertentangan secara substansi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. "Ada kontradiksi substansi dari pasal tersebut dengan UU 28/1999," ungkapnya. UU 28/1999, lanjut Budi, merupakan payung hukum administrasi yang secara khusus mengatur penyelenggara negara dengan tujuan menekan praktik KKN. Oleh karena itu, KPK tetap berpegang pada definisi bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN adalah penyelenggara negara. "KPK tegas berpedoman pada Undang-Undang 28 tahun 1999," tegasnya. Berdasarkan hal itu, KPK menyimpulkan bahwa seluruh pejabat BUMN tetap wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan melaporkan setiap penerimaan gratifikasi. Ini menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi yang tak bisa diabaikan. Isu kedua, yang menjadi sorotan KPK adalah terkait kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4B UU BUMN. Pasal ini dinilai bertentangan dengan putusan MK yang menyatakan bahwa keuangan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara, termasuk yang dikelola oleh BUMN. "Oleh karena itu KPK berpandangan tetap dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara-perkara di BUMN," pungkasnya.

KPK menyambut baik gugatan terhadap UU BUMN ke MK, menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

KPK Sambut Baik Gugatan Uji Materi UU BUMN ke Mahkamah Konstitusi, Pilih Pedomani UU 28/1999 yang Atur Penyelenggara Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/01/vanuatu-1128152137.jpg" alt="Ilustrasi Vanuatu yang mulai mengesahkan aturan terkait kripto. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Vanuatu yang mulai mengesahkan aturan terkait kripto. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Vanuatu resmi mengesahkan undang-undang kripto yang sangat ketat, menyusul kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan di negara-negara kecil. UU bernama Virtual Asset Service Providers Act itu disahkan oleh parlemen pada Selasa (26/3) dan memberikan kewenangan penuh kepada Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) untuk mengatur dan mengawasi layanan aset digital. Regulasi ini memungkinkan VFSC menerapkan standar Anti-Pencucian Uang (AML), Pendanaan Terorisme (CTF), serta Travel Rule sebagaimana ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Hukuman maksimal bagi pelanggar bisa mencapai 250 juta vatu atau sekitar USD 2 juta (Rp 32,8 miliar) dan penjara hingga 30 tahun. &ldquo;Tuhan tolong siapa pun penipu yang mencoba main-main di Vanuatu, karena kalian akan dipenjara,&rdquo; tegas Loretta Joseph, penasihat regulator yang turut menyusun UU ini, dikutip dari Cointelegraph, Minggu (30/3). &ldquo;UU ini sangat ketat.&rdquo; Menurut Joseph, Vanuatu tak ingin mengalami bencana seperti runtuhnya FTX&mdash;bursa kripto asal Bahama yang bangkrut akibat skandal penipuan besar oleh pendirinya Sam Bankman-Fried. &ldquo;Vanuatu adalah negara kecil. Dan negara kecil kerap jadi incaran pelaku industri kripto yang cari celah regulasi longgar. Tapi ini jelas bukan tempat yang tepat bagi mereka,&rdquo; ujarnya. UU ini menetapkan kerangka lisensi dan pelaporan bagi berbagai entitas kripto, termasuk bursa aset digital, pasar NFT, penyedia layanan kustodian, hingga peluncuran koin baru (ICO). Namun, stablecoin, token sekuritas, dan mata uang digital bank sentral (CBDC) dikecualikan dari cakupan regulasi, meski secara teknis memiliki kemiripan dengan aset virtual. VFSC juga diberi wewenang untuk membentuk sandbox regulasi, di mana perusahaan yang disetujui bisa menguji layanan kripto selama satu tahun dan bisa diperpanjang. Joseph menyebutkan bahwa Vanuatu memang membutuhkan undang-undang khusus untuk menangani pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam konteks aset virtual. Sebelumnya, negara ini belum memiliki dasar hukum yang relevan untuk dunia kripto. Dalam pernyataan tertulis pada Jumat (29/3), VFSC mengatakan bahwa kerangka hukum ini disusun setelah bertahun-tahun melakukan kajian risiko dan akan membuka banyak peluang bagi negara, termasuk dalam mendukung inklusivitas keuangan dan layanan pembayaran lintas batas yang diatur. Menariknya, proses penyusunan UU ini sudah dimulai sejak tahun 2020, namun mengalami keterlambatan karena pergantian pemerintahan, bencana alam, serta gangguan akibat pandemi COVID-19. &ldquo;Saya bangga karena mereka jadi negara Pasifik pertama yang benar-benar tegas dan bertindak,&rdquo; ujar Joseph. Dengan aturan yang begitu ketat dan sanksi yang berat, Vanuatu mengirim sinyal kuat bahwa mereka serius membangun ekosistem kripto yang aman, terpercaya, dan tak bisa disalahgunakan.

Vanuatu sahkan UU Kripto dengan sanksi berat demi hindari kasus seperti FTX dan melindungi yurisdiksi kecil dari pelaku nakal.

Vanuatu Sahkan Regulasi Kripto Ketat, Sanksi hingga Penjara 30 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/20250311_144535-1-3045046642.jpg" alt="Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama. UU tersebut nantinya bisa membuat masyarakat memeluk kepercayaan di luar agama resmi yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia. &ldquo;Terkait dengan diskriminasi kelompok minoritas, misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi, kami malah menginginkan ke depan harus ada Undang-undang Kebebasan Beragama. Ini sikap kementerian,&rdquo; kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3). Ia menekankan, perlu adanya payung hukum tentang Undang-undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-undang Pelindungan Umat Beragama. &ldquo;Kenapa? Kalau Undang-undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya penekanan. Negara tidak boleh mengakui dan menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama,&rdquo; ujar Pigai. Pigai menyebut, Undang-Undang Kebebasan Beragama akan memberikan jaminan kepada setiap warga. &ldquo;Oleh karena itu, kami menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama. sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama. Saya kira itu bisa diperdebatkan,&rdquo; tegasnya. Namun, Pigai menyatakan hal itu baru sebatas gagasan yang disampaikan kepada publik. Saat ini, belum ada tindakan lebih lanjut termasuk menjadikan itu sebagai inisiatif pemerintah untuk bisa dibahas bersama-sama dengan DPR. &ldquo;Itu baru lemparan ide atau gagasan. Silakan untuk diwacanakan,&rdquo; pungkasnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama.

Usulkan UU Kebebasan Beragama, Menteri HAM Natalius Pigai: Agar Warga Bisa Peluk Kepercayaan di Luar Agama Resmi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/HERY-FIRMANSYAH-829155454.jpg" alt="HERY FIRMANSYAH" width="100%">
<figcaption>HERY FIRMANSYAH</figcaption>
</figure> Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada isu hukum tentang segera dilakukannya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang keberlakuannya didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 1981. Hal itu dapat dipahami karena memang sudah saatnya ada perubahan terhadap pasal-pasal dalam KUHAP setelah masa lebih dari 44 tahun. Namun, tentu perlu dicermati lebih jauh pasal mana yang masih relevan, dalam hal ini untuk dijalankan. Sebab, ketentuan teknis yang diturunkan dalam konteks perubahan satu pasal saja dalam KUHAP akan sangat berpengaruh dan menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Satu yang pasti, tentu kita tidak ingin pasal yang dibuat hanya untuk mengakomodasi kepentingan elite yang kemudian menjadi dosa jariah setelahnya. Kesetaraan Hukum Pasal yang memunculkan kontroversi atau perdebatan dalam ranah ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana, adalah persoalan kesetaraan dalam posisi penegakan hukum. Baik masyarakat sebagai pencari keadilan maupun antarpenegak hukum itu sendiri. Salah satu isu yang seksi untuk dibahas tentu berkaitan dengan sentral penegakan hukum. Yaitu, masalah kewenangan penyidikan serta batasan yang diatur di dalamnya yang kemudian membedakan fungsi dan kerja antarinstansi penegak hukum. Jika dicermati, hal tersebut sudah diatur secara lugas oleh KUHAP yang masih berlaku saat ini sebagai norma hukum positif. Menurut penulis pribadi, sesungguhnya hal tersebut sudah dipikirkan secara arif dan bijaksana secara matang oleh pembentuk UU saat itu. Tujuannya, tidak terjadi overlapping antartugas penegak hukum. Juga, menghadirkan profesionalitas dalam suatu iklim penegakan hukum yang menjalankan mekanisme check and balances yang bermuara pada kesetaraan dalam sistem peradilan pidana. Tentu, dengan praktik hukum yang masih jauh dari kata baik ini, fakta masih banyaknya oknum di setiap lini penegakan hukum yang tanpa disadari berpotensi menghilangkan pemahaman kesetaraan dalam penegakan hukum bukanlah hal yang produktif bagi penegakan hukum dan lebih jauh pada esensi pencari keadilan. Hal buruk lain yang berpotensi terjadi adalah munculnya lembaga penegak hukum yang sangat superior lantaran memiliki kewenangan berlebih yang sesungguhnya telah memiliki atribusi kewenangan lain dalam UU organiknya. Diferensiasi Fungsional Penulis secara pribadi lebih sepakat dengan sistem yang sampai saat ini masih diadopsi untuk digunakan. Yaitu, asas diferensiasi fungsional yang mengatur secara rapi dan sangat profesional penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan pidana yang bersifat terpadu bahwa kerja masing-masing penegak hukum adalah sesuai dengan fungsinya. Bahwa penyidikan ada di kepolisian, penuntutan dan pemeriksaan di kejaksaan, mengadili serta memutus perkara ada di kehakiman yang bermuara pada satu tujuan, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penulis memandang belum perlunya ada kewenangan tambahan pada salah satu aparat penegak hukum (APH). Tentu, hal itu akan menimbulkan persoalan baru di ranah praktik. Sebab, ada dualisme pandangan yang malah menimbulkan ego sektoral yang makin meruncing dan merugikan penegakan hukum itu sendiri. Hal tersebut malah akan menguntungkan pelaku kejahatan dengan terciptanya persoalan hukum di antara penegak hukum. Mereka makin leluasa menjalankan aksi jahatnya. Penulis juga melihat, adanya hakim pemeriksa pendahuluan lebih dapat diterima secara logika/penalaran hukum demi efektivitas dan efisiensi suatu penegakan hukum. Penyebabnya, penanganan suatu perkara tentu membutuhkan biaya yang perlu dikalkulasi secara ekonomis, termasuk ketepatan waktu penanganan perkara. Karena itu, revisi KUHAP tidak boleh dilakukan secara serampangan dan emosional. Wallahua&rsquo;lam bishawab.&nbsp;(*) <hr /> *) HERY FIRMANSYAH, Akademisi; advokat

Pasal yang memunculkan kontroversi atau perdebatan dalam ranah ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana, adalah persoalan kesetaraan

Menakar Urgensi Revisi KUHAP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dugaan-penyelewengan-dana-di-dispora-riau-ditingkatkan-ke-penyidikan_m_192100.jpeg" alt="Ilustrasi korupsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wacana penerapan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan melalui pengesahan RUU Perampasan Aset terus mengemuka. Political will maupun komitmen DPR terus dipertanyakan. Padahal, masyarakat memandang instrumen UU Perampasan Aset sebagai langkah strategis untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Terutama, dalam kasus di mana pelaku sulit dijerat melalui proses hukum pidana konvensional. Ahli Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga Surabaya Hardjuno Wiwoho terus mendorong political will DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset tersebut menjadi UU. Menurut dia, implementasi NCB di Indonesia tidak mudah karena membutuhkan keberanian politik dan kolaborasi yang nyata dari DPR. &rdquo;DPR harus segera mengambil langkah konkret dengan mengundang para ahli hukum, organisasi masyarakat sipil, dan publik untuk merumuskan regulasi yang matang dan dapat diterapkan secara efektif,&rdquo; kata Hardjuno. Dia menekankan pentingnya rancangan regulasi khusus untuk NCB terpisah dari kerangka hukum pidana seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Jika digabungkan dengan UU Tipikor, akan terjadi tumpang tindih yang berpotensi menghambat implementasi NCB. Dia menilai, aturan khusus akan memberikan kejelasan hukum dan memudahkan implementasi, terutama untuk kasus-kasus di mana pelaku tidak dapat dituntut secara pidana karena meninggal dunia atau kurangnya alat bukti. &rdquo;Dalam konteks ini, NCB memungkinkan negara tetap dapat merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana tanpa harus melalui proses pidana,&rdquo; jelas Hardjuno. Dia menjelaskan, berbagai tantangan yang mungkin muncul, terutama resistensi dari sektor politik dan birokrasi. Tidak sedikit kasus korupsi melibatkan aktor-aktor kuat di ranah politik dan birokrasi, sehingga diperlukan keberanian dan komitmen yang besar untuk mendorong instrumen ini. Selain itu, pengawasan yang ketat dan transparansi menjadi kunci untuk memastikan penerapan NCB tidak melanggar hak asasi manusia dan tetap menghormati hak properti pihak ketiga yang tidak terlibat. Menurut Hardjuno, sebagian besar aset hasil korupsi sering disembunyikan di luar negeri. Pemerintah perlu memperkuat perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara lain. &rdquo;Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia telah berhasil memanfaatkan NCB untuk memulihkan aset koruptor yang disembunyikan di luar negeri. Indonesia perlu belajar dari mereka,&rdquo; tambah Hardjuno Wiwoho. Hardjuno mendesak DPR untuk segera menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi dengan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. &rdquo;DPR harus melibatkan para ahli hukum dan masyarakat untuk memastikan RUU ini tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pembahasan RUU ini tidak boleh dilakukan setengah hati,&rdquo; tandas Hardjuno Wiwoho. &rdquo;Keterlibatan publik sangat penting untuk menciptakan regulasi yang transparan dan menjawab kebutuhan masyarakat dalam melawan korupsi,&rdquo; imbuh dia. Dengan langkah-langkah tersebut, Hardjuno optimistis Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan efektif, serta memastikan tidak ada lagi celah bagi pelaku korupsi untuk menikmati hasil kejahatan.

DPR diminta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset tersebut menjadi UU sebagai langkah strategis pulihkan kerugian negara akibat korupsi

DPR Harus Tunjukkan Political Will, Undang Ahli dan Masyarakat Rumuskan RUU Perampasan Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/1000473098-302824303.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/12) malam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/12) malam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca-Pilkada serentak 2024. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015396478/pt-agincourt-resources-raih-dua-penghargaan-tamasya-dari-kementerian-esdm-dan-tujuh-penghargaan-di-isda-2024">PT Agincourt Resources Raih Dua Penghargaan 'Tamasya' dari Kementerian ESDM dan Tujuh Penghargaan di ISDA 2024</a> Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Sabtu, melansir ketentuan itu tercantum dalam dokumen salinan UU Nomor 151 Tahun 2024 sebagai Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ yang disahkan Presiden Prabowo di Jakarta pada 30 November 2024. "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dinyatakan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta," demikian petikan Pasal 70-B. Turunan dari pasal tersebut menjelaskan jabatan yang sebelumnya melekat pada Provinsi DKI Jakarta kini diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Perubahan ini mencakup jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, DPR, dan DPD. UU tersebut juga mencantumkan penetapan status pejabat hasil Pemilu 2024, yakni gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024 untuk DKI Jakarta kini menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKJ. Anggota DPRD, DPR, dan DPD yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta juga otomatis disesuaikan dengan nomenklatur baru. Meskipun Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, pasal II UU tersebut menyatakan bahwa pemindahan resmi ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, masih menunggu keputusan Presiden. "Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian," demikian petikan pasal II. Dalam penjelasan umum undang-undang ini, perubahan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait status baru Jakarta. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dianggap belum mengatur secara tegas perubahan nomenklatur jabatan dan status pemerintahan di Jakarta pasca pemindahan ibu kota. (*)

Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi DKJ

Presiden Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur Jakarta Menjadi DKJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/04/WhatsApp-Image-2024-11-03-at-104007-3936632068.jpg" alt="Sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Qornain, Jember. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Qornain, Jember. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Masyayikh menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Qornain, Jember. Itu sebagai komitmen negara mendukung pesantren sebagai pilar pendidikan nasional yang khas dan mandiri. UU Pesantren akan memperkuat eksistensi pesantren di tengah perubahan zaman, sekaligus menjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan Islam. Menurut Ketua Majelis Masyayikh KH Abdul Ghaffar Rozin, UU Pesantren menjadi pengakuan resmi pemerintah atas kontribusi pesantren dalam masyarakat. &rdquo;Pesantren telah lama menjadi benteng utama dalam pembentukan karakter bangsa serta pusat pengembangan moral dan spiritual di tengah masyarakat. Sebagai pengakuan resmi, UU Pesantren memberi landasan hukum untuk menjamin kemandirian dan kekhasan pesantren,&rdquo; ujar KH Abdul Ghaffar Rozin. UU Pesantren melibatkan Majelis Masyayikh sebagai badan independen yang bertanggung jawab dalam menjamin mutu pendidikan pesantren. Rozin menegaskan, Majelis Masyayikh akan berperan dalam mengawal kualitas pendidikan pesantren tanpa intervensi, sehingga karakteristik dan independensi pesantren tetap terjaga. &rdquo;Sistem ini memiliki dua aspek utama: pertama, aspek eksternal yang dikelola MM melalui evaluasi dan penilaian untuk memetakan serta mengembangkan strategi peningkatan mutu. Kedua, aspek internal yang ditangani Dewan Masyayikh yang fokus pada pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan di pesantren,&rdquo; tambah KH Abdul Ghaffar Rozin. Prof. KH Abd. A&rsquo;la Basyir menyoroti pentingnya menjaga tradisi pesantren, yang menekankan kedekatan hubungan antara guru dan santri, serta metode pembelajaran kitab kuning yang menjadi ciri khas. &rdquo;Pesantren berbeda dengan sekolah berasrama. Di pesantren, guru dianggap sebagai orang tua dalam agama. Hubungan ini menciptakan mata rantai keilmuan yang kuat dan perlu dijaga. Kami tidak ingin campur tangan yang mengubah kekhasan pesantren ini,&rdquo; ujar KH. Abd. A&rsquo;la Basyir. Sekretaris Majelis Masyayikh, KH A. Muhyiddin Khatib menegaskan bahwa pengakuan formal melalui UU menjadi kebanggaan bagi pesantren. Namun, dengan hadirnya undang-undang ini, beberapa pihak mungkin khawatir akan munculnya intervensi yang bisa mengubah nilai-nilai pesantren. &rdquo;Begitu UU ini lahir, ada beberapa kekhawatiran. Perlu kita pahami bersama agar tidak menjadi persoalan di antara kita. Kita semua, terutama para kiai, maqomnya itu mengatur, bukan diatur,&rdquo; kata KH A. Muhyiddin Khatib. Dia menjelaskan, UU Pesantren adalah bagian dari upaya panjang untuk menguatkan posisi pesantren dalam pendidikan nasional, sekaligus bentuk penghargaan atas peran pesantren dalam sejarah Indonesia. &rdquo;Lahirnya UU ini bukan hadiah dari pemerintah, tapi membayar utang kepada pesantren. Pesantren adalah basis kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia,&rdquo; tegas KH A. Muhyiddin Khatib. Dia menambahkan, kualitas dan kuantitas lulusan pesantren yang kini berjumlah jutaan mencerminkan kontribusi besar lembaga ini terhadap masyarakat. Pesantren tidak hanya membutuhkan pengakuan, tetapi juga dukungan agar kualitas dan tradisi pendidikannya dapat terus berkembang. Majelis Masyayikh, melalui Dewan Masyayikh, bertanggung jawab penuh atas pengembangan kurikulum dan standar pendidikan pesantren tanpa intervensi dari pemerintah. &rdquo;Majelis Masyayikh bukan bagian dari pemerintah, Majelis Masyayikh tidak bisa didikte oleh pemerintah. Yang bisa mengarahkan Majelis Masyayikh adalah kiai-kiai Dewan Masyayikh pesantren,&rdquo; ujar KH A. Muhyiddin Khatib. UU Pesantren akan membawa pesantren ke level yang lebih tinggi, menjadikannya lembaga pendidikan yang diakui tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional. Dengan standar mutu yang dikembangkan oleh MM dan Dewan Masyayikh, pesantren diharapkan menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan karakter yang unggul dan mandiri.

Majelis Masyayikh menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Qornain, Jember

UU Pesantren Jamin Lulusan Setara Pendidikan Formal, Tetap dengan Kekhasan Pondok Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/banggar-dpr-sepakati-rapbn-2018-fraksi-gerindra-konsisten-menolak_m_164578.jpeg" alt="Ilustrasi Rapat Paripurna" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Rapat Paripurna</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) akan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang, pada Kamis (19/9) mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan untuk membawa RUU Kementerian Negara dan Wantimpres ke rapat paripurna sebagaimana hasil rapat kerja yang digelar beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, hasil kemarin kan, waktu raker kan sudah jelas bahwa akan dibawa kepada paripurna terdekat. Ya, kalau melihat paripurna terdekat, ya, kemungkinan dalam minggu ini," kata Wihadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015099656/rumah-tangga-baim-wong-paula-verhoeven-dikabarkan-retak-unggahan-ibunda-jadi-sorotan">Rumah Tangga Baim Wong-Paula Verhoeven Dikabarkan Retak, Unggahan Ibunda Jadi Sorotan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada juga disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi. Ia mengungkapkan, RUU Kementerian Negara bakal disahkan dalam rapat paripurna sebelum 30 September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maksimal (disahkan) tanggal 30 September. G30SDPR, karena tanggal 1-nya (Oktober) sudah periode yang baru," ucap Awiek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awiek menyampaikan, DPR membuka peluang bahwa RUU tersebut bakal dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk bisa segera disahkan menjadi Undang-Undang. Ia menyebut, rapat paripurna DPR RI rencananya akan digelar pada Kamis mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Awiek tidak mempermasalahkan jika ada anggapan bahwa pembahasan RUU tersebut dibahas dalam waktu singkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita kalau lambat dimarahin (dianggap) lambat membahas undang-undang. Kalau cepat dimarahin, dikomplain," pungkasnya.</div>

RUU Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) akan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu

Berita Terkini