<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/com_METRO_AKSI-TOLAK-OMNIBUSLAW_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). tuntutan demo yang akan dilakukan itu sama yakni mendesak pemerintah mencabut omnibus" width="100%">
<figcaption>Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). tuntutan demo yang akan dilakukan itu sama yakni mendesak pemerintah mencabut omnibus</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gugatan uji materi UU Cipta Kerja (Ciptaker) bertambah menjadi tiga permohonan. Yang terbaru, gugatan diajukan lima warga Jawa Timur.  Yaitu, Hakiimi Irawan (karyawan swasta/mantan buruh PKWT), Novita Widyana (pelajar SMKN 1 Ngawi), Elin Dian (mahasiswa Universitas Brawijaya), Alin Septiana (mahasiswa Universitas Negeri Malang), dan Ali Sujito (mahasiswa STKIP Modern Ngawi). Mereka mempersoalkan proses penyusunan UU Ciptaker. Produk legislasi tersebut dinilai melanggar ketentuan UU Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).  Viktor Santoso Tandiasa, kuasa hukum pemohon, mengatakan bahwa putusan MK No 27/PUU-VII/2009 UU P3 bisa digunakan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. ’’Maka, pengujian formil ini juga menggunakan ketentuan norma UU P3,” ujarnya.  Jika merujuk pasal 5 UU P3, kata dia, setidaknya ada tiga asas wajib dalam penyusunan UU yang dilanggar. Yakni, asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.  Untuk asas tujuan, dia menilai ada tujuan yang kabur dan kontradiktif. Dalam penjelasannya, salah satu tujuan UU Ciptaker adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ’’Tapi, terdapat pasal-pasal yang merugikan para pekerja,” imbuhnya. Dia mencontohkan pasal 81 UU Ciptaker yang membuka peluang pekerja kontrak tanpa batas hingga memangkas waktu jam istirahat.  Terkait asas kejelasan rumusan, Viktor menuturkan, dalam hal sistematika, pasal-pasal yang disusun dalam UU menimbulkan kebingungan bagi yang membaca. ’’Adanya perubahan substansi terhadap suatu rancangan UU yang telah disetujui bersama melanggar tahapan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.  Terakhir, Viktor menyebut pelanggaran asas keterbukaan sangat nyata. Mulai perencanaan, penyusunan, hingga pembahasan sangat minim keterlibatan publik. Kalaupun ada, hanya sebagian kecil dari publik yang terlibat dan dimintai masukan. Terbukti, dalam klaster ketenagakerjaan, banyak organisasi buruh yang kecewa karena tidak dilibatkan.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/10/2020/mk-terima-dua-permohonan-judicial-review-uu-cipta-kerja/">MK Terima Dua Permohonan Judicial Review UU Cipta Kerja</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/10/2020/kemenkum-ham-klaim-pembahasan-uu-cipta-kerja-sudah-berjalan-terbuka/">Kemenkum HAM Klaim Pembahasan UU Cipta Kerja Sudah Berjalan Terbuka</a></li> </ul> Selain uji materi di MK, menurut pemerhati hukum tata negara Said Salahudin, perjuangan menolak UU Ciptaker bisa dilanjutkan di DPR. PKS dan Partai Demokrat yang menolak pengesahan saat rapat paripurna lalu bisa menjadi inisiator pembatalan UU Cipta Kerja melalui proses legislative review. ”Ini upaya untuk lebih meyakinkan publik bahwa PKS dan Demokrat konsisten pada sikapnya,” tegasnya.  Dia melanjutkan, PKS dan Demokrat bisa menggagas pembentukan sebuah undang-undang baru untuk membatalkan UU Ciptaker. Misalnya, undang-undang tentang pencabutan atas UU Ciptaker. UU baru itu, kata dia, tidak perlu memuat banyak norma. Cukup dimuat beberapa pasal yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU Ciptaker yang ditempuh melalui mekanisme omnibus law dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU baru tersebut.  Menurut dia, sebagai partai politik yang memiliki kursi di parlemen, PKS dan Demokrat punya kewenangan untuk itu. ”Sebab, kader-kader mereka di DPR memiliki hak konstitusional untuk mengajukan usul rancangan undang-undang (RUU). Hak itu dijamin pasal 21 UUD 1945,” jelas direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) tersebut.  Landasan yuridis yang kuat adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. ”Gelombang aksi besar-besaran menolak UU Cipta Kerja yang terjadi jelas menunjukkan adanya kebutuhan hukum dari masyarakat untuk membatalkan UU Cipta Kerja,” lanjutnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IOq9dd1LNL8&amp;ab_channel=jawapostvofficial

PKS-Demokrat Disarankan Jadi Inisiator Legislative Review UU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Umar-Sholahudin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MESKI diprotes keras dan menimbulkan kontroversi di ranah publik, akhirnya fraksi-fraksi di DPR RI (kecuali FPKS dan Fraksi Partai Demokrat) menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU baru. Pengesahannya hampir tengah malam, ketika rakyat sedang tidur nyenyak.  Dengan demikian, secara yuridis pemerintah memiliki dasar atau legalitas hukum yang lebih kuat, khususnya dalam memperbaiki iklim investasi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, meskipun dengan mengorbankan nasib para buruh/pekerja. Suara-suara protes yang menolak UU dari publik terhadap DPR dianggap angin lalu.  Catatan Kritis  Namun, ada beberapa pasal yang menjadi sorotan keras. Pertama, UU yang dulu sempat populer dengan akronim Cilaka (Cipta Lapangan Kerja) itu mengkhianati norma-norma demokrasi. Salah satunya adalah aspirasi dan partisipasi publik. Proses penyusunannya sangat minim partisipasi publik, terutama bagi kaum buruh. Apalagi dibahas di tengah pandemi sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatannya sangat terbatas.  Aspirasi dan kepentingan buruh yang seharusnya diakomodasi justru dikhianati di ujung. Para anggota dewan dan pemerintah lebih mendengar dan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan pengusaha. Kedua, pembahasan UU terlalu dipaksakan untuk memenuhi target waktu yang diminta bapak presiden, yakni 100 hari. Pembahasan dan penyusunan dengan sistem ”kejar tayang” mengakibatkan banyak pasal dalam UU yang bermasalah dan dipermasalahkan masyarakat.  Ketiga, pembahasan RUU Ciptaker sama sekali tidak memiliki sensitivitas moral dan sosial. Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah dan DPR seharusnya lebih berfokus pada pengendalian persebaran virus yang masih menimbulkan banyak korban jiwa. Tetapi, mereka justru lebih lebih asyik membahas RUU Cilaka itu. Dengan kata lain, UU Ciptaker dapat dinilai cacat prosedur atau telah mengkhianati aturan main yang termaktub dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Sementara itu, selain cacat prosedur, UU Ciptaker mengandung cacat substansi. Pertama, tidak ada batasan jenis-jenis pekerjaan yang di-outsourcing-kan. Semua bidang kegiatan atau kerja bisa dimodel seperti itu. Ini akan membuat penggunaan tenaga alih daya makin bebas.  Kedua, masalah aksi demo buruh. Pihak perusahaan bisa langsung mem-PHK atau bahkan menuntut ganti rugi jika buruh melakukan demo ilegal. Klausul tersebut yang menyulut kemarahan buruh. Ketiga, masalah usulan kontrak kerja antara buruh atau pekerja dan perusahaan yang makin memberikan ketidakpastian bagi nasib buruh.  Keempat, masalah dana pensiun pekerja atau buruh juga bisa dihapuskan. Perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh atau pekerja yang akan memasuki masa pensiun. Kelima, pihak perusahaan berhak melakukan PHK bila pekerja atau buruh melakukan pelanggaran berat meskipun tanpa melalui proses hukum atau peradilan. Dan masih banyak lahir klausul atau pasal dari draf racikan pemerintah ini yang menyulut amarah para buruh atau pekerja.  Keenam, masalah status pekerja. UU Ciptaker menghapus pasal 59 UUK (Nomor 13 Tahun 2003) yang mengatur syarat pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Di UUK, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) bagi pekerja maksimal bisa sampai dua tahun dan boleh diperpanjang setahun. Di UU Ciptaker, aturan PKWT dihapus. Dengan penghapusan pasal itu, tidak ada batasan aturan seorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya, bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup atau sewaktu-waktu di PHK secara sepihak.  Ketujuh, menghapuskan kewajiban memberikan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di-PHK karena surat peringatan. Padahal, dalam UUK pasal 161 disebutkan, pekerja/buruh yang di-PHK karena mendapat surat peringatan memiliki hak mendapatkan pesangon. UU baru juga bisa menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di-PHK karena peleburan atau pergantian status kepemilikan perusahaan. Bahkan, UU baru juga menghapus uang santunan berupa pesangon bagi ahli waris atau keluarga apabila pekerja/buruh meninggal.  Kedelapan, pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, kecelakaan, atau cacat akibat kecelakaan kerja ketika di-PHK tidak lagi mendapatkan pesangon. Kesepuluh, lebih memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing di Indonesia (pasal 42-44).  Tiga Cacat  Lahirnya UU Ciptaker ini secara nyata telah melabrak etika dan prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasar hukum. Negara ini surplus politisi, tapi defisit negarawan (demokrat sejati). Para elite negara bukan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang dilandasi kedaulatan rakyat, tapi demo-crazy: demokrasi tanpa aturan main atau demokrasi semau gue atau demokrasi gila, dengan mengangkangi konstitusi.  UU Ciptaker setidaknya mengandung tiga cacat secara kumulatif, yakni catat etik-moral, cacat sosial, dan cacat hukum. Cacat moral: lahirnya UU lebih karena kemauan, kepentingan pemerintah dan penguasa, tanpa konsultasi publik secara memadai. Tidak menghormati tata kelola sistem demokrasi dan suara rakyat dianggap tidak ada.  Cacat moral melahirkan cacat sosial: melawan aspirasi publik dan karenanya UU tersebut kehilangan daya legitimasi sosial di mata masyarakat serta melahirkan social distrust. Selanjutnya, secara yuridis, UU itu secara materiil dan formil dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, sangat wajar jika ada elemen masyarakat, khususnya NU dan Muhammadiyah, yang sudah berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena menilai UU Ciptaker secara formil dan materiil bertentangan dengan UUD 1945. (*)  <hr />  *) Umar Sholahudin, Dosen Sosiologi Hukum FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, pengurus Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Jawa Timur  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3hKWdQbV9bI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Tiga Cacat UU Cipta Kerja

UU Cipta Karya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU Cipta Karya

Berita Terkini

PKS-Demokrat Disarankan Jadi Inisiator Legislative Review UU Ciptaker

Tiga Cacat UU Cipta Kerja

Download Aplikasi JawaPos.com