<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/Demo-Kawal-Putusan-MK-soal-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-2JPG-3275805534.jpg" alt="Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan <em>judicial review</em> (JR) atau uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam putusan itu, salah satunya MK menyatakan pasal mengenai libur satu hari dalam satu minggu pada UU Cipta Kerja, bertentangan dengan UUD 1945.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25 Lampiran UU Ciptaker. Namun, aturan itu tidak memiliki hukum mengikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu', bertentangan dengan UUD 1945," sebagaimana dikutip dalam salinan putusan MK, Jumat (1/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK mengubah bunyi pasal mengenai libur para pekerja tersebut menjadi dua hari dalam seminggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa, 'atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu'," bunyi putusan MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015261204/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-partai-buruh-terkait-uu-cipta-kerja">MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Terkait UU Cipta Kerja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan itu sebagaimana tertuang dalam putusan uji materi UU 6/2023 nomor perkara: 168/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Partai Buruh dkk. Putusan MK itu dibacakan pada Kamis (31/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

MK telah mengabulkan sebagian gugatan judicial review (JR) atau uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

MK Sebut Libur 1 Hari Kerja dalam Seminggu Bertentangan dengan UUD 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/KSPSI-1726538731.jpg" alt="Ratusan buruh dari elemen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) hingga Partai Buruh masih bertahan di tengah teriknya matahari di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh dari elemen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) hingga Partai Buruh masih bertahan di tengah teriknya matahari di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ratusan buruh dari elemen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) hingga Partai Buruh masih bertahan di tengah teriknya matahari di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dominasi warna biru dan oranye itu disorot terik matahari sembari menunggu pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja.</p> <div dir="auto">Di tengah terik matahari yang sedang garang-garangnya belakangan ini, massa aksi yang melipir mencari tempat berteduh diminta untuk merapat ke mobil komando yang berhadapan dengan beton-beton dan kawat berduri penghalang ke arah Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Barat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ayo, ayo, semua merapat, kawan-kawan. Kita saksikan bersama putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Kita pastikan bersama kalau UU itu harus dicabut!" teriak lantang salah satu orator di atas mobil komando, Senin (2/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, beberapa petugas koordinator lapangan massa aksi itu menyisiri sudut-sudut di area Patung Kuda yang dijadikan beberapa massa berteduh. Meminta agar mereka ikut bergabung ke depan mobil komando untuk mendengarkan orasi maupun hanya ikut bernyayi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570187/partai-buruh-sebut-tak-akan-berkoalisi-dengan-partai-yang-dukung-pengesahan-omnibus-law-uu-cipta-kerja">Partai Buruh Sebut Tak Akan Berkoalisi dengan Partai yang Dukung Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ayok, Bang. Ayok. Kita bareng biar kelihatan solid, ayok," tegur salah seorang petugas yang mengenakan pakaian oranye itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570139/6-tuntutan-partai-buruh-di-aksi-may-day-dari-hapus-uu-cipta-kerja-hingga-pilih-capres-pro-buruh">6 Tuntutan Partai Buruh di Aksi May Day, Dari Hapus UU Cipta Kerja Hingga Pilih Capres Pro Buruh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di tengah-tengah mobil komando, orang-orang berjingkrak-jingkrak senada dengan musik yang dilantunkan melalui pengeras suara di mobil komando. Mereka menari-nari sambil menunggu putusan MK dibacakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini, jalanan di sekitar Patung Kuda menuju Jalan Merdeka Barat ditutup total. Sementara ke arah Monas maupun arah Bundaran HI masih dibuka meskipun jalanan menjadi lebih padat dari biasanya.</div>

Hingga saat ini, jalan di sekitar Patung Kuda menuju Jalan Merdeka Barat ditutup total. Sementara ke arah Monas dan arah Bundaran HI dibuka.

Tunggu Putusan MK Soal UU Ciptaker, Massa KSPSI Bertahan di Patung Kuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Menko-Airlangga.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengumumkan soal Perppu Cipta Kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12). (YT Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengumumkan soal Perppu Cipta Kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12). (YT Setpres)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja hari ini, Jumat (30/12). Perppu ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021.<br /> <br /> Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Presiden Jokowi sudah berkonsultasi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, untuk membahas terkait Perppu ini. "Perppu ini berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 38/PUU7/2009, dan hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 per tanggal 30 Desember 2022," tutur Airlangga pada konferensi pers secara virtual di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12).<br /> <br /> Airlangga membeberkan, Perppu ini diterbitkan dengan tiga alasan. "Pertimbangannya adalah pertama, kebutuhan mendesak," aku Ketua Umum Partai Golkar ini.<br /> <br /> Pemerintah, lanjut Airlangga, merasa perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, terkait krisis ekonomi mulai dari inflasi hingga stagflasi. Ancaman ekonomi tersebut dirasa sangat nyata untuk negara berkembang sehingga perlu diantisipasi.<br /> <br /> "Kita juga menghadapi ancaman resesi global, peningkatan inflasi, ancaman stagflasi, dan beberapa negara berkembang masuk menjadi pasien IMF lebih dari 30 negara, dan yang antre ada 30. Jadi, kondisi krisis ini untuk negara berkembang memang sangat nyata," beber Airlangga.<br /> <br /> Pertimbangan kedua, terkait perang geopolitik Rusia-Ukraina dan konflik lainnya yang belum usai. Menurutnya, negara dihadapkan berbagai krisis, seperti krisis pangan, krisis keuangan, dan perubahan iklim.<br /> <br /> "Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak bisa dibahas melalui prosedur normal karena lama, harus melalui tahap 1, tahap 2, dan seterusnya. Oleh karena itu, pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan diundangkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak," ujarnya.<br /> <br /> Ia menilai, putusan MK terkait Undang-undang Cipta Kerja sangat memengaruhi perilaku dunia usaha, baik domestik maupun luar negeri. Sehingga, hampir seluruh pelaku usaha masih menunggu keberlanjutan Undang-undang Cipta Kerja.<br /> <br /> "Indonesia di tahun depan juga sudah mengatur <em>budget deficit</em> kurang dari 3 persen, dan ini mengandalkan dari investasi yang ditargetkan Rp 1.400 triliun. Jadi, kepastian hukum ini sangat penting untuk diadakan," tandas Airlangga.<br /> <br /> Turut mendampingi Menko Perekonomian Airlangga saat konferensi pers terkait Perppu, yakni Menkopolhukan Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej.

Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Airlangga: Kebutuhan Mendesak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/tolak-omnibus-law-ruu-cipta-karya.jpg" alt="PROTES: Tukang becak melintasi mural karya Serikat Mural Surabaya yang bertema penolakan terhadap omnibus law dan UU Cipta Kerja di Jalan Dinoyo, Rabu (7/10). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PROTES: Tukang becak melintasi mural karya Serikat Mural Surabaya yang bertema penolakan terhadap omnibus law dan UU Cipta Kerja di Jalan Dinoyo, Rabu (7/10). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima permohonan judicial review, terkait Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Sejak disahkan pada Senin (5/10), UU sapu jagat tersebut telah mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.<br /> <br /> Mengutip pada laman mkri.id Jumat (16/10), gugatan terbaru dilayangkan oleh pelajar hingga mahasiswa asal Jawa Timur. Mereka adalah mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Elin Dian Sulistyowati, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Alin Septiana, mahasiswa STKIP Modern Ngawi, Ali Sujito dan seorang pelajar SMK N 1 Ngawi Novita Widyana, serta mantan buruh PKWT Hakiimi Irawan.<br /> <br /> Para pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja. Mereka memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa.<br /> <br /> Alasa mengajukan pengujian formil ke MK, karena menyesalkan tidak jelasnya draf UU Cipta Kerja. Perubahan draf dengan jumlah halaman 905 menjadi 1.034 dinilai bukan terkait teknis penulisan, namun perubahan tersebut terkait dengan substansi materi muatan. Hal ini melanggar ketentuan norma Pasal 72 ayat 2 UU P3 beserta penjelasannya.<br /> <br /> Selain itu, pemohon menilai pengiriman draf yang dikirim dari DPR ke Presiden sudah kedaluwarsa. Sesuai peraturan, maksimal pengiriman draf adalah tujuh hari sejak Rapat Paripurna pengesahan. Namun, kata pemohon, pengiriman draf itu sudah lewat tujuh hari sebagaimana disyaratkan UU.<br /> <br /> Oleh karena itu, para pemohon meminta MK mengambil keputusan tegas demi menjaga tegaknya konstitusi. Sebab, proses pengujian ini menjadi sangat penting mengingat saat ini sedang gencar-gencarnya hastage #MosiTidakPercaya yang disematkan kepada Presiden dan DPR.<br /> <br /> Juru bicara MK, Fajar Laksono menyampaikan, permohonan judicial review ke MK bukan untuk mencari menang. Dia menyebut, judicial review di MK merupakan cara untuk mencari dan menemukan keadilan.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/10/2020/puan-persilakan-uu-omnibus-law-cipta-kerja-digugat-ke-mk/">Puan Persilakan UU Omnibus Law Cipta Kerja Digugat ke MK</a><br /> <br /> "Kalaupun kelak putusan tidak persis seperti yang diharapkan para pihak, bukan lantas boleh menganggap MK tidak adil, karena merupakan otoritas MK pula sesuai dengan kewenangannya, misalnya menentukan argumentasi keadilannya sendiri berdasar konstitusi," kata Fajar kepada JawaPos.com, Jumat (16/10).<br /> <br /> Fajar mengakui, kini MK telah menerima tiga permohonan judicial review terkait UU Cipta Kerja. Menurutnya, mempunyai tenggat waktu 14 hari sejak diregistrasi sudah harus sidang.<br /> <br /> Dua gugatan sebelumnya diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan perseorangan yang merupakan karyawan kontrak, Dewa Putu Reza dan Ayu Putri. Permohonan JR itu didaftarkan pada Senin (12/10). Kemudian, pemohon perseorangan Dewa Putu Reza dan Ayu Putri.<br /> <br /> Fajar memastikan, MK akan secara independen menangani perkara tersebut. Fajar pun menegaskan, MK tidak pernah mendukung suatu Undang-Undang dalam proses pembentukannya.<br /> <br /> "MK tidak pernah dan tidak boleh berpendapat untuk mendukung atau tidak mendukung suatu UU. Pendapat MK hanya disampaikan melalui putusan sekiranya ada perkara pengujian UU," pungkasnya.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=YvfeAvIaoH4&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Mahasiswa Hingga Pelajar di Jatim Gugat UU Cipta Kerja ke MK