<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/16/SPSI-767449623.jpg" alt="Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat tidak hanya mengingatkan Presiden Prabowo Subianto memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dia meminta presiden segera meratifikasi ILO 188 menjadi UU. Tujuannya untuk melindungi para buruh yang selama ini bekerja di laut.&nbsp;</p> <p>Di hadapan Prabowo dan ribuan buruh, Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa ratifikasi ILO 188 menjadi sangat penting. Sebab, ada ratusan ribu buruh yang selama ini bekerja di kapal-kapal ikan. Mereka, kata Jumhur, juga rakyat Indonesia dan bagian dari keluarga besar buruh yang perlu perlindungan maksimal dari pemerintah.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Semoga itu bisa jadi agenda daripada Istana dan DPR,&rdquo; ungkap Jumhur.&nbsp;</p> <p>Dia mendukung penuh upaya Presiden Prabowo menaikan upah para buruh dan komitmen perbaikan UU Cipta Kerja. Namun demikian, ratifikasi ILO 188 juga penting dan harus dilakukan. Untuk itu, dia menitipkan pesan yang disampaikan oleh para buruh di laut kepada presiden. Dia berharap besar itu titipan itu bisa ditindaklanjuti oleh presiden.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Ada satu titipan dari teman-teman kita yang bekerja di laut, perikanan, konvensi ILO 188 agar diratifikasi menjadi UU. Untuk melindungi buruh-buruh kita yang bekerja di kapal-kapal perikanan yang jumlahnya ratusan ribu, yang itu bagian dari rakyat kita semua,&rdquo; kata dia.</p> <p>Jumhur pun mengakui bahwa keberadaan Presiden Prabowo di tengah-tengah para buruh saat May Day sangat berarti. Itu menegaskan bahwa Istana dekat dengan buruh. Bahkan turut memperjuangkan nasib buruh dan mengupayakan agar para buruh bebas dari keterpurukan dan jerat kemiskinan.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Bapak presiden ingin meningkatkan daya beli, memperkaya petani di desa-desa yang ujung-ujungnya adalah akan membeli produk-produk yang kita buat. Karena itu sistem ekonomi industri ekonomi kita semua akan hidup dan insya Allah pertumbuhan akan jadi lebih baik,&rdquo; harapnya.&nbsp;</p>

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meratifikasi ILO 188 demi perlindungan buruh laut.

Tak Hanya Perbaikan UU Ciptaker, Para Buruh Tuntut Ratifikasi ILO 188 untuk Melindungi Buruh di Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/16/IMG_3439-149159781.jpeg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, ia tengah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Bahkan, ia mengaku akan melaporkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti putusan MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, MK memerintahkan agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan MK dan kami sudah bahas dengan Menko Perekonomian, kalau nggak salah nanti jam setengah 5 kita lapor ke Pak Presiden terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015273292/seni-kebahagiaan-8-cara-sederhana-untuk-memulai-hidup-baru-dan-berhenti-peduli-dengan-apa-yang-orang-lain-pikirkan-tentang-anda">Seni Kebahagiaan: 8 Cara Sederhana untuk Memulai Hidup Baru dan Berhenti Peduli dengan Apa yang Orang Lain Pikirkan Tentang Anda</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, tidak ada kekosongan hukum terkait UU yang mengatur ketenagakerjaan. Sebab, MK memerintahkan pembentuk UU untuk membuat UU yang mengatur ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait putusan MK sesungguhnya tidak ada kekosongan hukum, karena di dalam putusan MK sudah jelas bahwa ada perintah MK dalam waktu dua tahun disusun sebuah Undang-Undang dan mengeluarkan klaster Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang sendiri, yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan, harusnya tidak ada masalah, waktu bagi pembuat Undang-Undang itu masih sangat cukup ya," ucap Supratman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015273263/kasus-meninggalnya-anak-tamara-tyasmara-di-kolam-renang-yudha-arfandi-divonis-20-tahun-penjara-terbukti-sah-lakukan-pembunuhan-berencana">Kasus Meninggalnya Anak Tamara Tyasmara di Kolam Renang, Yudha Arfandi Divonis 20 Tahun Penjara, Terbukti Sah Lakukan Pembunuhan Berencana</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Supratman memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan MK tersebut. Terlebih, terdapat 21 pasal yang dibatalkan MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi pasti kita akan melakukan upaya secepatnya untuk bisa kita lakukan. Maka dari itu dari 21 pasal yang dibatalkan oleh MK, yang paling mendesak saat ini kan terkait dengan penetapan upah minimum provinsi, karena itu harus ditetapkan, dan nanti pak Menkoperekonomian yang akan lebih menjelaskan soal itu, karena beliau mengkoordinasikan soal itu," pungkasnya.</div>

"Putusan MK dan kami sudah bahas dengan Menko Perekonomian, kalau nggak salah nanti jam setengah 5 kita lapor ke Pak Presiden,"

Menteri Hukum Supratman Andi Akan Lapor Presiden Prabowo Tindaklanjuti Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/buruh-tyolp-297283507.jpg" alt="Ribuan buruh menyambut baik putusan MK terkait UU Cipta Kerja di patung kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Ryandi)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh menyambut baik putusan MK terkait UU Cipta Kerja di patung kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Ryandi)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan akan menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait&nbsp;<em>judicial review</em>&nbsp;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang telah diputuskan pada 31 Oktober 2024. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan bahwa pihaknya memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja atau buruh dan kepentingan dunia usaha.<br /><br />"Namun, kami juga mendorong semua pihak untuk dapat melihat dampak dari putusan ini dalam perspektif yang lebih luas, terutama di tengah dinamika ekonomi saat ini," ujar Bob dalam keterangan resminya dikutip Jumat (1/11).<br /><br />Bob menyampaikan, perekonomian Indonesia sedang menghadapi tekanan dan pelambatan imbas dari tantangan ekonomi global. Selama beberapa bulan terakhir, tren deflasi menunjukkan penurunan daya beli masyarakat, yang berdampak besar pada konsumsi domestik.<br /><br />Menurutnya, kondisi ini secara langsung mempengaruhi berbagai sektor usaha, terutama industri padat karya yang memiliki ketergantungan besar pada stabilitas perekonomian nasional. Dalam situasi ini, kata Bob, fleksibilitas dalam kebijakan ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk memungkinkan dunia usaha menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, guna mempertahankan kelangsungan operasional dan tetap berkontribusi pada perekonomian.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015254786/geruduk-balai-kota-buruh-jakarta-tuntut-kenaikan-ump-10-persen-dan-cabut-omnibus-law-uu-cipta-kerja">Geruduk Balai Kota, Buruh Jakarta Tuntut Kenaikan UMP 10 Persen dan Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja</a></strong><br /><br />Stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang. Tanpa kepastian ini, disebut Bob membuat Indonesia berisiko menurunkan daya tariknya sebagai tujuan investasi, yang pada gilirannya dapat memperlambat aliran modal baru dan bahkan mempengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada.<br /><br />Saat ini, Apindo akan mengkaji lebih dalam dampak dari putusan MK, terutama untuk kebijakan yang berdampak di klaster ketenagakerjaan. "Kami juga mendorong pemerintah untuk melibatkan dunia usaha dalam pembahasan substantif untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ini," katanya.<br /><br />Sementara itu, terkait dengan proses penetapan Upah Minimum untuk 2025 yang sudah diambang pintu, Apindo berharap agar proses penetapan upah minimum untuk 2025 masih tetap mengikuti ketentuan yang ada sebelum terbitnya putusan MK No.168/PUU-XX1/2023 tanggal 31 Oktober 2024.<br /><br />Hal ini mengingat kerumitan yang akan terjadi di seluruh daerah, bahkan di tingkat perusahaan apabila putusan MK terkait tentang upah minimum langsung diberlakukan dan menjadi acuan penetapan upah minimum 2025. Apindo berharap, dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan ke depan, keputusan-keputusan yang diambil agar mempertimbangkan situasi ekonomi makro yang dihadapi dunia usaha.<br /><br />Menurut Bob, kebijakan yang adaptif dan proporsional memberikan dampak positif tidak hanya bagi pekerja, tapi juga bagi dunia usaha secara keseluruhan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.</p>

Apindo akan mengkaji lebih dalam dampak dari putusan MK, terutama untuk kebijakan yang berdampak di klaster ketenagakerjaan.

Apindo Patuhi Putusan MK Terkait Judical Review UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/Demo-Kawal-Putusan-MK-soal-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-3JPG-2439192756.jpg" alt="Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Perubahan besar-besaran bakal terjadi pada dunia ketenagakerjaan. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengubah 22 norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).</p> <p>Perubahan itu tertuang dalam putusan nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut berangkat dari gugatan yang diajukan Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja. Mereka mempersoalkan aturan yang merugikan pada sejumlah isu. Yakni, isu tenaga kerja asing, outsourcing, karyawan kontrak atau PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), upah murah, kemudahan PHK, perhitungan pesangon, hingga aturan jam kerja.</p> <p>Dalam putusannya, MK mengabulkan mayoritas gugatan. Tak hanya itu, MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Ciptaker.</p> <p>Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan, berdasar pencermatan MK, ada banyak norma pada level peraturan pemerintah (PP) yang dibuat tanpa mendapat delegasi dari UU Cipta Kerja. Selain itu, terdapat banyak materi yang seharusnya ada di UU, tapi hanya diatur PP.</p> <p>MK juga melihat adanya potensi perimpitan norma yang diatur dalam UU Ciptaker dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan sendiri juga mengalami banyak perubahan melalui judicial review. Jika diteruskan, MK khawatir tata kelola dan hukum ketenagakerjaan terjebak pada ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Menurut Mahkamah, pembentuk UU segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan dari yang diatur dalam UU 6/2023,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Dengan undang-undang baru tersebut, masalah ketidaksinkronan materi UU Ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/Demo-Kawal-Putusan-MK-soal-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-2JPG-3275805534.jpg" alt="Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>MK memberi waktu dua tahun bagi DPR dan pemerintah untuk membuat UU Ketenagakerjaan yang baru. &rsquo;&rsquo;Sekaligus menampung substansi sejumlah putusan Mahkamah yang berkenaan dengan ketenagakerjaan,&rsquo;&rsquo; tuturnya.</p> <p>Sementara itu, 22 norma yang diubah dianggap MK bertentangan dengan UUD 1945. Norma tentang tenaga kerja asing (TKA), misalnya, dianggap tidak berkepastian hukum. Dalam Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 81 angka 4 disebutkan, perusahaan dapat menggunakan TKA untuk jabatan tertentu, waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai.</p> <p>Namun, norma itu tidak memberikan penjelasan mengenai tiga kriteria tersebut dan menyerahkan pengaturan pada PP. MK menilai, jika kriteria tidak diatur di UU, berpotensi diselewengkan di level bawah. &rsquo;&rsquo;Peraturan yang lebih rendah berpotensi melanggar pembatasan terhadap TKA tersebut sehingga memungkinkan suatu perusahaan menyerap TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>MK menegaskan, penggunaan TKA merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, perlu ditekankan bahwa penggunaan TKA harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan terukur. &rsquo;&rsquo;Serta tidak boleh merugikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia,&rsquo;&rsquo; tuturnya.</p> <p class="class-paragraph">Kemudian, pada isu PKWT, MK membatasi masa kontrak paling lama lima tahun. Jangan sampai pekerja terus-menerus dikontrak tanpa kepastian. MK juga meminta PKWT diatur di level UU dengan memperhatikan aspek kesejahteraan buruh.</p> <p>Pada isu outsourcing, MK mewajibkan ketentuan itu diatur dalam UU. Dengan begitu, para pihak terkait memiliki standar yang jelas tentang jenis pekerjaan yang dapat diisi tenaga outsourcing. Tujuannya, pekerja bisa fokus bekerja pada pekerjaan yang sesuai perjanjian dan aturan. &rsquo;&rsquo;Kejelasan ini akan memberikan perlindungan hukum yang adil kepada pekerja/buruh mengenai status kerja dan hak-hak dasarnya,&rsquo;&rsquo; kata dia.</p> <p>Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyambut antusias putusan MK yang mengubah 22 norma dan membekukan klaster ketenagakerjaan dari UU Ciptaker. Baginya, putusan itu bukan hanya kemenangan pekerja, melainkan juga rakyat kecil. &rsquo;&rsquo;Keadilan itu masih ada. Kami sangat terharu dan mengapresiasi para hakim Mahkamah Konstitusi,&rsquo;&rsquo; ujarnya.</p> <p>Menurut dia, UU Cipta Kerja selama ini telah memberangus kesejahteraan rakyat dan berpihak kepada pengusaha. Said berharap, Presiden Prabowo dan DPR mau menghormati putusan MK dengan melaksanakannya. Dia yakin waktu dua tahun cukup untuk membentuk ulang UU Ketenagakerjaan yang baik. <strong>(far/mia/c6/oni)</strong></p> <p><strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015233718/serikat-buruh-ancam-gelar-mogok-nasional-jika-tuntutan-upah-naik-tak-dituruti-dan-uu-ciptaker-tak-dicabut">Serikat Buruh Ancam Gelar Mogok Nasional Jika Tuntutan Upah Naik Tak Dituruti dan UU Ciptaker Tak Dicabut&nbsp;&nbsp;</a></strong></strong></p> <p>---</p> <p><strong>SEJUMLAH NORMA KRUSIAL YANG DIUBAH MK</strong></p> <p>- Penggunaan tenaga kerja asing diperketat melalui kualifikasi ahli tertentu yang diatur di level UU dengan mengutamakan pekerja lokal.</p> <p>- Ketentuan pegawai outsourcing diatur dalam UU. Jenis pekerjaan yang diperbolehkan outsourcing harus disebutkan di peraturan menteri.</p> <p>- Perjanjian kerja sistem PKWT maksimal 5 tahun dan diatur di UU.</p> <p>- Ada opsi libur 2 hari dalam satu minggu, tidak harus 1 hari.</p> <p>- Upah harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga buruh secara wajar yang meliputi makan-minum, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.</p> <p>- Kebijakan pengupahan harus dikoordinasikan dengan dewan pengupahan daerah.</p> <p>- Skema upah sektoral kembali dihidupkan.</p> <p>- PHK diperketat. PHK yang tidak disepakati harus melalui perundingan bipartit, tidak langsung ke perselisihan industrial.</p> <p class="class-paragraph"><strong>Sumber: </strong><em>Putusan MK 168/PUU-XXI/2023</em></p>

Perubahan besar-besaran bakal terjadi pada dunia ketenagakerjaan. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengubah 22 norma dalam UU.

MK Minta Pemerintah Susun UU Ketenagakerjaan Baru dan Dikeluarkan dari Klaster UU Ciptaker

<div id=":1ac" class="ii gt"> <div id=":1ab" class="a3s aiL "> <div>&nbsp;</div> <div><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/demo-buruh-2735273974.jpg" alt="Buruh mengancam mogok nasional jika tuntutan mereka untuk mendapatkan upah yang lebih banyak dan UU Ciptaker tak dicabut. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Buruh mengancam mogok nasional jika tuntutan mereka untuk mendapatkan upah yang lebih banyak dan UU Ciptaker tak dicabut. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal secara resmi mengumumkan rencana aksi mogok nasional yang melibatkan 90 persen serikat-serikat buruh di Indonesia.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/diet-fitness/015233688/ini-4-kesalahan-saat-sarapan-yang-dapat-menggagalkan-diet-perhatikan-ya">Ini 4 Kesalahan Saat Sarapan yang Dapat Menggagalkan Diet, Perhatikan Ya</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Mogok nasional akan dilakukan jika pemerintah tak kunjung menuruti dua tuntutan buruh. Tuntutan pertama ialah menaikkan upah minimum sebesar 8-10 persen tanpa menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sedangkan tuntutan kedua ialah mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya pada klaster ketenagakerjaan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>" Tuntutan utama aksi ini adalah kenaikan upah minimum sebesar 8-10 persen tanpa menggunakan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 dan pencabutan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," tegas Presiden KSPI Said Iqbal di kawasan patung kuda Monas, Kamis (24/10/2024).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Said Iqbal menegaskan, aksi mogok nasional ini sah secara hukum. Sebab, mengacu pada Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat serta Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Saat mogok nasional berlangsung, seluruh buruh di 15.000 pabrik di seluruh Indonesia itu akan keluar pabrik dan stop produksi. Lalu, mereka akan berorasi di depan pabrik mauoun kantor-kantor pemerintahan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Pesertanya seluruh buruh di dalam pabrik Otomatis stop produksi. Keluar dari pintu gerbang pabrik, berkumpul di depan gerbang pabrik atau sebagian ada yang ke kantor-kantor pemerintahan," jelasnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Serikat buruh akan bertanggung jawab penuh terhadap aksi ini, yang dianggap sebagai unjuk rasa nasional," tambahnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menurut Iqbal, pemerintah dan pengusaha harus siap menghadapi aksi ini jika tuntutan mereka tak kunjung dipenuhi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Kalau mau adu nyali, silakan saja. Kami tidak takut jika itu untuk memperjuangkan hak-hak buruh,&rdquo; ucap Said Iqbal.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia menjelaskan, terdapat dua skema waktu yang dipilih untuk aksi mogok nasional di seluruh Indonesia itu.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Skema pertama, jika Pemerintah mengumumkan penetapan upah minimum pada 1 November, aksi mogok nasional akan dilakukan pada 11 dan 12 November 2024.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sedangkan, jika pemerintah baru menetapkan upah minimum pada 21 November, maka aksi mogok nasional akan digelar pada 25 dan 26 November 2024.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Tapi kami mendengar pemerintah akan menetapkan upah minimum merencananya 21 November, maka mogok nasionalnya diundur menjadi 25 dan 26 November," jelas Said Iqbal.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":1ar" class="hq gt">&nbsp;</div>

Serikat Buruh mengancam Gelar Mogok Nasional Jika Tuntutan Upah Naik Tak Dituruti dan UU Ciptaker Tak Dicabut  

Serikat Buruh Ancam Gelar Mogok Nasional Jika Tuntutan Upah Naik Tak Dituruti dan UU Ciptaker Tak Dicabut  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/IMG-20240520-WA0000-2105576892.jpg" alt="Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja Dimas Oky Nugroho dalam seminar nasional Peran Generasi Muda dalam Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045." width="100%">
<figcaption>Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja Dimas Oky Nugroho dalam seminar nasional Peran Generasi Muda dalam Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja berupaya memberikan pemahaman anak muda terhadap peran UU Cipta Kerja demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Satgas menyampaikan jika UU ini masih dalam tahap perbaikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja Dimas Oky Nugroho dalam seminar nasional Peran Generasi Muda dalam Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045 di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Seminar nasional ini dihadiri oleh 100 mahasiswa dari program studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam tahap perbaikan ini, Satgas membuka partisipasi masyarakat atau <em>meaningful participation</em>, sehingga melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diimplementasikan di seluruh lapisan masyarakat.&nbsp;"UU Cipta Kerja hadir dengan tujuan untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan setiap perizinan berusaha, sehingga perlu ada penyesuaian dengan peraturan di pemerintah daerah," kata Dimas, Senin (20/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejalan dengan hal tersebut, Dimas mengatakan, Indonesia memiliki sistem integrasi khusus dalam perizinan berusaha, yaitu OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) yang menjadi pintu utama dalam berbagai perizinan berusaha yang transparan dan akuntabel. "Dengan adanya sistem yang terintegrasi seperti OSS, diharapkan tidak ada tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga sinergitas pusat dan daerah semakin baik harmonis," jelas Dimas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Dimas menegaskan, betapa strategisnya peran anak muda dalam membangun bangsa dan negara melalui instrumen investasi dalam negeri.&nbsp;"Investasi itu tidak hanya berasal dari luar negeri saja. Justru investasi terbesar berasal dari penanaman modal dalam negeri, yang kalau kita lihat lebih jauh, usaha mikro lah yang memiliki dampak sangat besar bagi pembangunan nasional. Nah, pelaku usaha mikro ini biasanya adalah&nbsp; anak muda yang mulai merintis sejak kuliah," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk menjadi negara yang kuat secara ekonomi, generasi muda tidak bisa melakukan business as usual, tetapi harus ada kebijakan yang sifatnya revolusioner seperti UU Cipta Kerja.&nbsp;"Kita lihat hari ini, di tengah situasi geopolitik dunia yang memanas, kondisi pertumbuhan Indonesia berada di angka 5 persen. Hal ini didorong dengan adanya pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah yaitu IKN, sehingga perputaran uang di Indonesia sangat baik," pungkas Dimas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Satgas berupaya memberikan pemahaman anak muda terhadap peran UU Cipta Kerja demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sosialiasi ke Mahasiswa, Satgas Pastikan UU Cipta Kerja Masih Dalam Tahap Perbaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/JKT_Hari-Buruh-Internasional_MIFTAHUL-HAYAT12-1936170390.jpeg" alt="Massa Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (1/5/2024)" width="100%">
<figcaption>Massa Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (1/5/2024)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bagi negara, para pekerja atau buruh merupakan elemen pembangunan. Karena itu, negara akan hadir untuk memberikan perlindungan. Salah satunya dengan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023.</p> <p>Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP untuk mengatur pelaksanaan teknisnya.</p> <p>Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardhani mengatakan, program JKP merupakan wujud komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan buruh. Sebelum ada program tersebut, kata dia, pekerja yang terkena PHK belum mendapatkan skema jaminan sosial. &rdquo;Hal ini yang mendorong pemerintah membuat program jaminan sosial baru tersebut, yakni JKP,&rdquo; tutur Fajar.</p> <p>Fajar menyebut manfaat JKP bagi pekerja yang terkena PHK. Pertama, pekerja akan menerima uang tunai sebesar 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama. Lalu, 25 persen dari upah untuk tiga bulan selanjutnya.</p> <p>Kedua, pekerja akan mendapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, baik yang bersifat reskilling maupun upskilling. &rdquo;Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali,&rdquo; ujar Fajar.</p> <p>Meski pemerintah telah menyiapkan skema jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang terkena PHK, Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK. Perusahaan harus mengedepankan hubungan industrial yang sehat dan saling memahami.</p> <p>Sementara itu, saat unjuk rasa buruh secara besar-besaran berlangsung di Jakarta, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke luar kota. Sejak Selasa, Jokowi berada di Jawa Timur dan dilanjutkan ke NTB.</p> <p>Plt Deputi Protokol dan Pers Media Jusuf Permana menjelaskan, kunjungan ke Jawa Timur dan NTB sudah dirancang jauh hari. &rdquo;Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, dari Jawa Timur langsung ke Provinsi NTB. Tidak kembali ke Jakarta,&rdquo; katanya.</p> <p>Kunjungan luar kota Jokowi berlangsung hingga hari ini (2/5). Jusuf mengungkapkan, salah satu agenda Jokowi di Lombok adalah meresmikan jalan. Perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Sumbawa Barat untuk meresmikan Bendungan Tiu Suntuk. <strong>(far/mia/lyn/wan/c19/oni)</strong></p>

Negara hadir untuk memberikan perlindungan. Salah satunya dengan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang merupakan amanat Undang-Undang.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bentuk Perlindungan Negara untuk Buruh 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/JKT_Hari-Buruh-Internasional_MIFTAHUL-HAYAT17-3055489583.jpeg" alt="Massa Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (1/5). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Massa Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (1/5). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Upah layak hingga perlindungan terhadap pekerja masih jadi fokus utama dari peringatan Hari Buruh. Tuntutan yang kembali dilontarkan dari tahun ke tahun itu seolah menunjukkan bahwa tak pernah ada perbaikan pada iklim ketenagakerjaan di Indonesia.</p> <p>Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo menilai, kondisi itu terus terjadi lantaran orientasi pembangunan di Indonesia hanya melihat pekerja sebagai sekrup pembangunan. Sebagai pelumas dari industrialisasi. Bukan manusia. &rdquo;Sehingga tuntutan-tuntutan kesejahteraan bagi pekerja, baik soal pengupahan, jaminan perlindungan, maupun jaminan sosial ketenagakerjaan, akan terus disuarakan,&rdquo; ujarnya ditemui saat demo May Day di Jakarta kemarin.</p> <p>Dia menyebutkan, kebijakan pemerintah masih tidak berpihak kepada buruh/pekerja. Contoh yang paling nyata adalah diundangkannya UU Cipta Kerja (Ciptaker). &rdquo;UU ini ternyata seperti prank karena tidak menghasilkan manfaat apa pun untuk pekerja,&rdquo; katanya.</p> <p>Hal itu diamini beberapa organisasi Serikat Buruh dan Serikat Petani Indonesia. UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan dianggap mencekik buruh/pekerja dan petani di Indonesia.</p> <p>Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, Omnibus Law UU Ciptaker dalam lima tahun terakhir telah mengakibatkan daya beli buruh turun hingga 30 persen. &rdquo;Inflasi tahun ini 2,8 persen, naik. Sementara itu, upah di kota-kota industri hanya naik 1,58 persen. Kita semua, termasuk Anda buruh-buruh karyawan pekerja, harus nombok 1 persen,&rdquo; ujarnya.</p> <p><strong>Negara Sudah Hadir</strong></p> <p>Bagi negara, para pekerja atau buruh merupakan elemen pembangunan. Karena itu, negara akan hadir untuk memberikan perlindungan. Salah satunya dengan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP untuk mengatur pelaksanaan teknisnya.</p> <p>Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardhani mengatakan, program JKP merupakan wujud komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan buruh. Sebelum ada program tersebut, kata dia, pekerja yang terkena PHK belum mendapatkan skema jaminan sosial. &rdquo;Hal ini yang mendorong pemerintah membuat program jaminan sosial baru tersebut, yakni JKP,&rdquo; tutur Fajar.</p> <p>Fajar menyebut manfaat JKP bagi pekerja yang terkena PHK. Pertama, pekerja akan menerima uang tunai sebesar 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama. Lalu, 25 persen dari upah untuk tiga bulan selanjutnya. Kedua, pekerja akan mendapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, baik yang bersifat reskilling maupun upskilling. &rdquo;Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali,&rdquo; ujar Fajar.</p> <p>Meski pemerintah telah menyiapkan skema jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang terkena PHK, Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK. Perusahaan harus mengedepankan hubungan industrial yang sehat dan saling memahami.</p> <p>Sementara itu, saat unjuk rasa buruh secara besar-besaran berlangsung di Jakarta, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke luar kota. Sejak Selasa, Jokowi berada di Jawa Timur dan dilanjutkan ke NTB.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014605858/polrestabes-makassar-amankan-lima-orang-saat-hari-buruh">Polrestabes Makassar Amankan Lima Orang saat Hari Buruh</a></strong></p> <p>Plt Deputi Protokol dan Pers Media Jusuf Permana menjelaskan, kunjungan ke Jawa Timur dan NTB sudah dirancang jauh hari. &rdquo;Dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, dari Jawa Timur langsung ke Provinsi NTB. Tidak kembali ke Jakarta,&rdquo; katanya.</p> <p>Kunjungan luar kota Jokowi berlangsung hingga hari ini (2/5). Jusuf mengungkapkan, salah satu agenda Jokowi di Lombok adalah meresmikan jalan. Perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Sumbawa Barat untuk meresmikan Bendungan Tiu Suntuk. <strong>(far/mia/lyn/wan/c19/oni)</strong></p>

Upah layak hingga perlindungan terhadap pekerja masih jadi fokus utama dari peringatan Hari Buruh. Tuntutan yang kembali dilontarkan.

May Day, Elemen Buruh Konsisten Soroti UU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/1714606010103-261857302.jpg" alt="Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin (duduk, dua dari kanan) di kantor PBNU (1/5)." width="100%">
<figcaption>Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin (duduk, dua dari kanan) di kantor PBNU (1/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) turut memperingati Hari Buruh Internasional. Dalam peringatan itu, Sarbumusi juga menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.</p> <p>Tuntutan itu lebih diarahkan kepada Pemerintahan yang bakal dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyoroti UU Cipta Kerja (Ciptaker).</p> <p>Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin menuntut Pemerintah baru nanti membuka ruang dialog sosial terkait UU Ciptaker. "Melalui ruang dialog sosial itu bersama-sama mengevaluasi, mengkoreksi, dan merevisi kembali UU Ciptaker," kata Irham Ali Saifuddin di kantor PBNU pada Rabu (1/5).</p> <p>Dia menekankan, aspek yang perlu direvisi di dalam UU Ciptaker adalah klaster ketenagakerjaan beserta peraturan turunannya. Menurut dia, UU Ciptaker semula bertujuan baik. Di antaranya penyederhanaan regulasi serta mendorong adanya investasi yang lebih baik.</p> <p>Dalam perkembangannya, ada penunggang gelap dalam penyusunan UU Ciptaker. Beberapa aspek yang disorot soal aturan mengenai tenaga alih daya atau outsourcing. Saat ini regulasi soal tenaga alih daya sudah kebablasan.</p> <p>"Aturannya tenaga alih daya itu untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan pokok di sebuah perusahaan," katanya. Tetapi dalam praktiknya, hampir semua lini pekerjaan, diisi oleh tenaga alih daya. Dia mengatakan praktik seperti ini ditemukan di industri garmen, metal, manufaktur, dan lainnya.</p> <p>Di era UU Ciptaker saat ini, hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha dibuat lebih liberasi. Serta lebih fleksibel yang justru berpengaruh terhadap karir buruh. Sistem itu membuat buruh berada pada sistem kontrak secara terus menerus.</p> <p>Kemudian juga ada aturan soal cuti serta jam kerja yang begitu kaku. Sehingga berdampak lebih mudahnya buruh mengalami PHK. "Kejadian seperti ini tentu tidak kita inginkan," katanya.</p> <p>DPP Konfederasi Sarbumusi juga mendorong adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan para pekerja. Termasuk penetapan upah yang lebih berkeadilan. Serta adanya tunjangan kesejahteraan lain seperti transportasi dan perumahan. Menurut dia, urusan transportasi dan perumahan itu menjadi aspek krusial untuk kesejahteraan seorang buruh.</p>

Sarbumusi menekankan aspek yang perlu direvisi di dalam UU Ciptaker adalah klaster ketenagakerjaan beserta peraturan turunannya.

Gara-Gara UU Ciptaker, Hampir Seluruh Aspek Pekerjaan di Perusahaan Pakai Outsourcing

<div id="m#msg-f:1797811672001334526" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/JKT-1-DEMO-BURUH-TOLAK-OMNIBUSLAW-FED-15JPG-2753375439.jpg" alt="Massa buruh melakukan aksi Demo Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus). Aksi yang di iikuti Ribuan buruh gabungan ini menuntut untuk mencabut UU Omnibuslaw." width="100%">
<figcaption>Massa buruh melakukan aksi Demo Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus). Aksi yang di iikuti Ribuan buruh gabungan ini menuntut untuk mencabut UU Omnibuslaw.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, May Day 2024 akan diselenggarakan di ratusan kota industri di seluruh Indonesia. Ia mengutarakan, terdapat dua tuntutan buruh yang akan disuarakan pada momentum hari buruh, Rabu (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, dua tuntutan itu yakni meminta penghapusan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah (Hostum). Menurutnya, terdapat sembilan alasan buruh menolak omnibus law dan upah murah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pertama, tentang upah minimum yang kembali pada konsep upah murah. Kedua, faktor outsourcing seumur hidup, karena tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing, pembatasannya harus diatur dalam Peraturan Pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu artinya, negara memosisikan diri sebagai agen outsourcing," kata Said Iqbal kepada wartawan, Rabu (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, menyoroti tentang kontrak yang berulang-ulang, bahkan bisa 100 kali kontrak. Said Iqbal menuturkan, yang dimaksud kontrak seumur hidup, karena dikontrak berulang kali, meskipun ada pembatasan lima tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, pesangon yang murah. Dia membeberkan dalam aturan sebelumnya seorang buruh ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa mendapatkan dua kali pesangon, tetapi saat ini hanya bisa mendapatkan 0,5 kali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, tentang PHK yang dipermudah. Easy hiring easy firing ditolak oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh. Sehingga mudah untuk memecat, mudah merekrut orang membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keenam, pengaturan jam kerja yang fleksibel. Ketujuh, pengaturan cuti. Hal ini menindaklanjuti tidak adanya kepastian upah, khususnya bagi buruh perempuan yang akan mengambil cuti haid atau cuti melahirkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedelapan, adalah tenaga kerja asing. Dalam Perpu yang menjadi UU, diatur boleh bekerja dulu baru diurus administrasinya sambil jalan. Kesembilan, dihilangkannya beberapa sanksi pidana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sebelumnya, di omnibus law cipta kerja dihapuskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan terkait dengan, HOSTUM, semenjak adanya UU Cipta Kerja, banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan tetap, yang kemudian diganti karyawan outsourcing dengan upah murah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggunaan outsourcing dan kontrak sudah masif di seluruh Indonesia," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dengan UU Cipta Kerja, kebijakan upah di Indonesia menjadi kebijakan upah murah. Sebab, hampir 4 tahun yang lalu kenaikan upah selalu di bawah inflasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan di beberapa kota industri kenaikan upahnya nol persen," sesal Iqbal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mencontohkan, pada 2024, kenaikan upah di Kabupaten Tangerang 1,64 persen, Kabupaten Bekasi 1,59 persen, Kabupaten Karawang 1,57 persen, di mana kenaikan tersebut di adalah di bawah nilai inflasi 2024 sebesar 2,8 persen dan di bawah angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan upah murah ini mengakibatkan upah riil dan daya beli buruh turun sebesar 30-40 persen. Dengan kata lain, dalam 5 tahun terakhir, upah riil buruh turun dan tidak ada kenaikan upah. Padahal pertumbuhan ekonomi rata-rata naik 5 persen," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berarti buruh tidak menikmati peningkatan daya beli dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati orang kaya. Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI dalam May Day 2024 menyuarakan HOSTUM: Hapus OutSourcing Tolak Ulah Murah," pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Dalam aturan sebelumnya seorang buruh ketika dilakukan PHK bisa mendapatkan dua kali pesangon, tetapi saat ini hanya 0,5 kali.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU Ciptaker

Berita Terkini