<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/WhatsApp-Image-2025-11-25-at-075815-3054708023.jpg" alt="Sejumlah siswa SDN Ketintang 1, Surabaya, memberi salam kepada guru. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa SDN Ketintang 1, Surabaya, memberi salam kepada guru. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;HUT ke-80 PGRI dan HGN 2025 bukan sekadar perayaan simbolik dan seremonial tahunan. Ini adalah panggilan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan komitmen dalam memperkuat profesi guru dengan perlindungan hukum, status kerja yang adil, dan kesejahteraan yang nyata mewujudkan amanah UUD Dasar 1945 dan UU Guru dan Dosen. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya, memartabatkan, melindungi, dan menyejahterakan guru, bukan semata kewajiban moral. Tapi investasi strategis dan kewajiban negara hadir bagi kualitas pendidikan. Sebab, lanjut dia, guru yang sejahtera lebih mampu fokus pada pengajaran, inovasi pembelajaran, dan pembinaan karakter murid. Beberapa masalah prioritas di lapangan yang harus diperhatikan, distribusi guru masih banyak daerah terutama 3T yang kekurangan guru, sementara kota besar sudah relatif padat. Ketimpangan ini menurut Wijaya, menghambat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Beban administratif, banyak guru harus menghabiskan waktu untuk urusan administratif, laporan, dan aplikasi digital, yang mengurangi waktu dan energi untuk mengajar. &rdquo;Pelatihan dan sertifikasi, transformasi PPG (Pendidikan Profesi Guru) terus dilakukan, tetapi penyerapan lulusan dan penyebaran sertifikasi pendidik belum merata. Komunikasi sekolah dengan orang tua, diperlukan kode etik dan prosedur untuk menangani konflik, terutama dalam era digital di mana segala isu bisa cepat viral tanpa melihat fakta dan kondisi penyebab di lapangan,&rdquo; terang Wijaya. <h3>Negara Harus Hadir dengan Komitmen Nyata Bukan Sekadar Gimik</h3> Mengingat momen HUT ke-80 PGRI dan HGN 2025, menurut Wijaya, beberapa langkah strategis sangat penting. Di antaranya, DPR dan pemerintah pusat mendorong pembahasan, memasukan ke dalam Prolegnas dan pengesahan UU Perlindungan Guru. &rdquo;Ini bukan sekadar perlindungan administratif, melainkan jaminan profesional dan hukum. Pemerintah Daerah, tingkatkan kuota PPPK guru, khususnya di wilayah yang masih kekurangan. Pastikan SK terbit tepat waktu dan penempatan guru sesuai kebutuhan wilayah,&rdquo; tandas Wijaya. Sekolah dan dinas pendidikan di daerah, lanjut dia, membentuk mekanisme internal untuk perlindungan guru dari penyelesaian konflik dengan murid/orang tua, hingga perlindungan terhadap pelecehan digital. Masyarakat dan orang tua harus menjadikan guru sebagai mitra, bukan lawan. &rdquo;Hargai kontribusi guru dan pahami bahwa beban mengajar di zaman modern semakin kompleks. PGRI sendiri selalu berkomitmen memperkuat advokasi untuk guru, dampingi kasus, dan dorong kode etik profesi dengan standar nasional dilandasi semangat solidaritas,&rdquo; ucap Wijaya. Mari Rayakan HUT ke-80 PGRI dan HGN 2025 dengan Tindakan Nyata Guru adalah jantung sistem pendidikan. Jika ingin pendidikan Indonesia maju, semua pihak harus memastikan guru merasa aman, dihargai, dimartabatkan, disejahterakan dan dilindungi. Ketika guru kuat, sekolah bisa jadi tempat transformasi bertumbuh dan berkembang murid yang berdimensi 8 profil lulusan. Dari tangan Guru dan proses pendidikan kolaboratif lahirlah generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman di 2045. &rdquo;Mari buktikan bahwa perayaan HUT ke-80 PGRI adalah awal dari reformasi guru yang berani, sistemik, transformatif dan berkelanjutan dengan semangat tema HUT ke-80 PGRI, Guru bermutu Indonesia maju bersama PGRI wujudkan Indonesia emas,&rdquo; tutur Wijaya.

profesi guru butuh perlindungan hukum, status kerja yang adil, dan kesejahteraan yang nyata mewujudkan amanah UUD Dasar 1945 dan UU Guru

Pemajuan Pendidikan: Menguatkan Peran Guru di Garis Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASN-Honorer-PNS.jpg" alt="BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo telah mensahkan, Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun hal tersebut ternyata tidak membuat permasalahan kesejahteraan kaum guru honor selesai.  Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim pun mengingatkan sekaligus menagih janji MenPAN-RB Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu. Pasalnya, menteri dari PDIP itu mengatakan, akan membuka lowongan calon guru PNS (termasuk PPPK) sebanyak 1 juta lowongan guru tahun depan 2021.  "Jangan sampai ini hanya janji kosong yang membuat harapan para guru khususnya honorer, termasuk fresh graduate pupus," ujar Satriwan kepada JawaPos.com, Jumat (2/10).  Pasalnya, kata Satriwan, dikhawatirkan bahwa janji tersebut akan menimbulkan kejadian serupa, dengan mekanisme yang berbeda. "Apalagi, pengalaman preseden (contoh, red) tidak menyenangkan yang dialami guru honorer yang lolos PPPK, setahun lebih nasibnya tak kunjung jelas," terangnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/10/2020/guru-honorer-segera-diangkat-pppk-komisi-x-tahap-ii-harus-dipercepat/">Guru Honorer Segera Diangkat PPPK, Komisi X: Tahap II Harus Dipercepat</a></li> </ul> Karena kejelasan nasib guru honorer berjumlah 34.954 ini baru terjadi pasca Perpres 98/2020 disahkan, yakni menunggu NIP (Nomor Induk Pegawai), penugasan, dan gaji yang akan segera cair.  Lebih lanjut Satriwan juga meminta agar seleksi Guru PPPK tahun 2021 dilakukan secara adil dan proporsional. Sebab, terdapat kasus guru yang berstatus honorer di Blitar yang tidak lolos seleksi PPPK, padahal mereka memiliki Sertifikat Pendidik. Artinya mereka sudah diakui negara sebagai pendidik profesional sebagaimana perintah UU Guru dan Dosen.  "KemenPAN-RB wajib mempertimbangan guru yang sudah memiliki Sertifikat Lendidik, bagi calon guru PPPK yang ikut seleksi tahun-tahun berikutnya. Kebijakan akan dirasa tidak adil, jika guru yang bersertifikat pendidik tidak lolos seleksi PPPK," imbuhnya.  Dia juga berharap agar pemerintah konsisten membuka seleksi CPNS, termasuk PPPK untuk tahun-tahun berikutnya. "Sebab lima tahun ke depan kita mengalami kekurangan guru yang tinggi," pungkas Satriwan.

Perpres 98/2020 Sudah Sah, P2G Tagih Janji MenPAN-RB Tjahjo Kumolo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pahlawan-tanpa-tanda-jasa-itu-belum-sejahtera_m_170599.jpeg" alt="Guru di daerah pedalam yang mengajar siswanya di kelas berdinding dan lantai kayu. (Alan Rusandi/Kaltim Post)" width="100%">
<figcaption>Guru di daerah pedalam yang mengajar siswanya di kelas berdinding dan lantai kayu. (Alan Rusandi/Kaltim Post)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengurai persoalan yang dihadapi guru mendapat dukungan parlemen. DPR berinisiatif menyiapkan payung hukum dengan merevisi UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Guru dan dosen akan dipisah dalam undang-undang yang berbeda.  Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menuturkan, rencananya, revisi UU Guru dan Dosen masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. ”Dengan begini akan menjadi lebih spesifik,” kata Fikri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (26/11).  Pemisahan UU tersebut, papar dia, merupakan aspirasi dari kalangan guru, dalam hal ini diwakili Ikatan Guru Indonesia (IGI). DPR pun beberapa kali melakukan rapat dengar pendapat dengan IGI. Hasilnya, para guru mendorong UU memisahkan guru dan dosen.  Menurut Fikri, wacana pemisahan UU itu cukup logis. Secara karakteristik keduanya memang berbeda. Soal kualifikasi, misalnya. Guru cukup berpendidikan sarjana (S-1), sedangkan dosen minimal S-2.  Lalu, guru memiliki fungsi mengajar. Bahkan, fungsi sebagai pendidik jauh lebih dominan. Sementara itu, dosen punya tiga fungsi tridarma. Yaitu, mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. ”Perbedaan fungsi itu membuat kami ingin memisahkan UU tersebut,” katanya.  Fikri menambahkan, yang mendesak untuk direvisi adalah pasal 35 ayat 2. Itu terkait dengan beban kerja guru, yaitu sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam seminggu. Pihaknya berharap kewajiban guru tatap muka dikurangi menjadi minimal 10 jam dan maksimal 36 jam per minggu. Dalam UU 14/2015 disebutkan, beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu.  Revisi regulasi tersebut juga akan menekankan kesejahteraan guru swasta dan honorer. DPR mengusulkan agar guru swasta mendapatkan gaji minimal senilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) tempat tinggalnya. ”Dengan begini, guru bisa meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya,” terang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.  Hetifah Sjaifudian, wakil ketua komisi X yang lain, mendukung peningkatan kesejahteraan guru. Termasuk bagi guru swasta. Karena itu, dia berharap persoalan guru-guru honorer yang berstatus kategori dua (K-2) segera diselesaikan. Jumlahnya 250 ribu orang.  DPR meminta mereka diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). ”Dengan begini, kan soal kesejahteraan guru swasta pelan-pelan bisa tertangani,” ujar Hetifah.  Selain revisi UU Guru dan Dosen, Komisi X DPR berencana merevisi UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Menurut Hetifah, UU tersebut sudah saatnya diubah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. ”Ada sejumlah poin yang akan kami ubah. Tahun 2003 itu kita belum mengenal pendidikan anak usia dini (PAUD),” ungkapnya.  Revisi juga menjangkau masa wajib belajar. Tidak hanya sampai 9 tahun, melainkan menjadi 12 tahun. UU Sisdiknas juga akan dikaitkan dengan perkembangan revolusi industri 4.0. ”Agar dunia pendidikan semakin kekinian,” tegas politikus Golkar itu.  Secara terpisah, pengamat pendidikan Asep Sapaat menilai pemisahan undang-undang tidak tepat untuk mengatasi segala persoalan guru. Pasalnya, yang perlu disoroti justru kebijakan-kebijakan turunan dari UU itu. ”Saya melihat tidak substantif,” katanya.  Asep mengungkapkan, UU Guru dan Dosen dibuat dengan tujuan memberikan kepastian untuk menghormati guru. Secara de jure dan de facto, UU sudah memberikan suatu jaminan tentang profesi tersebut. Dengan demikian, tidak akan ada efek apa pun ketika UU Guru dan Dosen dibuat menjadi UU yang terpisah. ”Nggak ada masalah. Karena nggak ada pengaruh (untuk guru, Red),” ungkap GM Pendidikan Dompet Dhuafa tersebut.  Dia menekankan lagi perihal kebijakan turunan dari sebuah UU untuk memastikan kesejahteraan dan kompetensi bisa membaik. Sebab, menurut dia, selama ini belum ada infrastruktur yang benar-benar memastikan hal tersebut.  Dia mencontohkan sertifikasi guru. Dari kacamatanya, sertifikasi guru di Indonesia jauh dari kata berhasil. Sebab, tata kelola guru belum dikerjakan dari hulu ke hilir. Alhasil, sertifikasi dipahami hanya sebagai tambahan income bagi sebagian guru. Bukan insentif untuk memacu guru lebih giat lagi dalam memperbaiki kompetensi. Itu akan sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar-mengajar.  Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano enggan mengomentari rencana pemisahan UU tersebut. Pihaknya memilih fokus merancang kebijakan sesuai arahan dalam pidato Mendikbud Nadiem Makarim. ”Ini kan baru mulai, tapi arahan Pak Mendikbud sudah ketahuan dan jelas. Kami akan mewujudkan itu,” kata pria yang akrab disapa Ano tersebut saat ditemui di Mercure Batavia kemarin.  Dia bersama jajarannya masih memilah-milah terkait penyederhanaan dan pemangkasan administrasi. Bukan hal yang mudah. Sebab, banyak aturan administrasi seperti sertifikasi dan kenaikan pangkat yang terikat dengan kementerian/lembaga lain. Misalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). ”Kami sisir dulu arah maksud Pak Menteri (Nadiem, Red). Jadi, ada kajian dulu. Makanya, kami belum berani jawab ke mana-mana,” katanya.  Terkait dengan program honorer, menurut Ano, kebijakan melarang sekolah untuk mengangkat tenaga honorer dan merekrut mereka yang berusia di atas 35 tahun menjadi PPPK sesuai dengan isi dan arah pidato yang dibacakan oleh Nadiem. Kebijakan tersebut dilakukan sejak 2018. ”Sudah sekitar 34 ribu guru honorer diangkat menjadi PPPK,” jelasnya.  Nah, melalui tes CPNS 2019, pemerintah membuka lowongan 63.324 guru bagi tenaga honorer yang berusia di bawah 35 tahun. ”Untuk kesejahteraan, kami sedang memperbaiki terus. Ini kan tentunya berkaitan dengan anggaran juga, ini sedang kami diskusikan dengan menteri,” ujarnya.

Kemendikbud Kurangi Beban Mengajar, Pangkas Urusan Administrasi Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpd-permasalahkan-kompetesi-tenaga-pendidik_m_226377.jpg" alt="KIRI KE KANAN: Sekretaris Umum PGRI Jatim Heru Suparno, Dosen Fakultas Hukum Untag Dipo wahjoeono, Tim ahli RUU Guru dan Dosen Abdul Gani Abdullah, dan Kabid GTK Dinas penddk Jatim Suhartatik saat menghadiri seminar di Untag, Surabaya, Senin (9/7)." width="100%">
<figcaption>KIRI KE KANAN: Sekretaris Umum PGRI Jatim Heru Suparno, Dosen Fakultas Hukum Untag Dipo wahjoeono, Tim ahli RUU Guru dan Dosen Abdul Gani Abdullah, dan Kabid GTK Dinas penddk Jatim Suhartatik saat menghadiri seminar di Untag, Surabaya, Senin (9/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Implementasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Dosen dan Guru dianggap masih banyak kelemahan. Salah satu poin yang dipermasalahkan adalah bidang kompetensi tenaga pendidik. Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan, saat ini banyak tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan bidangnya. Padahal tenaga pendidik di jenjang sekolah menengah dan dasar selain minimal lulusan S1, juga harus linear. Linear artinya tenaga pendidik wajib memiliki latar belakang bidang studi yang sesuai mata ajaran. Sementara aturan masih memperbolehkan lulusan bidang apapun menjadi pengajar pada mata ajaran yang berbeda. "Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005, tenaga pendidik lulusan S1 bisa mengajar apa saja. Nah, itu yang seharusnya tidak dilakukan," kata Fahira di Universitas 17 Agustus, Surabaya, Senin (9/7). Fahira juga berpendapat, seharusnya dosen wajib lulusan S2. Karena semakin tinggi latar belakang pendidikan yang dimiliki dosen, akan semakin meningkatkan kompetensi dan kualitas lulusan universitas. "Itu cambukan bagi dosen dan guru untuk mulai meningkatkan kualitas sumber daya manusia," tuturnya. Atas kelemahan UU Nomor 14 Tahun 2005, saat ini Fahira masih membahas dan melakukan uji sahih di Surabaya, Medan dan Bali. Hasilnya, berupa RUU Nomor 14 Tahun 2005 akan diajukan dan dibahas ke tingkat DPR RI. Targetnya hingga akhir 2018. "Sebelum dibahas ke tingkat DPR RI, akan kami uji lagi ke masyarakat luas. Jadi tetap akan kami ukur implementasi perubahannya," jelas Fahira. Selain bidang kompetensi tenaga pendidik, pembahasan rencana perubahan undang-undang tersebut juga meliputi hal lain. Yakni, penyediaan infrastruktur yang akan menunjang kompetensi dan integritas guru dan dosen.

DPD Permasalahkan Kompetesi Tenaga Pendidik

uu guru dan dosen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu guru dan dosen

Berita Terkini

Pemajuan Pendidikan: Menguatkan Peran Guru di Garis Depan

Perpres 98/2020 Sudah Sah, P2G Tagih Janji MenPAN-RB Tjahjo Kumolo

Kemendikbud Kurangi Beban Mengajar, Pangkas Urusan Administrasi Guru

DPD Permasalahkan Kompetesi Tenaga Pendidik

Download Aplikasi JawaPos.com