<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/GEDUNG-KPK.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku telah memanggil Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait besaran gaji pegawai KPK. Hal ini menyusul peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020.  "Kemarin tanggal 13 Agustus saya panggil itu Dirjen Anggaran Kemenkeu. Saya bicarakan. Jadi, ini supaya jangan ada kegaduhan," kata Firli dalam penyampaian Kinerja Semester I KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (18/8).  Firli menyampaikan, dalam pertemuannya dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu membahas mengenai syarat pegawai KPK menjadi ASN. Dia menyebut, KPK tidak melakukan rekrutmen pegawai, melainkan pegawai tetap KPK beralih status menjadi ASN.  "Jadi alih status itu bukan rekrutmen. Tetapi Pasal 3 memang disebut ada syarat-syarat. Yakni pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, di luar itu tidak boleh," ucap Firli.  Baca juga: <a href="https://Pegawai KPK jadi ASN, Samad: Mudah Diintervensi Kepentingan Politik">Pegawai KPK jadi ASN, Samad: Mudah Diintervensi Kepentingan Politik</a>  Firli menegaskan, Pimpinan KPK berkomitmen pendapatan atau gaji pegawai KPK tidak berubah meski beralih status menjadi ASN. Hal ini tengah diupayakan oleh Pimpinan KPK.  "Kami terus berjuang dan tetap pada komitmen bahwa take home pay sampai dengan tanggal, Agustus kemarin saya belum ada dapat berita akan turun. Bahwa tetap pada komitmen take home pay sama," tegas Firli.  Firli mengaku, telah memerintahkan Kepala Biro Hukum untuk menyusun terkait penggajian KPK. Dia pun berharap, masalah ini tidak menimbulkan kegaduhan.  "Makanya kita pimpinan tidak ingin ada rekrutmen baru. Karena PP 41/2020 Pasal 3 ayat 1 disebutkan syarat alih status adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap," tandasnya.  Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah 41/2020 terdiri dari 12 Pasal yang ditandatangani pada Jumat, 24 Juli 2020 dan diundangkan pada Senin, 27 Juli 2020. Merujuk pasal 1 ayat (7) maka pegawai KPK yang berstatus ASN akan berpedoman perundang-undangan mengenai ASN.  Pasal 2 dalam beleid itu menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Proses pengalihan sebagaimana tertuang pada Pasal 3, pegawai mesti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas dan moral yang baik.  Pegawai KPK berstatus ASN memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Gaji dan tunjangan juga dapat diberikan khusus sesuai ditetapkan dalam Peraturan Presiden.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tc91rv-kwug

Bahas Gaji Pegawainya, KPK Panggil Dirjen Anggaran Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/5-Dewan-Pengawas-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsuddin Haris mengatakan pimpinan lembaga antirasuah akan terus dipantau kinerjanya. Syamsuddin mengatakan, akan ada evaluasi yang diberikan Dewan Pengawas terhadap lima pimpinan KPK tersebut. Evaluasi itu dilakukan setiap tiga bulan sekali.  "Kami dan pimpinan KPK sudah sepakat, untuk efektivitas evaluasi dilakukan secara tiga bulanan atau triwulan," ujar Syamsuddin Haris di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/1).  Syamsuddin mengatakan yang pertama dipantau adalah kinerja. Kemudian kedua adalah melalui laporan akuntabilitas. Sehingga nantinya Dewan Pengawas memberikan laporan penilaian ke pimpinan KPK.  "Rekomendasi ini akan didokumentasikan dalam laporan capaian kinerja yang akan ditandatangani KPK dan Dewan Pengawas," katanya.  Selain evaluasi secara tiga bulanan. Dewan Pengawas juga akan mengevaluasi kinerja pegawai KPK.  "Jadi Dewan Pengawas menghasilkan produk antara lain evaluasi dan rekomendasi kinerja KPK," ungkapnya.   Kebijakan ini kontradiktif dengan Pasal 37B ayat (1) huruf f UU N.19 Tahun 2019 Tentang KPK. Adapun pasal tersebut berbunyi, "Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  Syamsuddin meyakini, meskipun berbeda dengan apa yang diamanatkan UU KPK yang baru, namun dirinya meyakini hal itu akan menjadikan kinerja KPK menjadi lebih optimal.   Adapun ‎fungsi Dewan Pengawas KPK antara lain menyiapkan dan memfasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.  Kemudian memfasilitasi penyiapan penyusunan rancangan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK serta fasilitasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat, mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK.  Berikut merupakan delapan fungsi Sekretariat Dewan Pengawas KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres 91 Tahun 2019  a. Penyiapan dan fasilitasi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.  b. Penerimaan dan fasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan;  c. Fasilitasi penyiapan penyusunan rancangan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;  d. Fasilitasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;  e.Fasilitasi penyelenggaraan sidang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;  f. Fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;  g. Penyiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;  h. Pelaksanaan urusan administrasi umum Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Dewas Evaluasi Pimpinan dan Pegawai KPK Per 3 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Abraham-Samad_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Eks Ketua KPK Abraham Samad. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Eks Ketua KPK Abraham Samad. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyayangkan tertundanya proses penggeledahan di kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI fraksi PDIP periode 2019-2024. Ironisnya kondisi itu terjadi hanya karena proses izin dari Dewan Pengawas KPK.  Komisioner KPK periode 2011-2015 itu mengangap bahwa Dewas KPK merupakan bentuk nyata dari pelemahan KPK. Menurutnya, ini dampak dari berlakunya UU Nomor 19/2019 perubahan atas UU Nomor 30/2002 tentang KPK.  "Bukan tanpa sebab, polemik penundaan penggeledahan adalah buah dari produk UU KPK hasil revisi. Pelemahan pemberantasan korupsi semakin terbukti. Tak ada asap jika tak ada api," kata Abraham dikonfirmasi, Senin (14/1).  Abraham pun memandang, operasi tangkap tangan (OTT) yang tidak disertai dengan penggeledahan pada waktu yang bersamaan bukan saja menyimpang dari standar operasional prosedur (SOP), tetapi juga membuka peluang hilangnya barang bukti serta petunjuk lain untuk membongkar perkara penyidikan.  "Ini sama dengan memberi waktu bagi pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak. Karena tujuan penggeledahan itu agar menemukan bukti hukum secepat-cepatnya, itulah mengapa OTT dan geledah itu selalu barengan waktunya," tegas Abraham.  Oleh karena itu, Abraham lagi-lagi menegaskan agar KPK tak diperlemah maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).  "Jalan keluarnya kembali ke Undang-Undang KPK lama. Oleh karena itu Presiden harus segera menerbitkan Perppu untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi," harap Abraham.  Kendati demikian, KPK tak mengkhawatirkan, barang bukti terkait kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan hilang. Meskipun penggeledahan baru dilakukan beberapa hari setelah ditetapkannya Wahyu sebagai tersangka. Karena lembaga antirasuah mempunyai strategi untuk memastikan barang bukti itu tidak hilang.  "Mengenai itu tentu penyidik KPK punya strategi, kita punya target apa yang perlu kita dapatkan dalam proses penyidikan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/1) malam.  Kendati demikian, Ali tidak membeberkan secara rinci strategi apa yang digunakan penyidik untuk memastikan agar barang bukti tidak hilang. Ali pun tak menggubris kapan penyidik akan menggeledah kantor PDI Perjuangan yang sebelumnya batal dilakukan.  "Tentu kita akan tunggu perkembangan  tempat tempat yang kemungkinan akan dilakukan penggeledahan untuk mencari dokumen ataupun mencari hal hal lain untuk pembuktian para tersangka," jelas Ali.  Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris menyebut, pihaknya telah memberikan izin penyidik KPK untuk melakukan proses penggeledahan kasus yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku.  Menurutnya, pengajuan izin penggeledahan kasus KPU baru meminta izin pada Jumat (10/1), padahal Dewas sudah menunggu sejak Kamis (9/1).  "Malam itu juga Dewas memberi izin geledah dan sita komisioner KPU, padahal Dewas sudah menunggu datangnya permintaan izin pada Kamis (9/1)," ungkap Haris.  Haris menegaskan, pada prinsipnya Dewas tidak akan pernah menghambat kinerja KPK. Kendati demikian hingga kini belum tahu tempat mana saja yang akan digeledah KPK.  “Silakan saja, Dewan Pengawas pada prinsipnya tidak akan mengganggu kinerja KPK," tegasnya.  Diketahui, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI. Empat tersangka tersebut yakni, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE), Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF).  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang  Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Samad: UU KPK Hasil Revisi Sangat Nyata dan Terbukti Lemahkan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/laode-saut-RDW.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif dan Saut Situmorang memohon pamit saat konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (16/12) malam. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif dan Saut Situmorang memohon pamit saat konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (16/12) malam. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV Laode M Syarif berharap masa depan lembaga antirasuah akan lebih baik saat dipimpin oleh kepemimpinan Komjen Pol Firli Bahuri Cs. Para punggawa baru KPK itu akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo siang ini, Jumat (20/12).  Kepemimpinan Agus Rahardjo, Laode Syarif, Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan memasuki masa purna tugas. Pemimpin baru dengan Undang-Undang baru bakal segera menggantikan mereka.  "Karena itu kita semua berharap masa depan KPK jauh lebih baik dari sekarang," kata Syarif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).  Syarif mengakui, berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 membawa perubahan dalam proses kinerja KPK. Dia mengharapkan, Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli sebagai Komisioner Jilid V serta para pegawai KPK dapat menyesuaikan perubahan tersebut.  Apalagi dengan kehadiran Dewan Pengawas (Dewas KPK) yang menjadi amanat UU KPK baru. Hal ini menjadi pembeda kinerja KPK yang lama dengan kepemimpinan Firli Bahuri ke depan  "Memang kalau kita lihat UU-nya, perlu penyesuaian yang baru untuk itu," tegasnya.  Pada hari terakhir bekerja, Syarif bersama Komisioner Jilid IV lainnya menggelar perpisahan dengan para pegawai KPK, Kamis (19/12) kemarin. Syarif meminta para pegawai untuk tetap semangat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.  "Kami berpesan, kami berlima bilang perlawanan memberantas korupsi adalah perjuangan maraton. UU KPK bisa berubah tapi semangat seluruh pegawai untuk cegah dan memberantas korupsi harus tetap kuat bahkan girahnya harus jauh lebih kuat dibanding yang sekarang," harap Syarif.  Untuk diketahui, pada Jumat (20/12) hari ini, Komisioner KPK terpilih yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar akan dilantik di Istana Negara sekitar pukul 14.30 WIB.  Pelantikan pimpinan KPK jilid V itu akan bersamaan dengan Dewan Pengawas KPK. Karena sesuai amanat UU, Dewas KPK untuk pertama kalinya langsung ditunjuk oleh Presiden.

Syarif Berharap Firli Jadikan KPK Lebih Baik Dibanding Sebelumnya

UU KPK baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU KPK baru

Berita Terkini

Bahas Gaji Pegawainya, KPK Panggil Dirjen Anggaran Kemenkeu

Dewas Evaluasi Pimpinan dan Pegawai KPK Per 3 Bulan

Samad: UU KPK Hasil Revisi Sangat Nyata dan Terbukti Lemahkan KPK

Syarif Berharap Firli Jadikan KPK Lebih Baik Dibanding Sebelumnya

Download Aplikasi JawaPos.com