<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/05/ilustrasi-sabu-sabu-2059541282.jpg" alt="Jenis narkoba Sabu-sabu. (Ilustrasi)" width="100%">
<figcaption>Jenis narkoba Sabu-sabu. (Ilustrasi)</figcaption>
</figure> </p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Sulawesi Selatan mengamankan Kasat Reserse Narkoba Polres Toraja Utara, AKP Arifan Efendi, bersama Kanit Narkoba Aiptu Nasrul. Keduanya ditangkap terkait dugaan keterlibatan dalam perkara obat terlarang yang saat ini masih dalam pendalaman.</p> <p>Penangkapan tersebut dilakukan setelah hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengaitkan keduanya dengan kasus obat terlarang yang diduga melibatkan bandar besar di wilayah Toraja. Dugaan itu kemudian ditindaklanjuti oleh tim khusus dari Polda Sulsel.</p> <p>Kabid Propam Polda Sulsel, Zulham Effendy, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyatakan bahwa kedua anggota polisi itu telah diamankan dan langsung menjalani Penempatan Khusus (patsus) guna kepentingan pemeriksaan awal.</p> <p>&ldquo;Saat ini sudah diamankan dan dilakukan penempatan khusus untuk pemeriksaan awal,&rdquo; kata Zulham, Minggu (22/2).</p> <p>Menurutnya, pemeriksaan internal masih terus berlangsung untuk mendalami peran masing-masing. Zulham menegaskan, Polda Sulsel tidak akan menoleransi keterlibatan anggotanya dalam kasus obat terlarang. Ia memastikan proses penegakan disiplin dan hukum akan dilakukan secara tegas dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>"Siapapun anggota yang terlibat narkoba akan kita proses pidana dan kode etik. Tidak ada ruang untuk main-main, apalagi masalah narkoba," tegasnya.</p> <p>Terungkapnya kasus tersebut bermula dari penangkapan tersangka ET alias O oleh Satuan Narkoba Polres Tana Toraja pada 28 Januari 2026.</p> <p>Dalam pemeriksaan, ET mengungkap adanya dugaan aliran dana dari jaringan narkoba kepada oknum polisi di Polres Toraja Utara. ET alias O mengaku menyetor uang sebesar Rp 13 juta setiap pekan kepada oknum tersebut.</p>

Polda Sulsel periksa dua perwira Polres Toraja Utara terkait narkoba. Proses hukum dan pemeriksaan masih berlangsung secara transparan.

Polda Sulsel Periksa Dua Perwira Polres Toraja Diduga Terlibat Peredaran Narkoba

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/Screenshot-2025-08-28-161020-3818174358.png" alt="Ilustrasi seorang perempuan yang sedang menggunakan vape (Dok. Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang perempuan yang sedang menggunakan vape (Dok. Freepik)</figcaption>
</figure> </p> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Pegiat ekosistem vape buka suara meminta lembaga pemerintah untuk tidak pukul rata dalam melihat suatu peristiwa dan menetapkan kebijakan secara proporsional serta berbasis data. Permintaan ini disampaikan menyusul tuduhan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyebut rokok elektrik (REL) atau vape sebagai pintu masuk baru bagi penyalahgunaan narkotika.</p> <p>Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dalam pidato sambutan acara&nbsp;<em>Focus Group Discussion</em>&nbsp;(FGD) di Gedung BNN RI, Jakarta, Rabu lalu menyatakan,&nbsp;rokok elektrik atau vape menjadi pintu masuk narkoba sebagai fakta yang tidak terbantahkan.&nbsp;"Kami menemukan fakta tak terbantahkan bahwa vape telah menjadi sarana efektif atau media baru untuk mengkonsumsi narkoba dan zat psikoaktif baru atau NPS," ujarnya dikutip dari <em>Antara</em>, Senin (23/2).</p> <p>Dari temuan BNN, Suyudi menegaskan bahwa narasi vape sebagai alat berhenti merokok merupakan ilusi yang tidak teruji secara ilmiah. Dalam peredarannya, vape menjadi pintu masuk baru. "Saya tegaskan disini bahwa narasi vape sebagai alat bantu berhenti merokok adalah ilusi yang belum terbukti efektif secara ilmiah. Alih-alih sebaliknya, produk ini justru mendapat pintu masuk baru," ungkapnya.</p> <p>Pernyataan Kepala BNN Suyudi mendapat tanggapan dari&nbsp;Aliansi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo). Ketua Akvindo, Paido Siahaan&nbsp;menegaskan, pihaknya tetap menghormati peran dan kewenangan BNN dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Namun, ia menilai pendekatan yang digunakan seharusnya tidak menyamaratakan seluruh ekosistem rokok elektrik sebagai sumber masalah.<br /> <br />"Saya menghormati kekhawatiran Kepala BNN terkait potensi penyalahgunaan perangkat dan liquid vape. Dukungan penuh juga kami berikan kepada BNN untuk menindak tegas segala bentuk kriminalitas dan peredaran produk vape ilegal. Namun demikian, BNN seharusnya tidak mengeneralisasi dan menghukum sektor legal akibat ulah pelaku ilegal," ujar Paido,&nbsp;dalam pernyataan terpisah Senin (23/2).<br /> <br />Ia menekankan, penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika harus tetap berjalan, tetapi pada saat yang sama pemerintah juga berkewajiban melindungi pelaku usaha rokok elektrik legal yang telah patuh terhadap regulasi. "BNN perlu melakukan koordinasi dan pendalaman sebelum mengeluarkan pernyataan atau kebijakan. Jangan sampai langkah yang terlalu ekstrem justru mendorong peredaran produk ilegal semakin masif," tambahnya.<br /> <br />Paido juga menyoroti klaim yang menyebut bahwa fungsi vape sebagai alat bantu berhenti merokok adalah sebuah ilusi atau tidak teruji secara ilmiah. Menurutnya, klaim tersebut tidak sejalan dengan perkembangan literatur ilmiah global yang tersedia saat ini. <br /> <br />"Saya tidak setuju jika dikatakan vape untuk berhenti merokok adalah 'ilusi' atau 'tidak teruji', karena rangkuman bukti ilmiah paling ketat dari Cochran, yang mengumpulkan dan menilai banyak studi, menyimpulkan bukti sangat kuat bahwa rokok elektronik bernikotin membantu lebih banyak perokok berhenti dibanding terapi pengganti nikotin lainnya seperti <em>patch</em> atau permen nikotin, serta lebih efektif dibanding vape tanpa nikotin," tegasnya.<br /> <br />Ia menjelaskan, temuan ini bersifat konsisten dan didukung oleh uji klinis di berbagai negara maju seperti Inggris, Selandia Baru, Finlandia, Italia, dan Amerika Serikat. Pola yang muncul menunjukkan bahwa rokok elektrik bernikotin merupakan alat bantu yang efektif bagi perokok dewasa, terutama jika disertai pendampingan yang tepat.<br /><br />Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (Apvi) Budiyanto menekankan perlunya kebijakan proporsional terhadap sektor rokok elektrik yang masih berkembang di Indonesia. Fokus BNN seharusnya diarahkan pada pelaku ilegal, bukan justru menuding semua pelaku industri legal yang sudah patuh pada aturan.<br /> <br />"Masalah utamanya ada pada praktik ilegal, bukan pada perangkat vape itu sendiri. Solusi yang tepat menurut kami adalah pengawasan yang ketat dan penindakan tegas terhadap pelaku kriminal tanpa menjadikan industri legal sebagai korban," tegas dia.<br /> <br />Budiyanto menambahkan, sektor rokok elektrik saat ini melibatkan ribuan pelaku usaha, menyerap ratusan ribu tenaga kerja, dan menyumbang triliunan rupiah bagi negara melalui cukai. Dengan kontribusi tersebut, menurutnya kebijakan publik perlu menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan narkoba dan perlindungan terhadap lapangan kerja serta perekonomian nasional.</p>

Ketua Apvi menekankan perlunya kebijakan proporsional terhadap sektor rokok elektrik yang masih berkembang di Indonesia.

Pelaku Industri Tanggapi Pernyataan Kepala BNN soal Vape jadi Pintu Masuk Penyalahgunaan Narkotika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/smoke-2636848_19201-4260886415.jpg" alt="Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pemerintah Singapura mulai merazia vape, karena masuk tindak pidana narkotika. Ancaman denda Rp 25 juta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pemerintah Singapura mulai merazia vape, karena masuk tindak pidana narkotika. Ancaman denda Rp 25 juta.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Badan Narkotika Nasional (BNN) menindak 1.800 unit vape yang siap disuntik zat adiktif ketamin dan etomidate. Vape tersebut dikirim melalui kantor pos dan berhasil dicegah sebelum beredar luas.&nbsp;Hal itu disampaikan Kepala BNN Komjen Pol Marthinus Hukom menanggapi pertanyaan wartawan terkait pemerintah Singapura yang akan melarang penggunaan vape menyusul ditemukannya kandungan etomidate di dalam penggunaannya.</p> <p>Diketahui, Pemerintah Singapura mengambil langkah tegas dalam mengendalikan peredaran rokok elektrik atau vape. Perangkat yang mengandung zat berbahaya seperti etomidate kini dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika.</p> <p>Kebijakan ini diterbitkan menyusul temuan otoritas kesehatan bahwa sekitar sepertiga dari vape ilegal mengandung etomidate, zat anestesi yang dapat menimbulkan efek halusinasi dan merusak organ tubuh jika disalahgunakan.&nbsp;"Memang tidak terlalu banyak, hanya 1.800 buah vape. Tapi bagi saya itu berarti 1.800 orang yang bisa terkena dampaknya," ujar Kepala BNN Komjen Pol Marthinus Hukom di kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Jakarta, Kamis (21/8).<br />&nbsp;<br />Penyelidikan lanjutan atas pengiriman vape tersebut mengarah pada penemuan laboratorium klandestin yang diduga menjadi tempat produksi atau modifikasi vape dengan zat psikotropika. Temuan ini memperkuat dugaan adanya jaringan produksi ilegal yang terorganisir.</p> <p>Di Indonesia, ketamin dan etomidate belum dikategorikan sebagai narkotika. Namun termasuk dalam golongan psikotropika. Efeknya terhadap kesadaran dan sistem saraf membuat zat ini sangat berisiko jika disalahgunakan, terutama melalui media seperti vape yang sulit terdeteksi.</p> <p>Selain itu, lanjut Marthinus, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran BNN tingkat provinsi untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran vape. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM dilakukan untuk memastikan regulasi berjalan optimal.</p> <p>Sebagai bagian dari edukasi publik, BNN meluncurkan film pendek dan program informasi agar masyarakat dapat membedakan antara vape legal dan vape yang telah dimodifikasi dengan zat adiktif.&nbsp;"Kita sudah melakukan berbagai pendekatan, termasuk melacak produksi vape asli dan yang telah dimanipulasi," tambah Marthinus.</p> <p><strong>Fokus Pengawasan</strong></p> <p>Sejauh ini, kata Komjen Pol Marthinus Hukom, Indonesia belum berencana melarang vape secara menyeluruh, melainkan fokus pada pengawasan dan pemisahan antara penggunaan yang sah dan penyalahgunaan.&nbsp;"Yang ingin saya tekankan, bukan soal melarang. Tapi kita harus bisa membedakan mana vape yang memang digunakan untuk merokok dan mana yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kejahatan," ujar Hukom.</p> <p>Menurutnya, zat seperti ketamin dan etomidate yang kerap disalahgunakan melalui vape dikategorikan sebagai psikotropika di Indonesia, bukan narkotika. Ia juga menyoroti bahwa vape kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, sebagai alternatif dari rokok konvensional.</p> <p>Untuk mencegah penyalahgunaan, BNN telah menginstruksikan seluruh Kepala BNN Provinsi agar meningkatkan pengawasan terhadap peredaran vape, khususnya yang mengandung zat adiktif. Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan liquid vape yang beredar tidak mengandung zat berbahaya. Ia menambahkan, BNN juga bekerja sama dengan Bea Cukai untuk memperketat jalur masuk produk vape ke Indonesia, guna menutup celah bagi pelaku kejahatan.</p> <p><strong>Singapura Razia Vape, Pelaku Didenda Rp 25 Juta</strong></p> <p>Rabu (20/8) kemarin, dalam operasi di kawasan Central Business District (CBD), petugas Singapura menyamar sebagai warga biasa untuk menangkap pelanggar vape secara penyamaran. Selama dua hari, 18 orang ditindak langsung dan 82 perangkat vape disita.</p> <p class="class-paragraph">Setiap pelanggar dikenai denda hingga SGD 2.000 atau sekitar Rp 25 juta.</p> <p>Dalam Pidato Kenegaraan, pada Minggu (17/8), Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong menegaskan bahwa bahaya utama terletak pada kandungan dalam vape, bukan alatnya. "Bahaya sebenarnya terletak pada apa yang ada di dalamnya," ujarnya.&nbsp;</p> <p>"Kami akan memperlakukan ini sebagai masalah narkoba dan memberikan hukuman yang jauh lebih berat," lanjutnya.</p> <p>Pemerintah Singapura kini tengah mengupayakan agar etomidate diklasifikasikan sebagai narkotika di bawah Misuse of Drugs Act, yang akan membawa konsekuensi hukum setara dengan pelanggaran narkotika berat.</p> <p>Laporan resmi menyebutkan bahwa etomidate ditemukan pada satu dari tiga pengguna vape di Singapura. Efeknya cukup mengkhawatirkan&mdash;pengguna terlihat sempoyongan, linglung, dan tidak menyadari lingkungan sekitar.</p> <p>Lebih buruk lagi, alat vape yang mengandung zat ini sulit dikenali karena bentuknya menyerupai benda sehari-hari seperti flashdisk, pena, atau rokok tradisional.&nbsp;Dengan kebijakan ini, Singapura berharap dapat melindungi generasi muda dari paparan zat adiktif berbahaya dan menutup celah penyalahgunaan vape sebagai media penyebaran narkotika.</p>

Pemerintah Singapura kini tengah mengupayakan agar etomidate diklasifikasikan sebagai narkotika di bawah Misuse of Drugs Act.

Singapura Mulai Razia Vape dan Kenakan Denda ke Pelaku Rp 25 Juta, BNN Berantas Vape Mengandung Zat Adiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/13/pengedar-3533643693.jpg" alt="Seorang pria berinisial YS, 21, diringkus jajaran Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (13/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seorang pria berinisial YS, 21, diringkus jajaran Subdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (13/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Seorang bandar narkotika berinisial YS, 21, diringkus Kepolisian di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (13/4). Lima kilogram (Kg) ganja siap edar diamankan sebagai barang bukti.</p> <p>Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Ade Candra mengatakan, penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang terjadi pada Februari lalu. Tim pun langsung melakukan pemantauan intensif di sekitar lokasi target.</p> <p>Setelah keberadaan target dipastikan, petugas bergerak cepat menuju titik yang diduga menjadi lokasi transaksi narkoba. Benar saja, YS berhasil diamankan di tempat tersebut bersama lima bungkus lakban cokelat berisi ganja dengan berat bruto total mencapai 5.000 gram.</p> <p>"Hari ini telah mengamankan satu orang tersangka yang merupakan pengedar narkotika jenis ganja dengan barang bukti sebanyak 5 kilogram," ujar Ade, Minggu (13/4).</p> <p>Tak sampai di situ, dari hasil interogasi awal, YS mengaku mendapatkan ganja tersebut dari seseorang berinisial E yang tinggal di kawasan Bulak, Ciracas. Saat ini, tersangka YS telah digelandang ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.</p> <p>Polisi juga tengah membongkar jaringan besar di balik peredaran ganja ini. Pihak Kepolisian menegaskan bahwa pengembangan kasus masih terus dilakukan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan narkoba ini.</p>

Seorang bandar narkotika berinisial YS ditangkap di Ciracas, Jakarta Timur, dengan barang bukti lima kilogram ganja.

Bandar Narkotika di Ciracas Jaktim Dibekuk, Polisi Amankan 5 Kg Ganja

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1824399685384306833" data-legacy-message-id="195191d907aa8091"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":18y" class="ii gt"> <div id=":18z" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/JKT-1-DESK-PEMBERANTASAN-NARKOBA-CAPAIAN-FED-10JPG-3870906475.jpg" alt="Petugas membawa barang bukti narkoba saat press release terkait Pencapaian Desk Pemberantasan Narkoba di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas membawa barang bukti narkoba saat press release terkait Pencapaian Desk Pemberantasan Narkoba di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kepolisian Sektor (Polsek) Cengkareng langsung bertindak setelah viralnya video aksi pemalakan terhadap sopir travel di Jalan Outer Ring Road Kapuk Kayu Besar, Cengkareng, Jakarta Barat. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (15/2) sekitar pukul 16.30 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam rekaman yang beredar di media sosial, seorang sopir travel mengungkapkan bahwa dirinya dipalak oleh sekelompok orang yang meminta uang sebesar Rp 500 ribu. Sopir yang berusaha menolak akhirnya terpaksa memberikan Rp 100 ribu, namun pelaku tetap tidak terima dan merusak kaca spion kendaraannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapolsek Cengkareng Kompol Abdul Jana memastikan, pihaknya telah menangkap satu pelaku berinisial AZ, 17, sementara dua pelaku lainnya, AM dan SA, masih dalam pengejaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelaku yang kami amankan merupakan anak berhadapan hukum (ABH). Saat ini, dua pelaku lainnya masih DPO dan sedang kami buru," ujar Abdul Jana, Selasa (18/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil penyelidikan mengungkap bahwa AZ berperan menghentikan mobil, sementara AM dan SA yang meminta uang kepada sopir. Setelah berhasil mendapatkan uang, ketiganya langsung meninggalkan lokasi dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 100 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, AZ mengaku mengonsumsi sabu bersama SA di lahan kosong dekat rumah mereka. Tes urine yang dilakukan terhadap AZ pun menunjukkan hasil positif narkoba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, AZ diarahkan untuk menjalani rehabilitasi, sementara polisi terus memburu AM dan SA.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengimbau para korban untuk segera melapor guna mempercepat proses hukum terhadap para pelaku. Dengan kejadian ini, masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap tindak kejahatan jalanan.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Seorang sopir travel mengungkapkan bahwa dirinya dipalak oleh sekelompok orang yang meminta uang sebesar Rp 500 ribu.

Polsek Cengkareng Tangkap Pelaku Pemalakan di Outer Ring Road Kapuk, Satu Positif Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/IMG-20250214-WA0030-1-2088772449.jpg" alt="Aparat gabungan menangkap dua pria yang kedapatan menjual obat keras ilegal, seperti tramadol dan trihexyphenidyl (trihex), di wilayah Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis (13/2) malam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aparat gabungan menangkap dua pria yang kedapatan menjual obat keras ilegal, seperti tramadol dan trihexyphenidyl (trihex), di wilayah Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis (13/2) malam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Aparat gabungan menangkap dua pria yang kedapatan menjual obat keras ilegal, seperti tramadol dan trihexyphenidyl (trihex), di wilayah Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis (13/2) malam.&nbsp;</p> <p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Jakarta Barat Agus Irwanto menuturkan, kedua pelaku ditangkap saat sedang menjajakan obat-obatan keras tersebut secara ilegal.</p> <p>"Mereka sedang menjajakan dan sesuai dengan pengakuannya mulai dari (Kamis) sore dan kita tangkap sekitar jam 20.00 WIB lewat," ujar Agus.</p> <p>Operasi tersebut melibatkan petugas gabungan dari TNI-Polri, Suku Dinas Sosial, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta, serta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNN) Jakarta. Dalam operasi itu petugas berhasil mengamankan 120 butir tramadol dan 110 butir trihex.</p> <p>"Ada 200 lebih ya, 200 lebih butir atau kurang lebih ada 22 lembar tramadol dan trihex," ungkap Agus.</p> <p>Ia menceritakan, saat penangkapan, kedua pelaku sempat berusaha melarikan diri. Namun, kedua pelaku akhirnya berhasil diamankan tanpa adanya kontak fisik yang membahayakan.</p> <p>"Ya, kita sudah lakukan upaya untuk tidak sampai mereka melakukan tindakan yang membahayakan mereka sendiri dan alhamdulillah memang tidak terjadi dan kita persuasif ya melakukan untuk masuk dengan kendaraan, kita tangkap," ucapnya.</p> <p>Setelah ditangkap, kedua pria tersebut dibawa ke Suku Dinas Sosial Jakarta Barat untuk menjalani pembinaan lebih lanjut.</p> <p>"(Barang bukti) Ya, kita akan serahkan kepada instansi yang memang berhak ya, apakah BNN nanti Sudin Sosial, apakah dimusnahkan atau bagaimana nanti," kata Agus.</p> <p>Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa peredaran obat keras ilegal ini berpotensi memicu tawuran, aktivitas gengster, serta tindakan kriminal lainnya.</p> <p>"Kita akan secara acak dan konsisten tentunya dukungan dari tiga pilar akan lakukan kegiatan ini baik di Palmerah dan di tempat-tempat lain," ucapnya.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Setelah ditangkap, kedua pria tersebut dibawa ke Suku Dinas Sosial Jakarta Barat untuk menjalani pembinaan lebih lanjut.

Penjual Obat Keras Ilegal di Palmerah Dibekuk, Ratusan Pil Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/JKT-1-NARKOBA-JARINGAN-INTERNATIONAL-FED-4JPG-2899714895.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada (tengah) didampingi perwakilan lembaga terkait menyampaikan keterangan terkait pengungkapan jaringan narkoba dalam konperensi pers di Bareskrim Polri, Trunojoyo, Jakarta, Jumat (1/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada (tengah) didampingi perwakilan lembaga terkait menyampaikan keterangan terkait pengungkapan jaringan narkoba dalam konperensi pers di Bareskrim Polri, Trunojoyo, Jakarta, Jumat (1/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba ) Bareskrim Polri menemukan laboratorium tempat produksi narkoba atau clandestine lab. Tempat ini berada di sebuah vila di Uluwatu, Badung, Bali.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, laboratorium ini memproduksi <em>hashish</em> atau<em> happy five</em>. Nilai produksinya bahkan mencapai Rp 1,52 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Clandestine lab ini sudah beroperasi selama dua bulan dengan estimasi nilai barang bukti yang dapat diproduksi dalam bisnis narkoba ini senilai Rp 1.521.408.000.000,&rdquo; kata Wahyu, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini, penyidik menyita barang bukti berupa 18 kilogram (Kg) <em>hashish</em> padat kemasan silver, 12,9 Kg <em>hashish</em> padat kemasan emas, 53.210 butir pil H<em>appy Five</em>, 765 katridge yang sudah terisi, 6.600 katridge kosong, dan bahan baku serta mesin alat produksi yang bisa memproduksi lebih dari 2 juta pil dan ribuan batang hashish.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wahyu menyampaikan, pelaku kerap memindah-pindahkan lokasi laboratorium untuk menghindari deteksi petugas. Tercatat mereka bermula di Jalan Gatot Subroto, Denpasar Utara, lalu ke daerah Padang Sambian, Denpasar Barat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terakhir tim berhasil mendeteksi lokasi terakhir Clandestine lab berada di Uluwatu, Bali," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Polri pun menangkap tiga tersangka. Mereka adalah MR, RR, N, dan DA yang berperan sebagai peracik dan pengemasan narkoba. Selain itu, masih ada&nbsp;empat orang tersangka lain yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), yakni DOM sebagai pengendali, MAN selaku penyewa villa, RMD sebagai peracik dan pengemas, serta IC yang berperan merekrut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 2() dan Pasal 112 Ayat 2 juncto Pasal 132 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 59 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana 20 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar.</div> </div>

Wahyu menyampaikan, pelaku kerap memindah-pindahkan lokasi laboratorium untuk menghindari deteksi petugas.

Polri Temukan Laboratorium Pembuatan Narkoba di Bali, Nilai Transaksi Capai Rp 1,52 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/takjil-2772282986.jpg" alt="Ilustrasi gorengan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gorengan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Beredar narasi di media sosual mengenai modus baru peredaran narkoba yang dicampur ke dalam gorengan atau tepung. Dalam video yang tersebar, terlihat aparat kepolisian sedang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi narkoba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, narasi tersebut menyebut bahwa modus baru peredaran narkoba ke dalam gorengan atau tepung tersebut ditargetkan kepada anak sekolah dan orang dewasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi memastikan kabar tersebut hoax. Tidak ada peredaran narkoba melalui gorengan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah ditelisik lebih jauh, informasi tersebut dipastikan hoax atau berita bohong. Pasalnya, video yang disebut-sebut merupakan gorengan atau tepung yang mengantuk Narkoba, merupakan video pengungkapan Clandestine Laboratory penghasil Pinaca atau Cannabinoid," kata Ade Ary, Jumat (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus tersebut diungkap oleh Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya belum lama ini. "Tepung yang disebut mengandung narkoba, merupakan salah satu serbuk kimia yang menjadi bahan pembuatam Pinaca, yang merupakan bahan utama pembuatan tembakau sintetis," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedangkan video yang beredar merupakan proses Olah TKP yang dilakukan Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan Puslabfor Polri beberapa waktu lalu," pungkas Ade.</div>

Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi memastikan kabar tersebut hoax. Tidak ada peredaran narkoba melalui gorengan.

Hoax! Modus Baru Peredaran Narkoba Dimasukkan ke Dalam Gorengan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1628415228380_copy_800x449.jpg" alt="Ilustrasi narkoba. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi narkoba. Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah berusia lebih dari 12 tahun. Karena itu, UU tersebut harus segera diperbarui mengikuti perkembangan zaman.<br /> <br /> Terlebih selama ini, penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih belum bisa dicegah apalagi dihentikan. Penegak hukum, menurutnya selama ini masih gagal mencegah penyebaran dan menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.<br /> <br /> "Mengapa kita revisi? Karena faktanya RUU itu nggak mampu untuk mencegah, menyetop penyalahgunaan narkotika. Bahkan sebaliknya, memperbesar kegagalan yang kita lakukan. Kenapa gagal? Karena memang cara menangani kasus ini menurut saya terjadi kesalahan fatal oleh aparat penegak hukum sejak awal," kata Hinca kepada wartawan, Minggu (6/11).<br /> <br /> Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa konsep yang terkandung dalam UU Narkotika sebenarnya adalah pendekatan kesehatan. Yakni merehabilitasi bagi korban pengguna narkotika dan menghukum pengedar atau bandar narkotika. Sementara, selama ini, korban pecandu narkotika masih banyak yang justru tidak direhabilitasi namun dihukum pidana. Sehingga, hal itu menyebabkan <em>over capacity</em> lembaga pemasyarakatan yang ada.<br /> <br /> "Bandar dan pengedar itu tentu harus betul-betul dipidana. Karena dia kaya-raya mengumpulkan uang dengan cara ilegal dan mengorbankan anak manusia di mana pun mereka berada termasuk di Indonesia. Sementara korbannya ialah pengguna. Korban itu pasti orang sakit. Orang sakit itu diobati bukan dipenjara. Nah di kita, rata-rata pengguna itu dipenjara. Akhirnya penuh lah itu lapas kita," jelasnya.<br /> <br /> Untuk itu, pihaknya mendorong dalam revisi RUU Narkotika nantinya semangatnya untuk merehabilitasi korban pengguna narkotika. "Di UU kita kan konsepnya kalau sudah dua kali (terkena penyalahgunaan narkoba), dia langsung dipidana gitu. Ini juga yang salah. Harusnya kita obati. Kalau kita sakit diobati sembuh, sakit lagi ya diobati lagi. Jadi karena pengguna itu adalah orang sakit harus diobati sampai sembuh, tidak boleh dipenjara," tutup Legislator Dapil Sumatera Utara III ini.

UU Narkotika Diusulkan Direvisi Guna Mengikuti Perkembangan Zaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Desmond-J-Mahesa-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (30/6) sore bersama orang tua dari Pika yang mengidap penyakit Cerebral Palsy (CP), Santi Warastuti, beserta kuasa hukumnya Singgih Tomi Gumilang. Selain itu, turut hadir peneliti ganja dari Universitas Syiah Kuala Prof Musri Musman. RDP terebut membahas masalah legalitas ganja medis dan digelar di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.<br /> <br /> Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa menyatakan, pihaknya akan menyerap aspirasi dengan membuka kemungkinan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<br /> <br /> “Menyerap aspirasi tentang kemungkinan ke depan UU Narkotika kita keluarkan penggolongan ganja dari Golongan I menjadi Golongan II atau III agar bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan dari aspek kesehatan,” kata Desmond di Kompleks Parlemen.<br /> <br /> Desmond menegaskan, perumusan pasal-pasal dalam UU Narkotika ke depan tetap melakukan pembatasan-pembatasan yang sifatnya pengawasan. Komisi III DPR RI juga akan mengundang tiga lembaga yaitu Menteri Kesehatan, BNN, dan Polri untuk melokalisir wilayah-wilayah dalam konteks pengawasan tentang ganja agar tidak ditafsirkan liar.<br /> <br /> Berdasarkan paparan peneliti ganja dari Universitas Syiah Kuala, Prof Musri Musman, lanjut Desmond, memberikan perspektif baru mengenai ganja untuk kebutuhan medis. Pimpinan Komisi III DPR RI bahkan diberikan buku 'Hikayat Pohon Ganja'.<br /> <br /> “Kami semakin memahami bagaimana merumuskan UU yang baru ke depan lebih representatif dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari aspek kesehatan,“ ungkap Desmond.<br /> <br /> Meski demikian, Komisi III DPR RI tidak akan melibatkan Komisi IX DPR RI. Karena konteksnya membahas permasalahan UU. “Ini kan Panja Komisi III, kita yang bikin UU-nya tidak melihat aspek kesehatannya. Tapi, kami melibatkan nanti aspirasi dari Menteri Kesehatan dalam perundang-undangan,” ujar Desmond.<br /> <br /> Lebih lanjut, Desmond menyatakan pihaknya bakal melakukan Forum Group Discussion (FGD) soal ganja untuk medis ini dengan melibatkan banyak ahli dan pakar. Sebab, jutaan anak Indonesia yang mengidap Ceberal Palsy harus diantisipasi ke depannya.<br /> <br /> “Kita akan lakukan FGD melibatkan pakar kesehatan IDI macam-macam, mana zat yang harus dikeluarkan dan mana zat yang harus ditambah. Yang jelas ada zat kimia dan non kimia. Yang kimia sudah jelas dampaknya, yang non kimia seperti daun ganja ini harus ada kajian yang lebih moderat dan manfaatnya,” pungkas Desmond.

Komisi III DPR Bakal Revisi UU Narkotika untuk Legalitas Ganja Medis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu narkotika

Berita Terkini