<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/Sidang-Perdana-Perkara-PHPU-Pileg-2024-di-MK-15-776932718.jpg" alt="Ketua MK Suhartoyo didampingi anggota Hakim  saat memimpin jalannya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung MK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ketua MK Suhartoyo didampingi anggota Hakim  saat memimpin jalannya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung MK, Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) Pemilu dan Pilkada paling banyak diuji selama 2024. Suhartoyo mengungkapkan, terdapat 88 Undang-Undang yang dimohonkan ke MK untuk dilakukan pengujian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari sebanyak 88 UU yang diajukan, UU yang paling sering dimohonkan sepanjang tahun 2024 ada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota atau UU Pilkada, dengan frekuensi uji sebanyak 35 kali," kata Suhartoyo dalam sidang pleno khusus di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian, diikuti dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu diuji sebanyak 21 kali," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menyatakan, pengujian UU mengalami peningkatan selama 2024. Menurutnya, pengujian UU di MK pada 2023 berjumlah 65 UU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berkenaan dengan jumlah undang-undang yang diuji pada tahun 2024, sebanyak 88 UU dimohonkan pengujian ke MK, yaitu UU yang diuji meningkat dibandingkan dengan tahun lalu (2023), yang berjumlah 65 UU," ucap Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015451799/pkb-tantang-pdip-gugat-ke-mk-soal-kenaikan-ppn-12-persen">PKB Tantang PDIP Gugat ke MK Soal Kenaikan PPN 12 Persen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa MK telah menggelar 10.886 persidangan sejak 2003 hingga 2024. Rinciannya, yaitu&nbsp; 5.075 persidangan Perkara UU (PUU), 79 sidang perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), 4.313 sidang PHPU, dan 1.419 sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pada 2024, MK menangani perkara pengujian UU dan perkara perselisihan umum presiden dan wakil presiden serta hasil perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam penanganan PUU, MK menangani sebanyak 240 perkara, yaitu 51 perkara yang diregistrasi pada 2023, dan 189 perkara yang diregistrasi pada tahun 2024. Dari 240 perkara tersebut, 158 perkara telah diputus yang terdiri dari 49 perkara diregistrasi tahun 2023 dan 109 perkara diregistrasi 2024," pungkas Suhartoyo.</div>

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) Pemilu dan Pilkada paling banyak diuji selama 2024.

MK Sebut UU Pemilu dan Pilkada Paling Banyak Diuji Sepanjang 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Bamsoet-UHN.jpg" alt="Bamsoet" width="100%">
<figcaption>Bamsoet</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut penyempurnaan Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) perlu&nbsp; dilakukan di masa awal pemerintahan mendatang, baik di tahun 2025 atau 2026.</p> <p>Politisi yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan hal tersebut diperlukan agar partai politik dan penyelenggara pemilu serta pihak terkait lainnya memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi dan persiapan terhadap pemilu selanjutnya.</p> <p>"Ada baiknya penyempurnaan UU Pemilu tersebut selesai pada awal masa pemerintahan yang akan datang," kata Bamsoet dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Sabtu, (27/4).</p> <p>Dari berbagai putusan MK dan hasil evaluasi pemilu, menurutnya, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam UU Pemilu yang akan datang.</p> <p>Antara lain, kata dia, terkait sistem pemilu, ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, besaran kursi per daerah pemilihan, konversi suara menjadi kursi, keserentakan pemilu, digitalisasi, hingga biaya politik yang mahal.</p> <p>Menurutnya, pandangan Presiden Terpilih&nbsp;Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia berisik dan melelahkan, serta pandangan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai politik semakin mahal, juga perlu menjadi refleksi bagi penyelenggaraan pemilu.</p> <p>"Berbagai pandangan tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya evaluasi untuk menyempurnakan sistem pemilu, baik dari segi peraturan maupun teknis di lapangan," katanya.</p> <p>Di samping itu, dia mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sejak tahun 2017 sudah melakukan kajian yang menekankan perlunya negara hadir memberikan dukungan terhadap pendanaan partai politik.</p> <p>Sehingga partai politik, menurutnya, tidak tersesat dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Idealnya, kata dia, suara sah yang didapatkan partai politik dikompensasi Rp16.922 per suara.</p> <p>Dari kebutuhan ideal tersebut, menurutnya, KPK dan LIPI menyebut negara bisa memenuhi 50 persennya, yakni sekitar Rp8.461 per suara.</p> <p>Namun saat ini berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018, menurutnya, negara hanya bisa memberikan bantuan pendanaan kepada partai politik sebesar Rp1.000 per suara sah.</p> <p class="class-paragraph">"Hasil kajian KPK dan LIPI tersebut sangat menarik untuk dielaborasi lebih jauh, sehingga partai politik tidak lagi terjebak dalam oligarki. Membersihkan partai politik dari torpedo oligarki kekuatan uang juga akan berefek pada kualitas pengambilan keputusan politik dalam melayani kepentingan rakyat yang lebih besar," kata dia.</p>

Sejak tahun 2017 sudah melakukan kajian yang menekankan perlunya negara hadir memberikan dukungan terhadap pendanaan partai politik.

Ketua MPR Bamsoet Dorong Penyempurnaan UU Pemilu di Awal Pemerintahan Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-6-1.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus memahami apa yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) agar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perlu direvisi. Usulan revisi UU ini mencuat dalam sidang putusan gugatan Pilpres 2024, pada Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pendapat yang diberikan MK bahwa UU Pemilu belum memberikan pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai memang harus diperjelas dan dimasukkan secara rinci di dalam UU Pemilu,&rdquo; kata Guspardi kepada wartawan, Selasa (23/4)&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guspardi mengutarakan, revisi UU Pemilu merupakan sebuah keniscayaan guna melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan. Apalagi, Pemilu 2024 yang dinilai banyak kalangan berjalan dengan penuh kontroversi, dan menimbulkan spekulasi terkait dugaan berbagai pelanggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014567439/profil-3-hakim-mk-dissenting-opinion-dalam-putusan-sengketa-hasil-pilpres-2024">Profil 3 Hakim MK Dissenting Opinion Dalam Putusan Sengketa Hasil Pilpres 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Serta pengerahan dukungan dari ASN kepada paslon tertentu, makin terang-terangannya money politik dan lain sebagainya," ujar Guspardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator asal Sumatera Barat ini menyinggung, soal Satpol PP di Garut yang mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). Ia menekankan, tindakan seperti ini tidak ada di Pemilu sebelumnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, dalam Pasal 283 ayat (1) UU Pemilu telah menyebutkan larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan pegawai negeri serta ASN untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014567407/tidak-bersalah-anggota-polisi-yang-ditangkap-karena-pakai-narkoba-di-depok-dibebaskan">Tidak Bersalah, Anggota Polisi yang Ditangkap karena Pakai Narkoba di Depok Dibebaskan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, lanjut Guspardi, masalah Ketua KPU RI dkk yang dinyatakan melanggar etik oleh DKPP baru-baru ini juga kembali diadukan dengan dugaan pelanggaran etika atau dugaan asusila. Ia menegaskan, persoalan ini juga menjadi catatan penting terhadap integritas penyelenggara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh sebab itu sejalan dengan narasi yang disampaikan oleh MK, kita mendorong anggota DPR RI periode 2024-2029 melakukan revisi UU Pemilu untuk menyempurnakan dan menutup celah kekurangan bagi pelanggaran pemilu yang tidak bisa ditindak secara hukum maupun administratif dan bisa diatur secara lebih rigid untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu," pungkas anggota Baleg DPR RI itu.</div>

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus memahami apa yang disampaikan MK agar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu perlu direvisi.

Sepakat dengan MK, Komisi II DPR Dukung UU Pemilu Perlu Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/jokowi-di-bethany-2962935923.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat Perayaan Natal Nasional di Graha Bethany Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat Perayaan Natal Nasional di Graha Bethany Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas telah menyatakan bahwa dirinya boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilu 2024. Namun, Jokowi mengingatkan, untuk tidak menggunakan fasilitas negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden itu boleh kampanye, presiden itu boleh memihak," kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014018423/dianggap-sudah-selesai-tapi-masih-dibikin-lanjutannya-film-badarawuhi-direspons-negatif-di-medsos">Dianggap Sudah Selesai tapi Masih Dibikin Lanjutannya, Film Badarawuhi Direspons Negatif di Medsos</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi Jokowi, Presiden merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik. Hal tersebut disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan soal netralitas menteri dalam Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ucap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden dan Wakil Presiden yang masih menjabat memang diperbolehkan ikut serta dalam kampanye pasangan capres-cawapres. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski diperbolehkan ikut kampanye, presiden dan wapres yang masih menjabat harus memenuhi berbagai persyaratan. Dalam Pasal 299 UU Pemilu menegaskan, presiden dan wakil presiden berhak melaksanakan kampanye.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasal itu juga menyatakan bahwa pejabat negara yang merupakan kader partai politik (parpol) diizinkan untuk berkampanye. Pejabat negara nonparpol juga bisa berkampanye selama ia didaftarkan sebagai anggota tim kampanye ke KPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demikian, Pasal 281 UU Pemilu memberi sejumlah syarat bagi pejabat negara yang berkampanye, termasuk para menteri dan kepala negara. Selain harus cuti di luar tanggungan negara, mereka juga dilarang menggunakan sejumlah fasilitas negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara," bunyi pasal 281 ayat (1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, dalam Pasal 282 dan 283 pun mengatur bahwa para pejabat negara dilarang berpihak selama masa kampanye atau membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu, dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilarang menggunakan mobil hingga rumah dinas ketika berkampanye, namun aturan itu tak berlaku bagi fasilitas pengamanan para pejabat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan presiden dan wakil presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.</div>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas telah menyatakan bahwa dirinya boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilu 2024.

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Berikut Aturannya dalam UU Pemilu

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gatot-minta-fotonya-diturunkan-gerindra-itu-urusannya-pak-ferry_m_.jpg" alt="Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pemilu tak bisa dijadikan objek hak angket oleh DPR RI. Sebab, MK merupakan lembaga yudikatif, sehingga bukan kewenangan parlemen untuk mengawasinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hak angket itu kan dalam konteks hubungan antara pengawas dengan yang diawasi oleh pemerintah eksekutif," kata Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yudikatif itu kalau di trias politika lembaga lain lagi enggak bisa jadi objek hak angket," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengatakan, jika ada anggota DPR yang ingin mengajukan hak angket terhadap putusan MK, itu sangat salah alamat.&nbsp;"Jadi, kalau ada orang yang mengajukan hak angket apalagi latar belakang politik kan kita tahu kan, ya enggak? Ya, silakan sajalah dia menari-nari sampai puas hatinya," ucap Habiburokhman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Habiburokhman, seharusnya seluruh anggota parlemen memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Ia pun menyebut wacana hak angket itu bertolak belakang dengan akal sehat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi menurut saya ini aduh bikin kita bingung, ya. Dibalik-balik ya akal sehat karena urusan politik kan kita benar-benar prihatin juga gitu. Kita boleh politisi punya sikap politik, punya idealisme politik sendiri ya berbeda satu sama lain, tapi jangan perkosa sistem hukum, jangan atas nama politik," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan atau PDIP Masinton Pasaribu mengajak kepada seluruh anggota parlemen untuk mengajukan hak angket kepada Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal ini buntut putusan MK, yang mengeluarkan putusan terkait mengizinkan kepala daerah belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menggunakan hak konstitusi saya untuk melakukan hak angket ke Mahkamah Konstitusi," pungkas Masinton dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (31/10) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dia menilai, jika ada anggota DPR yang ingin mengajukan hak angket terhadap putusan MK, itu sangat salah alamat.

Elite Gerindra Tegaskan Putusan MK Tak Bisa Dijadikan Objek Hak Angket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/Sidang-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-soal-Pemilu-Miftahul-Hayat-4-1055300706.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Suhartoyo (kanan) memimpin jalannya sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah K" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Suhartoyo (kanan) memimpin jalannya sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah K</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 atau UU Pemilu tentang syarat usia minimal capres dan cawapres 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Dalam putusan itu, terdapat lima hakim MK yang menyatakan setuju mengabulkan sebagian uji materi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan terdapat empat hakim MK yang berbeda atau disetting opinion terkait putusan tersebut.&nbsp;"Terdapat pula pendapat berbeda (<em>dissenting opinion</em>) dari empat hakim konstitusi, yaitu hakim konstitusi Wahiduddin Adams, hakim konstitusi Saldi Isra, hakim konstitusi Arief Hidayat, dan hakim konstitusi Suhartoyo," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan uji materi di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lima hakim konstitusi yang setuju agar perkara tersebut dikabulkan di antaranya Anwar Usman, Manahan Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic, dan Guntur Hamzah. Dari lima hakim MK tersebut, terdapat dua hakim MK yang memiliki alasan berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat alasan berbeda atau <em>concurring opinion</em> dari dua Hakim Konsitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh," ucap Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam putusan tersebut, hakim konstitusi Anwar Usman, Manahan Sitompul, dan Guntur Hamzah sepakat dengan putusan syarat capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic mengungkapkan alasan berbeda, yakni syarat capres dan cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, minimal level gubernur atau wakil gubernur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). MK menetapkan batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permohonan itu diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.&nbsp;"Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar berpendapat, MK berwenang mengadili permohonan uji materi tersebut dan menilai para pemohon memilki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. "Pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagiannya," ucap Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi capres atau cawapres, jika sudah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, meskipun belum berusia 40 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," pungkas Anwar.</div> </div>

Terdapat alasan berbeda atau concurring opinion dari dua Hakim Konsitusi, yaitu Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P Foekh.

Ada Dissenting Opinion, Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres jadi Minimal 40 Tahun atau Kepala Daerah

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gedung-MK-Dery.jpg" alt="GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>GEDUNG MK. (DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) Gulfino Guevarrato melayangkan uji materi terhadap Pasal 169 Ayat 1 huruf n dan q Tentang UU Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <p>MK sendiri sudah mulai menggelar sidang untuk membahas gugatan tersebut. Diketahui, Pasal 169 ayat 1 huruf q membahas tentang batas usia terendah bagi seseorang untuk menjadi capres atau cawapres, yakni 40 tahun.</p> <p>Gulfino selaku penggugat menginginkan UU Pemilu seharusnya bisa mengatur juga batas tertinggi seseorang menjadi capres atau cawapres atau tidak hanya di sisi usia terendah.</p> <p>Dia juga mempersoalkan alasan penetapan batas terendah seseorang menjadi capres atau cawapres di angka 40 tahun. Gulfino kemudian mengusulkan seseorang bisa menjadi capres-cawapres dengan batas terendah 21 tahun dan tertinggi 65 tahun.</p> <p>"Kenapa, kok, batasan paling rendahnya 40 tahun? Apa dasarnya? Maka dari itu, kami mengusulkannya 21 sampai 65 tahun," kata dia melalui layanan pesan kepada awak media, Rabu (20/9).</p> <p>Dia kemudian mengungkapkan dasar mengusulkan batas bawah dan atas umur seseorang bisa menjadi capres atau cawapres.</p> <p>Menurutnya, Indonesia saat ini menjadi negara yang menganut prinsip trias politica, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena itu, usia rendah seseorang bisa menjadi capres atau cawapres bisa mengikuti ketentuan sosok menjadi legislatif, yakni 21 tahun.</p> <p>"Batasan paling rendah pada legislatif 21 tahun, sedangkan paling tinggi di Yudikatif, dalam hal ini merujuk pada hakim MK, usia maksimalnya 65 tahun. Ya, kami rasa itu rasional jika diatur batasan maksimum dan minimum dengan mengacu pada ketentuan di lembaga tinggi negara lainnya," ujar Gulfino.</p> <p>Kemudian, Pasal 169 ayat 1 huruf n yang digugat Gulfino membahas tentang batas seseorang bisa capres atau cawapres ialah sosok yang tidak pernah menjadi presiden atau wapres sebanyak dua kali.</p> <p>Dia dalam gugatannya menginginkan aturan kepemiluan juga bisa lebih detail, yakni memasukkan dalil soal seseorang bisa menjadi capres atau cawapres dalam dua kali kesempatan pemilu.</p> <p class="class-paragraph">Gulfino mengatakan kaderisasi menjadi terhambat ketika Indonesia tidak memiliki ketentuan tentang pembatasan seseorang menjadi capres atau cawapres dalam dua kali pemilu saja.</p> <p>"Soal batasan mencalonkan diri dua kali. Ini lebih kepada kaderisasi anak bangsa. Biar yang maju tidak orang itu-itu saja," katanya.</p> <p>Sebab, lalnjutnya, Presiden atau Wapres RI saja dibatasi hanya dua periode untuk menjabat. Dengan begitu, posisi capres atau cawapres bisa diberlakukan hal yang sama.</p> <p>"Biar setiap warga negara yang hebat-hebat juga punya kesempatan yang sama dalam pemerintahan, ya, artinya jika menjadi presiden dibatasi dua kali, capres pun dibatasi. Semua harus ingat pada Pasal 28 J, ya, kebebasan ini dibatasi oleh hak orang lain," ungkap dia.</p> <p>Lebih lanjut, Gulfino menampik uji materi Pasal 169 Ayat 1 huruf n dan q Tentang UU Pemilu bukan upaya menjegal seseorang menjadi capres.</p> <p>"Mungkin karena momentumnya saja yang pas untuk dikaitkan secara politis, tetapi kalau saya pribadi, tidak ada sama sekali ada niat politis. Saya uji di MK karena di saat yang sama muncul banyak wacana dan muncul ada yang uji materi juga yang menurut pemahaman saya yang dangkal ini, merasa wacana yang berkembang sangat tidak sehat," katanya.</p>

usia rendah seseorang bisa menjadi capres atau cawapres bisa mengikuti ketentuan sosok menjadi legislatif, yakni 21 tahun.

Uji Materi Pasal UU Pemilu di MK, Penggugat Ingin Pencapresan Dibatasi Dua Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/viva-yoga-1335064743.jpg" alt="Viva Yoga Mauladi" width="100%">
<figcaption>Viva Yoga Mauladi</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sejumlah perbaikan didorong Mahkamah Konstitusi (MK) setelah menolak perubahan sistem proporsional di UU Pemilu. Amanat MK itu perlu ditindaklanjuti legislatif dan eksekutif dalam merevisi UU Pemilu.</p> <p>Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kemarin (16/6). Menurut Viva, putusan MK pada Kamis (15/6) mendorong dilakukannya perubahan UU Pemilu. Namun, revisi tentu tidak bisa dilakukan segera mengingat Pemilu 2024 semakin dekat.</p> <p>"Revisi dilakukan setelah terbentuknya pemerintahan dan pelantikan lembaga legislatif hasil Pemilu 2024," terangnya kepada <em>Jawa Pos</em>.</p> <p>Menurut Viva, DPR dan pemerintah mulai bisa menyiapkan naskah akademik (NA) perubahan UU Pemilu. Namun, Viva mendorong agar revisi tersebut tidak sekadar berdasar isu yang termaktub di putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022.</p> <p>Viva meminta dilakukan revisi atas presidential threshold (PT). Syarat pencalonan 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional dinilai terlalu tinggi. Seharusnya, kata dia, PT tidak membatasi secara ekstrem peluang calon pemimpin nasional untuk maju dalam pilpres.</p> <p>Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian terhadap UU Pemilu. Salah satunya soal sistem pemilu. &rsquo;&rsquo;Bagaimana praktik antara pemilu proporsional terbuka dan tertutup tersebut,&rsquo;&rsquo; ucapnya.</p> <p>Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, putusan MK banyak memberikan panduan dalam melakukan reformasi hukum pemilu dan partai politik Indonesia. Di antaranya, bagaimana memastikan rekrutmen caleg yang berbasis kaderisasi dan antikorupsi, lalu pengaturan untuk mengeliminasi praktik politik uang, dan demokrasi internal partai. "Serta inovasi untuk mengurai kompleksitas teknis dalam penyelenggaraan pemilu serentak," jelasnya.</p> <p>MK juga menyebut evaluasi atas sistem pemilu harus pula menjaga koherensi antara keberadaan partai politik dan kedaulatan rakyat. Titi memandang, semestinya ambang batas pencalonan presiden ditiadakan agar partai leluasa mengusung kader terbaiknya. "Rakyat bisa mendapatkan kandidat unggul kader-kader terbaik bangsa yang dicalonkan partai politik peserta pemilu," jelasnya.</p> <p>Selanjutnya, evaluasi keserentakan juga mendesak dilakukan. Model keserentakan saat ini tidak kompatibel bagi penguatan sistem kepartaian dan iklim demokratisasi. Model saat ini juga bertentangan dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersifat permanen lima tahun. <strong>(lum/c7/bay)</strong></p>

Menurut Viva, putusan MK pada Kamis (15/6) mendorong dilakukannya perubahan UU Pemilu. Namun, revisi tentu tidak bisa dilakukan segera.

UU Pemilu Dianggap Layak Direvisi, Presidential Threshold Diminta Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sejumlah akademisi dan aktivis mengkritik dibatalkannya revisi Pasal 8 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 yang memangkas keterwakilan perempuan. Keputusan itu dinilai sebagai bentuk lemahnya independensi penyelenggara pemilu.</p> <p>Sebagaimana diketahui, sebelumnya KPU sepakat mengembalikan norma tersebut ke aturan lama setelah panen kritik. Namun, sembilan fraksi di DPR menolak rencana itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI.</p> <p>Pakar kepemiluan yang juga guru besar Universitas Airlangga Ramlan Surbakti mengatakan, sejak awal dikeluarkan, norma tersebut sudah terkesan janggal. Sebab, saat tidak ada perubahan di level Undang-Undang (UU) Pemilu, aturan di tingkat teknisnya malah berubah.</p> <p>Ramlan sendiri mengkritik sikap KPU yang dinilai terlalu mengakomodasi DPR. Padahal, pembuatan peraturan teknis sepenuhnya kewenangan penyelenggara. Mantan ketua KPU itu mengingatkan, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU/XIV/2016 yang menjamin kemandirian KPU. &rdquo;Putusan MK kan konsultasi (DPR) tidak mengikat,&rdquo; imbuhnya. Terlebih jika rekomendasi tersebut melanggar UU.</p> <p>Pakar kepemiluan Universitas Indonesia Valina Sinka Subekti menyampaikan hal serupa. Dengan kemandirian yang dijamin konstitusi, semestinya KPU bisa menunjukkan sikap independen. &rdquo;KPU harus percaya diri untuk jalan (melakukan revisi, Red),&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sementara itu, 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melayangkan somasi ke KPU, Bawaslu, dan DKPP. Mereka menuntut revisi dilanjutkan.</p> <p>Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari menyebut sudah mengakomodasi kritik publik. Bahkan sudah menginisiasi perubahan meski kemudian ditolak. &rdquo;Temen-temen kan sudah mengikuti semua (kronologi),&rdquo; ujarnya.</p> <p>Meski demikian, Hasyim mengklaim bahwa semua partai telah memenuhi ketentuan minimal 30 persen saat menyerahkan bacalegnya. Untuk itu, pihaknya belum berencana mengusulkan perubahan lagi. <strong>(far/c9/oni)</strong></p>

Sejumlah akademisi dan aktivis mengkritik dibatalkannya revisi Pasal 8 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 yang memangkas keterwakilan.

Independensi Penyelenggara Pemilu Disorot Terkait Revisi Aturan Keterwakilan Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/BAMSOET-05-01-.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamoet) mengatakan, wacana penundaan pemilu masih prematur untuk dibicarakan saat ini. Politikus Golkar ini menegaskan bahwa MPR RI akan menaati UUD NRI 1945 agar pelaksanaan pemilu dilaksanakan sesuai jadwal setiap lima tahun sekali yakni pada tahun 2024.<br /> <br /> "Meributkan soal wacana penundaan pemilu saat ini terlalu prematur, sebab MPR RI sendiri akan tetap berpijak pada ketentuan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku," kata Bamsoet saat acara press gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Jawa Barat.<br /> <br /> Dia juga mengatakan, penundaan pemilu hanya bisa dilakukan apabila ada suatu keadaan force majeure sebagaimana diatur di dalam konstitusi maupun undang-undang.<br /> <br /> "Apabila terjadi force majeure berupa kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan sebagian atau seluruh tahapan," ujarnya.<br /> <br /> Bamsoet kemudian menyinggung wacana penundaan pemilu yang mencuat usai keluarnya putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda pelaksanaan Pemilu 2024.<br /> <br /> Dia menyebut bahwa saat ini pengaturan terkait penundaan pemilu belum ada karena penyusunan amandemen ke-4 UUD NRI 1945 hanya mengatur periodesasi masa jabatan bagi presiden/wakil presiden, DPR/DPD/MPR dan DPRD di tingkat provinsi, kota/kabupaten.<br /> <br /> "Karena dalam konstitusi hanya ada pengaturan masa jabatan presiden dan jabatan-jabatan lain yang berasal dari pemilu berakhir 20 Oktober setiap lima tahun sekali," ucapnya.<br /> <br /> Untuk itu, dia mempertanyakan bagaimana dengan perpanjangan masa jabatan presiden, wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, MPR dan DPRD di tingkat provinsi, kota/kabupaten yang habis pada tahun 2024 apabila penundaan pemilu terjadi.<br /> <br /> "Apakah mereka tetap atau akan digantikan oleh pelaksana tugas ataupun pejabat sementara? Kepala daerah jelas ada Plt. Tetapi bagaimana dengan presiden, wakil presiden, anggota DPR, MPR, DPD dan DPRD? Apakah disebut Plt presiden, Plt wakil presiden, Plt anggota DPR dan seterusnya," tuturnya.<br /> <br /> Menurut dia, perlu dipikirkan aturan hukum baru mengenai masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, MPR dan DPRD di tingkat provinsi, kota/kabupaten apabila terjadi penundaan pemilu karena situasi force majeure.<br /> <br /> Sebab, tambah dia, perpanjangan atau penambahan masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, MPR, DPD dan DPRD belum di dalam konstitusi maupun perundang-undangan.<br /> <br /> "Coba bayangkan kalau COVID-19 baru mulai hari ini, apakah dimungkinkan 2024 digelar pemilu? Karena bencana pandemi tidak hanya berskala nasional, tapi internasional," katanya.<br /> <br /> Dia menambahkan bahwa diskursus terkait aturan hukum baru mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, MPR dan DPRD apabila penundaan pemilu terjadi karena situasi force majeure dapat dibangun dalam konteks antisipatif.<br /> <br /> "Menarik untuk dikaji oleh para stakeholder (pemangku kepantingan) bangsa. Semuanya perlu kita pikirkan dan atur guna mengantisipasi segala hal yang mungkin terjadi," tutur Bamsoet.<br /> <br /> Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman, Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, hingga Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah.

Bamsoet: Pemilu Ditunda Jika Keadaan Force Majure

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu pemilu

Berita Terkini