<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/JKT_Rapat-Pleno-Pemberian-Tanda-Kehormatan-Kepada-Anggota-DPR-RI_Salman-Toyibi2-2276195950.jpg" alt="Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendorong agar Komnas Perempuan segera menjadi satuan kerja (satker) mandiri, tidak lagi berada di bawah Komnas HAM. Ia menegaskan, langkah itu penting untuk memperkuat kelembagaan Komnas Perempuan, sejalan dengan mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). &ldquo;Komisi XIII DPR RI akan mendorong Komnas Perempuan menjadi satker mandiri, tidak lagi di bawah Komnas HAM. Ini bagian dari penguatan kelembagaan, sebagaimana amanat UU TPKS,&rdquo; kata Willy kepada wartawan, Kamis (16/10). Menurut Willy, langkah ini juga menjadi kado bagi Komnas Perempuan yang baru saja memperingati ulang tahun ke-27 pada Rabu (15/10) kemarin. Ia menilai, Komnas Perempuan bukan sekadar lembaga negara, tetapi ruh peradaban bangsa yang lahir dari kesadaran kolektif atas luka kekerasan dan diskriminasi yang selama ini tersembunyi. &ldquo;Komnas Perempuan bukan sekadar lembaga negara. Ia adalah ruh peradaban yang tumbuh dari kesadaran bangsa akan luka-lukanya sendiri, luka kekerasan, luka diskriminasi, dan luka yang sering kali disembunyikan di bawah karpet moralitas sosial,&rdquo; ujarnya. Willy menegaskan pentingnya merawat memori kolektif bangsa agar kekerasan di masa lalu tidak terulang kembali, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara yang memilih berdamai dengan sejarahnya. &ldquo;Bangsa yang melupakan luka masa lalunya akan kehilangan arah penyembuhannya,&rdquo; tegasnya. Menurutnya, Komnas Perempuan memiliki peran sentral dalam lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) UU TPKS, Willy mengingatkan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. &ldquo;UU TPKS harus diwujudkan dalam tindakan konkret dan gerakan sosial lintas sektor mulai dari dunia pendidikan, ruang budaya, komunitas digital, hingga sektor usaha. UU ini tidak boleh berhenti di atas kertas,&rdquo; jelasnya. Legislator Dapil Jawa Timur XI itu menekankan perlunya kreativitas sosial untuk mengubah perilaku dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam mencegah kekerasan. &ldquo;Kita butuh kreativitas sosial dari dunia pendidikan, komunitas digital, ruang budaya, hingga dunia usaha. Perlindungan harus dimaknai bukan sebagai beban, tapi kebanggaan moral bangsa,&rdquo; paparnya. Ia menambahkan, metode kerja Komnas Perempuan ke depan harus lebih melibatkan publik secara aktif, agar setiap warga merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam mencegah kekerasan. &ldquo;Perubahan sosial tidak akan lahir hanya dari lembaga, tetapi dari rasa memiliki bersama,&rdquo; tutur Willy. Karena itu, sebagai bentuk dukungan konkret, Komisi XIII DPR berkomitmen memperkuat posisi Komnas Perempuan melalui strategi anggaran, pengawasan implementasi UU TPKS, dan harmonisasi kebijakan lintas sektor. &ldquo;Komisi XIII DPR RI berkomitmen memperkuat posisi Komnas Perempuan melalui penganggaran yang lebih strategis, pengawasan pelaksanaan UU TPKS, dan harmonisasi kebijakan lintas sektor agar perjuangan hak-hak perempuan tidak berhenti di ruang advokasi, tapi berbuah di ruang kehidupan nyata,&rdquo; pungkasnya.

DPR RI mendorong Komnas Perempuan menjadi satker mandiri untuk memperkuat kelembagaan sesuai UU TPKS, penting bagi perlindungan perempuan.

DPR Dorong Komnas Perempuan Jadi Satker Mandiri: Amanat UU TPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JKT2-Diskusi-RUU-TPKS-eca3.jpg" alt="Anggota DPR Fraksi PDI-P Riezky Aprilia (kiri) dan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyampaikan paparannya dalam diskusi forum legislasi di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/22). Diskusi membahas mengenai RUU Tindak Pidana Kekerasan" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Fraksi PDI-P Riezky Aprilia (kiri) dan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyampaikan paparannya dalam diskusi forum legislasi di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/22). Diskusi membahas mengenai RUU Tindak Pidana Kekerasan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Polri didorong memperkuat perannya dalam perlindungan perempuan. Terlebih saat ini sudah ada Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Komnas Perempuan dan Bareskrim Polri juga menggelar pertemuan untuk membahas pemetaan kebutuhan penanganan perempuan berhadapan hukum (PBH).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan berdiskusi mengenai peraturan di internal kepolisian Polri tentang Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dan penerapan keadilan restoratif kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komnas Perempuan bersedia menjadi teman diskusi dan bekerjasama dalam penguatan dan peningkatan kapasitas dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri, serta memberikan dukungan untuk terbentuknya Direktorat PPA," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam keterangan tertulis, Jumat (16/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini menyampaikan, hasil temuan Komnas Perempuan di sembilan provinsi di Indonesia terkait implementasi keadilan restoratif. Temuan pemantauan memperlihatkan pentingnya penguatan bagi aparat penegak hukum yang meliputi pengetahuan, proses dan dampak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan mekanisme keadilan restoratif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana tercatat dari 115&nbsp; kasus dengan mekanisme keadilan restoratif di institusi penegak hukum, 65 di antaranya diterapkan oleh Polri," kata Theresia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ditemukan pula bahwa di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di daerah timur, lembaga adat berkedudukan kuat di masyarakat, bahkan seringkali lebih kuat dari Polri, hal ini berdampak pada banyak kasus sedang atau akan ditangani Polri yang dikembalikan ke lembaga adat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyambut baik masukan dan hasil pemantauan yang disampaikan Komnas Perempuan. Menurutnya, Polri maupun Komnas Perempuan memiliki niat dan tujuan yang sama untuk dapat memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sepakat untuk meninjau ulang dan menambahkan hal-hal yang terkait penerapan peraturan yang diatur UU TPKS mengingat&nbsp; peraturan internal yang ada sudah cukup lama," kata Wahyu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan bagaimana kompleksitas dari penerapan keadilan restoratif di masyarakat. Termasuk ditemukan hambatan-hambatan seperti pelatihan dan sumber daya.</div>

"Di mana tercatat dari 115  kasus dengan mekanisme keadilan restoratif di institusi penegak hukum, 65 di antaranya diterapkan oleh Polri".

Sudah Ada UU TPKS, Polri Diminta Perkuat Peran Perlindungan Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/miss-international-2017-kevin-lilliana-siap-bertugas_m_175791.jpeg" alt="Kevin Lilliana" width="100%">
<figcaption>Kevin Lilliana</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Miss International 2017 Kevin Lilliana menjadi korban kekerasan seksual elektronik. Kepolisian diharapkan bertindak cepat menangani kasus tersebut. Kuasa hukum Kevin Lilliana, E.L. Sajogo, menuturkan, sebuah akun yang tidak jelas mengunggah foto Kevin. Lalu, memberikan keterangan bila ada yang tertarik meminta foto yang lebih vulgar bisa melalui direct message (DM). &rdquo;Padahal, Kevin tidak pernah melakukan foto vulgar,&rdquo; paparnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (17/12). Karena itu, unggahan tersebut jelas sekali merupakan kekerasan seksual elektronik. Kevin pun telah melaporkan kejadian itu ke Polres Metro Bekasi. &rdquo;Pelakunya belum diketahui,&rdquo; ujarnya. Kekerasan seksual elektronik atau kekerasan seksual nonfisik bisa terjadi kepada siapa pun. Apalagi dengan kemajuan teknologi seperti media sosial (medsos). Korban bisa perempuan, laki-laki, atau anak-anak. Pelakunya juga bisa jadi perempuan, laki-laki, atau malah usia anak. &rdquo;Ini terjadi kepada Miss International 2017 lho, yang memiliki reputasi yang baik. Maka, semua perempuan di Indonesia bisa jadi korban,&rdquo; terangnya. Kekerasan seksual elektronik tersebut bisa meliputi berbagai informasi berbau pornografi terkait seseorang. Seperti, revenge porn, stalking, dan catfishing (pemalsuan identitas secara daring). &rsquo;&rsquo;Catfishing ini bisa perempuan menyamar menjadi lelaki atau lelaki menyamar menjadi perempuan,&rdquo; urainya. Kekerasan seksual elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam Pasal 5 UU TPKS disebutkan setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik atau elektronik ditujukan ke tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaan dipidana paling lama 9 bulan dan atau denda Rp 10 juta. &rdquo;Untuk Pasal 14 Ayat 1 setiap orang yang mentransmisikan dokumen elektronik bermuatan seksual dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda Rp 200 juta,&rdquo; terangnya. Menurutnya, Kevin Lilliana ini telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Namun, malah menjadi korban kekerasan seksual elektronik. &rdquo;Ini juga masuk ke pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya bisa mencapai 6 tahun penjara,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi kabar Kevin Lilliana akan diperiksa atas laporannya terkait kasus hoaks foto no sensor, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko tidak merespons. Upaya konfirmasi Jawa Pos melalui pesan WhatsApp maupun telepon hingga pukul 19.55 tadi malam tidak berbalas. (idr/ygi/c17/ttg)

Miss International 2017 Kevin Lilliana menjadi korban kekerasan seksual elektronik. Kepolisian diharapkan bertindak cepat menangani kasusnya

Polisi Diminta Proses Kasus Kekerasan Nonfisik Yang Dialami Miss International 2017 Kevin Lilliana

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Desak-Pengesahan-RUU-TPKS-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU" width="100%">
<figcaption>Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komnas Perempuan mencatat terdapat sejumlah hambatan dalam menerapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Menurut Komnas Perempuan, salah satunya hambatanya yakni belum disosialisasikan-nya UU tersebut ke seluruh aparat penegak hukum. "UU TPKS belum disosialisasikan ke seluruh aparat penegak hukum," kata Anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam acara "Peringatan Satu Tahun UU TPKS", di Jakarta, dikutip dari Antara Kamis (11/5). Kemudian aparat penegak hukum belum memahami unsur-unsur tindak pidana dalam UU TPKS. "Ada kesulitan dalam memahami unsur-unsur tindak pidana. Penyidik itu membutuhkan keterangan ahli. Pertanyaannya, keterangan ahlinya dari mana," kata Siti Aminah Tardi. Kemudian ada kesulitan pembuktian ilmiah yang lama dan mahal. Ada perbedaan pemahaman dan penafsiran UU TPKS dengan jaksa penuntut umum yang menyebabkan berkas perkara dikembalikan. Keluhan lainnya, yakni mengenai mekanisme pendampingan korban atau saksi. "Belum semua kota itu memiliki lembaga pendamping," kata Siti Aminah Tardi. Kondisi ini, kata dia, membuat Polri kesulitan meminta rujukan pendampingan. "Polri bertanya ke Komnas Perempuan, kami (Polri) meminta pendampingan-nya ke siapa?" kata Siti Aminah Tardi. Kemudian terkait mekanisme pelindungan korban atau saksi dan restitusi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "Karena selama ini LPSK bekerja berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Maka untuk pelaksanaan dengan UU TPKS, tentu masih berproses," kata Siti. Selanjutnya, pendampingan yang belum membangun pemberdayaan hukum korban. "Ada pendamping yang sekedar datang tapi tidak membangun upaya-upaya agar korban sintas dan berdaya," kata dia. Terakhir, adanya sarana dan prasarana serta biaya operasional yang masih minim.

"UU TPKS belum disosialisasikan ke seluruh aparat penegak hukum," kata Anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi

Komnas Perempuan Sebut Penerapan UU TPKS Masih Banyak Hambatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/jokowi_bauksit.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo IST" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo IST</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dukungannya untuk memastikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).  Penegasan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, sebagaimana keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden diterima di Jakarta, Senin, (27/2).  "Dari diskusi yang singkat ini, Bapak Presiden menegaskan dukungan beliau untuk memastikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam hal implementasi UU TPKS dan mendorong adanya payung hukum yang lebih baik bagi perempuan pekerja, khususnya perempuan pekerja rumah tangga," ujar Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani setelah pertemuan.  Dalam pertemuan dengan Presiden, Komnas Perempuan juga menyampaikan beberapa situasi penting terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk peningkatan pelaporan kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual.  "Demikian juga terkait dengan situasi perempuan di situasi konflik dan bencana, perempuan pekerja, serta perempuan yang menjadi tahanan berhadapan dengan hukum maupun menghadapi berbagai bentuk penghukuman ataupun perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi," kata dia.  Di samping itu, Presiden Jokowi dan Komnas Perempuan juga membahas tindak lanjut lebih spesifik dari kementerian atau lembaga terkait mekanisme non-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu pada berbagai rencana aksi nasional.  Beberapa di antaranya yaitu rencana aksi nasional HAM, rencana aksi nasional mengatasi ekstremisme yang mengarah pada terorisme, dan kondisi perempuan terhadap pandangan hukum, termasuk misalnya hukuman mati maupun berbagai situasi kebijakan yang dinilai diskriminatif di beberapa daerah di Indonesia.  "Saat ini juga sedang ada percepatan untuk melakukan kekuatan kelembagaan Komnas Perempuan termasuk untuk melakukan perubahan Peraturan Presiden baik itu terkait dengan struktur Komnas Perempuan, maupun berbagai kemungkinan-kemungkinan untuk memperkuat kesejahteraan staf-staf Komnas Perempuan,” kata dia.  Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Komnas Perempuan yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Terima Kunjungan Komnas Perempuan, Jokowi Dukung UU TPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kenal-di-aplikasi-hago-korban-diajak-ketemuan-lalu-diperkosa_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pemerkosaan. (Kokoh Praba/Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Anggota Paspampres Diduga Perkosa Letda Kostrad  JawaPos.com – Mayor Infanteri BF, anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang diduga memerkosa Letda GER, prajurit perempuan yang bertugas di Kostrad, terancam dipidana dan dipecat. Dia kini dijebloskan dalam tahanan Kodam Jaya/Jayakarta.  Komandan Pusat Polisi Militer TNI-AD (Puspomad) Letjen TNI Chandra W. Sukotjo menyampaikan, kasus yang terjadi pada pertengahan bulan lalu itu kini ditangani oleh Pomdam IX/Udayana bekerja sama dengan Puspom TNI. Jenderal bintang tiga TNI-AD itu menyebutkan, Mayor BF telah ditetapkan sebagai tersangka dan dititipkan oleh penyidik ke Pomdam Jaya/Jayakarta.  TNI-AD juga memberikan perhatian kepada korban. ”Pasti kami urus korban,” ungkap Panglima Kostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak. Komitmen menindak personel TNI yang melanggar aturan dipastikan bakal diperkuat oleh Laksamana TNI Yudo Margono yang bakal menggantikan Jenderal Andika sebagai panglima TNI. Dia tegas menyatakan bahwa pelanggaran harus diproses hukum. ”Kalau (pelanggaran hukum) pidana, ya pasti akan dibawa ke ranah pengadilan militer,” jelas pejabat yang telah melalui fit and proper test di Komisi I DPR akhir pekan lalu tersebut.  Terpisah, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengapresiasi komitmen TNI menindak tegas pelaku pemerkosaan di institusi militer. Namun, pihaknya berharap sikap institusi tidak hanya tegas di awal, tetapi juga bisa terus dikawal. Pengawalan isu, lanjut Andy, dibutuhkan untuk memastikan tidak terjadi impunitas atau pembebasan hukum terhadap pelaku. ’’Upaya memutus impunitas perlu dilakukan melalui proses hukum terhadap pelaku,’’ ujarnya kemarin.  Komnas Perempuan berharap seluruh proses persidangan mengikuti tata acara hukum pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sebab dalam produk hukum yang baru, korban relatif lebih terlindungi. ’’Sehingga hak-hak korban juga dapat terpenuhi dengan baik,’’ kata Andy. Komnas Perempuan berharap, meski pelaku berstatus prajurit TNI, UU TPKS bisa diterapkan dalam peradilan militer.  Komnas Perempuan juga mengusulkan agar Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer direvisi. Hal itu memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI di luar kapasitasnya bisa diadili melalui peradilan sipil. ”Ini juga bagian tidak terpisahkan dari agenda reformasi sektor keamanan,’’ kata Andy.

Komnas Perempuan Minta TNI Terapkan UU TPKS untuk Mayor BF Paspampres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/puan-maharani-Guru.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada salah satu tenaga honorer di salah satu kementerian. Ia pun mendorong agar Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) guna mencegah kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan institusi negara.  “Siapapun pelaku kekerasan seksual, harus mendapatkan sanksi seberat-beratnya,” kata Puan, Selasa (25/10).  Puan mendesak agar para pelaku kekerasan seksual mendapat sanksi tegas. Apalagi saat ini sudah ada Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).  “Dalam UU TPKS, pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan dapat dipidanakan. Selain itu, UU TPKS juga mengatur pemberatan ancaman hukuman bagi pelaku yang merupakan atasan korban di tempat kerja,” papar Puan.  Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun mengingatkan pihak-pihak terkait untuk memberikan pendampingan kepada korban. Selain untuk pemulihan dan pendampingan hukum, kata Puan, seluruh hak korban harus terjamin.  “Keadilan bagi korban kekerasan seksual harus ditegakkan, dan tidak boleh ada yang melakukan intervensi,” tegasnya.  Puan juga mendesak Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah membentuk Satgas Anti Kekerasan Seksual di setiap satuan kerja untuk mencegah terjadinya kasus serupa.  Satgas Anti Kekerasan Seksual dinilai sejalan dengan UU TPKS yang tak hanya sekadar mengatur soal pemulihan, penanganan, dan penyelesaian kasus kekerasan seksual, tapi juga soal pencegahan.  “Selain berperan untuk mengawal penyelesaian kasus, Satgas juga bisa menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan institusi negara,” ungkap Puan.  “Dukungan moral dan aturan sistemik pun harus dibuat untuk membantu korban pulih dari trauma,” imbuhnya.  Di sisi lain, Puan mengimbau kepada korban-korban kekerasan seksual agar berani bersuara. Pasalnya, tak sedikit perempuan dan korban lainnya merasa malu dan tak berdaya untuk mengungkapkan kasus kekerasan seksual.  “Tidak perlu khawatir atau takut karena korban kekerasan seksual akan mendapat perlindungan, termasuk kerahasiaan identitas diri. Pengungkapan kasus kekerasan seksual dapat membantu agar kasus serupa dapat dihindari,” ujar Puan.  Untuk mendorong korban berani bicara dan melapor, mantan Menko PMK ini meminta unit-unit pelaksana teknis kasus kekerasan seksual dapat bekerja secara optimal. Puan juga berharap adanya partisipasi publik karena dapat membantu penyelesaian dan pencegahan kasus kekerasan seksual.  “Dibutuhkan sosialisasi yang masif dari Pemerintah bekerja sama dengan organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, dan jaringan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran publik agar pencegahan kekerasan seksual bisa dilakukan secara maksimal,” sebut Cucu Proklamator RI Bung Karno itu.  Lebih lanjut, Puan mendesak seluruh kementerian/lembaga untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual di institusinya beserta ketegasan dalam penanganannya. Hal itu diperlukan sebagai pembelajaran bagi pejabat negara maupun pegawai di insitusi negara agar tidak menjadi pelaku kekerasan seksual.  “Seluruh kantor kementerian maupun lembaga negara beserta lingkungan sosialnya harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan untuk bisa berdaya dan mengaktualisasi diri. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi,” pungkas Puan.

Cegah Kekerasan Seksual, Puan Dorong Pembentukan Satgas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Menteri-Sosial-Tri-Rismaharini-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diklaim bisa memperberat hukuman bagi pelakunya. Namun, UU itu agak kontradiktif ketika remisi datang.  Karena itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memberikan remisi bagi para predator seksual ini. Mereka harus diberi sanksi maksimal sebagai upaya memberi efek jera. ”Saya memohon kepada Bapak Presiden agar nanti para pelaku ini tidak diberi remisi,” ujarnya dalam kunjungannya ke Mapolresta Sidoarjo kemarin (4/9).  Risma mengingatkan, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS berlaku sejak disahkan. UU itu dapat digunakan untuk menjerat para pelaku kejahatan seksual. Pada Pasal 11, misalnya, disebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual tidak hanya memperoleh hukuman penjara dan denda, tetapi juga terancam mendapatkan pidana tambahan. ”Akan ditambah hukumannya bila pelakunya adalah keluarga dekat,” tegas Risma.  Selain itu, kata dia, UU TPKS bisa menjerat korporasi. Pada Pasal 13 UU TPKS diterangkan, korporasi yang melakukan kekerasan seksual akan dikenai denda Rp 200 juta hingga Rp 2 miliar.  Mensos hadir di Mapolresta Sidoarjo untuk menemui korban kekerasan seksual yang masih anak SD. Dia ingin memastikan bahwa pelaku menerima sanksi setimpal. Apalagi, pelakunya adalah ayah tiri korban.  Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro yang menemui Risma menjelaskan penanganan kasus tersebut. Korban menyampaikan keengganannya untuk bertemu dengan orang tuanya lagi. Dia merasa sangat trauma. Saat ini korban berada di rumah aman dan didampingi psikolog guna membantu pemulihan trauma.  Yang juga menjadi atensi adalah pendidikan korban yang saat ini menginjak kelas VI SD. Dikhawatirkan, hal itu sangat terdampak terhadap kondisi mentalnya.

Risma Minta Jokowi Tak Berikan Remisi untuk Predator Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kadiv-Propam-Polri-Irjen-Pol-Ferdy-Sambo-dan-istrinya-Putry-Sambo-640x360-1.jpg" alt="ILUSTRASI: Mantan Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi. Kini keduanya jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Mantan Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi. Kini keduanya jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro menilai dalam kasus penembakan Brigadir J jangan sampai mengabaikan proses pemulihan istri Irjen Ferdy Sambo sebagai korban terduga tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).  "Karena itu, kami perlu mengingatkan kepada semua pihak agar tetap memperhatikan adanya kerentanan berbasis gender yang dihadapi oleh perempuan korban," kata Nurhuda di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (8/4).  Dia mengingatkan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memandatkan negara harus memastikan pemenuhan hak-hak perempuan pelapor/korban kekerasan seksual khususnya dalam aspek pelindungan dan pemulihan.  “Sesuai mandat yang diberikan oleh UU TPKS, negara harus memastikan pemenuhan hak-hak perempuan pelapor/korban kekerasan seksual khususnya dalam aspek pelindungan dan pemulihan,” jelas dia.  Menurut dia, pemberitaan terkait penembakan Brigadir J justru mengabaikan aspek perlindungan kerentanan terhadap korban kekerasan seksual yang diduga dialami istri Ferdy Sambo.  "Pemberitaan media massa atas kasus kekerasan seksual ini begitu gencar, sehingga publik seringkali lupa bahwa ada kerentanan korban kekerasan seksual, dalam hal ini adalah istri Irjen Ferdy Sambo yang seringkali terabaikan," ujarnya.  Nurhuda berharap, terkait insiden penembakan Brigadir J, semua pihak menahan diri untuk tidak menyebarkan spekulasi berita yang berpotensi mengganggu jalannya proses penyidikan dan pengusutan kasus dugaan kekerasan seksual.  Menurut dia, masyarakat perlu memberikan kepercayaan kepada Kepolisian dan Komnas HAM untuk mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan seksual tersebut.  "Itu agar 'benang kusut' penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual tetap berjalan. Dan di sisi lain, proses pelindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual juga bisa terlaksana dengan baik," pungkasnya.

Anggota DPR Ingatkan UU TPKS Soal Kasus Pelecehan Seksual Istri Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/KAMPANYE-PENCEGAHAN-KEKERASAN-DAN-PELECEHAN-SEKSUAL-DI-KRL-FEDRIK-TARIGAN-4-1.jpg" alt="Petugas KAI Commuter memegang poster saat melakukan kampanye cegah tindak kekerasan dan pelecehan seksual di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (29/6/2022)." width="100%">
<figcaption>Petugas KAI Commuter memegang poster saat melakukan kampanye cegah tindak kekerasan dan pelecehan seksual di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (29/6/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah, laporan mengenai kasus kekerasan seksual semakin meningkat. Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina, hal ini menunjukkan tingkat kesadaran dan empati masyarakat untuk melapor semakin baik, karena sudah adanya payung hukum yang menjamin perlindungan hingga pemulihan korban.  “Menurut saya ini adalah suatu kehebatan UU TPKS. Diundangkannya UU TPKS menuntun masyarakat berani speak up karena merasa ada payung hukum yang melindungi," kata Selly dalam keterangannya, Kamis (28/7).  "Dulu mereka tidak berani berbicara karena merasa percuma menyampaikan ke negara, karena tidak ada perlindungan atau pemberian hukuman kepada predator seksual," sambungnya.  Tingginya kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual, menurut Selly, harus diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual.  “Tingginya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kekerasan seksual, perlu didukung dengan peningkatan anggaran, salah satunya untuk memasifkan edukasi kepada masyarakat mengenai seksual sedini mungkin,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.  Pasalnya, lanjut Selly, berdasarkan data diketahui pemerintah daerah mempunyai keterbatasan anggaran, dari 514 kabupaten/kota hanya 246 daerah yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) tentang perlindungan anak dan perempuan.  “Belum lagi, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) yang memang memiliki anggaran yang kecil, namun memang fungsinya adalah untuk koordinasi dengan kementerian/lembaga lain. Kami minta hal ini juga dioptimalkan,” pinta legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII itu.  Pasalnya untuk mewujudkan visi misi Presiden Jokowi yang mau melahirkan generasi unggul, anak-anak harus mendapatkan perlindungan kesejahteraan, kesehatan dan mendapatkan hak-hak dalam bentuk informasi serta kehidupan layak.  “Kalau kita berbicara generasi unggul atau revolusi mental sesuai yangdiharapkan Presiden Jokowi, maka penting bagi mereka (anak-anak) mendapatkanperlindungan, serta pemenuhan hak-hak dalam bentuk informasi, kehidupan yang layak, kesehatan hingga kesejahteraan," ujar Selly.  Selain itu, Selly juga mendorong agar pers turut mensosialisasikan UU TPKS. Pasalnya, Selly menilai, peran media massa dalam mensosialisasikan UU TPKS akan mempercepat munculnya kesadaran sosial tentang upaya perlindungan bagi masyarakat dari kekerasan seksual.  “Kami bersyukur teman-teman media menjadi mitra yang kami butuhkan. Bagaimana media mensosialisasikan tentang pentingnya anak-anak menjaga organ penting mereka,” pungkas Selly.

Laporan Kekerasan Seksual Meningkat, Masyarakat Tak Lagi Takut Mengadu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU TPKS

Berita Terkini