<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/mX9eVtJcl2JQHhzatW6WmafLAUJ9JRBsSNcLMxQn-1430658148.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai menemui Gubernur Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (20/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai menemui Gubernur Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (20/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyampaikan kekhawatirannya terhadap wacana pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurut Ahok, regulasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru dan bisa merugikan masyarakat apabila tidak dirumuskan secara hati-hati. Ahok menegaskan, mendukung pengembalian uang negara yang diambil secara melawan hukum. Namun, ia mengingatkan agar narasi yang dibangun tidak menyesatkan publik. &ldquo;Kenapa perlu ada Undang-Undang Perampasan Aset, karena selama ini untuk menghindari, untuk mencegah korupsi, kita kelemahannya nggak punya undang-undang itu. Kan kira-kira gitu," kata Ahok dalam siniar Youtube Denny Sumargo, Kamis (8/1). Namun, Ahok menilai narasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan. Ia menyebut selama ini banyak aset hasil korupsi yang sudah berhasil dilacak dan disita oleh aparat penegak hukum. &ldquo;Iya, emangnya narasi yang dibangun, itu semua narasi. Padahal kalau kita ngomong fair, banyak koruptor hartanya ketangkap, diambil, disita," tegasnya. Karena itu, Ahok mempertanyakan urgensi pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menilai tidak tepat jika maraknya korupsi semata-mata disebabkan oleh ketiadaan undang-undang tersebut. &ldquo;Artinya nggak butuh Undang-Undang Perampasan Aset dong? Jadi kalau kita alasan orang banyak korupsi di Indonesia karena Undang-Undang Perampasan Asetnya itu belum ada, makanya orang pada berani korupsi, ya nggak masuk," cetusnya. Ahok mengingatkan, saat ini Indonesia sudah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur perampasan aset hasil kejahatan. Ia mencontohkan Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. &ldquo;Undang-Undang Tipikor, Tindakan Pidana Pencucian Uang, semua sudah mengatur. Terbukti dirampas aset," ujarnya. Dengan dasar itu, Ahok kembali mempertanyakan tujuan sebenarnya dari Undang-Undang Perampasan Aset. Ia mengingatkan agar jangan sampai aturan tersebut justru disalahgunakan. &ldquo;Jadi undang-undangnya buat apa? Jangan-jangan begitu negara boros, nggak efisien, duit nggak cukup, ngejar-ngejar pajak orang, orang disuruh paksa buktiin pajak dari mana, nggak bisa bayar, bisa dirampas asetnya," bebernya. Menurut Ahok, potensi penyalahgunaan tersebut membuat Undang-Undang Perampasan Aset bisa menjadi pisau bermata dua. Jika tidak diawasi secara ketat, dampaknya bukan hanya bagi koruptor, tetapi juga masyarakat umum yang taat hukum. Ia kembali menegaskan, mekanisme hukum yang ada saat ini sebenarnya sudah cukup untuk menindak koruptor dan merampas aset hasil kejahatan. &ldquo;Lagian buat apa sih Undang-Undang Perampasan Aset kalau semua aset koruptor udah pasti bisa disita? Kan udah ada kan, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tipikor," urainya. Lebih lanjut, Ahok menilai efektivitas penegakan hukum lebih penting daripada menambah undang-undang baru. Ia mencontohkan penindakan terhadap pejabat yang tertangkap tangan, asetnya bisa disita oleh aparat. &ldquo;Buktinya yang baru-baru wakil menteri yang ketangkap, mobilnya ketemu juga disita. Nggak butuh tuh Undang-Undang Perampasan Aset," pungkasnya. &nbsp;

Ketua DPP PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyampaikan kekhawatirannya terhadap wacana pengesahan UU Perampasan aset

Ahok Sebut Tak Butuh UU Perampasan Aset: UU Tipikor dan Pencucian Uang Terbukti Rampas Aset Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/11/bekantan-2309765547.jpg" alt="Seekor bekantan duduk di ranting pohon, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (6/11)." width="100%">
<figcaption>Seekor bekantan duduk di ranting pohon, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (6/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lemahnya komitmen penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku perusakan sumber daya alam mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan, hilangnya hutan alam, habitat satwa dan flora, serta depopulasi keystone species. Publik pun mendorong lahirnya Undang-Undang KSDAHE sebagai kebijakan yang memiliki kekuatan hukum di atas undang-undang lain. Bukan sekadar revisi. Keanekaragaman hayati di Indonesia, kini, dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Kerusakan lingkungan telah menyebabkan hilangnya habitat dan kepunahan spesies. Catatan Forest Watch Indonesia (FWI), selama kurun waktu 2017-2021, Indonesia harus kehilangan 10,16 juta hektare (Ha) hutan pada berbagai tipe ekosistem, yakni mangrove, karst, gambut, pesisir, pulau-pulau kecil, maupun hutan dataran. Sebanyak 90 persen kerusakan sumber daya alam terjadi di luar kawasan konservasi, seperti pada fungsi hutan produksi dan fungsi hutan lindung. Potret tersebut menunjukkan lemahnya komitmen kebijakan dan para aktor dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem (KSDAHE). Sayangnya, pembahasan RUU KSDAHE yang kini memasuki tahap pembahasan tingkat I dilakukan secara tertutup, sehingga menimbulkan persepsi negatif. Pembahasan RUU KSDAHE dilakukan oleh Panja di Komisi IV DPR RI dengan 588 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Oleh karena itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengundang perwakilan Anggota Tim Panja RUU KSDAHE Komisi IV DPR RI dan akademisi dengan menggelar diskusi publik bertajuk Dialektika Demokrasi: Kedaulatan Konservasi Indonesia. Anggota Tim Panja RUU KSDAHE Komisi IV DPR RI, T.A Khalid menjelaskan bahwa selama ini UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE menjadi dasar hukum konservasi di Indonesia. "Dan, sudah 33 tahun berjalan, banyak permasalahan yang terjadi," kata Khalid. Lebih lanjut dia mengatakan, dengan adanya berbagai perubahan kebijakan dan wewenang di setiap level pemerintah, undang-undang konservasi ini perlu diperkuat. Dengan begitu, UU KSDAHE yang saat ini sedang dibahas dan akan disahkan nantinya bisa relevan dengan zaman dan kondisi saat ini. Khalid menambahkan, per 27 November 2023, ada lebih kurang 588 DIM yang diusulkan oleh pemerintah. Ada beberapa pasal yang terus akan dikawal oleh Panja dan DPR untuk disahkan melalui rapat Paripurna dalam masa Persidangan III tahun 2023/2024. "Ada sembilan poin substansi penting yang sedang dibahas berkaitan dengan kewajiban dan wewenang pelaksanaan kegiatan konservasi, perubahan nomenklatur pada ekosistem penting di luar kawasan konservasi, pengaturan peran serta masyarakat termasuk MHA (masyarakat hukum adat), pendanaan dan sanksi," jelas Khalid dalam diskusi kerja sama FWI, Garda Animalia, IPC, YAPEKA, Sawit Watch dan Satya Bumi ini. Undang-undang KSDAHE yang ada saat ini, yakni UU 5/1990 dinilai belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan satwa liar. Riset yang dilakukan oleh Garda Animalia mengungkap terdapat 1.367 perkara kejahatan terhadap satwa liar yang diputus oleh Mahkamah Agung selama periode 2011-2023. Dari putusan tersebut menghasilkan vonis rata-rata pidana penjara 11 bulan dan pidana denda Rp 30 juta. Wildlife Conservationist and Criminologist dari Wildlife Conservation Society Dwi Nugroho Adhiasto mengatakan, dari beberapa kasus kejatahan satwa, hampir 100 persen pelaku lebih memilih ditambah masa pidana kurungannya dibandingkan membayar pidana denda. Masalah lainnya, hampir semua pelaku tingkat tinggi seperti eksportir, pendukung finansial, dan pelaku yang menyediakan rekening bersama, sulit dijerat dengan UU 5/1990 ini. "Harusnya ada sebuah peluang dalam RUU yang sedang dibahas ini untuk dihubungkan dengan UU Pencucian Uang (TPPU)," ujar Dwi, dikutip dari laman FWI.&nbsp; Pada kesempatan sama, akademisi dari Universitas Indonesia Mia Siscawati menyampaikan, RUU KSDAHE ini diharapkan dapat mengombinasikan antara kepentingan konservasi dan kemanusiaan. Sehingga regulasi ini bisa menjadi upaya untuk merawat, melanjutkan, memperkuat langkah-langkah, atau aksi untuk konservasi yang lebih baik. UU KSDAHE yang akan disahkan nanti, diharapkan dapat memberikan penghargaan pengetahuan kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kelompok masyarakat lokal yang sangat beragam. "Intinya adalah kita memiliki semangat yang seimbang bukan hanya pendekatan ekonomi dan SDA saja, tapi perlu dipikirkan mencari jalan yang terbaik agar tidak mudah mengkriminalisasi kelompok-kelompok masyarakat yang berasal dari kesejahteraan yang sangat kompleks, yang sudah ada disana sebelum adanya penetapan dan perubahan serta pengukuhan selesai dilakukan," katanya. Akademisi dari Unpatti, Prof. Agustinus Kastanya, juga menanggapi RUU KSDAHE yang belum fokus menyelesaikan permasalahan di pulau-pulau kecil. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses penyempurnaan RUU KSDAHE. Pertama, RUU ini harus bisa menjamin bahwa konservasi menjadi arus utama dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan tidak bisa dikalahkan oleh UU lain yang merusak seperti UU Cipta Kerja, UU Pertambangan, dan sebagainya. Kedua, terkait pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan saat ini yang bersifat sektoral dianggap sangat merusak. "Padahal dengan karakteristik pulau-pulau kecil yang rentan, pengelolaannya harus menjadi satu kesatuan darat dan laut (Landscape-Seascape)," pungkasnya.

Hampir semua pelaku tingkat tinggi (eksportir, pendukung finansial, dan pelaku yang menyediakan rekening bersama) sulit dijerat UU 5/1990.

RUU KSDAHE Tak Boleh Kalah dari Regulasi Lain yang Punya Celah Destruktif terhadap Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/pemeriksaan-luthfi-hasan-ishaaq-Antara.jpg" alt="Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq keluar dari mobil tahanan untuk menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (8/5). Luthfi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ahmad Fathanah terkait kasus dugaan suap perijinan impor dagi" width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq keluar dari mobil tahanan untuk menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (8/5). Luthfi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ahmad Fathanah terkait kasus dugaan suap perijinan impor dagi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq. Dia tetap dihukum 18 tahun penjara dalam kasus korupsi kuota impor sapi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  "Tolak," demikian bunyi putusan MA, dikutip dari Direktori Putusan MA, Selasa (16/11).  Perkara upaya hukum PK ini diputus oleh Ketua Majelis Suhadi, dengan anggota Eddy Armi dan Ansori. Pembacaan putusan ini dilakukan pada Senin (15/11) kemarin.  Dalam permohonannya, pengacara Luthfi Hasan Ishaq, Sugiyono menilai ada kekeliruan atas vonis 18 tahun penjara yang dijatuhkan MA pada tingkat kasasi. Dia menyebut, ada kekhilafan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kliennya.  "Setelah mempelajari putusan pada tingkat kasasi, pemohon temukan alasan-alasan untuk mengajukan PK, adapun alasan-alasan yang sangat menentukan adalah kekeliruan hakim sangat nyata," kata Sugiyono di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 16 Desember 2020 lalu.  Mantan petinggi PKS itu kini tengah menjalani hukuman yang membelitnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.  Dalam permohonan PK, Luthfi membandingkan kasusnya dengan kasus korupsi yang dilakukan mantan Ketua DPD Irman Gusman dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Dia memandang, perkara korupsi yang membelitnya tidak jauh berbeda dengan mereka.  Kekeliruan mendasar hakim kasasi terhadap Luthfi Hasan, sambung Sugiyono, terkait penerapan pasal putusan yang tidak berubah yaitu pasal 12 huruf a UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  "Terpidana selaku penyelenggara negara sama-sama menerima uang dari pihak swasta, namun penerimaan uang tidak masuk dalam ranahnya. Pemohon tidak dilakukan secara adil oleh karena itu pemohon mengajukan PK," tegas Sugiyono.  Sementara itu, terkait perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), kata Sugiyono, perbuatan pencucian uang yang dituduhkan terhadap kliennya tidak sesuai dengan waktu penerapan UU TPPU.  "Wajib bagi penuntut umum untuk merinci detail tindak pidana yang diduga menjadi predicate crime pencucian uang. Pemohon menilai pertimbangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak memenuhi unsur tempus delicti tindak pidana asal sehingga hanya menjadi dugaan saja," pungkas Sugiyono.  Untuk diketahui, pada tingkat kasasi hukuman Luthfi Hasan diperberat menjadi 18 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Serta ditambah dengan pencabutan hak politik usai menjalani pidana pokok.  Putusan kasasi tersebut lebih berat dari putusan tingkat pertama dan pada Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan hukuman terhadap Luthfi agar dipidana selama 16 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

PK Ditolak MA, Eks Presiden PKS Luthfi Hasan Tetap Dihukum 18 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASABRI-DERY-RIDWANSAH-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Benny Tjokro dan Heru Hidayat sebagai tersangka kasus megakorupsi ASABRI. Namun, korps penegak hukum yang dipimpin oleh ST Burhanuddin ini juga didesak mengungkap dugaan aliran dana kepada pengusaha bernama Tan Kian terkait kasus yang merugikan negara hingga Rp 23,7 triliun itu.  "Semoga Kejagung berani mengusut dugaan keterlibatan Tan Kian dalam kasus ASABRI. Karena Jaksa Agung pernah berjanji akan menyikat siapa pun yang melindungi tersangka kasus dugaan korupsi PT ASABRI," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, dalam keterangannya, Minggu (14/2).  Boyamin juga mengungkapkan, apa yang disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, sosk Tan Kian didalami terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Benny Tjokro Saputro.  "Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang sudah cukup jelas pada Pasal 3 dan 4," imbuhn Boyamin. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/02/2021/menag-beri-tanggapan-soal-pelaporan-terhadap-din-syamsuddin/">Baca Juga: Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/02/2021/kemenhan-mau-beli-48-jet-tempur-rafale-ini-respons-tni-au/">Baca Juga: Kemenhan Mau Beli 48 Jet Tempur Rafale, Ini Respons TNI AU</a>  Adapun bunyi Pasal 3 dalam UU TPPU menyatakan "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Selanjutnya, Pasal 4 menyatakan "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)." "Ini tinggal keberanian Kejagung saja," tegas Boyamin.  Diketahui, mama Tan Kian juga terserempet dalam skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun, menurut Boyamin, kasus ini berbeda dengan Jiwasraya yang tidak cukup buktinya. "Semoga dalam kasus ASABRI Kejagung mampu menemukan bukti jika memang ada keterkaitan," ujar dia.  Sebelumnya, Penyidik Kejagung memeriksa pebisnis Tan Kian dalam kasus dugaan korupsi di PT ASABRI, Rabu (10/2). Dia diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Benny Tjokro Saputo.  Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah menyatakan, Tan Kian diperiksa untuk mendalami dugaan TPPU Benny Tjokro Saputro. Dia diperiksa sebagai Ketua KSO Duta Regency Karunia Metropolitan Kuningan Property.  "TK itu terkait dengan beberapa aliran uang yang dari Bentjok ya. Sedang kami teliti itu apakah ini termasuk pencucian uang atau tidak," ujar Febri.

Korupsi ASABRI, MAKI Desak Jaksa Agung Ungkap Sosok TK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RDPU-Komisi-III-Dengan-Pansel-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih (tengah) memberikan paparan saat mengikuti RDPU bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). Rapat tersebut membahas hasil seleksi Calon Pimpinan KPK. Foto: Dery R" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih (tengah) memberikan paparan saat mengikuti RDPU bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). Rapat tersebut membahas hasil seleksi Calon Pimpinan KPK. Foto: Dery R</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih mendukung upaya Jaksa Agung, ST Burhanuddin untuk memiskinkan para koruptor agar menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.  Untuk memiskinkan koruptor, kata Yenti, sebaiknya tidak hanya mengenakan UU korupsi saja, melainkan juga penerapan pasal tindak pidana pencucian uang untuk memburu aliran uang dan aset dari para tersangka.  “Jaksa Agung beberapa bulan ini mengingatkan kembali pentingnya memiskinkan itu, sebetulnya arahnya kepada setiap ada tindak pidana korupsi itu segera cepat pakai UU TPPU dari pada hanya menggunakan UU Korupsi saja,” ujar Yenti, Senin (30/11).  Menurut Yenti, hukuman tidak berjalan optimal jika terjadi tindak pidana korupsi oleh pejabat negara atau penyelengara negara hanya mengandalkan UU korupsi, karena masih terdapat celah yang dapat digunakan untuk menyembunyikan uang hasil kejahatanya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/18/09/2020/tppu-jaksa-pinangki-pembelian-mobil-bmw-hingga-sewa-apartemen-di-as/">TPPU Jaksa Pinangki Pembelian Mobil BMW Hingga Sewa Apartemen di AS</a></li> </ul> “Karena kalau hanya menggunakan UU Korupsi saja, pelacakan uang hasil korupsi itu, boleh dikatakan tidak optimal dan UU Korupsi sendiri punya celah melamahkan pengembalian uang kepada negara, celahnya dimana yaitu di pasal 18 pada waktu tidak terlacak, tidak tersita, karena mungkin disembuyikan dan sebagainya,” ujarnya.  Lebih lanjut Yenti juga menturkan, kelemahaman UU Korupsi ketika uang pengganti itu tidak bisa dibayarkan oleh tersangka, maka akan diganti dengan pidana kurungan tambahan sebagai penggantinya.  “Disitu selalu dikatakan dalam hal uang pengganti tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan penjara, kan kembalinya penjara-penjara lagi, sementara tidak ada lagi uang yang dikembalikan, tidak ada lagi pemiskinan, tidak ada lagi perampasan uang korupsi itu kembali ke negara,” terangnya.  Maka dari itu, Yenti berpesan untuk mengkonkretkan langkah ST Burhanuddin memiskinkan koruptor dengan jalan penerapan pasal TPPU, selain itu dengan pasal tersebut dapat mengembalikan atau merampas uang negara.  “Kalau ada korupsi penegakan hukumnya menggunakan UU Korupsi dan TPPU untuk tujuan merampas kembali uang negara sehingga pelaku koruptor itu dimiskinkan,” ungkap mantan ketua pansel capim KPK itu.  Yanti yang juga ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia ini menilai efek jera pengenaan pasal TPPU akan sangat terasa, terutama peringatan bagi para pejabat publik untuk tidak melakukan perbuatan menyeleweng.  Akan dikejar kemanapun uang hasil korupsinya itu disembunyikan, sehingga ketika masuk penjara sudah tidak bisa lagi misalnya menyuap para sipir untuk izin bepergian keluar penjara, membangun sendiri fasilitas penjara yang mewah seperti yang sudah pernah terjadi.  “Dipenjara juga kan enak, banyak kan cerita masih bisa menyuap sipir karena uangnya masih banyak, jadi ini tidak adil, masyarakat marah, maka miskinkan. Korupsi dekati dengan menegakan UU TPPU agar uang kembali ke negara,” terangnya.  Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta aparat penegak hukum memiskinkan para pelaku korupsi sebagai efek jera terhadap pelaku.  "Kebijakan penegakan hukum wajib memastikan bahwa hukuman haruslah dapat memberikan deterrent effect, baik di sektor pidananya dan juga di sektor perekonomian pelaku," kata Jaksa Agung.  Jika sebelumnya menggunakan pendekatan mengejar dan menghukum pelaku melalui pidana penjara (follow the suspect), maka sekarang orientasinya harus dibarengi dengan pendekatan follow the money dan follow the asset. Burhanuddin melanjutkan, pentingnya menggabungkan pendekatan pidana dengan pendekatan ekonomi karena pelaku kejahatan kerah putih memiliki rasio yang tinggi.  Ini terlihat dari modus yang kian canggih dan terstruktur karena dicampur dengan teori-teori ilmu pengetahuan seperti akuntansi dan statistik.

Berikan Efek Jera, Pakar TPPU Dukung Jaksa Agung Miskinkan Koruptor

UU TPPU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UU TPPU

Berita Terkini

Ahok Sebut Tak Butuh UU Perampasan Aset: UU Tipikor dan Pencucian Uang Terbukti Rampas Aset Koruptor

RUU KSDAHE Tak Boleh Kalah dari Regulasi Lain yang Punya Celah Destruktif terhadap Lingkungan

PK Ditolak MA, Eks Presiden PKS Luthfi Hasan Tetap Dihukum 18 Tahun

Korupsi ASABRI, MAKI Desak Jaksa Agung Ungkap Sosok TK

Berikan Efek Jera, Pakar TPPU Dukung Jaksa Agung Miskinkan Koruptor

Download Aplikasi JawaPos.com