<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/vaksin-tak-lagi.jpg" alt="PAPARAN RAPBN 2023: Dari kiri, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljonom dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (16/8) (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PAPARAN RAPBN 2023: Dari kiri, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljonom dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (16/8) (ANTARA)</figcaption>
</figure>Khusus Masyarakat Tidak Mampu Ditanggung BPJS Kesehatan  JawaPos.com – Seiring makin terkendalinya Covid-19, pemerintah tidak lagi menyiapkan pos anggaran khusus untuk penanganan pandemi. Pada APBN 2023, alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dihentikan.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak adanya anggaran PEN tahun depan. ”Tidak lagi ada PEN karena sudah selesai berdasar Undang-Undang Nomor 2 atau Perppu 1/2022. Jadi, semuanya sekarang masuk di belanja K/L (kementerian/lembaga) dan TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) yang reguler,” ujarnya dalam keterangan pers Selasa (16/8).  Ani, sapaan karib Sri Mulyani, memastikan dana yang disiapkan untuk antisipasi pandemi ada pada kementerian/lembaga atau melalui TKDD. APBN 2023 akan difokuskan pada pelayanan kesehatan reguler serta mendukung transformasi sistem kesehatan. Alokasinya mencapai Rp 169,8 triliun atau setara 5,6 persen dari belanja negara.  Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran untuk pemilu. Pada 2023, anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai Rp 14 triliun mengikuti siklus pemilu dan tahapan. Lalu, anggaran untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp 5,5 triliun. ”Anggaran pemilu yang paling besar nanti terjadi pada 2024 saat pelaksanaan pemilu. Jadi, ini (anggaran 2023, Red) masih di dalam proses pelaksanaan persiapan pemilunya,” jelas bendahara negara tersebut.  Khusus sektor kesehatan, nominal anggaran pada 2023 mencapai Rp 169,8 triliun. Turun 20,2 persen jika dibandingkan dengan outlook 2022 sebesar Rp 212,8 triliun. Namun, tahun ini Rp 212,8 triliun tersebut masih terbagi dalam anggaran reguler Rp 130,4 triliun dan penanganan Covid-19 Rp 82,3 triliun.  Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, turunnya pagu anggaran sektor kesehatan 2023 justru merupakan keberhasilan pemerintah. Sebab, kenaikan anggaran sebelumnya dalam penanganan pandemi Covid-19 tak terlalu tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan, Indonesia berhasil menduduki peringkat lima besar dalam penanganan pandemi. ”Anggaran sektor kesehatan naik, kemudian turun. Saya melihat ini adalah keberhasilan yang dilakukan Indonesia,” ujarnya.  Selain itu, kata dia, hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia efisien dalam penggunaan dana kesehatan. Pemerintah bisa menjaga pengeluaran anggaran kesehatan yang rutin tidak terganggu pandemi.  Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun ini hanya sekitar Rp 88 triliun atau turun Rp 10 triliun dari 2021. Dia mengklaim sejumlah pembenahan dan program bisa tetap tumbuh. ”Karena ini bukan turun. Memang ada sebagian anggarannya bekas dipakai buat vaksinasi,” katanya. Selain itu, ada efisiensi yang telah disinergikan dengan anggaran kesehatan pada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait. ”Covid-19 ini mengajari kita bahwa banyak sekali duplikasi anggaran yang seharusnya bisa kita sinergikan,” sambungnya.  Soal penanganan pandemi yang belum usai, Budi mengatakan, pihaknya sudah berhitung. Anggaran kesehatan akan kembali ke anggaran rutin. Karena itu, tahun depan vaksinasi Covid-19 rencananya dibuka ke mekanisme pasar. Itu berlaku untuk masyarakat non penerima bantuan iuran program JKN-KIS. Masyarakat tidak mampu yang masuk penerima bantuan iuran (PBI) menggunakan BPJS Kesehatan. ”Rencana PBI di-support pemerintah bisa melalui mekanisme BPJS Kesehatan,” tegasnya.  Sementara itu, berdasar rencana alokasi anggaran 2023, kalangan dunia usaha menilai pemerintah sedang berancang-ancang untuk menstimulasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi tahun depan. Hal itu dilihat dari konsentrasi anggaran manufaktur Rp 392 triliun. ”Dengan anggaran yang cukup besar pada subsidi, pemerintah terlihat proaktif dalam melindungi daya beli masyarakat ketika proyeksi inflasi masih tinggi,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani.  Menurut dia, target belanja negara tak selamanya sejalan dengan potensi pertumbuhan ekonomi. Faktor ketidakpastian global masih membayangi perkembangan ekonomi dan perdagangan sampai tahun depan. ”Potensi tekanan global masih cukup tinggi, termasuk pada makro kita. Khususnya di sisi nilai tukar, inflasi, dan tingkat suku bunga acuan,” terang Shinta.  Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita mengapresiasi pemerintah yang tidak menghapus sejumlah kebijakan insentif guna menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya subsidi bahan bakar minyak (BBM). ”Kita memang menginginkan pemerintah ini memberikan banyak insentif. Insentif terus diadakan sampai tahun depan,” tegas Suryadi.  Meski pemulihan ekonomi membaik, lanjut dia, dunia usaha juga mempunyai kehati-hatian masih adanya risiko eksternal atau geopolitik yang tidak terkendali. Misalnya, potensi perang dan wabah penyakit. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina masih berlanjut dan belum dapat dipastikan kapan usai. ”Karena itu, apabila sejumlah insentif tersebut dicabut, kebijakan-kebijakan tersebut sangat sensitif dan menjadi kekhawatiran dunia usaha atas kondisi ekonomi dan stabilitas dalam negeri,” paparnya.  Di sisi lain, dari sektor industri, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menegaskan peran vital industri bagi perekonomian Indonesia. ”Sektor manufaktur sudah berada on the right track. Itu ditunjukkan dengan dominasi produk-produk hilir pada struktur ekspor Indonesia,” ujarnya.  Berbagai upaya juga terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor industri dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. ”Yang itu berperan dalam pembangunan Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Agus.

Vaksin Covid-19 Tak Lagi Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Menteri-Kesehatan-Budi-Gunadi-Sadikin-Hendra-Eka-4.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, berbincang sebelum memulai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/22). Rapat kerja ini membahas pergeseran pagu alokasi Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2022 sesuai p" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, berbincang sebelum memulai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/22). Rapat kerja ini membahas pergeseran pagu alokasi Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2022 sesuai p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas imunisasi human papillomavirus vaccine (HPV). Tahun ini vaksin HPV menyasar anak-anak usia 10–13 tahun di 111 kabupaten/kota.  Imunisasi HPV akan digelar mulai Agustus–September tahun ini. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan, wilayah tersebut meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. ’’HPV diberikan untuk anak karena ada aturannya diberikan sebelum menstruasi lebih efektif,’’ tuturnya kemarin (22/4). Imunisasi HPV sudah diberikan di DKI Jakarta dan DI Jogjakarta.  Di beberapa negara yang sudah menerapkan, kata Budi, hasilnya cukup baik untuk mengurangi angka kanker serviks atau mulut rahim. ’’Kasus kanker di Indonesia ini semakin naik. Pemberian vaksin ini diharapkan dapat mengurangi kasus,’’ tuturnya.  Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rondonuwu menuturkan, provinsi yang dipilih itu memiliki prevalensi kasus kanker serviks cukup tinggi. Sasarannya, tahun ini ada 889.813 anak perempuan dengan cakupan vaksinasi 95 persen.  Mulai tahun depan diterapkan secara nasional. Target capaian 2.722.311 anak perempuan, usia kelas V dan VI SD. Selain HPV, Kemenkes juga memperkenalkan imunisasi PCV dan rotavirus vaccine (RV). Tiga vaksin untuk anak itu diberikan secara gratis.

Vaksin HPV Gratis untuk 889.813 Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Vaksinasi-Covid-19-Dery-Ridwannsah-3.jpg" alt="Masyarakat saat mengikuti vaksin di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Jumat (25/6/2021). Kementerian Kesehatan menghapus surat domisili sebagai salah satu syarat program vaksinasi nasional di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pe" width="100%">
<figcaption>Masyarakat saat mengikuti vaksin di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Jumat (25/6/2021). Kementerian Kesehatan menghapus surat domisili sebagai salah satu syarat program vaksinasi nasional di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyambut baik pemerintah yang menunda pelaksanaan vaksin Gotong Royong individual berbayar. Menurut Saleh, penundaan yang dilakukan itu artinya pemerintah mendengar aspirasi masyarakat. Apalagi, kegiatan ini sempat menyita perhatian dan tanggapan publik.  "Saya tentu senang kegiatan ini ditunda. Dengan begitu, pemerintah bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individual ini," ujar Saleh kepada wartawan, Selasa (13/7).  Lebih jauh dari itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR mengusulkan agar pemerintah membatalkan vaksin gotong royong individual berbayar ini. Tidak ada salahnya jika PMK 19/2021 direvisi dan dikembalikan kepada semangat awal vaksinasi, gratis. Dengan begitu, setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi.  "Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," tegasnya.  Namun demikian, Saleh mengaku tetap menyetujui vaksin Gotong Royong untuk para pekerja yang dibebankan kepada badan hukum, badan usaha, atau pengusaha.  "Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud Gotong Royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional," ungkapnya.  Saleh juga mendesak pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional. Sebagaimana target yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, akhir 2021 ini diharapkan sudah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 70 persen jumlah penduduk. Itu setara dengan 181,5 juta orang. Jika dosis yang diberikan 2 kali, jumlah vaksin yang dibutuhkan adalah 363 juta dosis.  "Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti. Terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan," pungkasnya.

Minta Vaksin Berbayar Dibatalkan, PAN: Vaksin Gratis Lebih Populis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Vaksin-Moderna-The-Verge.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program vaksinasi mandiri yang bernama vaksin gotong royong diperuntukan untuk para karyawan dan keluarganya secara gratis yang dibayar oleh perusahaan. Hal tersebut dilakukan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan PT Bio Farma (Persero).  Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan, terdapat dua jenis vaksin Covid-19 untuk para karyawan perusahaan yang sejauh ini disiapkan kedatangannya dalam waktu dekat. Hal tersebut sesuai dengan Permenkes No 10 Tahun 2021, jenis vaksin dan tempat pelaksanaan vaksinasi gotong royong tak sama dengan program pemerintah. Vaksin tersebut adalah vaksin Sinopharm dan vaksin Moderna.  “Sampai hari ini kami sudah melakukan proses komunikasi dan juga negosiasi dengan dua pengembang vaksin,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI Senin (15/3).  Honesti menjabarkan, seperti Sinovac, vaksin Sinopharm merupakan vaksin dengan platform inactivated dan butuh dua kali suntikan. Ia juga bisa disimpan dalam suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Pemberian dosis vaksin Sinopharm disebut Honesti memiliki jarak waktu 21 hari dari pemberian dosis pertama.  Pihaknya pun sudah meminta kepada pihak Sinopharm untuk memulai dari akhir Maret 2021 atau sampai akhir kuartal kedua (Q2) 2021 sebanyak 15 juta dosis vaksin. Vaksin Sinopharm tengah mengajukan rolling submission ke pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  Selanjutnya, berbeda dengan sinovac maupun AstraZeneca, vaksin Moderna berteknologi mRNA. Vaksin yang termasuk teknologi baru ini perlu disimpan dalam suhu minus 20 derajat Celcius.  Vaksin tersebut juga membutuhkan dua kali suntikan untuk mendapat antibodi yang maksimal. Jarak pemberian dosis pertama dan kedua adalah 28 hari. Moderna sudah mendapatkan izin penggunaan darurat di sejumlah negara termasuk otoritas Eropa (EMA).  "Kita sudah meminta komitmen untuk 5,2 juta dosis tetapi kemungkinannya baru akan bisa dikirim di awal Q3 tahun ini," tuturnya. Honesti menambahkan, terdapat sebanyak 806 fasyankes yang diperkirakan sudah siap untuk vaksinasi gotong royong. 65 yang dimiliki Bio Farma, 504 BUMN dan 237 dari pihak swasta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/29Q7A3EmUCY

Bio Farma Ungkap Jenis Vaksin Mandiri, Ini Bedanya dengan Sinovac

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/BIO-FARMA.jpg" alt="Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir di Hotel Jambuluwuk, Jakarta, Rabu (5/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir di Hotel Jambuluwuk, Jakarta, Rabu (5/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan pengusaha untuk vaksin mandiri tengah dipersiapkan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan PT Bio Farma (Persero) akan mempersiapkan kebutuhan vaksin untuk para karyawan agar operasional bisnis dapat kembali bergerak.  Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, pihaknya telah menghitung berdasarkan fasilitas yang ada. Vaksin mandiri dapat dilakukan terhadap 3 juta orang per bulan. Program vaksinasi yang bernama vaksin gotong royong tersebut akan diperuntukan kalangan pekerja termasuk keluarganya. Biayanya pun ditanggung oleh perusahaan.  Honesti memaparkan, berdasarkan data pekan terakhir telah ada sebanyak 806 fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang terdiri dari 65 yang dimiliki oleh Bio Farma dan jaringannya, serta 504 layanan kesehatan BUMN, dan 237 layanan kesehatan swasta.  Jika diasumsikan tiap-tiap fasyankes tersebut, kata dia, memiliki kemampuan vaksinasi sekitar 75 sampai 100 per hari maka bisa dicapai 3 juta vaksinasi per bulan. "Artinya dari 806 fasyankes ini kita bisa mendapatkan sekitar 2 sampai 3 juta vaksinasi per bulan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (15/3).  Namun, Honesti menekankan, jumlah tersebut masih akan berubah tergantung dari kecepatan Bio Farma dalam melakukan klarifikasi terhadap kesiapan fasyankes.  Sementara itu, pihak Kadin mencatat telah ada sebanyak 11.542 perusahaan yang mendaftarkan 7.403.356 karyawannya untuk ikut vaksinasi mandiri atau gotong royong. Kadin telah melakukan pendataan atau registrasi untuk para perusahaan pada 28 Januari sampai 28 Februari. Pada tahap pertama itu yang mendaftar ada 9.176 perusahaan dengan total 6.998.235 orang mencakup karyawan dan keluarga karyawan.  Honesti, menyampaikan, pihaknya sudah melobi dan melakukan negosiasi ke produsen vaksin dari luar negeri untuk program gotong royong. Pihaknya sudah mendapatkan komitmen sekitar 20,2 juta dosis. Saat ini, pihaknya dalam proses rolling submission (penyampaian data yang dimiliki Industri Farmasi secara bertahap) ke Badan POM untuk mendapatkan emergency use authorisation-nya (EUA/penggunaan dalam kondisi darurat).

Bio Farma Sebut Vaksin Mandiri Bisa untuk 3 Juta Orang Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vaksinasi-Warga-Lansia-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Warga lanjut usia (lansia) mengantre untuk menerima vaksinasi Covid-19 di Lippo Mall Puri, Jakarta, Selasa (9/3/2021). Penambahan posko vaksinasi ini disebabkan tingginya antusiasme warga lansia untuk menerima vaksin Covid-19. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPo" width="100%">
<figcaption>Warga lanjut usia (lansia) mengantre untuk menerima vaksinasi Covid-19 di Lippo Mall Puri, Jakarta, Selasa (9/3/2021). Penambahan posko vaksinasi ini disebabkan tingginya antusiasme warga lansia untuk menerima vaksin Covid-19. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengungkapkan, sejumlah perusahaaan telah mendaftarkan para karyawannya untuk ikut vaksinasi mandiri atau gotong royong. Nantinya, biaya vaksinasi tersebut ditanggung oleh perusahaan dan karyawan tidak dipungut biaya sepeserpun.  "Yyang sudah mendaftar ada 11.542 perusahaan dengan total target vaksinasi sebanyak 7.403.356 orang," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang disiarkan secara langsung, Senin (15/3).  Ia memaparkan, pihaknya pun telah melakukan pendataan atau registrasi untuk para perusahaan pada 28 Januari hingga 28 Februari. Pada tahap pertama itu yang mendaftar ada 9.176 perusahaan dengan total 6.998.235 orang mencakup karyawan dan keluarga karyawan.  Namun, atas masukan dari Kementerian BUMN serta komunikasi dengan PT Bio Farma, pihaknya kembali membuka pendaftaran kedua pada 10 sampai 24 Maret. "Dan data per 14 Maret terjadi di tambahan 2.372 perusahaan," imbuhnya.  Rosan menambahkan, bukan hanya perusahaan yang mendaftarkan karyawannya untuk vaksinasi mandiri. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga berminat untuk mendaftarkan para pegawainya. "Beberapa UMKM ternyata yang pekerjaannya hanya 5 hanya 10 orang itu mendaftar. Jadi ini suatu hal yang cukup positif," pungkasnya.

Belasan Ribu Perusahaan Daftarkan Karyawannya Buat Vaksin Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Vaksinas-Lansia-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas kesehatan melakukan penyuntikkan vaksin Covid-19 dosis pertama kepada Lansia di Cilandak, Jakarta, Jumat (26/2/2021). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan 21,5 juta warga lansia di Indonesia mendapatkan vaksinasi tahap kedua yang" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan melakukan penyuntikkan vaksin Covid-19 dosis pertama kepada Lansia di Cilandak, Jakarta, Jumat (26/2/2021). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan 21,5 juta warga lansia di Indonesia mendapatkan vaksinasi tahap kedua yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan pengusaha terhadap vaksinasi Covid-19 secara mandiri akhirnya direstui oleh pemerintah. Program vaksinasi mandiri diberi nama program vaksinasi gotong royong.  Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021, karyawan dan keluarga sebagai penerima vaksin diberikan secara gratis atau tidak dipungut biaya sebagaimana bunyi pasal 3 ayat 5.  Adapum biaya vaksinasi mandiri merupakan tanggung jawab perusahaan. Artinya perusahaan harus bersedia mengeluarkan dana untuk program vaksinasi mandiri dan memberikannya secara gratis kepada karyawan dan keluarganya. Hal itu sebagaimana diatas dalam pasal 43 ayat 2.  Koordinator PMO KPCPEN dan Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, alasan pemerintah mengizinkan vaksinasi mandiri lantaran tujuan vaksinasi adalah untuk memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) dengan membangun kekebalan kelompok, yaitu sekitar 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia.  "Semakin cepat itu terbangun semakin baik untuk mengeluarkan kita semua dari kondisi pandemi ini. Dan semakin cepat kekebalan kelompok terbentuk semakin baik buat masyarakat," ujarnya dalam konferensi pers virtual, kemarin Jumat (26/2).  Dengan demikian, usulan program vaksinasi tanpa menambah beban anggaran negara patut disambut baik. Sebab, dalam usulan pengusaha terkait vaksinasi mandiri atau gotong royong.  Vaksin gotong royong ditujukan untuk para buruh dan karyawan swasta, dan dia pastikan diberikan secara gratis agar dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19. "Latar belakang upaya berbagai pihak bahu-membahu, membantu mendorong percepatan terbangunnya herd immunity (kekebalan kelompok)," lanjutnya.  Arya menambahkan, vaksinasi mandiri merupakan sebuah upaya gotong royong yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia jika mengalami bencana, termasuk bencana kedrhatan akibat covid-19.  "Semua stakeholders atau semua kelompok masyarakat yang ingin membantu pemerintah menangani masalah pandemi ini maka pemerintah akan membuka ruang kepada mereka," pungkasnya.

Usulan Vaksin Mandiri Direstui Pemerintah, Karyawan Tak Boleh Bayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/4E77DAD7-497C-4B02-9E35-F1644DC7B9BD.jpeg" alt="Pemilik akun Instagram @helenalim899 mendapatkan vaksinasi COVID-19. (Instagram @helenalim899)" width="100%">
<figcaption>Pemilik akun Instagram @helenalim899 mendapatkan vaksinasi COVID-19. (Instagram @helenalim899)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Viralnya video Helena Lim mendapat vaksin gratis di Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hal ini setelah tersebarnya video Instagram @helenalim899 mendapatkan vaksin Covid-19 bersama tiga orang anggota keluarganya.  Dinas Kesehatan Jakarta Barat menegaskan vaksin Covid-19 sampai saat ini belum untuk masyarakat umum. "Vaksin belum untuk umum, tetapi baru pada tenaga kesehatan dan pelayan publik sesuai instruksi pemerintah," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Kristi Wathini, seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin (8/2).  Ia menjelaskan, pemilik akun tersebut bekerja di apotek dan saat divaksin membawa keterangan bekerja di apotek sebagai penunjang dan apotek merupakan salah satu sarana kefarmasian yang masuk dalam prioritas utama. Namun, data dari pencarian akun Instagram di video Instagram Story tersebut, pemilik akun @helenalim899, Helena Lim merupakan penyanyi tembang "Pasrah".  Helena Lim juga merupakan pecinta adibusana dan tergabung dalam klub mobil mewah McLaren. Selain itu, diketahui dia memiliki saluran di Youtube. Helena tidak sendirian datang ke Puskesmas Kebon Jeruk, melainkan memboyong serta keluarganya dan dia menunjukkan antrean lokasi vaksin nomor 11. “Dua minggu lagi baru kita vaksin lagi,” ujar Helena dalam komentarnya di Instagram.  Usai vaksinasi, dia mengungkap dirinya tak takut dengan Covid-19, bahkan Helena sudah berencana berjalan-jalan setelahnya. Unggahan Helena memicu sensasi di kalangan warganet sebab hingga saat ini pihak yang berhak menerima vaksin adalah tenaga medis dan pelayan publik.  Sementara Wakil Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko menjelaskan Helena merupakan pemilik Apotek Bumi di Kebon Jeruk Jakarta Barat. Merujuk pada Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pemilik apotek di pasal 11 masuk dalam kategori tenaga kesehatan.  Dijelaskan, tenaga kesehatan yakni setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. “Ada 13 item, salah satunya apoteker. Ya, dia salah satunya,” kata Yani.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YpmqfF4a-lI

Crazy Rich Helena Lim Dapat Vaksin Gratis di Puskesmas Kebon Jeruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Menlu-Retno-Kemenlu.jpg.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan mendapatkan vaksin Covid-19 gratis. Hal ini dilakukan setelah Indonesia melakukan hubungan kerja sama multilateral.  Menurut Retno, vaksin Covid-19 gratis tersebut akan diterima Indonesia dengan jumlah 3 sampai 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia.  "Indonesia diperkirakan memperoleh vaksin gratis sebesar 3 sampai 20 persen penduduk," ujar Retno di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/1).  Namun demikian, Retno tidak menjelaskan apa nama vaksin Covid-19 yang didapat oleh pemerintah Indonesia ini. Hal ini karena masih terus dilakukan pembahasan.  "Jenis vaksin, besaran vaksin, dan waktu delivery, saat ini masih akan terus dibahas di Jenewa, Swiss, melalui join alocation task force yang akan melakukan pertemuan jelang akhir Januari ini," katanya. <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/21/01/2021/banyak-pemula-kejeblos-main-saham-dpr-minta-bei-dan-ojk-rajin-edukasi/">Baca Juga: Banyak Pemula Kejeblos Main Saham, DPR Minta BEI dan OJK Rajin Edukasi</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/01/2021/diantarkan-para-senior-dan-juniornya-listyo-ini-bukti-polri-solid/">Baca Juga Diantarkan Para Senior dan Juniornya, Listyo: Ini Bukti Polri Solid</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/01/2021/jadi-calon-tunggal-kapolri-komjen-listyo-pilih-tak-banyak-bicara/">Baca Juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Pilih Tak Banyak Bicara</a> Lebih lanjut Retno juga menerangkan, saat ini Indonesia terdaftar di Covax Advanced Market Commitment (AMC) atau AMC-92. Itu adalah grup negara yang berpenghasilan menengah dan rendahh.  "Jadi itu 92 negara berpenghasilan menegah dan rendah," ungkapnya.  Lebih lanjut, kata Retno, pemerintah akan terus berupaya mengadakan vaksin Covid-19 di Indonesia. Semua perkembangan kesehatan di internasional akan terus dipantau oleh Kementerian Luar Negeri.  "Jika upaya mengamankan pasokan vaksin baik melalui jalur bilateral maupun multilateral berjalan lancar, Insya Allah jumlah yang diperoleh akan mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia," pungkasnya.

Menlu: Indonesia Bakal Dapatkan Vaksin Covid-19 Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/vaksinasi.jpg" alt="Proses pemindahan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung Jawa Barat, Senin (7/12/2020). Vaksin COVID-19 produksi perusahaan farmasi Sinovac, China tersebut disimpan dalam ruangan pendingin dengan suhu 2-8 derajat cel" width="100%">
<figcaption>Proses pemindahan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung Jawa Barat, Senin (7/12/2020). Vaksin COVID-19 produksi perusahaan farmasi Sinovac, China tersebut disimpan dalam ruangan pendingin dengan suhu 2-8 derajat cel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Pemerintah untuk program vaksinasi memerlukan persiapan matang. Berbagai persiapan sudah dilakukan, mulai dari meninjau langsung fasilitas produksi vaksin di Tiongkok, melakukan uji klinis fase III di kota Bandung terhadap 1.620 relawan, hingga menyiapkan sistem satu data terintegrasi. Itu guna memastikan kelancaran dan ketepatan sasaran vaksinasi nantinya.  Vaksinolog dr. Dirga Sakti Rambe M.Sc, Sp.PD mengimbau kepada masyarakat agar perlu mengetahui informasi yang benar terkait vaksin. Informasi yang benar dan terpercaya memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat dan mengurangi keresahan dan keraguan yang timbul dari penyebaran informasi hoaks terkait vaksin.  “Karena sekarang banyak sekali informasi yang tidak benar. Kedua, vaksin apa pun yang sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah dipastikan efektivitas dan keamanannya,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (19/12).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/11/12/2020/kekurangan-dan-kelebihan-vaksin-covid-19-sinovac-yang-dibeli-indonesia/">Kekurangan dan Kelebihan Vaksin Covid-19 Sinovac yang Dibeli Indonesia</a>  Dirga memaparkan Kementerian Kesehatan juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) seperti dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, dan vaksinator untuk mempersiapkan program vaksinasi. Selain dari kualitas vaksin itu sendiri tapi Indonesia juga memiliki perusahaan pelat merah yang terpercaya.  “Yang pertama perlu diketahui adalah, vaksin itu produk biologis yang sangat rentan pada perubahan suhu. Kedua, Indonesia punya BUMN farmasi yang terpercaya, Bio Farma yang sudah memproduksi vaksin untuk diekspor ke 106 negara lebih, dan sudah diakui WHO. Ini tugas kita bersama untuk menjaga cold chain,” tuturnya.  Menurutnya, Indonesia sendiri bukan sekali dua kali melaksanakan program vaksinasi yang dikenal juga dengan program imunisasi rutin. Proses distribusi vaksin di Indonesia dari Aceh sampai Papua sudah menggunakan sistem cold chain yang baik, hingga ke pelosok negeri.  “Kelengkapannya sudah standar misalkanya cold box, itu sudah tersedia semua di Indonesia,” ucapnya.  Masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi nantinya adalah orang dalam kondisi sehat. Untuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">vaksin Covid-19</a> sendiri diberikan kepada orang dewasa dengan rentang usia 18-59 tahun. “Nanti dokter atau tenaga kesehatan yang menjadi petugas pasti akan melakukan pemeriksaan (screening) sebelum diberikan vaksin. Yang penting pada hari tersebut kita merasa sehat secara umum,” tegasnya.  Untuk mematangkan persiapan vaksinasi, Kementerian Kesehatan tengah melatih 23.000 tenaga vaksinator, selain juga didukung ratusan ribu tenaga kesehatan lainnya. Kesiapan tenaga kesehatan di daerah-daerah juga tengah dipastikan untuk mendukung program vaksinasi nantinya.  Kemudian, masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) karena biasanya berdampak ringan dan segera sembuh dalam waktu satu dua hari. “Yang perlu masyarakat ketahui, manfaat vaksinasi itu jauh lebih besar dari efek sampingnya. KIPI itu mayoritas bersifat ringan seperti bengkak kemerahan di bekas suntikan, kemudian ada demam sebagai tanda vaksinnya bekerja,” ungkapnya.  Dia menambahkan, keberadaan vaksin sangat penting dalam mengendalikan pandemi, tapi perlu disadari vaksin tidak seketika memusnahkan pandemi. “Kita harus sadari vaksin tidak bisa seketika menghilangkan pandemi, karena ada proses distribusi yang panjang, belum lagi jumlah penduduk kita yang lebih dari 260 juta jiwa,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OcQ-7UjH3PY

Alasan Masyarakat Tak Perlu Cemas Suntik Vaksin Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vaksin gratis

Berita Terkini