<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/1599129349759-1.jpg" alt="Ilustrasi PSI. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PSI. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Elva Farha Qolbi menyatakan bahwa proses hukum terkait pemecatan Viani Limardi sudah selesai. Ia mengatakan bahwa upaya hukum terakhir yang dilakukan Viani di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah diputus.</p> <div dir="auto">"Betul yang bersangkutan melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hasil keputusannya sudah keluar per 31 Januari 2023," ujarnya kepada <em>JawaPos.com</em>, Selasa (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari Pengadilan Tinggi hasilnya juga menolak mengadili gugatan Viani terhadap PSI. Karena seharusnya Saudari Viani mengajukan dulu keberatan ke Mahkamah Partai," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012763563/hasil-sidang-ammtc-kapolri-teken-mou-kerja-sama-kejahatan-lintas-negara-dengan-6-negara">Hasil Sidang AMMTC, Kapolri Teken MoU Kerja Sama Kejahatan Lintas Negara dengan 6 Negara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Elva mengatakan bahwa Viani tak juga kunjung mengajukan gugatan apapun ke Mahkamah Partai saat dipecat secara tak hormat oleh PSI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa seharusnya sengketa hukum terkait pemecatan tersebut telah usai dan pimpinan DPRD DKI dapat segera melakukan PAW terhadap Viani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harusnya seperti itu (sengketa hukum selesai)," pungkas Elva.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/012763559/infinix-hadirkan-smartphone-baru-seri-gt-spesifikasinya-nggak-kaleng-kaleng">Infinix Hadirkan Smartphone Baru Seri GT, Spesifikasinya Nggak Kaleng-kaleng</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan alasan pihaknya belum melakukan Penggantian Antarwaktu (PAW) terhadap eks Anggota PSI Viani Limardi. Ia mengatakan, masalah hukum yang masih berjalan terkait pemecatannya membuat keputusan PAW belum dapat diambil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PAW Viani kan masih ada masalah hukum tuh, jadi banding banding, misal Viani sudah tidak ada masalah dengan PSI saya akan menginstruksi," ujar Prasetyo kepada wartawan beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi kan masih ada banding banding, bukan saya menghambat, tapi permasalahan internal dia masih ada yang harus diselesaikan oleh internal," imbuh politisi PDIP itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/012763553/kantor-otorita-ikn-dirancang-6-sampai-7-lantai-pembangunannya-diperkirakan-butuh-rp-500-miliar">Kantor Otorita IKN Dirancang 6 sampai 7 Lantai, Pembangunannya Diperkirakan Butuh Rp 500 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan telah menyerahkan surat Penggantian Antarwaktu (PAW) Viani Limardi sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta ke pimpinan DPRD DKI Jakarta sejak dua tahun lalu. Namun, hingga saat ini hal itu belum juga diproses.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, surat PAW Viani itu sudah diserahkan pada 14 Oktober 2021 lalu dengan nomor surat 037/B/DPP/2021 kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/012763552/manchester-united-resmi-lepas-mason-greenwood">Manchester United Resmi Lepas Mason Greenwood</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hingga hari ini surat permohonan kami belum diproses oleh pimpinan DPRD DKI," ujarnya saat dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Minggu (20/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Viani sendiri sudah dipecat secara tak hormat oleh DPP PSI sejak 25 September 2021 lalu. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan DPP PSI Nomor 513/SK/DPP/2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keanggotaan yang bersangkutan juga sudah dicabut," ucap Elva.</div>

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Elva Farha Qolbi menyatakan bahwa proses hukum terkait pemecatan Viani Limardi sudah selesai.

PSI Sebut Sengketa Hukum Pemecatan Viani Limardi Selesai, Pimpinan DPRD DKI Bisa Proses PAW-nya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/20/VIANI-348239311.jpg" alt="Viani Limardi" width="100%">
<figcaption>Viani Limardi</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi masih mendapatkan gaji dan hak-haknya sebagai anggota dewan. Padahal, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tempat dirinya bergabung sebagai anggota DPRD DKI telah memecatnya sejak dua tahun lalu.</p> <p>"Iya (masih terima gaji dan hak anggota dewan)," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farha Qolbina kepada JawaPos.com, Minggu (20/8).</p> <p>Lantas, berapa gaji anggota dewan yang masih diterima Viani saat ini?</p> <p>Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2022 yang diunggah dalam situs Smart Planning Budgeting DKI Jakarta, gaji dan tunjangan Anggota DPRD DKI Jakarta per orang dalam satu bulan sekitar sebesar Rp 139 juta.</p> <p>Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan telah menyerahkan surat Penggantian Antarwaktu (PAW) Viani Limardi sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta ke pimpinan DPRD DKI Jakarta sejak dua tahun lalu. Namun, hingga saat ini hal itu belum juga diproses.</p> <p>Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, surat PAW Viani itu sudah diserahkan pada 14 Oktober 2021 lalu dengan nomor surat 037/B/DPP/2021 kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta.</p> <p>"Hingga hari ini surat permohonan kami belum diproses oleh pimpinan DPRD DKI," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (20/8).</p> <p>Viani sendiri sudah dipecat secara tak hormat oleh DPP PSI sejak 25 September 2021 lalu. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan DPP PSI Nomor 513/SK/DPP/2021.</p> <p>"Keanggotaan yang bersangkutan juga sudah dicabut," ucap Elva.</p>

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tempat dirinya menginduk sebagai anggota DPRD DKI telah memecatnya sejak dua tahun lalu.

Masih Jadi Anggota DPRD DKI Meski Sudah Dipecat dari PSI, Viani Masih Terima Gaji Rp 139 juta per Bulan

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/DPRD-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan telah menyerahkan surat Penggantian Antarwaktu (PAW)&nbsp;Viani Limardi sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta ke pimpinan DPRD DKI Jakarta sejak dua tahun lalu. Namun, hingga saat ini hal itu belum juga diproses.</p> <p>Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, surat PAW Viani itu sudah diserahkan pada 14 Oktober 2021 lalu dengan nomor surat 037/B/DPP/2021 kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta.</p> <p>"Hingga hari ini surat permohonan kami belum diproses oleh pimpinan DPRD DKI," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (20/8).</p> <p>Viani sendiri sudah dipecat secara tak hormat oleh DPP PSI sejak 25 September 2021 lalu. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan DPP PSI Nomor 513/SK/DPP/2021.</p> <p>"Keanggotaan yang bersangkutan juga sudah dicabut," ucap Elva.</p> <p>Terkait PAW Viani sebagai anggota DPRD DKI Jakarta sendiri, ia mengatakan bahwa pihaknya sudah berusaha semampunya agar Viani dicabut keanggotaannya.</p> <p>"Kami telah berupaya semampunya. Namun belum mendapat respon apapun dari pimpinan DPRD DKI," pungkas Elva.</p> <p>Untuk diketahui, Viani sendiri hingga kini masih tercatat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dan aktif di Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta.</p> <p>Terkait pemecatannya sebagai anggota PSI, Viani pun sempat menggugatnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, gugatan bernomor 637/Pdt.G/2021/PNJkt.Pst itu memperkuat putusan DPP PSI dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Viani.</p>

Surat PAW Viani itu sudah diserahkan pada 14 Oktober 2021 lalu dengan nomor surat 037/B/DPP/2021 kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Sudah Dipecat Sejak September 2021, PSI Minta Pimpinan DPRD Segera Proses PAW Viani Limardi

viani limardi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#viani limardi

Berita Terkini

PSI Sebut Sengketa Hukum Pemecatan Viani Limardi Selesai, Pimpinan DPRD DKI Bisa Proses PAW-nya

Masih Jadi Anggota DPRD DKI Meski Sudah Dipecat dari PSI, Viani Masih Terima Gaji Rp 139 juta per Bulan

Sudah Dipecat Sejak September 2021, PSI Minta Pimpinan DPRD Segera Proses PAW Viani Limardi

Download Aplikasi JawaPos.com