<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/VIRDIKA-RIZKY-UTAMA-293291530.png" alt="VIRDIKA RIZKY UTAMA" width="100%">
<figcaption>VIRDIKA RIZKY UTAMA</figcaption>
</figure> PERISTIWA&nbsp;yang menggugah hati baru-baru ini di Sabang, Aceh, di mana lebih dari 200 pengungsi Rohingya dengan getir ditolak oleh penduduk lokal, membuka mata kita terhadap realitas pahit krisis pengungsi di Asia Tenggara. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri; peristiwa ini bagian dari narasi yang lebih besar dan lebih kompleks yang melibatkan ribuan orang Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar, hanya untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu di negara-negara tetangga seperti Indonesia. Inti dari krisis ini adalah penderitaan yang dialami oleh Rohingya, kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam yang menghadapi diskriminasi dan kekerasan sistematis di Myanmar. Tindakan keras militer di Myanmar pada tahun 2017 memperburuk situasi mereka, yang menyebabkan eksodus massal. Banyak dari mereka yang berakhir di Bangladesh, tinggal di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak. Sebaliknya, yang lainnya mengambil risiko perjalanan berbahaya menyeberangi lautan menuju negara-negara Asia Tenggara, dengan harapan mendapatkan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Namun, respons dari negara-negara yang berpotensi menjadi tuan rumah, seperti Indonesia, perlu lebih konsisten meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Indonesia bukanlah negara penanda tangan Konvensi Pengungsi PBB, dan status hukum ini sering kali diterjemahkan menjadi keengganan untuk menerima pengungsi. Situasi di Aceh adalah contoh utama dari hal ini. Reaksi awal dari masyarakat setempat &ndash;untuk menolak para pengungsi&ndash; menunjukkan sentimen perlawanan dan kekhawatiran yang lebih luas untuk menerima pengungsi. Reaksi ini sebagian dapat dipahami dalam konteks sejarah Aceh dan kondisi sosial-ekonominya saat ini. Aceh telah mengalami berbagai gejolak, termasuk konflik panjang dan berdarah yang meninggalkan bekas luka yang mendalam. Penduduk setempat, yang masih bergulat dengan dampak dari konflik ini, sering kali melihat masuknya pengungsi sebagai beban tambahan pada sumber daya mereka yang terbatas. Ini adalah skenario di mana kekhawatiran praktis tentang alokasi sumber daya dan keharmonisan sosial meredam empati terhadap penderitaan Rohingya. Selain itu, kejadian di Aceh ini mencerminkan kegagalan geopolitik yang lebih besar. Krisis Rohingya bukan hanya masalah Myanmar, namun telah menjadi masalah regional dengan implikasi internasional. Namun, respons dari komunitas internasional masih kurang. Upaya organisasi seperti UNHCR, meskipun sangat penting, sering kali dibatasi oleh pendanaan dan membutuhkan dukungan internasional yang lebih kuat. Karena itu, beban tersebut jatuh secara tidak proporsional pada negara-negara di garis depan, seperti Indonesia, yang harus siap menangani gelombang pengungsi yang besar. Solusi untuk krisis ini membutuhkan pendekatan multidimensi. Pertama, perlu upaya bersama untuk mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan pengungsian Rohingya di Myanmar. Tekanan internasional terhadap pemerintah Myanmar sangatlah penting, namun perlu dibarengi dengan dukungan terhadap elemen-elemen demokratis di dalam negerinya. Kedua, peran kerja sama regional harus diseimbangkan. Negara-negara Asia Tenggara, melalui forum-forum seperti ASEAN, perlu mengembangkan respons terpadu terhadap krisis pengungsi. Hal ini termasuk tanggap darurat terhadap kedatangan pengungsi dan strategi jangka panjang untuk permukiman kembali dan integrasi. Pendekatan regional juga dapat melibatkan pembagian sumber daya dan keahlian untuk mengelola arus masuk pengungsi dan mendukung komunitas tuan rumah dengan lebih baik. Selain itu, ada kebutuhan penting untuk mendukung komunitas lokal yang menjadi tuan rumah bagi para pengungsi. Di tempat-tempat seperti Aceh, bantuan dan perhatian internasional harus difokuskan pada para pengungsi dan dampak kedatangan mereka terhadap masyarakat setempat. Investasi dalam infrastruktur lokal, penciptaan lapangan kerja, dan inisiatif pembangunan masyarakat dapat membantu meredakan ketegangan yang timbul akibat persaingan sumber daya dan perbedaan budaya. Ada keharusan moral bagi komunitas internasional untuk meningkatkan upayanya. Negara-negara maju, khususnya, bertanggung jawab untuk memberikan lebih banyak dukungan, baik dalam bentuk pendanaan, opsi permukiman kembali, atau tekanan diplomatik terhadap Myanmar. Pendekatan saat ini, yang sering kali melibatkan negara-negara yang saling melempar tanggung jawab satu sama lain, tidak dapat dipertahankan dan hanya akan memperparah penderitaan Rohingya. Karena itu, situasi di Aceh merupakan gejala dari masalah yang lebih besar dan lebih sistemik. Penderitaan Rohingya bukan hanya masalah regional, tetapi juga merupakan krisis kemanusiaan global yang menuntut tanggapan yang terkoordinasi dan komprehensif. Hal ini membutuhkan penanganan kebutuhan mendesak para pengungsi dan mengatasi faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang mendasari pengungsian mereka. Dunia tidak hanya harus menyediakan tempat perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan, tetapi juga harus bekerja untuk menciptakan kondisi di mana pelarian seperti itu tidak lagi diperlukan. Sebagai penutup, krisis pengungsi Rohingya, terutama yang disoroti oleh kejadian-kejadian baru-baru ini di Aceh, merupakan tantangan dari berbagai sisi yang menguji komitmen masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Situasi ini mengharuskan kita untuk memenuhi kebutuhan mendesak para pengungsi dan menghadapi faktor-faktor politik dan sosio-ekonomi yang mendasari penderitaan mereka. Krisis di Aceh, di mana pemerintah daerah dan pemerintah Indonesia berjuang dengan sumber daya yang terbatas, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan pembagian tanggung jawab yang lebih adil dan peningkatan kerja sama global. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/013328595/waspadai-nyamuk-penyebab-demam-berdarah-dbd-saat-musim-hujan-perhatikan-ciri-ciri-berikut-ini">Waspadai Nyamuk Penyebab Demam Berdarah (DBD) saat Musim Hujan, Perhatikan Ciri-ciri Berikut Ini</a> Sangat penting bagi komunitas internasional, termasuk negara-negara dan organisasiorganisasi yang kaya, untuk memberikan dukungan yang komprehensif. Tanggapan terhadap penderitaan Rohingya sangat penting, yang berfungsi sebagai barometer bagi kemampuan dunia untuk menangani masalah kemanusiaan yang kompleks dalam lingkungan global yang semakin saling terhubung. Tindakan yang diambil sekarang akan memiliki implikasi jangka panjang, menekankan perlunya pendekatan yang kohesif, empati, dan strategis terhadap salah satu krisis kemanusiaan yang paling mendesak saat ini.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;VIRDIKA RIZKY UTAMA,&nbsp;Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Shanghai Jiao Tong University

Peristiwa yang menggugah hati baru-baru ini di Sabang, Aceh, di mana lebih dari 200 pengungsi Rohingya dengan getir ditolak

Krisis Rohingya dan Ujian Kemanusiaan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/VIRDIKA-RIZKY-UTAMA-293291530.png" alt="VIRDIKA RIZKY UTAMA" width="100%">
<figcaption>VIRDIKA RIZKY UTAMA</figcaption>
</figure> GEJOLAK&nbsp;terbaru antara Palestina dan Israel merupakan hal yang menyakitkan dari konflik yang tak berkesudahan. Lonjakan kekerasan terbaru antara Israel dan Hamas, ditandai oleh serangan besar-besaran dari militan Palestina, yang paling mematikan dalam beberapa dekade, menggarisbawahi sifat siklus agresi ini. Saat dampak konflik terus berlangsung, kita dipaksa bertanya: apa yang mendorong siklus tanpa henti ini dan apakah resolusi yang adil dapat dicapai? Pernyataan terbaru dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia memberikan pencerahan mengenai inti masalah yang terjadi, dengan menekankan okupasi Israel terhadap wilayah Palestina sebagai akar konflik. Meskipun klaim itu bukanlah hal baru, penekanannya yang berulang-ulang sepanjang tahun menunjukkan bahwa itulah masalah yang belum terselesaikan, yang tidak terpengaruh oleh pembicaraan damai atau perjanjian. Konflik ini berlangsung sangat lama dan memiliki perspektif yang beragam. Dari sudut pandang Israel, serangan terbaru dari Hamas dilihat sebagai tindakan permusuhan yang tidak diprovokasi, yang memberikan dampak besar kepada warga Israel. Kondemnasi perdana menteri Israel terhadap &rdquo;perang kejam dan jahat&rdquo; yang dimulai oleh Hamas mendukung perspektif ini. Sebaliknya, Palestina melihat tindakan-tindakan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap eskalasi serangan Israel. Dalam konteks yang lebih luas sejak 2007, Gaza dengan populasi 2,3 juta jiwa, berada di bawah kepungan, terus-menerus menghadapi kekurangan pasokan esensial dan sumber daya medis. Wilayah tersebut telah menjadi saksi dari banyak bentrokan, ketidakstabilan internal terbaru di Israel, bahkan episode-episode intensif dari intifadah Palestina. Secara historis, dalam pandangan global, terutama dari Barat, telah condong ke arah Israel. Komentar terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menekankan bahwa menjadi hak Israel untuk membela diri. Namun, apakah dukungan yang begitu kuat untuk satu pihak secara tidak sengaja mengabaikan keluhan berkepanjangan dari pihak lain? Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah konsisten mendukung Palestina dan memberikan pandangan alternatif dalam isu ini. Dukungan tersebut bukan hanya soal pertarungan wilayah, tapi juga mendorong keadilan, hak asasi manusia, dan pengakuan atas kedaulatan sebuah bangsa. Sementara itu, dinamika politik di Israel dan hubungan baru dengan Arab Saudi menambah kerumitan situasi, meski keinginan Palestina untuk berdaulat tetap menjadi prioritas. Namun, dengan konflik yang terus berlangsung dan tekanan politik yang meningkat, mewujudkan aspirasi tersebut semakin menantang. Merefleksikan konflik yang berlarut-larut ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan: apakah komunitas global benar-benar menangani akar penyebab perselisihan ini? Apakah aliansi politik membuat kita buta terhadap tragedi manusia yang sedang berlangsung? Dan dapatkah kita membayangkan Timur Tengah di mana pemuda dari Gaza dan Tel Aviv tidur tanpa takut serangan misil tiba-tiba? Mengarungi sengketa yang berkepanjangan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang lanskap geopolitik yang lebih besar. Dengan jaringannya yang rumit dari aliansi, persaingan, dan sisa-sisa sejarah, Timur Tengah sering kali menjadi teater bagi kekuatan global yang mencari dominasi. Di tengah permainan geopolitik ini, kehidupan sehari-hari warga Palestina dan Israel penuh derita. Kisah, aspirasi, dan impian mereka sering kali hilang di tengah kehancuran atau tersaingi oleh retorika politik. Komitmen Indonesia yang tak tergoyahkan terhadap Palestina melampaui politik &ndash;ini mewujudkan idealisme keadilan, hak asasi manusia, dan penentuan nasib sendiri. Berasal dari empati dan pemahaman tentang dampak kolonisasi yang berkepanjangan dan semangat untuk meraih kemerdekaan, sikap Indonesia harus mengilhami negara-negara lain untuk memprioritaskan kemanusiaan daripada kemudahan politik. Konfrontasi terbaru ini memiliki kemiripan yang menyeramkan dengan tragedi masa lalu. Jalanan Sderot yang penuh dengan korban sipil. Adegan-adegan menyayat hati dari Gaza, rumah sakit yang sudah berada di bawah tekanan blokade itu harus berjuang dengan meningkatnya korban. Namun, harapan tetaplah ada. Lelah dengan konflik yang tak berkesudahan, warga biasa dari kedua pihak mencari rekonsiliasi dan pemahaman serta berharap untuk masa depan di mana Palestina dan Israel bisa hidup dalam harmoni. Meskipun suara-suara ini sering kali tenggelam oleh narasi yang agresif, mereka tetap menjadi tanda harapan sejati di wilayah ini. Agar suara-suara tersebut mendapatkan tempat yang layak, komunitas internasional harus berperan lebih aktif. Dukungan partisan semata atau teguran dangkal tidaklah cukup. Introspeksi mendalam dan komitmen untuk menangani isu-isu mendasar sangat diperlukan. Seperti yang ditekankan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, kesatuan Palestina adalah hal yang penting. Dan dunia harus mendukung proses rekonsiliasi di antara semua faksi Palestina. Gejolak terbaru di Timur Tengah bukan hanya sekadar berita utama. Ini adalah refleksi menyayat hati dari kegagalan kolektif kita. Namun, ini juga menawarkan kesempatan untuk mengubah narasi, mengadvokasi keadilan, dan memastikan bahwa aspirasi jutaan orang tidak hanya menjadi catatan kaki sejarah. Sebagai negara mayoritas muslim terkemuka dengan tradisi mendukung keadilan, Indonesia berada dalam posisi unik untuk menyerukan serta mendorong perubahan. Otoritas moral dan pengaruh diplomatiknya sangat penting untuk mendorong upaya perdamaian yang otentik. Lebih dari sekadar dukungan vokal, Indonesia harus memimpin upaya yang mendukung solusi kedua negara, mengumpulkan dukungan internasional untuk hak asasi manusia, dan menegakkan pertanggungjawaban bagi pelanggar. Nasib Timur Tengah dan komitmen global kita terhadap keadilan bergantung pada tindakan tegas seperti itu.&nbsp;(*) <hr /> *) VIRDIKA RIZKY UTAMA, Peneliti PARA Syndicate, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Shanghai Jiao Tong University

Gejolak terbaru antara Palestina dan Israel merupakan hal yang menyakitkan dari konflik yang tak berkesudahan.

Seruan dari Jakarta untuk Gaza dan Tel Aviv

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/VIRDIKA-RIZKY-UTAMA-293291530.png" alt="VIRDIKA RIZKY UTAMA" width="100%">
<figcaption>VIRDIKA RIZKY UTAMA</figcaption>
</figure> DALAM lanskap geopolitik yang tak menentu saat ini, yang ditandai dengan perubahan persamaan kekuatan dan kalibrasi ulang strategis, langkah negara-negara berkembang menjadi sangat penting. Kunjungan diplomatik Presiden Jokowi ke Afrika baru-baru ini merupakan salah satu langkah tersebut, sebuah gerakan yang menunjukkan aspirasi global Jakarta yang terus berkembang. Signifikansi historis Afrika sebagai teater penaklukan kolonial dan papan catur dinamika kekuatan Perang Dingin telah bermetamorfosis menjadi sebuah narasi tentang peluang dan optimisme. Dari sumber daya alamnya yang melimpah hingga semangat budayanya, benua ini telah menarik perhatian kekuatan-kekuatan global, terutama raksasa yang baru muncul seperti Tiongkok dan India. Niat mereka, yang terutama berakar pada upaya untuk mendapatkan pengaruh dan memanfaatkan sumber daya Afrika yang sangat besar, telah menandai babak baru dalam kisah global Afrika. Pada 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika yang pertama di Bandung. Konferensi ini bukan hanya sebuah acara, tetapi juga merupakan pernyataan simbolis dari negara-negara di belahan dunia Selatan, negara-negara yang telah memutus rantai penjajahan, mencari kerja sama dan solidaritas. Dengan mengusung &rsquo;&rsquo;Semangat Bandung&rsquo;&rsquo; saat memulai perjalanan ini, Jokowi ingin menekankan nilai-nilai dasar perdamaian, kerja sama, kesetaraan, dan toleransi yang dimiliki oleh Indonesia dengan Afrika. Namun, penting juga untuk melihat &rsquo;&rsquo;penyalaan kembali&rsquo;&rsquo; ini secara kritis. Apakah Indonesia secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan luar negerinya atau apakah ini hanya sebuah siasat diplomasi? Apakah ada komitmen yang tulus untuk mewujudkan kemakmuran bersama atau apakah ada kepentingan ekonomi dan strategis yang membayangi? Dengan latar belakang ini, kunjungan Jokowi ke Afrika menjadi lebih penting. Jauh dari sekadar ritual diplomatik simbolis, kunjungan ini mencerminkan niat Indonesia untuk mengukir ceruk dalam narasi baru Afrika. Ini bukanlah sebuah langkah reaktif yang hanya membayangi strategi Beijing atau New Delhi. Sebaliknya, Jakarta mengirimkan pesan yang jelas: meskipun mengakui pentingnya Afrika dalam papan catur global, pendekatan yang dilakukan Indonesia memiliki keunikan tersendiri, yang didorong oleh rasa saling menghormati, aspirasi bersama, dan visi untuk masa depan yang kolaboratif. Di era di mana Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) Tiongkok membentuk kembali dinamika infrastruktur global, Afrika telah muncul sebagai mitra penting. Investasi Tiongkok, yang sering kali bersifat masif dan transformatif, terlihat jelas di seluruh benua ini. Indonesia, dalam jangkauannya, membuat diferensiasi yang berbeda. Ini bukan hanya tentang investasi infrastruktur; ini tentang membangun hubungan simbiosis, memastikan bahwa seiring dengan pertumbuhan Afrika, begitu pula dengan Indonesia. Akan tetapi, dalam bayang-bayang dinamika Indo-Pasifik yang terus berkembang, AS juga tidak dapat diabaikan. Dalam strateginya untuk kawasan ini, Washington telah mencari sekutu dan mitra yang dapat menawarkan stabilitas dan keseimbangan. Indonesia, dengan pengaruhnya yang cukup besar di ASEAN dan posisi strategisnya yang menjembatani Samudra Pasifik dan Hindia, dapat memainkan peran ini secara efektif. Melalui keterlibatannya di Afrika, Jakarta mengisyaratkan ambisi globalnya yang lebih luas, menunjukkan kemampuannya untuk bergerak di luar lingkungan terdekatnya dan terlibat dalam membentuk narasi global. Namun, geopolitik bukan hanya tentang daratan; lautan juga sama pentingnya. Kepentingan maritim sangat penting bagi Indonesia, sebuah negara kepulauan yang memiliki signifikansi strategis yang sangat besar. Benua Afrika, terutama pantai timurnya, menawarkan banyak sekali peluang. Dari jalur Terusan Suez yang ramai hingga membentang luas ke Tanjung Harapan, garis pantai ini sangat penting. Dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara pesisir Afrika, Indonesia mengamankan kepentingan maritimnya dan membina lingkungan yang mendorong navigasi bebas dan mencegah potensi ancaman. Di luar dinamika kekuatan yang kompleks dan kepentingan strategis, esensi geopolitik di abad ke-21 terletak pada ranah soft power. Indonesia, dengan kekayaan budaya, tradisi, dan etos demokrasinya, memiliki keunggulan yang unik. Keterlibatan di bidang pendidikan, seni, teknologi, dan media memungkinkan Indonesia untuk memproyeksikan nilai-nilai, cerita, dan visinya di atas kanvas Afrika. Meskipun tampaknya tidak strategis, upaya-upaya tersebut meletakkan dasar bagi ikatan yang lebih dalam dan langgeng. Afrika juga menawarkan peluang baru bagi bisnis Indonesia, yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga elektronik. Keterlibatan strategis Jakarta dapat membuka jalan bagi kolaborasi ekonomi, memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi bagian dari perjalanan tersebut saat Afrika memetakan kisah pertumbuhannya. Namun, tantangannya masih banyak. Pasar Afrika, yang beragam dan kompleks, menghadirkan rintangan-rintangan yang unik. Kompleksitas peraturan, nuansa budaya, dan kesenjangan infrastruktur terkadang bisa menjadi hal yang menakutkan. Di sinilah inisiatif yang dipimpin oleh negara, yang didorong oleh keterlibatan diplomatik seperti kunjungan Jokowi, dapat memainkan peran sebagai fasilitator, menjembatani kesenjangan dan membuka pintu. Sebagai kesimpulan, kunjungan Jokowi ke Afrika, jika dilihat dari sudut pandang yang komprehensif, muncul sebagai sebuah langkah besar dalam diplomasi dan strategi. Kunjungan ini menangkap sifat multidimensi dari geopolitik modern-perpaduan antara dinamika kekuasaan, ambisi ekonomi, keharusan lingkungan, dan pertukaran budaya. Bagi Indonesia, tantangan dan peluang terletak pada bagaimana memanfaatkan momentum dari kunjungan ini, memastikan bahwa kunjungan ini tidak hanya menjadi sebuah bab, tetapi juga prolog dalam kisah global yang terus berkembang dengan Afrika.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;VIRDIKA RIZKY UTAMA,&nbsp;Peneliti PARA Syndicate dan mahasiswa pascasarjana ilmu politik Shanghai Jiao Tong University

Kunjungan diplomatik Presiden Jokowi ke Afrika baru-baru ini merupakan salah satu langkah tersebut, sebuah gerakan yang menunjukkan aspirasi

Menjejaki Aspirasi Global Indonesia di Afrika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/VIRDIKA-RIZKY-UTAMA-293291530.png" alt="VIRDIKA RIZKY UTAMA" width="100%">
<figcaption>VIRDIKA RIZKY UTAMA</figcaption>
</figure> KUNJUNGAN&nbsp;Kaisar Naruhito ke Indonesia yang dijadwalkan pada 17&ndash;23 Juni 2023 dapat dilihat sebagai perwujudan strategi keterlibatan Jepang yang tengah berlangsung dengan Asia Tenggara. Terlepas dari peran monarki konstitusionalnya, yang pada dasarnya tidak memiliki kekuatan politik, kunjungan kaisar ke Indonesia merupakan gerakan yang sarat dengan makna simbolis. Kunjungan itu tidak hanya menandakan ketertarikan Jepang untuk memperdalam hubungan dengan negara yang sedang naik daun di Asia Tenggara, tapi juga mengakui pentingnya Indonesia di panggung global. Indonesia, sebagai pemimpin de facto ASEAN dan ekonomi terbesar di kawasan tersebut, merupakan titik fokus strategis bagi Jepang. Keterlibatan itu selaras dengan kepentingan strategis yang lebih luas dari negara-negara G-7. Meliputi Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis serta Uni Eropa. Di era dinamika kekuatan global yang berubah dengan cepat, negara-negara G-7 cenderung mendukung munculnya mitra yang kuat dan demokratis di kawasan seperti Asia Tenggara. Pada saat yang sama, kunjungan Kaisar Naruhito membawa implikasi terhadap dinamika di negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa), dengan Tiongkok sebagai anggota yang signifikan. Sikap itu dapat dilihat sebagai respons tidak langsung terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok di Asia Tenggara. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk memberikan alternatif bagi dominasi regional Tiongkok. Sebuah strategi yang mendapat dukungan halus dari negara-negara G-7. Namun, hubungan internasional bukanlah permainan zero-sum dan penguatan hubungan dengan satu negara tidak harus mengasingkan negara lain. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan Indonesia untuk mempertahankan hubungan yang konstruktif dengan Jepang dan Tiongkok. Indonesia menunjukkan kebijakan luar negeri yang independen dan menolak untuk menjadi pion dalam permainan besar geopolitik. Kunjungan itu pun menegaskan kesiapan Jepang untuk memperdalam hubungan budaya dan terlibat dalam &rsquo;&rsquo;diplomasi lunak&rsquo;&rsquo; dengan Indonesia, mengingat pentingnya gerakan simbolis dalam budaya Jepang. Meski isyarat-isyarat tersebut memiliki implikasi yang signifikan, namun harus diubah menjadi tindakan kebijakan yang konkret untuk benar-benar memanfaatkan pertukaran diplomatik. Ada peluang unik untuk kerja sama bilateral yang lebih dalam, terutama di bidang tenaga kerja dan pendidikan. Program pertukaran tenaga kerja, kolaborasi pendidikan, dan inisiatif penelitian bersama dapat menjadi hasil nyata dari hubungan yang semakin kuat ini. Selain itu, keterlibatan Jepang dengan Indonesia berkontribusi pada stabilitas yang lebih luas di kawasan Asia-Pasifik. Terutama dalam menghadapi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Dalam konteks yang lebih besar, keterlibatan itu tidak hanya penting bagi Jepang dan Indonesia, tapi juga memiliki implikasi signifikan bagi komunitas internasional. Upaya tersebut menunjukkan bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik tak hanya menjadi tanggung jawab kedua negara, tetapi juga menuntut perhatian dari negara-negara G-7 dan memengaruhi potensi strategi mereka di Asia Tenggara. Upaya itu dapat dilihat sebagai respons terhadap pertumbuhan penting Asia Tenggara di panggung dunia, yang sejalan dengan kepentingan strategis Jepang dan negara-negara G-7 lainnya. G-7 juga dapat menafsirkan penjangkauan diplomatik Jepang sebagai panggilan untuk lebih memperhatikan Asia Tenggara, kawasan yang kian penting secara ekonomi dan geopolitik. Langkah itu dapat menjadi katalis bagi negara-negara G-7 untuk terlibat lebih luas dengan kawasan tersebut dan meninjau kembali strategi kebijakan luar negeri mereka. Bahkan, dapat mendorong negara-negara itu untuk melibatkan negara berkembang seperti Indonesia secara lebih aktif dalam diskusi mereka. Termasuk mengakui perannya yang semakin besar dalam membentuk norma dan peraturan global. Sementara itu, bagi negara-negara BRICS, upaya diplomatik tersebut melambangkan fluiditas dinamika kekuatan internasional. Kesediaan Jepang untuk terlibat lebih dekat dengan negara-negara di luar pusat kekuasaan tradisional berpotensi mendorong negara-negara BRICS untuk meningkatkan jangkauan ke pemain regional berpengaruh lainnya. Hal itu, pada gilirannya, bisa mengarah pada dorongan yang lebih besar untuk reformasi di lembaga-lembaga internasional, dengan negara-negara berkembang yang menuntut peran lebih besar dalam proses pengambilan keputusan global. Keterlibatan diplomatik itu dapat dilihat sebagai bagian dari pendekatan Jepang yang lebih luas untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok. Namun, sangat penting untuk tidak melihat hal itu semata-mata dari sudut pandang zero-sum. Hubungan internasional merupakan interaksi yang kompleks antara kepentingan, norma, dan hubungan. Meski Jepang memang berusaha menawarkan alternatif terhadap pengaruh Tiongkok, hubungan konstruktif Indonesia dengan dua negara itu menunjukkan dinamika politik global yang penuh nuansa dan penolakannya untuk bermain dalam politik kekuatan biner. Sebagai penutup, kunjungan Kaisar Naruhito ke Indonesia merupakan bukti dari semakin kompleksnya hubungan internasional di abad ke-21 ini. Hal itu menggarisbawahi semakin pentingnya negara berkembang, dinamika pergeseran kekuatan, dan peran penting dari simbolisme diplomatik. Simbolisme kunjungan itu harus menjadi batu loncatan untuk mengembangkan kebijakan konkret dan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;VIRDIKA RIZKY UTAMA,&nbsp;Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Ilmu Politik Shanghai Jiao Tong University

Kunjungan Kaisar Naruhito ke Indonesia dapat dilihat sebagai perwujudan strategi keterlibatan Jepang di Asia Tenggara.

Sepenting Apa Kunjungan Kaisar Naruhito ke Indonesia?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/VIRDIKA-RIZKY-UTAMA-293291530.png" alt="VIRDIKA RIZKY UTAMA" width="100%">
<figcaption>VIRDIKA RIZKY UTAMA</figcaption>
</figure> PADA&nbsp;ASEAN Summit Ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia, 9&ndash;11 Mei 2023, terdapat kebutuhan mendesak untuk membahas agenda regional yang lebih luas selain krisis Myanmar. Meskipun krisis itu penting dan masih membutuhkan perhatian, ASEAN juga perlu mengatasi masalah-masalah mendesak lain yang memengaruhi stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. Krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar sejak kudeta militer pada Februari 2021 lalu menjadi fokus utama ASEAN beberapa tahun terakhir. Sayang, situasi terus memburuk disertai kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan pengungsian ribuan orang. Upaya-upaya ASEAN dalam menyelesaikan krisis Myanmar berperan penting &ndash;termasuk menunjuk seorang utusan khusus dan mengajukan sebuah peta jalan untuk dialog politik&ndash; dan patut dihargai. Namun, fokus ASEAN pada isu tersebut berisiko meminggirkan isu-isu penting lain yang membutuhkan tanggapan kolektif. Pertama, dampak jangka panjang dari pandemi Covid-19 terhadap kawasan tidak dapat diabaikan. Meskipun angka vaksinasi meningkat, kesenjangan di antara negara-negara anggota ASEAN masih menghambat kemampuan kawasan untuk mengatasi virus secara efektif. Oleh karena itu, ASEAN Summit perlu membahas pemerataan distribusi vaksin dan strategi untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan masyarakat regional dan ketahanan dalam menghadapi pandemi masa depan. Kedua, perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi Asia Tenggara. Wilayah pesisir yang memiliki kepadatan penduduk dan ketergantungannya pada sektor pertanian membuat kawasan ini rentan terhadap dampak pemanasan global. Naiknya permukaan air laut, peningkatan intensitas badai, serta gangguan pasokan makanan dan air mengancam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Oleh karena itu, ASEAN Summit harus memprioritaskan perubahan iklim dalam agendanya, dengan fokus pada upaya-upaya kolaboratif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Selain itu, meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan (LCS) berimplikasi pada keamanan dan stabilitas regional. Ketegangan tersebut melibatkan beberapa negara anggota ASEAN sehingga membutuhkan pendekatan terpadu dan diplomatis untuk mengatasi isu itu. ASEAN Summit menyediakan platform yang sangat baik bagi negara-negara anggota untuk mendiskusikan dan mengoordinasikan tanggapan mereka terhadap sengketa LCS, menuju resolusi damai dan adil yang menghormati hukum internasional. Kerja sama ekonomi juga harus menjadi topik utama di ASEAN Summit. Penandatanganan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) pada November 2020 menandai tonggak sejarah perdagangan dan investasi regional yang signifikan. RCEP berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang kerja baru bagi negara anggota ASEAN sehingga harus diimplementasikan secara optimal. Selain itu, KTT ini menawarkan kesempatan bagi negara-negara untuk mengeksplorasi jalan tambahan untuk kolaborasi ekonomi, termasuk konektivitas digital, e-commerce, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Prioritas penting lainnya adalah konektivitas digital dan keamanan siber. Pandemi Covid-19 telah mempercepat transformasi digital secara global. Dengan ekonomi digital yang berkembang pesat, negara-negara anggota ASEAN harus bekerja sama untuk memastikan semua warga negara dapat mengakses internet dan peluangnya. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur digital, mempromosikan literasi digital, dan menjembatani kesenjangan digital yang ada di antara penduduk pedesaan dan perkotaan di kawasan ini. Namun, perkembangan digital memiliki tantangan tersendiri, terutama di bidang keamanan siber. Serangan siber kian canggih dan sering terjadi sehingga menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap keamanan nasional dan privasi individu. Oleh karena itu, negara anggota ASEAN harus mendiskusikan strategi kolaboratif untuk meningkatkan keamanan siber, termasuk berbagi informasi, peningkatan kapasitas, serta menetapkan standar dan protokol bersama. Upaya bersama ini perlu dilakukan demi melindungi warga negara dan ekonominya dari ancaman kejahatan siber. Selain itu, ASEAN Summit perlu mempromosikan pertukaran budaya dan pemahaman antarnegara anggota di tengah keberagaman etnis, bahasa, dan agama yang melimpah. Salah satunya adalah mendorong diplomasi budaya demi memperkuat ikatan di antara negaranegara ASEAN, meningkatkan stabilitas regional, dan menumbuhkan sikap saling pengertian di antara masyarakat Asia Tenggara. KTT ini pun patut digunakan sebagai wadah dialog dan kerja sama dalam pelestarian budaya, pendidikan, dan seni kreatif yang turut menyemarakkan serta melindungi warisan budaya di Asia Tenggara. Terakhir, pembahasan yang tak kalah penting adalah masalah HAM. Krisis di Myanmar merupakan masalah penting nan mengerikan. Akan tetapi, banyak isu kemanusiaan lain yang perlu menjadi perhatian. Misalnya perlakuan terhadap buruh migran, penganiayaan berbasis etnis dan agama minoritas, serta penindasan terhadap perbedaan pandangan politik. Lanskap global terus berkembang dan keputusan yang diambil dalam KTT ini tidak diragukan lagi akan berdampak pada masa depan kawasan. Para pemimpin ASEAN harus memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja sama, menemukan solusi inovatif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Hanya dengan mempertahankan fokus yang luas dan berwawasan ke depan, ASEAN dapat memenuhi misinya untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di antara negara-negara anggotanya yang beragam. Diharapkan, para pemimpin negara ASEAN yang berkumpul di Indonesia menunjukkan komitmen dalam mengatasi krisis Myanmar serta tantangan lebih luas demi mewujudkan masa depan cerah bagi Asia Tenggara dan rakyatnya. <hr /> *)&nbsp;VIRDIKA RIZKY UTAMA,&nbsp;Peneliti PARA Syndicate, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Shanghai Jiao Tong University

Pada ASEAN Summit Ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia, 9–11 Mei 2023, terdapat kebutuhan mendesak untuk membahas agenda regional yang lebih luas

ASEAN Summit dan Masalah Mendesak Kawasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/VIRDIKA-RIZKY-UTAMA.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>IDENTITAS komunal dan tribalisme masih menjerat solidaritas masyarakat Indonesia. Identitas tersebut telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia selama berabad-abad, kemudian membentuk sikap, kepercayaan, dan perilaku masyarakat. Selain itu, kepentingan politik dan ekonomi sering memanipulasi identitas komunal dan tribalisme untuk keuntungan mereka, yang selanjutnya melanggengkan perpecahan dan ketidaksetaraan.  Menurut Amy Chua (2018), tribalisme politik dikelompokkan dengan kesamaan identitas dan keyakinan yang membentuk pandangan dan tindakan politik kelompok masyarakat. Orang bisa menjadi anggota suku politik dengan berbagai cara. Beberapa mungkin dilahirkan dalam suku tertentu berdasar latar belakang keluarga atau warisan budaya mereka.  Orang lain mungkin bergabung dengan suatu suku berdasar nilai-nilai bersama atau keyakinan politik. Sayang, suku politik justru berkontribusi pada polarisasi dan konflik. Sebab, individu yang terlibat dalam suku politik mempunyai keyakinan yang mengakar serta tidak berkompromi terhadap suku yang berbeda.  Politik identitas terutama mendorong politik tribalisme Indonesia berdasar agama, etnis, atau wilayah. Kelanjutan politik tribalisme kini menghambat kemajuannya untuk mencapai keadilan yang lebih besar, solidaritas politik, dan kesadaran kelas sosial.  Salah satu isu kritis Indonesia terkait politik tribalisme adalah marginalisasi dan diskriminasi masyarakat adat. Masyarakat adat di Indonesia terus menghadapi diskriminasi dan marginalisasi sistematis. Oleh karena itu, mereka memperjuangkan hak dan pengakuan melalui gerakan-gerakan yang masih berlangsung hingga kini.  Aspek lain dari politik tribalisme Indonesia adalah tumbuhnya pengaruh politik identitas berbasis agama, khususnya Islam. Sejak era reformasi, agama semakin menonjol dalam lanskap politik Indonesia, yang berimplikasi signifikan terhadap sistem demokrasi, pluralisme, dan nasionalisme negara. Kebangkitan Islam sebagai identitas politik berkontribusi pada meningkatnya polarisasi masyarakat. Beberapa kelompok menjadi lebih konservatif dan tidak toleran terhadap kelompok minoritas.  Misalnya, kasus kebakaran di depo Pertamina baru-baru ini di Tanah Merah, Jakarta (3/3), yang menelan sedikitnya 19 korban jiwa dan puluhan lainnya luka-luka. Kasus ini menjadi contoh pedih bagaimana isu identitas dan politik dapat menciptakan perpecahan dalam masyarakat Indonesia dengan terdapat perbedaan tajam dalam cara masyarakat bereaksi terhadap tragedi tersebut.  Terdapat dua kelompok pendapat yang bersengketa, yaitu kelompok anti-Anies Baswedan dengan kelompok pro-Anies Baswedan. Anies Baswedan merupakan mantan gubernur Jakarta yang terafiliasi dengan partai mayoritas muslim, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kelompok anti-Anies menuding pemberian izin tinggal bagi warga beberapa tahun lalu mengakibatkan lingkungan menjadi padat, dan berkontribusi memperparah bencana. Di sisi lain, kelompok pro-Anies menyalahkan pemerintah pusat atas kelalaian dalam mengawasi dan menegakkan peraturan di depo Pertamina. Mereka meminta Pertamina bertanggung jawab.  Peristiwa Tanah Merah hanya satu dari sekian banyak masalah politik dan sosial berbasis identitas dan tribalisme. Semisal, konflik antara pemerintah dengan kelompok separatis Papua yang kerap dilihat melalui etnisitas dan agama. Padahal, masalah utamanya adalah ketimpangan dan marginalisasi ekonomi.  Beberapa upaya mesti dilakukan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dengan mengatasi masalah struktural yang mendasari pelanggengan ketidaksetaraan dan marginalisasi. Hal tersebut termasuk meningkatkan akses pendidikan dan kesempatan kerja, supremasi hukum, dan membuka ruang dialog antaragama dan antaretnis.  Menjelang Pemilu 2024, publik perlu menuntut akuntabilitas dan transparansi dari para pemimpin mereka dan memprioritaskan isu-isu publik, bukan isu sektarian. Dengan demikian, Indonesia dapat melepaskan diri dari politik identitas dan tribalisme, sehingga dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih kohesif dan adil.  Perlu dicatat, politik tribalisme di Indonesia tidak hanya melibatkan kelompok Islam. Kelompok nasionalis dan sekuler juga turut berkontribusi dalam munculnya tribalisme. Mereka hanya memperjuangkan kepentingan kelompok dan mengabaikan solidaritas politik, sehingga tidak fokus pada isu utama terkait ketimpangan sosial ekonomi.  Lantas, bagaimana Indonesia bisa menjauh dari tribalisme politik dan menuju solidaritas yang lebih besar berdasar nilai dan tujuan bersama? Salah satu solusi yang mungkin adalah membangun identitas nasional yang lebih inklusif dan mendorong persatuan melalui pendidikan politik. Visi bersama tentang apa artinya menjadi Indonesia, terlepas dari suku, agama, atau daerah, harus diciptakan. Dengan ini, negara dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk membangun masyarakat yang adil dan egaliter.  Lebih lanjut, partai politik berikut pimpinannya harus mengutamakan kepentingan seluruh rakyat. Makanya, perlu perubahan pola pikir menuju empati yang lebih besar tentang perjuangan dan tantangan yang akan dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Beberapa partai sudah menegaskan tidak akan menggunakan politik identitas dalam Pemilu 2024. Tentu ini hal positif, meskipun dalam praktiknya rakyat harus tetap mengawasi dan menagih hal itu. Bila ternyata hanya lip service, rakyat bisa menghukumnya dengan tidak memilih partai tersebut.  Sebab, tribalisme politik di Indonesia telah membawa berbagai hambatan untuk kemajuan negara, solidaritas politik, dan kesadaran kelas. Negara harus menjauh dari politik identitas berdasar agama, etnis, atau wilayah dan menuju identitas nasional yang inklusif.  Pemilu 2024 membuka kesempatan bagi Indonesia untuk meninggalkan tribalisme politik menuju solidaritas sosial, dengan syarat partai politik dan pemimpinnya harus memprioritaskan pembangunan masyarakat yang lebih adil dan egaliter. Juga berupaya menciptakan visi bersama tentang apa artinya menjadi Indonesia. Kita mesti mematri ke alam bawah sadar bahwa politik secukupnya, Indonesia selamanya. (*)  <hr />  *) VIRDIKA RIZKY UTAMA, Peneliti PARA Syndicate, mahasiswa pascasarjana ilmu politik Shanghai Jiao Tong University

Melampaui Tribalisme Politik di Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/VIRDIKA-RIZKY-UTAMA.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PRESIDEN Jokowi menegaskan bahwa ASEAN tak boleh menjadi proxy bagi negara mana pun. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menerima kunjungan kehormatan Sekjen ASEAN dan menteri luar negeri dari negara-negara ASEAN pada 3 Februari 2023 lalu. Pertemuan ini menjadi awal dari rangkaian pertemuan ASEAN di bawah keketuaan Indonesia.  Pernyataan Jokowi soal ASEAN yang tidak boleh menjadi proxy siapa pun dimaksudkan untuk mempertegas konsep ASEAN Centrality. Konsep barusan menekankan bahwa ASEAN harus menjadi pemimpin dan sentral dalam kerangka kerja sama regional dan tidak bergantung kepentingan negara lain. Jokowi memberikan dukungan kuat kepada negara-negara anggota ASEAN untuk merealisasikan hal tersebut. Ini menunjukkan pandangan Indonesia kepada ASEAN sebagai organisasi yang memiliki integritas dan independensi, serta berperan penting dalam mempromosikan kerja sama dan stabilitas regional.  Namun, pernyataan Jokowi pun layak dikritisi, karena akan sangat sulit dipraktikkan. Paling tidak, untuk mengimplementasikan pernyataan tersebut, Indonesia harus menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara anggota ASEAN. Kemudian, Indonesia wajib berkomunikasi dan berkoordinasi serta memastikan bahwa ASEAN memiliki visi dan misi yang jelas. Terakhir, Indonesia harus mendukung kebijakan dan program kerja sama ASEAN yang merata di bidang ekonomi dan politik regional. Jika semua itu terlaksana, barulah Indonesia bisa memastikan bahwa ASEAN tidak menjadi proxy bagi negara mana pun.  Hari ini sangat sulit untuk menghindari ASEAN sebagai proxy bagi negara tertentu. Musababnya, beberapa negara anggota mungkin memiliki kepentingan dan hubungan yang berbeda dengan negara lain. Selain itu, realitas politik mesti diperhatikan. Dalam dunia politik, ada beberapa negara yang memiliki hubungan erat dan mungkin memiliki kepentingan yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Lalu, ketergantungan ekonomi beberapa negara anggota ASEAN kepada negara lain untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara tersebut. Semua itu turut menyebabkan beberapa negara menjadi proxy bagi negara lain.  Tiongkok dan AS di Asia Tenggara  ASEAN dan negara-negara anggotanya memiliki pandangan beragam terkait kehadiran Tiongkok dan AS di Asia Tenggara. Beberapa negara melihat kehadiran Tiongkok sebagai peluang untuk memperkuat hubungan ekonomi dan bisnis. Sementara yang lain menganggap kehadiran Tiongkok sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan di wilayah tersebut. Kehadiran AS pun dianggap sebagai faktor stabilisasi dan pengamanan, tetapi juga dapat menimbulkan kekhawatiran akan intervensi politik dan ekonomi dari luar wilayah.  Persaingan dua negara tersebut yang berkepentingan untuk memengaruhi wilayah ini dapat menyebabkan tensi politik dan memengaruhi stabilitas wilayah secara negatif. Karena itu, penting bagi ASEAN untuk memegang peran sentral dan memastikan bahwa kerja sama dan stabilitas regional tidak terpengaruh oleh kepentingan Tiongkok atau Amerika Serikat. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan dialog dan kerja sama antara ASEAN dan Tiongkok serta Amerika Serikat. Serta memastikan kerja sama dilakukan dengan adil dan seimbang bagi semua pihak.  Indonesia yang saat ini sebagai pemimpin ASEAN tentu memiliki peran sentral dalam mengatasi kontestasi Tiongkok-AS di ASEAN. Pada situasi ini, Indonesia dapat memainkan peran sebagai balancer dan broker. Dalam studi hubungan internasional, balancer diperankan oleh negara yang memiliki pengaruh besar dalam sistem internasional. Kemudian, broker juga harus dipegang oleh negara yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dialog dan kerja sama antara negara-negara lain.  Indonesia dalam memainkan perannya sebagai balancer dan broker dapat mempromosikan dialog dan memfasilitasi kerja sama antara Tiongkok, AS, dan negara-negara anggota ASEAN. Lalu, memastikan hubungan di antara mereka tidak memengaruhi stabilitas dan kerja sama regional. Selain itu, untuk memainkan perannya secara efektif, Indonesia harus memiliki kebijakan yang jelas dan terkoordinasi, serta memiliki kekuatan dan pengaruh besar dalam sistem internasional.  Libatkan NU dan R-20 di Krisis Rohingya  Indonesia juga dapat memainkan perannya sebagai balancer dan broker negara-negara ASEAN di kasus Rohingya. Hal barusan merupakan isu keamanan dan perdamaian yang sangat penting di wilayah Asia Tenggara. Meski, ASEAN memiliki prinsip untuk tidak mencampuri urusan politik domestik negara anggotanya. Indonesia masih dapat berperan sebagai broker dalam memfasilitasi dialog dan kerja sama antarnegara dan mempromosikan solusi damai dan inklusif.  Melibatkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Religion-20 (R-20) dalam penanganan krisis Rohingya bisa menjadi alternatif yang baik bagi pemerintah Indonesia. Kedua organisasi ini memiliki pengaruh besar dan dapat membantu mengatasi masalah ini dengan cara yang berbeda dari pemerintah.  Pemerintah dapat bekerja sama dengan keduanya dalam mempromosikan dialog antarkelompok dan negara yang terkait, memfasilitasi kerja sama dan solusi damai, serta membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu ini.  Terakhir, Indonesia memiliki banyak harapan sebagai pemimpin ASEAN 2023. Sebagai salah satu negara terbesar dan paling stabil di kawasan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin dan memperkuat ASEAN dalam memecahkan masalah regional dan global.  Secara keseluruhan, Indonesia memiliki kemampuan untuk memimpin dan memperkuat ASEAN sebagai organisasi regional yang inklusif dan stabil. Keberhasilan Indonesia dalam mengatasi masalah regional dan global dapat menentukan arah dan keberlangsungan ASEAN dalam waktu yang akan datang. (*)  *) VIRDIKA RIZKY UTAMA, Peneliti PARA Syndicate, mahasiswa pascasarjana ilmu politik Shanghai Jiao Tong University

Mampukah Indonesia Mempertegas ASEAN Centrality?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/VIRDIKA-RIZKY-UTAMA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>RENCANA penundaan pemilu mulai memenuhi perbincangan publik dalam beberapa pekan terakhir. Tak main-main, tiga ketua umum parpol yang langsung menyuarakan hal tersebut. Dalihnya adalah Indonesia mengalami banyak cobaan dalam beberapa tahun terakhir, seperti pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>, bencana alam, dan kelesuan ekonomi. Mereka bilang, saat ini merupakan fase pemulihan dari pandemi, baik secara kesehatan maupun ekonomi. Oleh sebab itu, penundaan 1–2 tahun pemilu merupakan sebuah keharusan.  Alasan tersebut tentu saja mengada-ada. Sebab, tak ada keadaan genting yang mendesak yang membuat <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemilu/">pemilu</a> harus ditunda. Contoh tunda pemilu setelah pemilu pertama 1955 di mana ada pemberontakan DI/TII, PRRI, dan Permesta. Selain itu, apabila ingin menggunakan alasan pandemi, pemerintah toh juga menyelenggarakan pilkada serentak pada 2020 di tengah varian Alfa yang sangat ganas dan belum adanya vaksin.  Sebenarnya, wacana tiga periode <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-jokowi/">Presiden Jokowi</a> dan menunda pemilu sudah berlangsung paling tidak sejak 2020 dari beberapa petinggi partai. Pada 2020 dan 2021, Jokowi tegas menolak. Sementara pada 2022, Jokowi tak lagi memiliki jawaban mantap untuk menolaknya. Hal ini kemudian diinterpretasikan, Jokowi membuka jalan untuk menunda pemilu atau menambah periode jabatan melalui amandemen konstitusi. Musababnya, bila tak mengubah konstitusi, penambahan masa jabatan dan penundaan pemilu itu membuat pemerintah Jokowi menjadi inkonstitusional.  Lebih lanjut, pernyataan ambigu Jokowi membuat beberapa pemimpin partai politik langsung mengambil posisi kuda-kuda bersiap mendukung wacana tersebut. Publik sangat wajar merasa khawatir bila wacana itu bergulir dan sampai dibahas di legislatif. Walaupun tak seperti UU IKN –hanya satu partai yang menolak–, lobi-lobi politik di belakang layar patut diwaspadai. Bila segalanya menyangkut kepentingan partai politik dari elite, semua dapat berlangsung dengan sangat cepat –layaknya UU IKN.  Komposisi politik saat ini, ada tiga partai dengan total 187 kursi di DPR yang ingin menunda pemilu. Sedangkan, ada enam partai yang menolak dengan 369 kursi dan satu partai abstain. Jika anggota MPR berjumlah 711, hanya diperlukan 50 kursi lagi bagi para pendukung penundaan pemilu untuk dapat mengajukan amandemen konstitusi, yaitu 1/3 atau 237 anggota MPR saat ini.  Rakyat lagi-lagi tak dilibatkan suara dan kepentingannya. Para elite dan pimpinan partai politik akan memilih-memilih suara rakyat yang sama dengan kepentingannya. Dan bahkan membayar agar rakyat berbicara sesuai kepentingannya untuk menjadi bahan legitimasi. Bahkan, terungkap laporan bahwa ada koordinasi dari Luhut Binsar kepada para pimpinan partai untuk mengonsolidasikan barisan dan suara untuk mendukung penundaan pemilu. Ini semakin jelas, penundaan pemilu melalui amandemen konstitusi merupakan agenda elite politik dan ekonomi (oligarki). <h3>Penghancuran Demokrasi dari Dalam</h3> Tentu saja, wacana penundaan pemilu itu harus ditolak. Tak hanya tidak mewakili publik dan mengangkangi konstitusi, tetapi mempertaruhkan nasib demokrasi Indonesia. Menurut Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018), salah satu faktor jalan kematian demokrasi suatu negara justru adalah pihak pemerintah yang terpilih melalui sistem yang demokratis.  Hal itu ditandai dengan melemahkan oposisi, memilih penegak-penegak hukum yang berasal dari partainya atau koalisi. Dengan demikian, penguasa akan dengan mudah membuat regulasi atau aturan-aturan yang dapat melindungi kekuasaannya dari kritik pihak oposisi. Lalu, melemahkan tugas, fungsi, dan peran penegak hukum. Selanjutnya adalah ’’mengakali’’ hukum dan aturannya; penundaan pemilu dan amandemen merupakan salah satu contoh yang tepat dalam hal ini.  Bila sudah demikian, negara dapat berubah menjadi monster yang amat kuat (despotic leviathan state), sedangkan masyarakat menjadi sangat lemah. Hal itu menandai masuknya otoritarianisme. Padahal, amandemen merupakan hasil jerih payah reformasi yang tak sedikit mengorbankan darah, air mata, dan nyawa rakyat Indonesia. Pada masa itu, perombakan konstitusi gencar dilakukan. Dengan tujuan untuk menciptakan iklim bernegara yang demokratis dan berorientasi kepada rakyat. Sebab, sebelumnya, rakyat terbelenggu dalam praktik otoritarianisme ala Orde Baru.  Demokrasi itu layaknya berjalan di atas koridor yang sempit, baik rakyat maupun negara harus seimbang membagi jalan masing-masing. Bila negara terlampau kuat, akan terjadi otoritarianisme. Bila sebaliknya, akan terjadi konflik horizontal terus-menerus (Daron Acemoglo &amp; James A. Robinson: 2019).  Saya meyakini untuk mengimbangi negara yang semakin kuat, diperlukan rakyat yang kuat pula. Dalam konteks ini, yang bisa dilakukan rakyat adalah pengorganisasian diri, baik dalam melawan wacana penundaan pemilu maupun melalui unjuk rasa menyatakan sikap.  Saya yakin sebagian besar aktivis 1998 menolak wacana tersebut. Selain itu, generasi yang lahir pascareformasi –mahasiswa yang merupakan anak-anak mereka– juga akan banyak melakukan penolakan dengan hal itu. Sehingga dua generasi bertemu untuk melakukan penolakan yang sama. Hal ini tentu akan menimbulkan gejolak dan instabilitas politik dan ekonomi yang besar bagi pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi harus menghitung hal ini.  Selain itu, polarisasi di masyarakat pun akan semakin mengental. Para pendukung penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan Presiden Jokowi akan berhadapan dengan pendukung Jokowi yang menolak dan mereka yang selama ini disebut anti-Jokowi serta aktivis prodemokrasi lainnya. Kesatuan Indonesia menjadi taruhannya. Padahal, kampanye persatuan Indonesia sangat digalakkan oleh pemerintahan Jokowi.  Rakyat memerlukan politik dan pemerintahan yang berpihak kepada dirinya, bukan kepada elite politik dan ekonomi. Penambahan masa jabatan presiden atau penundaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemilu-2024/">pemilu</a> jelas tak mewakili kepentingan rakyat. Saat ini rakyat tak memerlukan amandemen konstitusi, tetapi membutuhkan komitmen pelaksanaan konstitusi yang sungguh-sungguh dari pemerintah.  Dalam berkuasa, pemerintah mestinya tak hanya berpikir apa dan bagaimana kekuasaan dibangun dan dijalankan, tetapi juga ingin diingat sebagai pemerintah yang apa? Apakah pemerintah yang menguatkan demokrasi atau melemahkan demokrasi? Sejarah yang akan menjawab. (*)  <hr />  *) VIRDIKA RIZKY UTAMA, Peneliti PARA Syndicate

Tunda Pemilu via Amandemen, Pintu Masuk Otoritarianisme