<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-D-2204721073.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp; </strong>- Calon jemaah haji (CJH) dengan visa furoda sudah setor uang ratusan juta ke travel haji. Mereka kini harus gigit jari. Pasalnya visa haji furoda tidak dikeluarkan oleh Arab Saudi. Travel dianjurkan untuk mengeluarkan kebijakan <em>win-win solution</em>, di antaranya dengan pengembalian dana (refund) yang sudah disetor jemaah haji.&nbsp;</p> <p>Ketua Komnas Haji Mustolih Sirodj mengatakan, kegagalan berangkat bagi jemaah visa haji furoda tahun ini tentu membuat calon jemaah sangat kecewa. "Tetapi akan lebih baik jika diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai solusi bersama dengan pihak travel," kata Mustolih Sirodj di Jakarta pada Jumat (30/5).</p> <p>Mustolih mengatakan sebagai obat kekecewaan, travel bisa melakukan skema pengembalian biaya (refund). Skema lainnya adalah penjadwalan ulang (reschedule) untuk tahun berikutnya. Atau jemaah didaftarkan sebagai haji khusus, yang visanya dipastikan terbit karena kuota resmi pemerintah Indonesia. Hanya saja sekarang haji khusus sudah antre sekitar tujuh tahun.&nbsp;</p> <p>"Informasi yang beredar, ada beberapa travel resmi yang bersedia mengembalikan biaya seratus persen kepada para jemaah," ungkapnya. Upaya itu dilakukan demi menjaga reputasi dan nama baik. Meskipun mereka juga mengalami kerugian yang tidak sedikit.&nbsp;</p> <p>Mustolih mengatakan keputusan <em>refund</em> atau pengembalian dana jemaah haji furoda tidak akan mudah dilakukan. Karena uang jemaah ratusan juta Rupiah sudah diterima travel. Oleh travel, uang tersebut sudah digunakan untuk booking tiket pesawat.&nbsp;Selain itu juga untuk&nbsp;<em>booking</em> hotel di Saudi.&nbsp;</p> <p>Selain itu juga sudah digunakan untuk sewa transportasi bus di Saudi. Serta untuk pembayaran layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). "(Harus lakukan pembayaran dulu) Karena di sana bersaing ketat dengan penyelenggara haji dari berbagai negara," tuturnya.&nbsp;</p> <p>Dia mengakui memang terjadi anomali dalam haji 2025 ini. Biasanya saat memasuki fase akhir pemberangkatan jemaah reguler, disusul jemaah haji furoda berbondong-bondong mulai diterbangkan ke Arab Saudi. Tetapi sekarang jemaah furoda tidak bisa mengikuti prosesi haji karena visa belum kunjung terbit. Sehingga terancam tidak ada pemberangkatan.</p> <p>"Lantas apakah persoalan ini menjadi tanggungjawab pemerintah atau Kemenag," katanya. Mustolih menegaskan dalam penyelenggaraan haji furoda murni menjadi urusan antara pihak travel dengan jemaahnya sebagai kegiatan bisnis murni (<em>business to customer</em>).</p> <p>Kejadian ini harus jadi perhatian. Ke depan pemerintah harus ikut lebih dalam mengatur regulasi haji furoda. Pasalnya dengan iklan yang begitu massal di masyarakat, banyak orang tergiur daftar haji furoda. Padahal visa haji furoda tidak ada yang bisa menjamin penerbitannya. Jika apes, seperti tahun ini Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda. <strong>(wan)</strong></p>

Calon jemaah haji visa furoda kecewa karena visa tidak dikeluarkan. Travel haji disarankan untuk mengembalikan dana yang telah disetor CJH.

Obati Kekecewaan Calon Jemaah Haji Furoda Karena Visa Tidak Keluar, Travel Diminta Kembalikan Uang CJH

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/405D447C-1AAE-4073-BB19-2A6E722C15FE-258719784.jpeg" alt="Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, memastikan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menutup seluruh proses pemvisaan jemaah haji. Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis visa, termasuk haji reguler, haji khusus, mujamalah, dan lainnya.</p> <p>&ldquo;Saya sudah mendapat konfirmasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahwa proses pemvisaan sudah tutup per 26 Mei 2025, pukul 13.50 waktu Arab Saudi (WAS),&rdquo; tegas Hilman Latief di Jeddah, Rabu (28/5).</p> <p>Hilman menyebut, Indonesia tahun ini mendapat kuota 221.000 jemaah, yang terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Namun, visa yang diproses untuk jemaah reguler mencapai 204.770.</p> <p>&ldquo;Meski kuota haji reguler hanya 203.320, visa yang diproses mencapai 204.770 karena ada jemaah yang sudah terbit visanya tapi batal berangkat,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Jumlah jemaah reguler yang batal berangkat tercatat mencapai 1.450 orang. Proses penggantian terus dilakukan hingga penutupan, di mana tim Kemenag berkejaran dengan waktu untuk memproses visa pengganti.</p> <p>&ldquo;Saat pemvisaan ditutup, ada 203.279 visa jemaah yang sudah terbit dan siap berangkat, termasuk yang batal ganti,&rdquo; ujar Hilman.</p> <p>&ldquo;Saat ditutup, masih ada 41 visa yang masih dalam proses pemvisaan, artinya sudah tidak memungkinkan dilanjutkan prosesnya,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Hilman berharap, jemaah yang sudah tervisa bisa memanfaatkan kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci. Ia menekankan pentingnya tidak ada lagi pembatalan hingga akhir masa pemberangkatan pada 31 Mei 2025.</p> <p>&ldquo;Sehingga kuota haji tahun ini terserap maksimal, per hari ini tersisa 41 visa,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Untuk haji khusus, Hilman menyebutkan bahwa dari 17.680 kuota yang tersedia, sebanyak 17.532 visa sudah tercetak. Proses pengajuan visa haji khusus dilakukan oleh enam Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pemegang user id e-hajj, yaitu PT Makassar Toraja Internasional, PT Patuna Mekar Jaya, PT Penata Rihlah, PT Aruna, PT Kafilah Maghfirah Wisata, dan PT Mega Citra Intinamandiri.</p>

Kemenag pastikan pemvisaan haji 2025 ditutup, 203.279 jemaah reguler siap berangkat, 17.532 visa haji khusus tercetak, kuota maksimal.

Hilman Latief Pastikan Seluruh Pengajuan Visa Haji Resmi Ditutup 26 Mei

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/7013cbbe-6bd6-4411-bc9b-fbd5ea5d86fc-225933553.jpeg" alt="Direktur Layanan Haji Dalam Negeri, Muhammad Zain. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Direktur Layanan Haji Dalam Negeri, Muhammad Zain. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> <br />JawaPos.com</strong> &ndash; Kementerian Agama melalui Direktur Layanan Haji Dalam Negeri, Muhammad Zain, mengumumkan bahwa pihaknya telah memproses lebih dari 204 ribu visa jemaah haji reguler untuk operasional haji 1446 H/2025 M.</p> <p>&ldquo;Catatan kami, hingga hari ini, total ada 204.770 visa jemaah haji reguler yang diproses,&rdquo; ujar Muhammad Zain dalam keterangannya di Makkah, Rabu (28/5).</p> <p>Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat. &ldquo;Terima kasih atas arahan Menag Nasaruddin Umar, Dirjen PHU Hilman Latief, para Kakanwil Provinsi, Kabid Haji, Kakankemenag, serta Kasi Haji seluruh Indonesia, juga pemerintah Arab Saudi,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Tahun ini, Indonesia mendapat kuota 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah khusus. Namun, jumlah visa yang diproses melebihi kuota reguler karena ada jemaah yang batal berangkat.</p> <p>&ldquo;Visa yang kami proses memang jika ditotal sudah melebihi kuota jemaah haji reguler. Ini karena ada jemaah tervisa yang tidak jadi berangkat, sehingga kami harus memproses penggantinya sesuai ketentuan,&rdquo; tegas Zain.</p> <p>Upaya ini dilakukan demi memastikan kuota haji terserap maksimal, mengingat antrean jemaah yang panjang dan masa tunggu yang lama. Hingga kini, total ada 203.279 visa yang sudah terbit, sementara 41 lainnya masih dalam proses pemvisaan.</p> <p>&ldquo;Sementara visa yang sudah terbit namun batal digunakan karena jemaahnya tidak jadi berangkat, totalnya mencapai 1.450 visa reguler,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Proses keberangkatan jemaah haji reguler akan berlangsung hingga 31 Mei 2025. Zain berharap tidak ada lagi pembatalan di sisa waktu ini karena proses pemvisaan sudah ditutup.</p> <p>&ldquo;Semoga tidak ada lagi yang membatalkan keberangkatan sampai akhir masa pemberangkatan. Kita berharap kuota haji tahun ini terserap maksimal,&rdquo; pungkasnya.</p>

Kemenag proses 204.770 visa haji reguler 2025, pastikan serapan kuota maksimal, cegah pembatalan, demi keberangkatan jemaah optimal.

204.770 Visa Haji Reguler Diproses, Kemenag Targetkan Tak Ada Kursi Kosong di 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/pelunasan-jamaah-2977831040.jpg" alt="Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain. (Kemenag)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) reguler ditutup pada Jumat (2/5) petang. Catatan Kementerian Agama (Kemenag) jumlah jamaah haji reguler yang melunasi biaya haji mencapai 213.860 orang. Jumlah ini di atas kuota reguler yang ditetapkan 203.320 orang.&nbsp;</p> <p>Jumlah jamaah yang melunasi lebih besar, karena termasuk kuota cadangan. Mereka nanti akan mengisi kuota yang kosong alias tidak melunasi atau pembatalan. Penetapan kuota cadangan sebagai mitigasi, supaya serapan kuota haji bisa maksimal.</p> <p>Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain mengatakan, yang melunasi terdiri atas 183.197 jamaah berhak lunas baik pada tahap I maupun tahap II.&nbsp;Kemudian ada 28.459 jamaah lunas dengan status cadangan. Lalu ada 1.520 Petugas Haji Daerah (PHD) dan 684 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). "Dari 203.320 kuota reguler, ada 183.197 jamaah reguler berhak melunasi sesuai urut porsi yang melakulan pelunasan. Sisanya akan diisi oleh jamaahlunas cadangan sesuai sebaran provinsinya masing-masing," terangnya kemarin (3/5).&nbsp;</p> <p>Tahun ini Indonesia mendapat 221 ribu kuota haji. Terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Untuk kuota haji reguler, terbagi atas 190.897 jamaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi. Lalu 10.166 jamaah haji reguler prioritas lanjut usia, 685 pembimbing ibadah pada KBIHU dan 1.572 orang PHD.&nbsp;</p> <p>Zain lantas menjelaskan perkembangan penerbitan visa haji reguler. Sampai dengan 2 Mei malam, ada 180 ribu visa haji reguler yang sudah terbit. "Alhamdulillah, saya cek pagi ini (3/5) visa yang sudah terbit sudah mencapai 187.773 jamaah. Kita masih terus kebut untuk proses pemvisaan ini sehingga diharapkan bisa segera selesai,&rdquo; katanya.&nbsp;</p> <p>Untuk request visa yang diajukan Kemenag sebenarnya sudah mencapai 192.551 nama. Kemenag masih menunggu approval dari otoritas Arab Saudi sembari memproses pengajuan sisanya. "Kita harap penerbitan visa berjalan lancar dan bisa selesai sesuai target," katanya.&nbsp;</p> <p>Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jamaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang pertama, secara bertahap diberangkatkan ke Madinah dari 2 sampai 16 Mei 2025. Untuk pemberangkatan jamaah haji gelombang kedua akan diberangkatkan ke Jeddah dari 17 sampai 31 Mei 2025.</p> <p>Sementara itu parlemen meminta pemerintah menindak tegas travel yang memberangkatkan jamaah tanpa visa haji resmi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera mengambil langkah tegas dalam menertibkan oknum penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang nakal.</p> <p>Desakan ini disampaikan menyusul maraknya laporan pemberangkatan jamaah haji menggunakan visa selain visa resmi haji. Abidin menegaskan, praktik tersebut tidak hanya melanggar Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan dan kepastian hukum para jamaah di Tanah Suci.</p> <p>"Tindakan ini bisa menyebabkan jamaah terlantar, dideportasi, atau bahkan menghadapi masalah hukum di Arab Saudi," ujar Abidin.</p> <p class="class-paragraph">Dia meminta Kemenag untuk melakukan pengawasan ketat terhadap biro perjalanan haji dan umrah, termasuk verifikasi dokumen perjalanan yang digunakan oleh para calon jamaah. Selain itu, Abidin juga mendesak agar travel yang terbukti melanggar dikenakan sanksi tegas, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.</p> <p>Tak hanya itu, Abidin juga mendorong Kemenag untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih travel resmi dan memastikan penggunaan visa haji yang sah. Koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dinilai penting guna mencegah masuknya jamaah Indonesia dengan visa non-haji.</p> <p>"Kami mengimbau masyarakat untuk memeriksa keabsahan travel haji dan umrah melalui situs resmi Kemenag dan memastikan seluruh dokumen perjalanan sesuai ketentuan," tambahnya. <strong>(wan/lyn)</strong></p>

Pelunasan biaya haji reguler ditutup dengan 213.860 jemaah melunasi, sementara visa haji reguler telah mencapai 187.773. Kemenag awasi trave

Pelunasan Biaya Haji Resmi Ditutup, Mayoritas Visa Haji Reguler Sudah Terbit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kloter-Pertama-Jemaah-Calon-Haji-Jakarta-Salman-Toyibi-1.jpg" alt="ILUSTRASI VISA HAJI Salman Toyibi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI VISA HAJI Salman Toyibi/Jawa Pos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pelaksanaan ibadah haji semakin dekat. Kementerian Agama (Kemenag) sebagai penyelenggara haji tahun ini terus mempersiapkan keberangkatan ratusan ribu jemaah calon haji Indonesia. Hingga Sabtu (19/4), sudah lebih dari 100 ribu jemaah calon haji yang proses pembuatan visanya sudah rampung.&nbsp;</p> <p>Hal itu dipastikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief saat menyampaikan laporan di hadapan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Dia menyampaikan bahwa instansinya terus mengupayakan yang terbaik dalam proses pembuatan visa untuk seluruh jemaah calon haji Indonesia.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Insya Allah bapak dan ibu sekalian, saat ini sampai beberapa hari ke depan, Kementerian Agama terus mempercepat proses pemvisaan jemaah yang saat ini sudah mencapai lebih dari 100 ribu jemaah,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</p> <p>Sesuai dengan rencana yang sudah disusun oleh Kemenag, mulai 1 Mei mendatang seluruh jemaah calon haji akan masuk ke Asrama Haji di wilayah masing-masing sesuai dengan daerah embarkasi. Kemudian besoknya, pada 2 Mei, jemaah calon haji kloter pertama akan mulai berangkat ke Tanah Suci untuk memulai rangkaian ibadah haji.</p> <p>&rdquo;Kami harapkan semua yang sudah kami daftarkan, semua yang sudah kami catatkan di sini maupun data bapak dan ibu di Tanah Suci dapat kita lalui dengan sebaik-baiknya,&rdquo; kata dia.&nbsp;</p> <p>Hari ini, Kemenag melaksanakan Bimbingan Haji Nasional yang berlangsung di 38 provinsi. Termasuk di Asrama Haji Jakarta. Secara keseluruhan ada 141.139 jemaah calon haji yang turut serta dalam agenda tersebut. Mereka mengikuti kegiatan itu secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring) di 500 titik di seluruh Indonesia.&nbsp;&nbsp;</p>

Kemenag memastikan lebih dari 100 ribu jemaah calon haji sudah proses visa, Bimbingan Haji Nasional di 38 provinsi.

Kemenag Pastikan Visa untuk 100 Ribu Lebih Jemaah Calon Haji Sudah Tuntas Diurus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/27/95_antu_1-487709010.jpg" alt="MELUBER: Jamaah haji Indonesia mengikuti pengajian rutin berbahasa Indonesia yang disampaikan Ustad Ariful bahri di dalam Masjid Nabawi, Madinah, setelah salat Magrib, Sabtu  (25/5)." width="100%">
<figcaption>MELUBER: Jamaah haji Indonesia mengikuti pengajian rutin berbahasa Indonesia yang disampaikan Ustad Ariful bahri di dalam Masjid Nabawi, Madinah, setelah salat Magrib, Sabtu  (25/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B Ambary kembali mengingatkan kepada jamaah pengguna visa non haji agar tidak memaksakan diri untuk berhaji. Mengingat, sanksi yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi bagi pelanggar yang tertangkap adalah deportasi dan denda 10.000 riyal.</p> <p>"Arahan kami, sedapat mungkin untuk tidak berangkat haji, lebih baik segera pulang ke Indonesia," ungkap Yusron, Senin (10/6).</p> <p>Kepada jamaah pengguna visa non haji yang saat ini sudah berada di Makkah, Yusron berpesan agar jamaah segera mengambil langkah untuk pulang dan keluar dari Kota Makkah.</p> <p>"Karena nanti akan terjadi pengetatan lebih lanjut di area Makkah dan sekitarnya, namun bagi jamaah yang mau pulang segera keluar dari Kota Makkah dan tidak memaksakan diri untuk berhaji," tegasnya.</p> <p>Dikatakan Yusron, pihaknya akan mengurus kepulangan jamaah pengguna visa non haji, jika mereka nanti ingin pulang sebagaimana kasus sebelumnya. "Kalau memang mereka nanti ingin pulang seperti yang sudah kita lakukan di kasus-kasus sebelumnya kami akan terus bantu," ungkap Yusron.</p> <p>Namun, terkait pengaduan, Yusron menegaskan, para jamaah dapat mengadukan permasalahannya kepada pihak yang berwajib setibanya di Tanah Air.</p> <p>Sementara itu, terkait perkembangan kasus pegiat medsos yang ditangkap karena menawarkan layanan visa non haji, Yusron menyatakan bahwa sampai saat ini kasus masih diproses, belum ada keputusan.</p> <p>Sebelumnya, pegiat sosial media LMN, 40, ditahan Arab Saudi akibat menjual visa non haji. Pihak KJRI Jeddah menyebut, pelaku memiliki travel inisial AND Tour. &ldquo;Perusahaan tour-nya ini baru punya izin umrah saja,&rdquo; katanya.</p> <p>Menurut Yusron, LMN ditangkap pada 25 Mei, saat dalam perjalanan menuju hotelnya di Makkah. &ldquo;Saat ditangkap, dia bersama keponakannya. Ponakannya langsung dilepas, kalau LMN ditahan,&rdquo; katanya.</p> <p>Pihak KJRI mengetahui kasus ini setelah suami LMN, AC menghubungi KJRI. Lalu bersama pihak KJRI, suami LMN bertemu dengan kejaksaan.</p> <p>&ldquo;Dari hasil penyelidikan, LMN melalui akun Facebooknya menjual paket haji tanpa tasreh. Penawarannya haji tanpa antre,&rdquo; ujar Yusron.</p> <p class="class-paragraph">Tertangkapnya LMN oleh aparat keamanan Saudi, berdasarkan laporan dari akun di X. &ldquo;Jadi dilaporkan oleh akun di X dengan mention aparat keamanan Arab Saudi,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Pihak KJRI membantu suami LMN untuk mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan, namun ditolak pihak kejaksaan Arab Saudi.</p> <p>&ldquo;LMN ini kena pasal financial fraud, di Arab Saudi kasus cukup berat, tidak bisa dibebaskan melalui jaminan,&rdquo; ujar Yusron.</p>

"Arahan kami, sedapat mungkin untuk tidak berangkat haji, lebih baik segera pulang ke Indonesia," ungkap Yusron, Senin (10/6).

WNI yang Masih di Arab Saudi tapi Tak Punya Visa Haji, Diminta Tak Memaksakan Diri untuk Berhaji dan Segera Pulang ke Tanah Air

<div class="gs"> <div class=""> <div id=":ra" class="ii gt"> <div id=":r9" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/JKT_PERSIAPAN-KEBERANGKATAN-CALON-HAJI-KLOTER-PERTAMA_HANUNG-HAMBARA_12052024-6-3217894965.jpg" alt="Sejumlah jamaah calon haji menunggu boarding ke pesawat di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Minggu (12/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah jamaah calon haji menunggu boarding ke pesawat di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Minggu (12/5/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Jeddah Yusron B. Ambary, mengimbau masyarakat di Indonesia untuk mematuhi aturan perhajian yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. Untuk berhaji sudah tegas harus menggunakan visa haji atau tasreh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusron mengungkapkan, bila ada pihak-pihak yang melanggar, maka pemerintah Arab Saudi akan serius memberikan hukuman. Dia berharap warga bisa mentaati aturan ini, daripada harus bermasalah dengan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan coba-coba pergi haji tanpa tasreh. Sekali lagi saya berpesan, memohon kepada warga negara Indonesia yang masih berpikiran untuk berangkat haji tanpa tasreh harap membatalkan,&rdquo; kata Yusron, Senin (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena hukumannya sangat serius, pelaku akan terkena hukuman 10 ribu SAR dan juga deportasi, serta dibanned 10 tahun tidak boleh masuk Arab Saudi,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara bagi penyelenggara atau organizer yang mengajak jamaah tanpa visa haji hukumannya denda senilai 50 ribu SAR, ditambah kurungan selama enam bulan, deportasi serta dibanned.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dan bagi pelaku yang melakukan secara berulang, dia akan mendapat hukuman double, lipat ganda,&rdquo; ungkap Yusron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terbaru, Yusron menginformasikan bahwa aparat keamaan (Apkam) Saudi telah menahan 37 Warga Negara Indonesia (WNI) di Madinah, karena kedapatan akan pergi haji dengan visa ziarah. Mereka juga kedapatan mengenakan tanda pengenal serta gelang haji palsu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/014704420/wakil-presiden-tegaskan-visa-umrah-tak-boleh-digunakan-untuk-tunaikan-ibadah-haji">Wakil Presiden Tegaskan Visa Umrah Tak Boleh Digunakan untuk Tunaikan Ibadah Haji</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;37 orang ditangkap di Madinah oleh aparat keamanan di Madinah, 16 perempuan, laki-laki 21 orang. Dari Makassar. Jadi jangan coba-coba. Mari kita taati ketentuan Saudi, mari kita bijak dan pandai dalam menyikapi keinginan kita dalam melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai uang sudah hilang, kesempatan berhaji pun melayang,&rdquo; tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para pelanggar ini pun diberikan sanksi tegas. Yakni denda sesuai aturan yang berlaku termasuk dilarang masuk Arab selama 10 tahun. Bagi agen yang membawa bahkan hukuman ditambah dengan proses hukum.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Karena hukumannya sangat serius, pelaku akan terkena hukuman 10 ribu SAR dan juga deportasi, serta dibanned 10 tahun tidak boleh masuk Arab

Sanksinya Berat Banget, WNI Jangan Maksa Berhaji Tanpa Visa Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/29/WhatsApp-Image-2024-05-28-at-132802_1128d349-3698464987.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haj" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haj</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Otoritas keamanan Arab Saudi kembali menahan 37 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang kedapatan hanya memiliki visa ziarah tetapi diduga kuat berniat untuk berhaji.</p> <p>Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambarie mengatakan penahanan tersebut dilakukan di Madinah pada Sabtu siang Waktu Arab Saudi (WAS).</p> <p>"37 orang ditangkap di Madinah oleh aparat keamanan di Madinah, 16 perempuan, laki-laki 21 orang. Dari Makassar," ujar Yusron di Makkah.</p> <p>Menurut Yusron, mereka terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyadh. Saat perjalanan ke Madinah, polisi Arab Saudi melakukan pengecekan dan mendapati mereka yang diduga akan berhaji.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan aparat keamanan, diketahui puluhan WNI tersebut menggunakan atribut haji palsu yang selama ini dipakai oleh jamaah calon haji Indonesia resmi.</p> <p>"Gelang haji palsu, kartu id palsu, dan ada juga yang memalsukan visa haji," ungkap Yusron.</p> <p>Dari 37 orang itu, ada seorang koordinator berinisial SJ. Dia menggunakan visa multiple yang berlaku untuk satu tahun.</p> <p>Selain SJ, kata dia, ada satu orang koordinator lainnya yang sedang diburu berinisial TL.</p> <p>"37 orang yang sudah ditangkap saat ini sedang diperiksa kepolisian. Di sini proses pemeriksaan cepat," ucap dia.</p> <p>Menurutnya, sebelum penangkapan 37 orang ini, ada juga 19 orang yang diamankan, namun dibebaskan kembali karena tidak terbukti mereka akan berhaji.</p> <p>"Mereka mengaku akan pergi ke keluarganya di Jeddah, tim KJRI berhasil membantu mereka untuk dibebaskan. Kami minta mereka segera pulang dan tidak coba-coba untuk berhaji," ujarnya.</p> <p>Sementara untuk 22 orang yang ditangkap di Bir Ali saat akan mengambil miqat, kata dia, malam ini akan terbang ke tanah air.</p> <p>Yusron kembali mengimbau agar masyarakat Indonesia mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Apalagi sanksi yang diterapkan berat yakni denda 10 ribu riyal, deportasi, dan diblokir selama 10 tahun.</p> <p class="class-paragraph">Sementara untuk koordinator hukumannya lebih berat lagi, yakni denda 50 ribu riyal, ditahan enam bulan, dan diblokir masuk ke Saudi selama 10 tahun.</p> <p>"Marilah kita taati ketentuan pemerintah Arab Saudi, jangan sampai uang hilang haji melayang," imbuhnya.</p>

"37 orang ditangkap di Madinah oleh aparat keamanan di Madinah, 16 perempuan, laki-laki 21 orang. Dari Makassar," ujar Yusron.

37 WNI Pemegang Visa non-Haji Ditangkap, Bisa Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

<p style="font-weight: 400;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/01/WhatsApp-Image-2024-05-31-at-175302_3ca9e9a3-2687690788.jpg" alt="Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin menyapa calon jamaah haji di Embarkasi Solo (31/5). Foto : Humas Setwapres" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin menyapa calon jamaah haji di Embarkasi Solo (31/5). Foto : Humas Setwapres</figcaption>
</figure> </strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com&nbsp;&ndash;</strong> Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin merespons kasus 24 orang WNI yang ditangkap otoritas Arab Saudi&nbsp;karena ingin berhaji dengan visa non haji. Visa yang digunakan adalah visa ziarah.</p> <p style="font-weight: 400;">Ma&rsquo;ruf menegaskan kasus serupa tidak boleh terulang kembali.</p> <p style="font-weight: 400;">Pesan tersebut disampaikan Ma&rsquo;ruf di sela peninjauan layanan fast track di Embarkasi Solo pada Jumat (31/5). Dia menegaskan jangan lagi ada kasus WNI yang nekat berhaji, tetapi menggunakan visa non haji. Karena Arab Saudi sudah tegas mengatur bahwa untuk berhaji, hanya boleh menggunakan visa haji.</p> <p style="font-weight: 400;">Ma&rsquo;ruf meminta kasus tersebut tidak terulang kembali. &rsquo;&rsquo;Karena kita sudah punya kesepakatan yang baik dengan Saudi. Untuk mematuhi peraturan yang ada,&rsquo;&rsquo; jelasnya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014713452/hidup-mulus-penuh-rezeki-8-weton-ini-dikenal-paling-beruntung-menurut-primbon-jawa-ada-sabtu-pahing">Hidup Mulus Penuh Rezeki, 8 Weton Ini Dikenal Paling Beruntung Menurut Primbon Jawa, Ada Sabtu Pahing!</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Mantan Ketua Umum MUI itu berpesan kepada kalangan travel umrah untuk tidak memberikan peluang terjadinya kasus tersebut. Pemberangkatan umrah harus dijalankan hanya untuk ibadah umrah saja. Tanpa perlu untuk curi-curi kesempatan berhaji. Begitupun untuk perjalanan ibadah haji, harus menggunakan visa haji yang benar.</p> <p style="font-weight: 400;">&rsquo;&rsquo;Pemerintah mengupayakan hal ini tidak terjadi lagi,&rsquo;&rsquo; katanya. Kemudian kepada WNI yang sudah terkena kasus tersebut, diharapkan bisa diselesaikan dengan baik.</p> <p style="font-weight: 400;">Ma&rsquo;ruf berharap hubungan kedua negara dalam urusan haji ke depan semakin baik. Khususnya terkait dengan penambahan kuota haji. Sehingga antrian panjang jamaah haji di Indonesia bisa sedikit berkurang.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014713456/panen-pujian-awet-muda-rossa-ungkap-rahasia-perawatannya">Panen Pujian Awet Muda, Rossa Ungkap Rahasia Perawatannya</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Ma&rsquo;ruf juga meminta layanan fast track untuk tahun depan bisa diperbanyak. Tahun ini layanan tersebut dijalankan di embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya. Ke depan diharapkan bisa dibuka di embarkasi lainnya. Seperti di embarkasi Kertajati yang memiliki jumlah jamaah cukup besar.</p> <p style="font-weight: 400;">Sementara itu Kementerian Agama (Kemenag) juga mengingatkan bahwa ibadah haji harus menggunakan visa haji. Informasi itu disampaikan Anggota Media Center Haji (MCH) Kemenag Widi Dwinanda. Dia mengatakan ada fatwa dari otoritas keagamaan Saudi mengenai haji. Dalam fatwa itu, setiap jamaah haji harus mendapatkan izin berhaji. Izin berhaji ini adalah visa haji.</p>

Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons kasus 24 orang WNI yang ditangkap otoritas Arab Saudi karena ingin berhaji dengan visa non haji.

22 Jamaah Indonesia Dideportasi, Wapres Minta Travel Tidak Buka Peluang Haji Ilegal

<p></p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kloter-Pertama-Jemaah-Calon-Haji-Jakarta-Salman-Toyibi-1.jpg" alt="ILUSTRASI VISA HAJI Salman Toyibi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI VISA HAJI Salman Toyibi/Jawa Pos</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Konsul Jenderal (Konjen) Republik Indonesia di Jeddah Yusron B Ambary memastikan 22 warga negara Indonesia (WNI) yang tertangkap pihak keamanan Saudi karena tidak menggunakan visa haji ketika menuju Makkah, akan dideportasi. Sementara dua orang yang menjadi koordinator, ditetapkan sebagai tersangka dan akan diproses hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, sebanyak 24 jemaah pemegang visa non haji asal Indonesia diamankan aparat kepolisian Kerajaan Arab Saudi. Mereka diamankan setelah kedapatan tidak bisa menunjukan dokumen-dokumen perhajian ketika Miqat di Bir Ali, Madinah. Kejadiaan tersebut terjadi pada 28 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 Waktu Arab Saudi (WAS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Statusnya dideportasi (22 WNI). Jadi akan berlaku ketentuan deportasi yang salah satunya adalah larangan masuk Arab Saudi hingga 10 tahun,&rdquo; kata Yusron, Sabtu (1/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014713437/dicap-paling-hoki-berikut-12-weton-akan-dihantam-rezeki-besar-di-bulan-juni-dan-juli-2024-menurut-primbon-jawa">Dicap Paling Hoki! Berikut 12 Weton akan Dihantam Rezeki Besar di Bulan Juni dan Juli 2024 Menurut Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi dua kali kemarin tim dari KJRI sudah menemui mereka. Dan semalem putusannya mereka akhirnya dipindah ke imigrasi. Pagi ini tim KJRI tengah mendampingi mereka untuk proses exit. Insya Allah, 22 jamaah akan kembali ke Indonesia dengan penerbangan Garuda (1 Juni 2024, -red) pukul 11.00 WAS dari Madinah ke Jakarta,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditanya apakah 22 WNI yang dideportasi itu juga akan terkena denda, Yusron menjelaskan bahwa otoritas Saudi sudah mengumumkan bahwa denda diberlakukan mulai 2 Juni 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, DIrektur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid mengimbau jamaah untuk tidak tergiur terhadap tawaran berhaji secara non prosedural dengan menggunakan visa non haji. Sebab, pemerintah Arab Saudi saat ini tengah memperketat aturan terkait visa haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/014713423/canggih-banget-talenta-lokal-bikin-teknologi-deteksi-dini-stroke-menggunakan-smartwatch">Canggih Banget, Talenta Lokal Bikin Teknologi Deteksi Dini Stroke Menggunakan Smartwatch</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagi jamaah yang saat ini sudah berada di Arab Saudi dan ingin masuk ke Makkah untuk berhaji, namun tidak memegang visa haji, hanya punya visa ziarah, sebaiknya tidak memaksakan diri. Sebab, itu tidak sesuai dengan ketentuan Arab Saudi,&rdquo; kata Subhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan bagi jamaah pengguna visa ziarah atau lainnya yang saat ini masih di Tanah Air, sebaiknya tidak memaksakan diri untuk ke Arab Saudi dengan niat berhaji. Visa ziarah bisa digunakan untuk masuk ke berbagai kota di Arab Saudi, tapi tidak ke Makkah sampai 15 Zulhijjah 1445 Hijriah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jamaah bisa mendiskusikan hal ini dengan travelnya, termasuk jika ada rencana untuk membatalkan keberangkatannya,&rdquo; tandas Subhan.</div>

Untuk diketahui, sebanyak 24 jemaah pemegang visa non haji asal Indonesia diamankan aparat kepolisian Kerajaan Arab Saudi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#visa haji

Berita Terkini