<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/andi-narogong-batal-satu-lapas-dengan-setya-novanto_m_.jpg" alt="Terpidana kasus korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong telah diekseskusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang, Banten, Kamis (4/10)" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong telah diekseskusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang, Banten, Kamis (4/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengeksekusi terpidana kasus korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang, Banten, Kamis (4/10). Andi akan menjalani masa hukuman pidana disana. "Jaksa eksekutor KPK telah melakukan eksekusi terhadap terpidana Andi Agustinus untuk menjalani hukuman setelah putusan berkekuatan hukum tetap," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (5/10). Lebih lanjut, mantan aktivis ICW ini menuturkan ada alasan mengapa Andi tak di kirim ke Lapas Sukamiskin bersama dengan Setya Novanto. Menurut Febri, tak semua koruptor harus dieksekusi disana. "Ditambah lagi Lapas Sukamiskin saat ini sedang proses pembenahan dan perbaikan. Ada surat dari Kepala Lapas Sukamiskin tertanggal 28 Agustus 2018 pada KPK," ungkap dia. "Lapas Sukamiskin belum bisa menerima eksekusi atau tahanan dari KPK, Kejaksaan, Rutan atau lapas lain sampai batas waktu yang belum ditentukan," tambahnya. Sekadar informasi, Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat sebelumnya memvonis Andi Narogong hukuman 8 tahun penjara. Namun di tingkat banding hukuman Andi diperberat menjadi 11 tahun penjara. Terakhir, pada tingkat kasasi, Andi divonis 13 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Putusan kasasi itu diketok 16 September 2018 lalu oleh majelis hakim Mohamad Askin, Leopold Luhut Hutagalung dan Surya Jaya. Selain vonis 13 tahun penjara, Andi juga diminta membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Andi juga wajib membayar uang pengganti sebesar USD 2,15 juta dan Rp 1,186 miliar.

Andi Narogong Batal Satu Lapas dengan Setya Novanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kpk-ajukan-banding-putusan-andi-narogong_m_178899.jpeg" alt="Andi Narogong saat menjalani sidang perkara yang melilitnya" width="100%">
<figcaption>Andi Narogong saat menjalani sidang perkara yang melilitnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, pihaknya mengajukan banding putusan Pengadilan Tipikor atas nama terdakwa<a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank"> Andi Agustinus</a>, dalam dugaan kasus proyek e-KTP. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a>, Selasa (2/1). "KPK sudah menyatakan banding untuk putusan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan terdakwa Andi Agustinus," ujarnya kepada wartawan. Terkait alasan diajukannya banding tersebut, menurut Febri, karena adanya fakta hukum yang tidak dipertimbangkan hakim. "Terkait dengan pihak-pihak yang melakukan korupsi bersama-sama dan penerapan hukum Pasal 2 dan Pasal 3," jelasnya. &nbsp; Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 8 tahun penjara terhadap terdakwa perkara dugaan korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara. "Menjatuhkan pidana delapan tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Tipikor Jakarta, John Halasan Butar-butar saat membacakan putusan di PN Tipikor pengadilan, Jakarta, pada Kamis (21/12). Selain hukuman pidana, dalam amar putusannya majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar USD 2.500 dan sebesar Rp 1,186 miliar. Adapun Andi sudah mengembalikan uang sebesar USD 350 ribu. Dari uang yang sudah dikembalikan, diharapkan sisanya dikembalikan kepada negara selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut Andi tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. "Apabila terpidana tidak mempunyai uang yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun," tambah John. Untuk barang bukti USD 350 ribu dan USD 5500, dinyatakan seluruhnya dirampas untuk negara. Dalam menjatuhkan vonis, hakim memiliki pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan Andi dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, telah merugikan negara dan masyarakat karena program nasional yang startegis dan penting. "Perbuatan terdakwa berakibat masif menyangkut kedaulatan data penduduk masih dirasakan pada saat ini, terdakwa merugikan keuangan negara yang sangat besar," ujar Hakim Anshori Saifuddin. Sementara hal-hal yang meringankan, Andi karena dia telah mengembalikan sebagian uang yang telah dinikmatinya dan telah bersikap kooperatif dalam menjalani penyidikan dan persidangan. Selain itu, dia juga telah ditetapkan sebagai&nbsp;justice collaborator.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

KPK Ajukan Banding Putusan Andi Narogong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/divonis-8-tahun-andi-narogong-legawa_m_176584.jpeg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Andi Narogong" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Andi Narogong</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong legawa menerima semua putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hari ini, Kamis (21/12). Bahkan dia menyatakannya secara tegas menerima vonis yang telah diputuskan hakim. "Ya saya terima," tegasnya singkat saat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta John Halasan Butarbutar, apakah dia menerima putusan tersebut atau akan mengajukan banding. Karena keputusan itu, tim kuasa hukum Andi pun mengamininya. "Ya karena klien kami mengatakan sudah terima, maka kami tidak bisa berkata lain," kata Samsul Huda. Berbeda dengan Andi, tim Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan mempertimbangkan untuk mengajukan banding. "Kami pikir-pikir yang mulia," tutur Jaksa Irene Putri. Sebelumnya dalam sidang kasus ini, dalam putusannya, Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara terhadap Andi. Selain hukuman pidana, dia juga dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar USD 2.500 dan sebesar Rp 1,186 miliar. Adapun Andi sudah mengembalikan uang sebesar USD 350 ribu. Dari uang yang sudah dikembalikan, diharapkan, sisanya dikembalikan kepada negara selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut Andi tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya ditindak oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. "Apabila terpidana tidak mempunyai uang yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun," tambah John. Untuk barang bukti USD 350 ribu dan USD 5500, dinyatakan seluruhnya dirampas untuk negara. Dalam menjatuhkan vonis, hakim mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan Andi dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, telah merugikan negara dan masyarakat karena program nasional yang startegis dan penting. "Perbuatan terdakwa berakibat masif menyangkut kedaulatan data penduduk masih dirasakan pada saat ini, terdakwa merugikan keuangan negara yang sangat besar," ujar Hakim Anshori Saifuddin. Sementara hal-hal yang meringankan, Andi karena dia telah mengembalikan sebagian uang yang telah dinikmatinya dan telah bersikap kooperatif dalam menjalani penyidikan dan persidangan. Selain itu, dia juga telah ditetapkan sebagai justice collaborator.&nbsp;

Divonis 8 Tahun, Andi Narogong Legawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/terbukti-korupsi-e-ktp-andi-narogong-divonis-8-tahun-penjara_m_176568.jpeg" alt="Terdakwa kasus e-KTP Andi Narogong" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus e-KTP Andi Narogong</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 8 tahun penjara terhadap terdakwa perkara dugaan korupsi e-KTP Andi Agustinus alias <a href="https://www.jawapos.com/tag/97244/andi-narogong" target="_blank">Andi Narogong</a>. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara. "Menjatuhkan pidana delapan tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Tipikor Jakarta,<a href="https://www.jawapos.com/tag/97244/andi-narogong" target="_blank"> John Halasan Butarbutar</a> saat membacakan putusan di PN Tipikor Jakarta, Kamis (21/12). Selain hukuman pidana, dalam amar putusannya majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar USD 2.500 dan sebesar Rp 1,186 miliar. Adapun Andi sudah mengembalikan uang sebesar USD 350 ribu. Dari uang yang sudah dikembalikan, diharapkan sisanya dikembalikan kepada negara selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut Andi tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya ditindak oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. "Apabila terpidana tidak mempunyai uang yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun," tambah John. Untuk barang bukti USD 350 ribu dan USD 5500, dinyatakan seluruhnya dirampas untuk negara. Dalam menjatuhkan vonis, hakim memiliki pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan Andi dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, telah merugikan negara dan masyarakat karena program nasional yang startegis dan penting. "Perbuatan terdakwa berakibat masif menyangkut kedaulatan data penduduk masih dirasakan pada saat ini, terdakwa merugikan keuangan negara yang sangat besar," ujar Hakim <a href="https://www.jawapos.com/tag/97244/andi-narogong" target="_blank">Anshori Saifuddin</a>. Sementara hal-hal yang meringankan, Andi karena dia telah mengembalikan sebagian uang yang telah dinikmatinya dan telah bersikap kooperatif dalam menjalani penyidikan dan persidangan. Selain itu, dia juga telah ditetapkan sebagai justice collaborator.

Terbukti Korupsi e-KTP, Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara