<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/19/IMG-20251019-WA0002-394220744.jpg" alt="Tetap pada vonis awal, pengadilan banding tegaskan hukuman 3,5 tahun penjara untuk Taeil eks NCT atas kasus kekerasan seksual (Dok. Soompi)" width="100%">
<figcaption>Tetap pada vonis awal, pengadilan banding tegaskan hukuman 3,5 tahun penjara untuk Taeil eks NCT atas kasus kekerasan seksual (Dok. Soompi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com</strong>&nbsp;- Mantan anggota grup NCT, Taeil, kembali dijatuhi hukuman penjara setelah Pengadilan Tinggi Seoul menolak banding yang ia ajukan terkait kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang wanita asing dalam keadaan tidak sadar.&nbsp;</p> <div dir="auto">Dengan keputusan ini, Taeil dipastikan harus menjalani hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan, sama seperti yang diputuskan pada sidang tingkat pertama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melansir dari laman&nbsp;<em>Soompi</em>, sidang banding yang digelar pada Kamis, 17 Oktober, di Divisi Kriminal 11-3 Pengadilan Tinggi Seoul ini memutuskan untuk mempertahankan vonis awal terhadap Taeil yang didakwa dengan tuduhan pemerkosaan berat di bawah Undang-Undang Kasus Khusus tentang Hukuman Kejahatan Seksual.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua rekannya yang turut terlibat dalam kasus ini, yaitu Tuan Lee dan Tuan Hong, juga dijatuhi hukuman yang sama, masing-masing tiga tahun enam bulan penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016586817/jaksa-tegaskan-kasus-kejahatan-asusila-moon-taeil-eks-nct-sangat-serius-dan-minta-hukuman-lebih-berat">Jaksa Tegaskan Kasus Kejahatan Asusila Moon Taeil Eks NCT Sangat Serius dan Minta Hukuman Lebih Berat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain hukuman penjara, pengadilan juga menegaskan bahwa ketiganya wajib mengikuti program rehabilitasi pelaku kekerasan seksual selama 40 jam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka juga dikenai larangan bekerja selama lima tahun di institusi yang berhubungan dengan anak-anak, remaja, dan penyandang disabilitas, sebuah langkah pencegahan yang ditujukan untuk melindungi kelompok rentan dari potensi pelanggaran serupa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan tidak menemukan alasan untuk mengubah keputusan pengadilan tingkat pertama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim menilai bahwa semua bukti dan keterangan yang diajukan di persidangan pertama telah dipertimbangkan dengan tepat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permohonan banding yang diajukan pihak terdakwa, termasuk klaim bahwa tindakan mereka menyerahkan diri secara sukarela seharusnya menjadi faktor yang meringankan hukuman, juga ditolak oleh pengadilan karena dianggap tidak relevan terhadap beratnya tindak kejahatan yang dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini bermula pada Juni tahun lalu ketika Taeil bersama dua rekannya dilaporkan melakukan kekerasan seksual terhadap seorang wanita asing dalam keadaan mabuk hingga tidak sadarkan diri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perbuatan itu dilakukan setelah mereka bertemu di sebuah tempat hiburan malam di Seoul.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah laporan korban diterima oleh pihak kepolisian, Taeil kemudian didakwa atas tuduhan pemerkosaan berat bersama-sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awalnya, Taeil menjalani proses hukum tanpa penahanan dan tetap bebas selama masa persidangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, setelah pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis bersalah, ia langsung ditahan di tempat untuk menjalani hukuman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan banding terbaru ini menegaskan kembali kesalahan yang dilakukan Taeil dan kedua rekannya, serta menunjukkan sikap tegas pengadilan terhadap kasus kekerasan seksual di industri hiburan Korea Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus Taeil menjadi perhatian besar publik karena ia merupakan salah satu figur terkenal yang pernah bernaung di bawah SM Entertainment sebagai anggota grup NCT.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejatuhan kariernya akibat kasus ini menjadi pengingat keras bahwa popularitas dan ketenaran tidak dapat melindungi seseorang dari konsekuensi hukum atas tindakan yang merugikan orang lain, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang kini semakin mendapat perhatian serius dari masyarakat dan lembaga hukum di Korea Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016316577/meski-mengaku-bersalah-taeil-eks-nct-mengajukan-banding-atas-putusan-pengadilan">Meski Mengaku Bersalah, Taeil Eks NCT Mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan</a></strong></div>

Taeil, mantan anggota NCT, dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara setelah pengadilan banding menolak permohonan keringanannya.

Banding Ditolak, Taeil Eks NCT Dijatuhi Hukuman Penjara 3,5 Tahun, Pengadilan Tegaskan Vonis atas Kasus Kekerasan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kompol-Chuck-Putranto-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Terdakwa Kompol Chuck Putranto saat melakukan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (19/10/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Kompol Chuck Putranto saat melakukan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (19/10/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Polri membatalkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan anak buah Sambo, Kompol Chuck Putranto. Dalam sidang banding Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Chuck diputuskan mendapat sanksi berupa demosi atau penurunan jabatan selama satu tahun.</p> <p>Sebelumnya, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Chuck mendapat vonis hukuman penjara selama satu tahun dan denda Rp 10 juta. Bila denda tidak dibayar, akan digantikan dengan kurungan selama tiga bulan.</p> <p>Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan, dengan putusan sidang banding tersebut, Chuck Putranto dipastikan masih menjadi anggota Polri. &rdquo;Ya, masih anggota dengan putusan itu,&rdquo; terang jenderal berbintang satu tersebut.</p> <p>Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, vonis banding KKEP tersebut sebenarnya sudah bisa diprediksi. Bisa jadi Komisi Banding KKEP memiliki pertimbangan lain bahwa Chuck masih layak dipertahankan sebagai anggota Polri. &rdquo;Misalnya, masa kerjanya dan prestasinya,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Meski begitu, tentunya putusan itu harus memiliki landasan aturan. Bukan diambil karena suka atau tidak suka. &rdquo;Jangan sampai ke depan menimbulkan masalah yang serupa,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Bila melihat vonis banding terhadap Chuck, tentu tidak perlu heran bila nanti ada terpidana kasus obstruction of justice yang divonis sama. &rdquo;Yang pasti, vonis yang lemah tidak akan membuat efek jera bagi yang lain. Jangan sampai peraturan etik dan disiplin internal menjadi macan kertas.&rdquo; <strong>(idr/c6/oni)</strong></p>

Polri membatalkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan anak buah Sambo, Kompol Chuck Putranto.

Pengamat Sebut Vonis Banding PTDH Chuck Putranto Sudah Diprediksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201119-WA0073-1.jpg" alt="Persidangan terdakwa I Gede Ary Astina alias Jrx dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (19/11). Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Persidangan terdakwa I Gede Ary Astina alias Jrx dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (19/11). Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Pengadilan Tinggi Bali mengeluarkan vonis banding kepada terdakwa kasus ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), I Gede Ary Astina alias Jrx SID.<br /> <br /> ’’Kemudian putusannya tetap bersalah sesuai yang telah didakwakan sebelumnya dengan pidana penjara 10 bulan dengan denda Rp 10 juta, dan subsider 1 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan,’’ kata Ketua Pengadilan Negeri Denpasar saat dihubungi di Denpasar, Bali, Selasa (19/1), seperti dikutip dari <em>Antara.</em><br /> <br /> Ia mengatakan berkas putusan banding tersebut diterima Pengadilan Negeri Denpasar pada 14 Januari 2021. Selanjutnya, telah diinformasikan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. ’’Jadi nanti setelah diberitahukan putusannya dalam waktu tujuh hari bisa apakah menerima atau menolak putusan, jadi masih ada upaya hukum,’’ ujarnya.<br /> <br /> Jika dalam waktu tujuh hari dari pihak jaksa penuntut umum maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan kasasi melewati batas waktu tujuh hari maka keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap.<br /> <br /> Hingga saat ini terdakwa Jrx yang juga drumer band Superman Is Dead masih ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Badung.<br /> <br /> Sebelumnya pada (19/11) majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang diketuai oleh lda Ayu Adnya Dewi menjatuhkan vonis terhadap terdakwa I Gede Ary Astina alias Jrx dengan hukuman satu tahun dua bulan penjara.<br /> <br /> ’’Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gede Ary Astina alias Jrx, dengan pidana penjara selama satu tahun dan dua bulan dan pidana denda sejumlah Rp10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan,’’ tutur majelis hakim yang diketuai oleh lda ayu adnya dewidi Pengadilan Negeri Denpasar.<br /> <br /> Dalam perkara ini I Gede Ary Astina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan asas antargolongan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum, yaitu sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://youtu.be/a2mkPHilQmU

Jrx SID Divonis Banding 10 Bulan Penjara dan Denda Rp 10 Juta

vonis banding

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#vonis banding

Berita Terkini

Banding Ditolak, Taeil Eks NCT Dijatuhi Hukuman Penjara 3,5 Tahun, Pengadilan Tegaskan Vonis atas Kasus Kekerasan Seksual

Pengamat Sebut Vonis Banding PTDH Chuck Putranto Sudah Diprediksi

Jrx SID Divonis Banding 10 Bulan Penjara dan Denda Rp 10 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com