<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/20/JKT-1-PENGUMUMAN-MENTERI-FED-2JPG-861150096.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka susunan para menteri yang mengisi Kabinet Merah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10) malam. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka susunan para menteri yang mengisi Kabinet Merah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10) malam. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan para menteri yang akan membantunya bekerja selama lima tahun ke depan. Para menteri itu bertugas dalam payung kabinet yang bernama Kabinet Merah Putih. Total ada 48 menteri dan lima lembaga selevel menteri. Sehingga totalnya menjadi 53 menteri dan pimpinan lembaga selevel menteri. Dari angka tersebut, 14 di antaranya diisi oleh nama-nama lama dengan jabatan dan posisi yang sama persi. Mereka adalah para menteri dan pimpinan lembaga selevel menteri yang sebelumnya bertugas di Kabinet Indonesia Maju (KIM). Belasan menteri tersebut diumumkan secara langsung oleh Presiden Prabowo pada Minggu malam (20/10). Berikut rinciannya: <ol> <li>Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto</li> <li>Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian</li> <li>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas</li> <li>Menteri Keuangan Sri Mulyani</li> <li>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin</li> <li>Menteri Sosial Saifullah Yusuf</li> <li>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita</li> <li>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia</li> <li>Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman</li> <li>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono</li> <li class="class-paragraph">Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir</li> <li>Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani</li> <li>Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo</li> <li>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin</li> </ol> Belasan menteri dan pimpinan lembaga tersebut menduduki posisi yang sama di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Ma&rsquo;ruf Amin. Mereka kembali mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran-Rakabuming Raka untuk membantu kerja-kerja yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sampai 2029 mendatang.

Terdapat 14 menteri yang merupakan wajah lama dan pernah bertugas di era Jokowi. Pada Kabinet Merah Putih mereka kembali jadi menteri.

14 Menteri Kabinet Merah Putih Merupakan Wajah Lama, Tidak Berganti Posisi, dan Pernah Bertugas di Kabinet Era Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/JKT_Prabowo-Kertananegara_MIFTAHUL-HAYAT-03-3447903290.jpeg" alt="Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Nama-nama menteri yang akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai diperlihatkan ke publik. Kemarin hingga tadi malam, Prabowo memanggil satu per satu calon menteri ke kediamannya di Rumah Kertanegara, Jakarta. Prabowo menggunakan cara yang mirip dengan Jokowi pada 2019 lalu. Yakni, meminta para calon menteri berjalan layaknya catwalk di hadapan awak media. Mereka berjalan dari bekas kantor Tim Kampanye Nasional (TKN) di Jalan Sriwijaya I ke rumah Prabowo yang berjarak sekitar 100 meter. Masing-masing calon menteri masuk ke dalam rumah Prabowo dan keluar sekitar 30 menit kemudian. Mayoritas tidak membeberkan posisinya, meski sebagian mau membocorkan bidangnya. Dari kandidat menteri yang dipanggil, ada banyak nama lama. Termasuk menteri di era Jokowi. Misalnya, Pratikno yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Jokowi. Nama lain orang dekat Jokowi adalah Tito Karnavian yang berpotensi kembali menjadi menteri dalam negeri. Sinyal itu menguat setelah Tito diminta melanjutkan agenda pengendalian inflasi daerah yang selama ini memang menjadi prioritas Tito. "Dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan tiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan," kata Tito. Kemudian, ada Bahlil Lahadalia yang berpotensi melanjutkan posisinya di menteri ESDM. Bahlil mengaku ditugasi mengelola sumber daya alam. Lalu, Saifullah Yusuf berpeluang tetap menjabat menteri sosial. Meski tidak menegaskan, Gus Ipul &ndash;sapaannya&ndash; mengaku ditugasi memastikan program sosial bisa tepat sasaran. "Tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan," ujarnya. Untuk detailnya, pihaknya masih akan menunggu arahan setelah dilantik nanti. Sementara itu, posisi menteri pendidikan berpotensi besar kembali ke Muhammadiyah. Sekretaris Umum Abdul Mu&rsquo;ti dalam pembicaraannya dengan Prabowo mengaku diminta memimpin kementerian terkait pendidikan dasar dan menengah. &rsquo;&rsquo;Kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan,&rsquo;&rsquo; katanya. Terpisah, Bahlil menyerahkan sepenuhnya urusan posisi menteri kepada Prabowo selaku pemilik hak prerogatif. Menurut dia, Golkar akan menghormati dan menjalankan semua keputusan Prabowo. Soal kepastian jumlah dan detail posisi menteri, Bahlil enggan menyebutkan. &rdquo;Kami serahkan kepada Pak Presiden Terpilih,&rdquo; ujar Ketum Golkar tersebut. Di sisi lain, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga menyerahkan sepenuhnya urusan kabinet kepada Prabowo. Muhaimin enggan menyebut posisi menteri apa saja yang akan diberikan kepada kader-kader PKB. Muhaimin hanya menegaskan, PKB siap menugaskan kader terbaik untuk membantu Prabowo. &rdquo;Kader PKB siap di mana pun diperintah untuk menyukseskan pemerintahan,&rdquo; tegasnya. Selain wajah lama, ada pula wajah baru yang datang ke rumah Prabowo. Salah satunya adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan Veronica Tan (mantan istri Ahok). Nasaruddin mengaku kaget ketika mendapat panggilan dari Prabowo yang disampaikan melalui ajudan pribadinya, Mayor Teddy Indra Wijaya. &rdquo;Saya nggak pernah membayangkan,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, Veronica meminta publik menunggu pengumuman nama kabinet. Saat ditanya soal posisi menteri, Veronica mengaku dirinya diminta Prabowo untuk membantu melayani masyarakat. Khususnya anak dan ibu. &rdquo;Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan,&rdquo; ungkapnya. Di sisi lain, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut nama-nama yang dipanggil hingga tadi malam belum semuanya pasti menjadi menteri. Namun, dia mengisyaratkan bahwa kepastian menteri telah dituntaskan tadi malam. &rdquo;Kalau yang keluar (dari rumah Prabowo, Red) mukanya cerah, itu sudah pasti,&rdquo; ujar Dasco, lantas tertawa. Setelah dipanggil tadi malam, Dasco menyebut nama-nama yang sudah pasti menjadi menteri akan mengikuti pembekalan di Hambalang besok (16/10). Soal kader PDI Perjuangan (PDIP) yang tidak tampak di Kertanegara tadi malam, Dasco tidak banyak komentar. &rdquo;Nanti lihat saja,&rdquo; ujarnya. Yang jelas, kata Dasco, semua menteri diminta untuk menandatangani pakta integritas. Hingga berita ini ditulis pukul 21.00 WIB, pemanggilan masih berlangsung. Total, sudah ada 49 nama calon menteri dan kepala badan yang dipanggil. Sejauh ini, belum ada kader PKS, Nasdem, dan PDIP yang datang. Namun, pemanggilan akan berlanjut hari ini. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang ditemui di kompleks Istana Negara kemarin mengamini tidak ada menteri dari Nasdem. &rsquo;&rsquo;Nasdem tidak mengajukan daftar untuk duduk di kementerian. Tapi, Nasdem mengatakan bagian dari koalisi,&rdquo; katanya. Pemanggilan para tokoh ke Kertanegara tersebut diyakini bakal berlanjut ke pelantikan menteri pada 21 Oktober mendatang. Pengamat politik Ujang Komarudin bahkan menggaransi 99 persen hal itu akan terealisasi. &rsquo;&rsquo;Kan sudah ada yang memberitahukan, meski ada juga yang tidak mem-publish posisinya di mana,&rdquo; ungkapnya. Lalu, apakah nama-nama tersebut menjanjikan atau mumpuni memegang pos kementerian yang ditugasi? Ujang mengatakan terlalu dini untuk menilai kinerja mereka. Menurutnya, minimal harus dilihat setelah 100 hari pertama atau sekitar 3&ndash;4 bulan masa kerja. &rsquo;&rsquo;Kalau sekarang sangat subjektif kita menilai karena mereka belum bekerja. Ukuran menjanjikan atau tidak batasnya 100 hari kerja,&rdquo; ujarnya. (far/lyn/tyo/mia/c17)

Nama-nama menteri yang akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai diperlihatkan ke publik.

Prabowo Panggil 49 Calon Menteri, Wajah Lama Warnai Kabinet, Mendikbud Dijabat Kader Muhammadiyah, NU Kebagian Mensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Suasana-Sidang-Dery-Ridwansah-1JPG-3948196416.jpg" alt="Suasana Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tidak ada kejutan baru dalam pelantikan anggota DPR kemarin (1/10). Baik dari sisi konfigurasi parpol maupun unsur pimpinan dewan. Kursi ketua DPR tetap diduduki Puan Maharani. Mayoritas anggota dewan diisi wajah-wajah lama. Parpol pendukung pemerintah juga masih mendominasi kursi Senayan. Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, dari sejumlah variabel, kebaruan di DPR periode ini sangat minim. Sebab, hasil pemilu menempatkan urutan partai yang nyaris sama dengan 2019 lalu. Imbasnya, sebaran kursi tidak banyak bergeser signifikan, kecuali keluarnya PPP dari parlemen. Kemudian, secara profiling, lebih dari separo anggota DPR 2024&ndash;2029 adalah incumbent. Dari 580 anggota DPR, 307 di antaranya adalah wajah lama. Dari variabel peta politik, sudah menjadi rahasia umum bahwa koalisi pendukung pemerintah ke depan merupakan mayoritas di parlemen. Sama dengan yang terjadi sepuluh tahun terakhir. &rdquo;Saya pikir kita tidak bisa berharap akan ada perubahan politik yang mendasar dari DPR pada lima tahun ke depan,&rdquo; ujar Arif saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Arif berpendapat, situasi hari ini &ndash;yang mana oposisi nyaris tidak ada&ndash; cukup mengkhawatirkan. Sebab, fungsi pengawasan terhadap pemerintah yang diharapkan bakal lahir dari parlemen sulit terwujud. Belajar dari pengalaman lima tahun terakhir, partai oposisi yang minim sangat tidak efektif untuk membendung kerja kekuasaan. "Periode terakhir saja dengan menyisakan hanya PKS sebagai partai di luar pemerintah, fungsi pengawasan tidak berjalan," tuturnya. Dia berpendapat, produk legislasi belakangan ini cukup buruk. Hal itu bisa dilihat dari minimnya partisipasi yang berujung pada ketidakpuasan publik pada RUU tertentu. &rsquo;&rsquo;Berulang-ulang juga undang-undang yang dihasilkan itu kemudian di-judicial review sama MK,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Tantangan berikutnya berkaitan dengan fungsi anggaran. Sebab, ada indikasi melebarnya defisit untuk membiayai program pemerintahan baru. Hal itu menjadi bagian dari tanggung jawab DPR untuk mengontrol anggaran pemerintahan. &rsquo;&rsquo;Tidak hanya terkait defisit itu, tapi bagaimana melakukan efisiensi dan alokasi yang tepat supaya anggarannya punya daya dorong pada pertumbuhan ekonomi,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. (tyo/far/c7/oni)

Mayoritas anggota DPR RI diisi wajah-wajah lama. Parpol pendukung pemerintah juga masih mendominasi kursi Senayan.

DPR RI Periode 2024-2029 Didominasi Wajah Lama, Senayan Masih Dikuasai Pendukung Pemerintah

wajah lama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wajah lama

Berita Terkini

14 Menteri Kabinet Merah Putih Merupakan Wajah Lama, Tidak Berganti Posisi, dan Pernah Bertugas di Kabinet Era Jokowi

Prabowo Panggil 49 Calon Menteri, Wajah Lama Warnai Kabinet, Mendikbud Dijabat Kader Muhammadiyah, NU Kebagian Mensos

DPR RI Periode 2024-2029 Didominasi Wajah Lama, Senayan Masih Dikuasai Pendukung Pemerintah

Download Aplikasi JawaPos.com