<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/25/donny-3756408487.jpg" alt="Bupati Donny Ahmad Munir saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan laporan Pemda 2024 dari BPK." width="100%">
<figcaption>Bupati Donny Ahmad Munir saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan laporan Pemda 2024 dari BPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Bandung, Jumat (23/5). Bupati Dony mengaku bersyukur atas pencapaian ini dan mengapresiasi kerja keras semua pihak, baik jajaran eksekutif maupun legislatif, yang telah berupaya menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. "Terima kasih kepada masyarakat Sumedang atas perhatian, doa, dan dukungannya," ujar Dony. Ia menegaskan bahwa Pemda Sumedang terus berkomitmen menaati peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal. "Ini menunjukkan Sumedang telah taat, bisa mengelola keuangan, dan mempertanggungjawabkannya dengan baik," katanya. Dony berharap capaian 11 kali WTP ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat. Acara penyerahan opini WTP ini turut dihadiri Ketua DPRD Sumedang Sidik Jafar, Sekda Tuti Ruswati, Kepala BKAD Ine Inajah, dan Inspektur Daerah Dadang Sulaeman.

Sumedang raih opini WTP ke-11 dari BPK, wujud tata kelola keuangan baik. Bupati ajak semua pihak tingkatkan pembangunan.

Opini WTP ke-11 Jadi Bukti Tata Kelola Keuangan Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/24/IMG-20240624-WA0007-4002076800.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa (dua dari kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2023 (LHP 2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa (dua dari kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2023 (LHP 2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Laporan Keuangan Tahun 2023 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali meraih opini wajar dalam hal semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini diraih oleh LPS untuk ke 10 kalinya secara berturut-turut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hasil yang baik ini melanjutkan hasil pemeriksaan untuk Laporan Keuangan LPS pada tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap dengan dukungan BPK RI, capaian yang baik ini dapat terus kami pertahankan pada tahun-tahun berikutnya,&rdquo; ujar Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2023 (LHP 2023) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diwakili oleh Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, di Jakarta (14/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Purbaya lantas menekankan, dengan raihan tersebut, LPS akan terus melakukan penguatan di internal LPS antara lain, dengan peningkatan kompetensi pegawai, penyusunan kebijakan dan prosedur, peningkatan fungsi manajemen risiko, pengendalian internal dan kepatuhan, serta pengembangan teknologi informasi untuk mendukung operasionalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas LPS agar dapat berjalan secara lebih efisien dan efektif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014789745/tak-usung-anies-baswedan-alasan-pks-munculkan-sosok-sohibul-iman-jadi-bakal-cagub-jakarta">Tak Usung Anies Baswedan, Alasan PKS Munculkan Sosok Sohibul Iman jadi Bakal Cagub Jakarta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Khusus dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, LPS pun telah mendapatkan pelatihan dari BPK. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kami harapkan kerja sama di bidang peningkatan SDM kompetensi pegawai ini dapat dilakukan secara reguler,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga mengatakan, capaian ini dapat menjadi penyemangat bagi LPS sebagai salah satu instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja lembaga, terutama dalam hal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang tidak kalah penting, kami tentu selalu mengharapkan dukungan dari BPK RI dalam bentuk pemberian masukan untuk perbaikan dan penguatan sistem pengendalian internal di LPS serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014789669/ramalan-zodiak-hari-ini-libra-dan-scorpio-24-juni-2024-dari-kesehatan-karier-keuangan-hingga-cinta">Ramalan Zodiak Hari Ini Libra dan Scorpio 24 Juni 2024: dari Kesehatan, Karier, Keuangan hingga Cinta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, LPS selalu berkoordinasi dengan BPK sebagai Lembaga Tinggi Negara, yang memiliki kewenangan sesuai Undang-Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh instansi pemerintah termasuk LPS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya LPS juga akan segera menindaklanjuti rekomendasi sesuai LHP Tahun 2023, termasuk menyelesaikan rekomendasi yang masih berstatus Dalam proses penyelesaian dari pemeriksaan-pemeriksaan BPK RI.&nbsp;</div>

“Hasil yang baik ini melanjutkan hasil pemeriksaan untuk Laporan Keuangan LPS pada tahun-tahun sebelumnya,"

Kembali Raih WTP, LPS Akan Terus Meningkatkan Kinerja Lembaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/11/IDA-WTP-2298479629.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan T.A. 2022. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan anggaran. "Pencapaian positif ini merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Kemnaker," kata Menaker Ida Fauziyah saat mewakili 35 entitas kementerian, lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan lembaga publik di bawah anggota keuangaan negara (AKN III) BPK, Senin (10/7/2023). Menurut Ida, dengan laporan keuangan yang baik, masyarakat memiliki harapan yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik yang akuntabel, serta transparansi penggunaan anggaran oleh pemerintah. Oleh karena itu, predikat WTP yang diraih Kemnaker merupakan menjadi motivasi dan semangat bagi Kemnaker melakukan berbagai terobosan dan inovasi guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. "Ini modal dasar kita untuk mendapatkan kepercayaan publik, mendapatkan legitimasi sosial dari publik sebagai entitas organisasi pemerintahan. Kredibilitas di mata publik adalah aset, yang meskipun tak berwujud, namun sangat berharga dan bernilai bagi suatu organisasi publik pada era sekarang ini," katanya. Ida menambahkan, capaian diraih melalui perampingan birokrasi guna menghasilkan kinerja lebih baik, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi untuk mewujudkan percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Selain itu, kendali manajemen risiko di birokrasi atau yang lebih dikenal dengan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang berjalan dengan baik. "Teknologi informasi telah sangat membantu kita dalam melaksanakan berbagai tugas dalam pelayanan publik. Termasuk dalam hal ini proses penyusunan laporan keuangan juga menjadi lebih mudah," ujarnya.

Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan anggaran.

Kemnaker Raih Opini WTP atas Laporan Keuangan 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/PANDANGAN-UMUM-1710057108.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution (kedua dari kiri) saat hadir menghadiri Rapat Paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 di Gedung DPRD Medan, Senin (19/6). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution (kedua dari kiri) saat hadir menghadiri Rapat Paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 di Gedung DPRD Medan, Senin (19/6). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fraksi PDI Perjuangan (F-PDI Perjuangan) mengapresiasi setinggi-tingginya kinerja Wali Kota Medan Bobby Nasution menyusul keberhasilan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut. Apresiasi ini disampaikan saat Bobby Nasution menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 di Gedung DPRD Medan, Senin (19/6). "Tentunya ini memberikan harapan besar bagi masyarakat Kota Medan. Sebab selama 3 tahun berturut-turut Pemko Medan meraih opini WTP ini. Hal ini merupakan bukti bahwa komitmen di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan bersama Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman memiliki semangat tinggi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Daniel Pinem selaku juru bicara F-PDI Perjuangan. Selain Fraksi PDI-Perjuangan, apresiasi atas keberhasilan Pemko Medan meraih predikat opini WTP tiga kali berturut-turut juga disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) melalui Irwansyah SAg SH. F-PKS menilai, keberhasilan itu merupakan usaha keras Pemko Medan dalam mewujudkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. "F-PKS berharap Pemko Medan dapat lebih cermat dan penuh perencanaan dalam menyusun anggaran sehingga tepat sasaran untuk pembangunan Kota Medan," ungkap Irwansyah. Setelah F-PDI Perjuangan dan F-PKS, selanjutnya Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gabungan (Partai Haura, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan) menyampaikan sejumlah pertanyaan, masukan dan saran dalam pemandangan umum yang dibuka Ketua DPRD Medan Hasyim SE tersebut.

Bobby Nasution mendapat apresiasi atas keberhasilan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kota Medan TA 2022 dari BPK Sumut.

Raih WTP 3 Tahun Berturut, F-PDI Perjuangan & F-PKS Apresiasi Kinerja Pemko Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/WhatsApp-Image-2023-05-16-at-204133-69029907.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Capaian tersebut merupakan kesebelas kali yang diraih Pemkot Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya. Dia mengingatkan seluruh ASN untuk tidak melakukan perbuatan yang aneh-aneh atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti pungutan liar (pungli). &rdquo;Alhamdulillah, Surabaya mendapatkan WTP dari BPK Jatim untuk pemeriksaan keuangan. Ini sebelas kali berturut-turut. Teman-teman (ASN) semakin tertib administrasi dan saya berharap jajaran Pemkot Surabaya sudah tidak ada yang neko-neko (macam-macam), karena kita sudah punya tunjangan penghasilan. Sekarang adalah bagaimana anggaran itu bisa diperuntukkan bagi masyarakat dan dirasakan masyarakat,&rdquo; tegas Wali Kota Eri Cahyadi, Jumat (26/5). Wali kota juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga. &rdquo;WTP ini bukan milik pemkot, tetapi milik seluruh warga Surabaya. Karena dengan WTP ini, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan seluruh masyarakat,&rdquo; ungkap Eri. Eri berharap, dengan keseriusan Pemkot Surabaya mempertahankan opini WTP tersebut, seluruh anggaran pemkot bisa disalurkan dengan tepat sasaran untuk kepentingan seluruh warga Surabaya. &rdquo;Alhamdulillah dengan seluruh doanya warga Surabaya, Pemkot Surabaya kembali lagi meraih WTP yang kesebelas kali, sehingga anggaran di Kota Surabaya dengan WTP ini bisa terus untuk kepentingan umat di seluruh Kota Surabaya,&rdquo; ujar Eri. Meski begitu, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan evaluasi. Tindak lanjut hasil evaluasi tersebut akan diselesaikan pada 2023. &rdquo;Harus ada perbaikan. Insya Allah tindak lanjutnya akan kita (selesaikan) 100 persen tahun ini. Karena (ada) pemeriksaan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya, ada yang 10 tahun sebelumnya, 20 tahun sebelumnya, ini yang akan kita selesaikan. Tapi di tahun-tahun yang sekarang ini tidak ada,&rdquo; terang Eri. Menurut wali kota, prioritas Pemkot Surabaya saat ini adalah fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pemkot Surabaya memiliki kewajiban untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, stunting, hingga kematian ibu dan anak.

Pemkot Surabaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022

Pemkot Surabaya Pertahankan Opini WTP LKPD 11 Kali, Ini Pesan Wali Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/WhatsApp-Image-2023-05-25-at-174357-1268621692.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menerima WTP sepuluh kali berturut-turut dari BPK." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menerima WTP sepuluh kali berturut-turut dari BPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkab Sidoarjo sukses mempertahankan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Capaian WTP tahun ini untuk yang kesepuluh kali diraih secara berturut-turut. Penilaian WTP tahun ini diraih atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sidoarjo Tahun Anggaran 2022. Kamis (25/5), penyerahan LHP LKPD TA 2022 Kabupaten Sidoarjo opini WTP dilakukan Kepala BPK Perwakilan Jatim Karyadi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang akrab disapa Gus Muhdlor bangga dengan capaian tersebut. Pasalnya opini WTP menjadi bukti kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). &rdquo;Alhamdulillah hari ini (25/5), LHP LKPD TA 2022 Pemkab Sidoarjo mendapat penilaian WTP. Ini menjadi tugas kami ke depan untuk mempertahankan WTP yang sudah diraih sepuluh kali berturut-turut,&rdquo; ujar Gus Muhdlor. Bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya itu menjelaskan, prestasi tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh ASN Pemkab Sidoarjo. Selain itu, dukungan dari seluruh masyarakat Sidoarjo yang telah mengawal roda pembangunan. &rdquo;Oleh karena itu, saya mengapresiasi hasil kerja keras yang dilakukan jajaran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengawal dan mengelola keuangan daerah selama setahun terakhir,&rdquo; tegas Bupati Ahmad Muhdlor Ali, alumni SMAN 4 Sidoarjo itu. Ke depan Gus Muhdlor akan terus mendorong jajarannya untuk mempertahankan opini WTP pada penilaian tahun-tahun berikutnya. Dia menilai opini WTP mempunyai peran penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu dia meminta komitmen ASN Sidoarjo dalam mengelola APBD secara profesional, akuntabel, dan transparan. &rdquo;Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan uang negara, opini WTP merupakan bukti APBD dikelola secara bijak, profesional, akuntabel, dan transparan,&rdquo; ucap Ahmad Muhdlor Ali.

Pemkab Sidoarjo pertahankan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Jatim sepuluh kali berturut-turut

Sidoarjo Sukses Pertahankan Opini WTP 10 Kali Berturut-Turut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/Untitled11-58002459.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara pada acara di Kota Probolinggo, Jumat (14/4)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjadi pembicara pada acara di Kota Probolinggo, Jumat (14/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, Jawa Timur, benar-benar mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam bekerja. Legislator Partai Golkar itu mengatakan, salah satu tolok ukur penting dalam mengukur kinerja pemda adalah laporan keuangan memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misbakhun menyatakan itu saat menjadi pembicara acara bertitel Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK &amp; DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kota Probolinggo, Jumat (14/4). &rdquo;BPK ini memiliki peran yang sangat penting dalam struktur kenegaraan,&rdquo; ujar Misbakhun di acara yang dihadiri ratusan ASN Pemkot Probolinggo itu. Pembicara lain dalam kegiatan itu adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi dan Wali Kota Probolinggo. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati juga ikut hadir dalam sosialisasi hasil kerja sama DPR dan BPK itu. Lebih lanjut Misbakhun menjelaskan, setidaknya terdapat dua undang-undang (UU) yang menjadi dasar pijakan BPK. Pertama UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Satu lagi UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. &rdquo;Dua undang-undang tersebut menjadi dasar penguatan yang strategis bagi BPK dalam melakukan upaya-upaya bagaimana pelaksanaan pembangunan itu terlaksana baik, dengan akuntabilitas yang baik, dan transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan,&rdquo; tutur Misbakhun. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengapresiasi Pemkot Probolinggo yang laporan keuangannya selama lima kali berturut-turut memperoleh predikat WTP dari BPK. Misbakhun menyebut capaian itu bukan sekadar prestasi, melainkan juga bukti akuntabilitas dan transparansi. &rdquo;Ini merupakan sebuah prestasi sekaligus komitmen dari pemkot untuk menjadikan Probolinggo mempunyai akuntabilitas yang baik. WTP ini menunjukkan transparansi yang dibangun di Kota Probolinggo dinilai baik oleh lembaga setingkat BPK,&rdquo; tutur Misbakhun. Namun, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo) itu juga mengatakan, WTP belum cukup. Menurut Misbakhun, Pemkot Probolinggo juga harus meningkatkan standar demi mengejar target yang lebih tinggi untuk menyejahterakan warga. &rdquo;Saya yakin bapak-ibu ASN sekalian memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan standar kesejahteraan sehingga cita-cita bersama kita untuk memajukan bangsa dan mengentaskan kemiskinan dapat terwujud,&rdquo; ucap Misbakhun. Sekretaris Jenderal Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu juga menyinggung soal sinergi sebagai kunci penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. &rdquo;Sinergi bersama adalah hal penting bagi ASN untuk membangun dan mencapai cita-cita bersama memajukan bangsa,&rdquo; kata Misbakhun.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun ajak para aparatur sipil negara Pemkot Probolinggo mengedepankan akuntabilitas dan transparansi

Sosialisasikan Peran Penting BPK, Misbakhun Dorong ASN Pemda Tidak Cuma Kejar WTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221226-WA0005.jpg" alt="SANGAT EFEKTIF: Angka penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencapai Rp 20 triliun dengan tingkat efektivitas mencapai 93,83 persen. (Foto : BAZNAS UNTUK JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>SANGAT EFEKTIF: Angka penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencapai Rp 20 triliun dengan tingkat efektivitas mencapai 93,83 persen. (Foto : BAZNAS UNTUK JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berhasil mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar Rp 21,3 triliun pada 2022, atau meningkat 52,14 persen dari pengumpulan tahun lalu yang mencapai Rp 14 triliun.  Capaian ini merupakan hasil akumulasi dari BAZNAS RI, BAZNAS provinsi/kabupaten/kota, LAZ tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan catatan pengelolaan zakat oleh masjid dan masyarakat  hingga triwulan tiga atau sejak Januari sampai September 2022.  Selain itu, BAZNAS juga sangat efektif dalam penyaluran secara nasional. Angka penyaluran yang menyentuh Rp 20 triliun, membuat tingkat efektivitasnya mencapai 93,83 persen. Ini menandakan BAZNAS RI maupun BAZNAS dan LAZ di daerah, hampir mendekati sempurna dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari para muzaki.  ”Alhamdulillah, peningkatan dari pencapaian ini patut kita apresiasi. Ini merupakan buah dari kerja keras dan kedermawanan para muzaki yang tak kenal lelah dalam membantu sesama,” kata Ketua BAZNAS RI Noor Achmad MA di Jakarta, Jumat (23/12).  Sedangkan di tingkat pusat, sejak Januari 2022 hingga 23 Desember 2022, BAZNAS RI telah mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar Rp 610.134.384.057. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat menjadi Rp 630 miliar pada akhir 2022. Jika tercapai, maka peningkatannya menyentuh 21,8 persen dibanding 2021 yang mencapai Rp 517 miliar.  ”Namun kami optimis pengumpulan di BAZNAS RI akan naik 30 persen dari tahun lalu atau mencapai Rp 672 Miliar sepanjang tahun 2022 ini,” katanya.  Noor menyampaikan rasa terima kasih banyak atas kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi dalam menunaikan zakat di saat Indonesia masih dalam fase pemulihan ekonomi setelah krisis akibat pandemi.  “Semoga kebaikan muzaki dapat mempercepat kebangkitan dan membuat perekonomian para mustahik semakin membaik di masa depan. BAZNAS makin bersemangat menjalankan visi menjadi lembaga utama menyejahterakan umat,” ucap Noor.  Penyaluran BAZNAS RI sepanjang 2022 meliputi lima aspek utama, yakni pendidikan (45.814 penerima manfaat), kesehatan (371.500 penerima manfaat), sosial kemanusiaan (1.602.898 penerima manfaat), dakwah (76.391 penerima manfaat), dan ekonomi (19.335 penerima manfaat).  Selain itu, BAZNAS RI juga optimal dalam menyalurkan dana ZIS-DSKL sepanjang 2022. Tercatat sepanjang tahun ini, BAZNAS RI menyalurkan Rp449.211.940.220 yang meliputi sosial kemanusiaan Rp 235.516.595.739, kesehatan Rp 33.219.539.427, pendidikan Rp 68.880.663.616, ekonomi Rp 51.106.890.045, dan dakwah advokasi Rp 60.488.251.393.  ”Melalui beragam program produktifnya, BAZNAS berhasil mengangkat 39.690 keluarga mustahik dari garis kemiskinan. Keberhasilan tersebut merupakan 37 persen dari mustahik yang dibina BAZNAS RI. Di luar itu masih banyak lagi mustahik yang dibina oleh BAZNAS provinsi-kabupaten-kota, dan lembaga amil zakat resmi di seluruh Indonesia,” kata Noor Achmad.  Zakat memberikan dampak yang sangat positif terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil penghitungan Indikator Kemiskinan 2021 untuk BAZNAS RI, penerima program penanggulangan kemiskinan yang berhasil dientaskan dari garis kemiskinan sebanyak 52.563 jiwa. Sedangkan jumlah penerima program penanggulangan kemiskinan yang berhasil bertransformasi menjadi muzaki sebanyak 39.690 jiwa.  Sementara itu, secara keseluruhan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) se-Indonesia berhasil mengentaskan kemiskinan garis kemiskinan sebanyak 397.419 jiwa. Adapun penerima program penanggulangan kemiskinan yang telah berhasil bertransformasi menjadi muzakki (melampaui nisab zakat) terhitung sebanyak 99.355 jiwa.  Agar terus memaksimalkan potensi zakat di masa mendatang demi memperbanyak mustahik yang mendapat manfaat, BAZNAS akan terus menggencarkan pengumpulan dari berbagai sektor. Sisi digital menjadi salah satu upaya BAZNAS dalam mendorong peningkatan tersebut. Noor mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan melalui pembayaran ZIS di layanan-layanan yang BAZNAS sediakan.  ”Zakat digital BAZNAS telah dimulai sejak 2016. Digital fundraising BAZNAS tumbuh 128 persen dalam tiga tahun ini. Tahun ini telah menyumbang 24 persen dari total pengumpulan BAZNAS dengan budget 3 persen dari dana terhimpun. Selain itu, BAZNAS juga akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mencapai visi menjadi lembaga utama menyejahterakan umat,” ucapnya.  Keseriusan BAZNAS dalam mengoptimalkan sisi digital juga ditunjukkan dengan menggencarkan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) ke berbagai BAZNAS di daerah.  Dalam satu dekade terakhir, SIMBA menjadi andalan BAZNAS dalam mengoptimalkan pengelolaan ZIS secara digital. SIMBA merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional bagi terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia.  ”SIMBA diluncurkan sejak tahun 2012 lalu. Saat ini, SIMBA telah digunakan di 29 BAZNAS Provinsi, dan 374 BAZNAS kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan BAZNAS serius menggarap sektor digital,” ujar Noor.  Pada tahun ini pula, BAZNAS RI telah memberikan rekomendasi izin pembentukan terhadap 22 LAZ baru dan memberikan rekomendasi izin perpanjangan terhadap tujuh LAZ. Rekomendasi tersebut menjadi salah satu syarat untuk bisa diterbitkannya izin pembentukan dan perpanjangan LAZ dari Kementerian Agama.  Dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, BAZNAS konsisten mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2021. Raihan ini menjadi pelengkap prestasi BAZNAS yang selalu memetik hasil WTP sejak berdiri tahun 2001 hingga kini.  Selain itu, sepanjang 2022, BAZNAS RI berhasil meraih 20 penghargaan bergengsi tingkat nasional dan internasional. Beberapa di antaranya adalah 3G Championship Award in Capacity Building 2022 - Cambridge International Financial Advisory (IFA), 3G Leadership Award in Community Development &amp; Philanthropy 2022 - Cambridge International Financial Advisory (IFA), dan TOP Brand Awards 2022 - Kategori Zakat And Charity.

BAZNAS: Pengelolaan Zakat Nasional 2022 Tumbuh 52 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/khofiah-wtp.jpg" alt="PENGHARGAAN: Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Taukhid. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENGHARGAAN: Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Taukhid. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov dan 37 pemerintah kabupaten/kota di Jatim berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah tahun 2021. Bagi Pemprov Jatim, capaian positif tersebut merupakan yang ketujuh secara berturut-turut. Selain itu, tercatat ada lima daerah yang meraih opini WTP sepuluh kali beruntun.  Prestasi itu pun berbuah penghargaan yang diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Taukhid di Surabaya kemarin (14/11). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga menyerahkan bonus tambahan untuk daerah yang sukses sepuluh kali meraih WTP berturut-turut.  Sepuluh daerah itu yakni Blitar, Kota Malang, Banyuwangi, Ponorogo, dan Surabaya. Masing-masing mendapat bantuan Rp 10 miliar yang dicairkan pada APBD 2023.  Khofifah mengaku bersyukur atas raihan pemprov dan mayoritas pemerintah kabupaten/kota di Jatim. Dia berharap capaian tersebut tidak sebatas penghargaan.  ”Tapi juga memotivasi seluruh kepala daerah untuk terus meningkatkan kualitas penganggaran. Saya berharap seluruh kepala daerah bisa mempertahankan prestasi ini,” tuturnya.  Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Taukhid mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah sudah menerapkan sistem penganggaran sesuai aturan.  ”Dari 38 kabupaten/kota, hanya ada satu yang belum WTP. Ini cukup baik untuk provinsi,” ujar dia.  Taukhid mengingatkan kepala daerah untuk konsisten dalam penerapan sistem penganggaran. Apalagi, pada tahun 2023 ada transisi pemerintahan.  ”Sehingga tak mengganggu perencanaan dan penyusunan anggaran. Apalagi sampai melanggar aturan terkait keuangan,” tuturnya.

Predikat WTP untuk Pemprov Jatim dan 37 Pemerintah Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/wtp-sidoarjo.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan pemerintah Republik Indonesia kepada Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Mudhlor atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan pemerintah Republik Indonesia kepada Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Mudhlor atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Republik Indonesia. Capain itu untuk yang ke 9 kali berturut-turut diraih Pemkab Sidoarjo sejak LKPD tahun 2013 lalu.  Penghargaan opini WTP 9 kali berturut-turut tersebut diserahkan Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Mudhlor pada acara penyerahan penghargaan pemerintah Republik Indonesia atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/kota di Jawa Timur di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11). Acara tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid.  Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Mudhlor bersyukur Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP. Menurutnya prestasi tersebut menunjukkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntable sesuai dengan regulasi yang ada.  “Alhamdulillah hari ini LHP LKPD TA 2021 Pemkab Sidoarjo mendapat opini WTP. Dan menjadi tugas kami kedepan untuk mempertahankan WTP yang sudah diraih sembilan kali berturut-turut, ini”ujar Bupati H. Ahmad Muhdlor.  Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu mengatakan capaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga dari dukungan penuh seluruh masyarakat Sidoarjo. Oleh karenanya, bupati alumni Fisip Unair Surabaya itu mengapresiasi hasil kerja keras yang dilakukan jajarannya dalam mengawal dan mengelola keuangan daerah.  “Hasil seperti ini wajib kita jaga, dan ini kewajiban kita bersama supaya dalam setiap pembelanjaan APBD bisa sesuai regulasi dan transparansi,” pintanya.  Bupati muda itu akan terus mendorong jajarannya untuk mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya. Ia menilai pentingnya opini WTP karena itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel.  "Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan uang negara, opini WTP merupakan bukti bahwa APBD dikelola secara bijak, profesional, akuntabel dan transparan," pungkasnya.

Kabupaten Sidoarjo Raih Penghargaan WTP 9 Kali Berturut-turut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wajar tanpa pengecualian

Berita Terkini