<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/kpu-1-1144184690.jpg" alt="Poster pengumuman pendaftaran pemantau pilkada di Sidoarjo. (@kpukabsidoarjo/X)" width="100%">
<figcaption>Poster pengumuman pendaftaran pemantau pilkada di Sidoarjo. (@kpukabsidoarjo/X)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan pengumuman berdasarkan surat nomor 402/PP.01.4-Pu/3515/2024 terkait pendaftaran pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2024. Ketua KPU Sidoarjo,&nbsp;M Iskak mengatakan&nbsp;bahwa&nbsp;pendaftaran pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proses demokrasi di Kabupaten Sidoarjo. Melalui ketentuan yang diumumkan, pihaknya berupaya memastikan keberlangsungan pemilihan yang transparan dan adil.&nbsp; Dilansir dari laman Radar Sidoarjo, Kamis (29/2), proses pendaftaran pemantau berlangsung mulai 27 Februari hingga 16 November 2024. Calon pemantau harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, seperti independen, memiliki sumber dana yang jelas, terdaftar serta memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota, dan memiliki kompetensi serta pengalaman sebagai pemantau pemilihan. Selain itu, calon pemantau juga wajib memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada KPU Kabupaten/Kota. Formulir pendaftaran dapat diunduh melalui website resmi KPU Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga,&nbsp;pendaftaran dibuka di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, Jalan&nbsp;Raya Cemengkalang Nomor 1 Sidoarjo. Proses pendaftaran berlangsung dari Senin hingga Jumat, pada jam kerja mulai pukul 08.00 hingga 16.00. &ldquo;Kami juga menyiapkan&nbsp;help desk&nbsp;untuk yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut,&rdquo; katanya. Ia berharap agar seluruh calon pemantau dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pemilihan yang berkualitas dan berintegritas.&nbsp; ***

KPU Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan pengumuman terkait pendaftaran pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2024.

Pendaftaran Pemantau Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2024 Dibuka, Berikut Rinciannya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/63_naik-3288360988.jpg" alt="TERDAMPAK AIR BAH: Warga mengantre makanan di posko Waru, Sidoarjo. Banjir melanda sepuluh desa di Kecamatan Waru." width="100%">
<figcaption>TERDAMPAK AIR BAH: Warga mengantre makanan di posko Waru, Sidoarjo. Banjir melanda sepuluh desa di Kecamatan Waru.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos,com-Wakil Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Subandi berharap pemerintah provinsi segera menormalisasi Kali (Sungai) Buntung sebagai solusi mengatasi banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Waru. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014140074/anies-heran-tidak-ada-perusahan-otobus-yang-mau-antar-pendukungnya-untuk-menghadiri-kampanye-akbar-amin-di-jis">Anies Heran Tidak Ada Perusahan Otobus yang Mau Antar Pendukungnya untuk Menghadiri Kampanye Akbar AMIN di JIS &nbsp;</a> "Harapan saya Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur segera melakukan, didatangkan pontons excavator untuk normalisasi sungai, karena kondisi sungainya dangkal. Apalagi di sisi kanan dan kiri sungai banyak ditumbuhi tanaman eceng gondok. Apalagi kondisi air laut saat ini sedang pasang," katanya saat meninjau warga terdampak banjir di Desa Bungurasih, Waru, Sidoarjo. Ada lima wilayah di Kecamatan Waru sampai saat ini yang airnya masih tinggi akibat luapan dari Kali Buntung akibat curah hujan tinggi dua hari lalu. Jalan dan rumah warga masih banyak tergenang. Tinggi genangan airnya sekitar 30 &ndash; 50 cm. Ia menjelaskan kalau kondisi sungai seperti ini, dengan intensitas curah hujannya yang tinggi, maka wilayah barat akan tergenang. Sementara kalau sungai sudah dinormalisasi, tanaman eceng gondok dibersihkan, Subandi menilai permasalahan banjir di wilayah Waru bisa selesai. "Kali Buntung ini bukan kali rob. Solusi dari permasalahan ini, mari kita komunikasikan bersama, dan saling berkoordinasi antara pemerintah provinsi dan Pemkab Sidoarjo, untuk bahu membahu menyelesaikan persoalan banjir di Kecamatan Waru," ujarnya. Kondisi warga yang terdampak banjir, yang paling parah di daerah Bungurasih dan Waru. Posko dapur umum untuk masing-masing RW sudah disiapkan. "Mengenai tanggap darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo segera kita rapatkan, terutama untuk anggaran penanganan dan bantuan untuk warga terdampak bencana. Apalagi dalam bulan juga terjadi bencana hampir merata, seperti bencana puting beliung minggu lalu, dan saat ini banjir di wilayah Waru," katanya. Sementara itu, seorang warga, Ifa Rahmawati mengatakan banjir merendam permukiman sejak Minggu malam (4/2). "Tadi malam (Selasa, 6/2) banjir tambah parah hingga masuk ke dalam rumah setinggi betis orang dewasa," ujarnya. Ifa berharap pemerintah kabupaten mencarikan solusi agar banjir yang menjadi langganan setiap tahun tersebut tidak lagi terjadi. Dia juga meminta Pemkab Sidoarjo memberikan bantuan kepada warga yang terdampak.

Wakil Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Subandi berharap pemerintah provinsi segera menormalisasi Kali (Sungai) Buntung

Waru Sidoarjo Dilanda Banjir Parah, Wakil Bupati Minta Uluran Tangan dari Pemprov Jatim untuk Lakukan Ini     

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/_Ilustrasi-HIV_AIDS-Antara-Photo-2219074381.jpg" alt="Ilustrasi HIV/AIDS (Antara Photo)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi HIV/AIDS (Antara Photo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Ketua Komisi Penaggulangan HIV/AIDS (KPA) sekaligus Wakil Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, Agus Santosa, mengkonfirmasi adanya penyakit menular HIV/AIDS. Agus Santosa mengungkapkan ada puluhan pemuda di wilayahnya yang dinyatakan positif terjangkit penyakit menular HIV/AIDS. Lebih lanjut, Agus menjelaskan, pada rentang waktu 2008-2023, kasus HIV/AIDS tercatat sebanyak 913 orang, di mana 490 di antaranya adalah HIV dan 422 sisanya adalah AIDS. Angka tersebut pun mencakup data tahun ini, yang katanya juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Pada 2022, ada 82 kasus. Lalu tahun ini, ada 91 orang positif. &ldquo;Secara kumulatif yang meninggal dunia 167 orang. Jadi, yang saat ini aktif sekira 746 orang,&rdquo; kata Agus, dilansir dari Radar Solo (Jawa Pos group), Jumat (15/12). Adapun temuan kasus HIV/AIDS di Sukoharjo, didominasi terdata di Kecamatan Grogol sebanyak 141 orang, Kecamatan Sukorharjo 132 orang dan Kecamatan Kartasura 126 orang. Sementara sisanya dari kecamatan lain. Detail data tersebut, kata Agus, didapat dari skrining tuberculosis (TBC) yang dilakukan oleh pihaknya ke sejumlah wilayah, yang mana itu mencakup penyakit HIV/AIDS. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013457380/pengidap-hiv-di-semarang-makin-memprihatinkan-bertambah-535-kasus-dalam-setahun">Pengidap HIV di Semarang Makin Memprihatinkan, Bertambah 535 Kasus Dalam Setahun!</a> Ada banyak faktor penyebab HIV/AIDS menjangkit seseorang. Namun dalam hal ini, Agus mengungkapkan bahwa kasus ini kebanyakan disebabkan oleh aktivitas seksual menyimpang yakni lelaki suka lelaki (LSL). &ldquo;Temuan juga diperoleh dari pelacakan populasi-populasi kunci. Seperti kelompok LSL, wanita pekerja seks komersial, dan lain sebagainya,&rdquo;&nbsp;tambahnya. Parahnya, kata dia, sebagian besar dari mereka yang terjangkit HIV/AIDS ini adalah pemuda yang masih pelajar atau mahasiswa. Untuk itu, Agus pun kian banter mensosialisasikan bahayanya HIV/AIDS agar para pemuda menjauhi kegiatan yang menyimpang. Bersama dengan itu, pihaknya juga memberikan sosialisasi tentang pengobatan penyakit ini. &ldquo;HIV/AIDS bukan akhir segalanya. Kami masifkan sosialisasi terkait pengobatan. Karena pengobatan ini kan seumur hidup, sehari dua kali. Karena harus benar-benar rutin untuk pengobatan, banyak yang bosan dan akhirnya terhenti,&rdquo;&nbsp;jelasnya. Adapun obat yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita HIV/AIDS adalah antiretro viral (ARV). Kata Agus, obat ini bekerja untuk menghambat pertumbuhan sel virus HIV di dalam tubuh, sehingga penting untuk diminum secara rutin. &nbsp;***

Sebagian besar warga Sukoharjo yang terjangkit HIV/AIDS adalah pemuda yang masih pelajar atau mahasiswa.

Miris! 91 Pemuda di Sukoharjo Terjangkit HIV/AIDS, Mayoritas karena LSL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/PhotoGrid_1614326825176.jpg" alt="Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Johan Anuar keluar dari Rutan Pakjo Palembang menggunakan baju tahanan dengan kedua tangan diborgol, Jumat (26/2). Mushaful Imam/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Johan Anuar keluar dari Rutan Pakjo Palembang menggunakan baju tahanan dengan kedua tangan diborgol, Jumat (26/2). Mushaful Imam/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Bupati Ogan Komering Ulu terpilih Johan Anuar berangkat ke lokasi pelantikan sebagai kepala daerah menggunakan baju tahanan dengan kedua tangan diborgol. Johan Anuar keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Klas I A Pakjo Palembang pada Jumat (26/2), pukul 14.00 WIB, juga menggunakan topi didampingi jaksa KPK dan pengacaranya serta dikawal ketat personel Brimob Polda Sumsel.  Keluarnya Johan yang berstatus terdakwa korupsi tanah pemakaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut berjalan alot. Sebab, kuasa hukumnya, Titis Rachmawati, sempat meminta media tidak melakukan peliputan.  ”Prinsipnya Johan Anuar bersedia dilantik di Griya Agung dan prosesnya sudah sesuai dengan protokol yang diamanatkan KPK, jadi mohon rekan-rekan media tidak meliput di sini (rutan) silakan liput di Griya Agung,” kata Titis sebelum Johan dikeluarkan.  Saat Johan keluar, dia langsung masuk mobil jaksa KPK. Bersama rombongan, berangkat ke Griya Agung Palembang untuk dilantik oleh Gubernur Sumsel Herman Deru sebagai Wabup Ogan Komering Ulu.  Menurut Titis, pengawalan KPK terhadap Johan hanya sebatas dari rutan sampai pintu gerbang Griya Agung, selanjutnya Johan diserahkan kepada panitia pelaksana pelantikan dengan tetap dikawal.  Johan dilantik mendampingi Bupati Ogan Komering Ulu terpilih Kuryana Azis sebagai kepala daerah setempat periode 2021–2026 setelah menang melawan kotak kosong pada Pilkada 2020. Keduanya juga termasuk petahana.  Pengadilan Negeri Palembang mengizinkan Johan Anuar menjalani pelantikan sebagai kepala daerah di luar Rutan Pakjo Palembang setelah Kemendagri mengirimkan surat pemberitahuan. Namun, Johan hanya diberi waktu berada di luar rutan pada Jumat (26/2), mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WIB. Johan juga terancam langsung dinonaktifkan sebagai wabup setelah pelantikan karena statusnya masih terdakwa.  Sebelumnya, Johan Anuar didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah pemakaman yang merugikan negara Rp 5,7 miliar. Tindakan tersebut dilakukan saat Johan Anuar masih menjabat Wakil Ketua DPRD Ogan Komering Ulu pada 2012.  Johan Anuar ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat pada 10 Desember 2020 atau satu hari setelah tahap pencoblosan pilkada serentak di mana tersangka menjadi calon wakil bupati tunggal berpasangan dengan Kuryana Azis. Penahanan tersangka dilakukan setelah lembaga antirasuah itu mengambil alih perkara kasusnya dari Polda Sumsel pada 24 Juli 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EJ6bXKWcMpU

Wabup Ogan Komering Ulu Gunakan Baju Tahanan ke Lokasi Pelantikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wabup-trenggalek-buka-suara-setelah-sempat-menghilang-ke-luar-negeri_m_.jpg" alt="Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin" width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rentetan pertanyaan itu dijawabnya dengan candaan. "Biasane gak tau nggoleki ae kok (biasanya tidak pernah mencari saja kok, Red). Kangen ngopi a, Rek?" kata Mochammad Nur Arifin. Kemarin (22/1), setelah menjadi sorotan luas karena menghilang sepuluh hari tanpa izin, wakil bupati Trenggalek itu menampakkan diri. Dia menghadiri sebuah kegiatan keagamaan di Stadion Menak Sopal, Trenggalek. Mengenakan baju hijau khas GP Ansor, bapak tiga putra tersebut tidak lepas dari senyum. Seperti dilansir Jawa Pos Radar Tulungagung, saat ditanya apakah selama sepuluh hari terakhir ini di luar negeri, Ipin -sapaan Mochammad Nur Arifin- tidak menampik. Meskipun tidak secara langsung. Dia meminta agar mengecek statusnya di salah satu akun media sosial miliknya. Di Instagram pribadinya, terdapat unggahan sebuah video singkat. Ipin terlihat menyampaikan paparan dalam bahasa Inggris. Terdapat narasi singkat di bawah video itu. Kalimatnya antara lain ucapan terima kasih kepada para cendekiawan Indonesia yang beruntung menjadi sebagian kecil masyarakat Indonesia yang bisa "study overseas". Salah satunya seorang perempuan asal Trenggalek yang membuka matanya akan optimisme Trenggalek ke depan. Ipin juga menuliskan, itu sebagian dari perjalanannya selama 11-19 Januari di Eropa. Bukan perjalanan kedinasan, melainkan inisiatif pribadi dan menggunakan biaya dari kantong sendiri. Arifin juga menuliskan permohonan maaf atas semua berita yang meresahkan masyarakat "Bahkan, ada yang khawatir dikira saya diculik, haha. Iya, diculik istri saya," tulisnya dalam akun pribadinya tersebut. Ditanya ada di negara mana dan ada izin tidaknya, Ipin tidak menjawab. Begitu juga dalam rangkaian kegiatan apa, pihaknya tidak menjelaskan dengan detail. "Gak dalam rangka apa-apa, ketemu temen-temen," ucapnya. Sementara itu, disinggung mengenai sanksi yang mungkin dikenakan kepadanya atas dugaan indisipliner, Ipin tampak tidak berkeberatan. "Gubernur kan pasti bijaksana to menyikapi. Kita ikut saja," katanya. Ipin kembali mengelak ketika didesak apakah tindakan bolosnya itu adalah efek politik perihal pengisian kekosongan jabatan pasca pelantikan Bupati Emil Dardak menjadi wakil gubernur nanti. "Tanya Pak Bupati saja," elaknya.

Wabup Trenggalek Buka Suara setelah Sempat Menghilang ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mangkir-dari-tugas-wabup-terancam-diberhentikan-sementara_m_.jpg" alt="Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono (tengah) ketika menjadi plt gubernur Sulsel." width="100%">
<figcaption>Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono (tengah) ketika menjadi plt gubernur Sulsel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus mangkirnya Ipin mendapat atensi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Lagi kami konfirmasi ke Pemprov Jatim," kata Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik Piliang kepada Jawa Pos kemarin (21/1). Karena masih menggali duduk persoalannya, dia belum bisa memastikan langkah apa yang akan dilakukan. Dirjen Otda Sumarsono menjelaskan, secara struktural, persoalan yang terjadi di lingkup kabupaten sepenuhnya berada dalam supervisi gubernur Jawa Timur. "Kan sebagai wakil pusat di daerah," ujarnya. Namun, lanjut Sumarsono, itu tidak berarti pemerintah pusat lepas tangan. Pusat baru akan turun jika supervisi yang dilakukan provinsi tidak berhasil. "Bila ada masalah yang tidak mampu ditangani gubernur, pasti akan lapor ke pusat," ucapnya. Aksi bolos yang dilakukan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/01/2019/wabup-trenggalek-menghilang-sejak-9-januari-ig-selalu-update" target="_blank">Arifin</a> bukan tak berisiko. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari tanpa izin bisa dikenai sanksi teguran tertulis oleh presiden. Bahkan, jika alasan absennya adalah bepergian ke luar negeri, sanksi yang dikenakan jauh lebih berat. Yakni pemberhentian sementara selama tiga bulan. Sanksi itu pernah dirasakan Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip pada awal 2018.&nbsp;

Mangkir dari Tugas, Wabup Terancam Diberhentikan Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wabup-trenggalek-menghilang-sejak-9-januari-ig-selalu-update_m_.jpg" alt="Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin menghilang sejak 9 Januari 2019." width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin menghilang sejak 9 Januari 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin alias Ipin kini menjadi sorotan. Sebab, pejabat 28 tahun itu tidak mengantor tanpa pamit sejak 9 Januari lalu hingga kemarin (21/1). Ipin juga tidak memberitahukan kepergiannya kepada Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak. Padahal, Ipin memiliki potensi besar mengisi posisi jabatan bupati Trenggalek seiring dengan pelantikan Emil sebagai wakil gubernur Jawa Timur Februari depan. "Kami melakukan rapat pimpinan. Pak Wabup kami undang, tidak datang. Saya tidak bisa mengetahui lebih dari itu untuk saat ini," ungkap Emil kepada Jawa Pos Radar Tulungagung dan sejumlah media di Gedung Bhawarasa kemarin. Meski begitu, Emil meyakini, apa yang dilakukan wakil bupati -di mana pun berada- masih terkait dengan kepentingan masyarakat Trenggalek. Apakah wakil bupati pergi ke luar negeri untuk mempromosikan produk Trenggalek? Emil menjawab tidak. Dia mengatakan, tidak ada agenda yang berkaitan dengan promosi ke luar negeri. "Saya tak tahu beliau di mana. Tapi, penugasan juga tidak ada," imbuhnya. Disinggung mengenai ada tidaknya cuti atau izin lain, Emil menggeleng. Dia menyatakan, pada 2 Januari lalu pihaknya mengagendakan apel pegawai. Namun, pada momen krusial itu pula Ipin tidak hadir. "Kami mulai menempatkan beliau sebagai yang di depan agar transisi pemerintahan ini nanti lancar," katanya. Sementara itu, kabar "menghilangnya" wakil bupati Trenggalek terdengar hingga Kantor Gubernur Jawa Timur. Gubernur lalu mengirimkan surat tertanggal 21 Januari. Isinya meminta kepada bupati melaporkan secara lengkap keberadaan wakilnya sejak 9 hingga 19 Januari. Secara prinsip, bupati dan jajaran pemkab tetap berpandangan bahwa wakil bupati melaksanakan kegiatan dengan niat terbaik untuk kemajuan Trenggalek. Mengenai keberadaan Ipin yang tidak terinformasikan ke pemkab sejak 9 Januari, hal itu dianggap sebagai pelanggaran tugas. Sementara itu, Jawa Pos kemarin memantau akun Instagram Ipin yang bernama avinml. Pada 20 Januari lalu, Ipin masih mem-posting video dengan komentar: Ayo Cah kapan ngetrail berfaedah maneh? Salah seorang follower-nya yang memiliki akun bernama dythaleeny sempat menyampaikan bahwa Ipin diberitakan menghilang. "Looohh kok masuk berita pak @avinml menghilang...apa maksudnya. Pertanyaan itu dibalas Ipin dengan jawaban: diculik alien kali...&nbsp;

Wabup Trenggalek Menghilang sejak 9 Januari, IG Selalu Update

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/74502_93828_SATGAS-pungli-pariaman.jpg" alt="Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, saat melantik tim Satgas Saber Pungli Padangpariaman" width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, saat melantik tim Satgas Saber Pungli Padangpariaman</figcaption>
</figure>JawaPos.com PADANGPARIAMAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padangpariaman, Sumbar tahun ini bertekad untuk mengkikis habis praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di daerah tersebut. Tekad itu dikemukakan oleh Wakil Bupati (Wabup) Padangpariaman, Suhatri Bur usai melantik Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) pada Jumat (30/12) lalu. Tim ini terdiri dari 165 orang personel yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) &ldquo;Mari bulatkan tekad, kikis habis segala bentuk pungutan liar di Kabupaten Padangpariaman,&quot; ujar Suhatri Bur yang dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Senin (2/1). Suhatri mengatakan, pemberantasan pungli sangat serius dijalankan sebagaimana perintah dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, pihaknya turut menindaklanjuti dengan membentuk Satgas Saber Pungli. &quot;Seluruh penyelenggara negara di Padangpariaman, baik itu Aparat Kepolisisn, TNI, apalagi ASN,&nbsp; jangan sekali-kali melakukan pungli kepada masyarakat,&quot; ujar Suhatri mengingatkan. Dia mempertegas, agar tidak ada aparatur yang ditangkap akibat melakukan pungutan liar. Jika pun memang ada pungutan dalam pelayanan, harus ada dasar hukum yang jelas. &quot;Bapak Jokowi bilang 10 ribu saja ada pungli akan diusut,&quot; katanya. Suhatri juga meminta tim dalam Satgas Saber Pungli Padangpariaman berada pada garda terdepan dalam memberantas pungli. Untuk itu, dia mengingatkan agar Satgas Saber Pungli Padangpariaman turut bersih dari pungli. &ldquo;Harapan diberantasnya pungli di Padangpariaman ini, tertumpang kepada Satgas Saber Pungli. Jadi tugas mulia ini haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,&rdquo; tandas Suhatri. (g/iil/JPG)

Pesan Penting Sang Wakil Bupati Kepada Satgas Saber Pungli

wakil bupati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wakil bupati

Berita Terkini