<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220602_115242.jpg" alt="Pengucapan sumpah/janji Wakil Ketua DPRD DKI Rany Mauliani dari Fraksi Partai Gerindra dan Khoirudin dari Fraksi PKS sisa jabatan periode 2019–2024 di Gedung DPRD DKI, Kamis (2/6). Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengucapan sumpah/janji Wakil Ketua DPRD DKI Rany Mauliani dari Fraksi Partai Gerindra dan Khoirudin dari Fraksi PKS sisa jabatan periode 2019–2024 di Gedung DPRD DKI, Kamis (2/6). Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Soedarmadji memandu pengucapan sumpah dua Wakil Ketua DPRD DKI baru yakni Rany Mauliani dari Fraksi Partai Gerindra dan Khoirudin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada sisa jabatan periode 2019–2024.  ”Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” demikian pengucapan sumpah kedua Wakil Ketua DPRD DKI Rany dan Khoirudin seperti dilansir dari Antara dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/6).  Keduanya juga bersumpah dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Keduanya juga bersumpah akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang mereka wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI.  Rany Mauliani diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD DKI berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31/1246/2022. Sedangkan pengangkatan Khoirudin berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31/1244/2022 yang kedua keputusan itu ditandatangani pada 23 Mei.  Rany Mauliani menggantikan posisi seniornya Mohamad Taufik dan Khoirudin menggantikan posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sebelumnya yakni Abdurrahman Suhaimi. Khoirudin sebelumnya merupakan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dan Rany Mauliani sebelumnya Anggota Komisi E DPRD DKI sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DKI.  Dengan demikian, susunan pimpinan DPRD DKI Jakarta yakni Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan empat orang Wakil Ketua yakni Rany Mauliani, Khoirudin, Misan Samsuri, dan Zita Anjani.  Rapat paripurna DPRD DKI itu dipimpin Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Sedangkan rapat paripurna tersebut tidak dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, namun diwakili Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.  Sementara itu, politikus senior dari Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik berencana mengundurkan diri setelah tidak menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI. ”Alasannya tidak apa-apa, kan saya punya keinginan, punya sikap,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI.  Meski begitu, dia mengaku belum mengajukan pengunduran diri itu kepada DPRD DKI atau pun kepada pihak terkait lain karena setelah diganti, dia menjadi anggota DPRD DKI.  Wakil Ketua DPRD DKI dua periode itu pun mengaku belum melakukan pembicaraan terkait rencana mengundurkan diri itu kepada Ketua DPD Gerindra DKI sekaligus Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.  ”Belum, baru pikir-pikir saja,” ucap Taufik.  Rencananya, dia mengundurkan diri ketika perayaan HUT ke-495 DKI Jakarta yang jatuh pada Rabu (22/6). Saat ini, dia belum menentukan akan bertahan di Gerindra atau tidak meski masih berada di bawah naungan partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu.  ”Belum ada pikiran apa-apa, sampai saat ini masih di Gerindra,” tutur Taufik.  Taufik menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta dengan agenda pergantian dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI periode 2019–2024.

Ketua Pengadilan Tinggi DKI Pandu Sumpah Dua Wakil Ketua DPRD Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wakil-ketua-dprd-dki-cuek-dan-tetap-mau-rakit-becak_m_191124.jpeg" alt="Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politisi Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik membenarkan soal pergantian dirinya dari jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan tidak mempermasalahkan hal tersebut.  Taufik telah mendapatkan kabar tersebut dari Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Ya Pak Ariza sih sudah ngomong. Ya menyampaikan saja. Saya jawab 'ya tidak apa-apa', itu memang kewenangan organisasi. Kalau itu memang keputusan organisasi saya tidak akan bantah," kata Taufik seperti dikutip Antara, Jumat (1/4).  Taufik menyebutkan, dirinya tak akan melakukan perlawanan meskipun belum mengetahui alasan pergantian dari jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. "Ini kan bukan soal lawan-melawan. Saya belum lihat suratnya, alasannya saya belum tahu, tapi apapun itu ya itu adalah keputusan organisasi, ya sudah silahkan laksanakan," katanya.  Ketika ditanya apakah ada konflik internal partai tersebut sehingga jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD diinformasikan akan digantikan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Maulani, Taufik menyatakan tidak tahu. "Ya enggak tahu ya, masa' soal doa saja tidak boleh," kata Taufik.  Ketika terus diperdalam apakah doa yang dimaksudnya adalah doa yang dialamatkan untuk kesuksesan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, Taufik kembali menjawab tidak mengetahuinya. "Ya saya enggak tahu. Saya enggak paham alasannya kenapa diganti, tapi yang jelas bahwa penggantian itu saya anggap biasa saja, wajar-wajar saja," katanya.  Diketahui, Mohammad Taufik telah menjadi Ketua Dewan Pembina DPD Partai Gerindra DKI Jakarta sejak April 2020. Sebelumnya, Taufik mengemban amanah sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta yang kini dipegang Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Dicopot dari Wakil Ketua DPRD DKI, Begini Respons M Taufik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan mendalami munculnya nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik, dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Sebab, nama M. Taufik muncul dalam sidang perkara korupsi tanah munjul yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/2) kemarin.  Politikus Partai Gerindra itu disebut meminta mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, untuk membantu Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian dalam proses pembayaran tahap dua, terkait pengadaan tanah di Munjul.  "Seluruh fakta-fakta sidang termasuk keterangan terdakwa tentu akan dinilai dan dianalisa jaksa dalam surat tuntutannya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (4/2).  Ali mengatakan, analisis terhadap fakta yang muncul di persidangan diperlukan untuk menelisik keterkaitan dengan perbuatan terdakwa sehingga membentuk fakta hukum.  "Apakah ada keterkaitan dengan perbuatan terdakwa dimaksud, sehingga membentuk sebuah fakta hukum peran dari yang bersangkutan," tegas Ali.  Diberitakan, nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik muncul di persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, pada Kamis (3/2) kemarin. Hal ini bermula, saat jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan.  "Di sidang kaitannya dengan Pak Taufik, pernah ada diminta mengatasnamakan Tommy supaya selekasnya dibantu?" tanya jaksa kepada Yoory.  Namun, Yoory mengaku tak mengingat permintaan Taufik. Dia hanya mengingat Taufik mengawasi kinerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya.  Jaksa lalu membacakan BAP milik Yoory. Isinya, Yoory mengaku pernah diingatkan Senior Manager Sarana Jaya, Yadi Robby, bahwa Taufik pernah meneleponnya dan meminta agar Tommy dibantu terkait pembayaran tahap II lahan Munjul.  "Saya pernah diingatkan oleh Yadi bahwa pernah ditelepon oleh Taufik, di mana meminta kepada saya agar membantu Tommy Ardian dalam proses pembayaran tahap II terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, kecamatan Cipayung, Jakarta Timur," ujar jaksa membacakan BAP.  Taufik secara tegas telah membantahnya. Dia mengklaim, tidak mengetahui terkait perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.  "Kan saya udah di-BAP. Saya nggak tahu sama sekali soal Munjul," tegas Taufik menandaskan.

KPK Pastikan dalami Munculnya Nama M Taufik dalam Sidang Tanah Munjul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/save-kpk.jpg" alt="BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengakui pernah ikut membahas anggaran untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Pernyataan ini disampaikan saat Taufik memenuhi panggilan KPK pada Senin (10/8).  Legislator Partai Gerindra itu diagendakan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019 untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles dan kawan-kawan.  "Iya dibahas," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/8).  Dia tak menampik adanya pembahasan anggaran senilai Rp 1,8 triliun dalam pengadaan tanah di Pemprov DKI Jakarta. Tetapi dia mengaku, baru mengetahui kasus korupsi tanah Munjul ini dari pemberitaan media massa.  Dia menyebut, belum mengetahui materi apa yang bakal didalami penyidik saat memeriksanya hari ini. Taufik tak membawa dokumen apapun dalam pemeriksaan ini.  "Saya sih nggak bawa dokumen bukan bidang saya, kan di DPRD itu di bagi-bagi. Saya baru tahu ada di media, sejatinya DPRD tidak paham soal teknis, DPRD hanya penetapan awalan kemudian diserahkan kepada BUMD," cetus Taufik.  Terkait pembahasan anggaran pengadaan tanah Munjul, sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri menemukan alat bukti berupa dokumen terkait pencairan dana untuk pembelian tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Salah satu dokumen yang ditemukan untuk pembelian tanah itu mencapai Rp 1,8 triliun.  "Cukup besar yang kami terima, misalnya angkanya sesuai dengan APBD itu ada Surat Keputusan Nomor 405 itu besarannya Rp 1,8 triliun. Terus ada lagi Surat Keputusan Nomor 1684 itu dari APBD Perubahan sebesar Rp 800 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/8).  Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini mengutarakan, dokumen yang ditemukan itu menunjukkan uang tersebut diterima oleh Perumda Sarana Jaya yang merupakan BUMD Pemprov DKI Jakarta. Dia mengakui, kini pihaknya sedang mendalami peruntukan uang tersebut.  "Nah, itu semua di dalami," tegas Firli.  Perkara ini telah menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe dan juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar.  Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan penandatanganan Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana di hadapan notaris antara pihak pembeli yakni Yoory C Pinontoan selaku Dirut dari Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja Runtunewe. Hal ini berlangsung pada 8 April 2019.  Selanjutnya masih di waktu yang sama tersebut, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.  Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp 43,5 miliar. Uang miliaran rupiah itu diperuntukan, untuk pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.  PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum antara lain, tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait dan beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.  KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar.  Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Wakil Ketua DPRD DKI Akui Ikut Bahas Anggaran di Perumda Sarana Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/aksi-nekat-ferrial-sofyan-usai-dicopot-sby-dari-pimpinan-dprd_m_.jpg" alt="Ferrial Sofyan terlihat tetap menduduki kursi pimpinan DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna" width="100%">
<figcaption>Ferrial Sofyan terlihat tetap menduduki kursi pimpinan DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada pemandangan menarik saat pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta Pergantian Antar Waktu (PAW) Jimmy Alexander Turangan di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/3). Pasalnya, di jajaran kursi pimpinan DPRD, tampak ada Ferrial Sofyan masih duduk di sana. Seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL (Jawa Pos Group), Ferrial Sofyan terlihat duduk bersama pimpinan DPRD lainnya, antara lain Triwisaksana (PKS), Mohamad Taufik (Partai Gerindra), dan Ichwan Jayadi (PPP). Padahal posisi Ferrial sebagai wakil ketua DPRD DKI sudah resmi digantikan oleh koleganya, Santoso dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/2) lalu. Saat itu, rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edy Marsudi dan dihadiri oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dalam pelantikan tersebut Ferrial tidak hadir. "Ferrial Sofyan resmi dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta per hari ini,&rdquo; kata Prasetio. Prasetio berharap Santoso sebagai pengganti Ferrial bisa menuntaskan sisa kepemimpinannya yang akan berakhir pada Agustus 2019. Proses pergantian Ferial merupakan usulan langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dilayangkan kepada DPRD DKI. "Jadi proses pergantian pimpinan dewan ini memang atas usulan langsung dari pimpinan Partai Demokrat,&rdquo; ujar Prasetio. Diketahui Ferrial dicopot melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 06/SK/DPP.PD/I/2019 yang ditanda tangani oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan pada 23 Januari lalu. Setelah dicopot dari jabatan wakil ketua DPRD DKI, Ferrial ditempatkan sebagai anggota Komisi B. Ferrial diketahui menduduki kursi wakil ketua DPRD sejak Agustus 2014. Sebelumnya, pada periode 2009-2014 Ferrial menduduki jabatan ketua DPRD.

Aksi Nekat Ferrial Sofyan Usai Dicopot SBY dari Pimpinan DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ferrial-resmi-dicopot-santoso-gantikan-jadi-wakil-ketua-dprd-dki_m_.jpg" alt="Santoso resmi gantikan Ferrial Sofyan jadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Santoso resmi gantikan Ferrial Sofyan jadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Ferrial Sofyan resmi dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta. Hal ini diumumkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dalam Rapat Paripurna, Rabu (20/2). Prasetio pun menyampaikan bahwa Ferrial akan digantikan oleh Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Santoso. Ia&nbsp;mengamanatkan&nbsp;agar Santoso&nbsp;dapat&nbsp;menyelesaikan masa kepemimpinannya&nbsp;dengan&nbsp;baik. "Kami sampaikan usulan pemberhentian saudara Ferrial Sofyan sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta dan mengumumkan penetapan saudara Santoso sebagai calon pengganti pimpinan DPRD sebagai wakil ketua DPRD di sisa masa jabatan tahun&nbsp;2014-2019," ungkap Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (20/2). Sebagai rekan kerja, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyambut baik usulan penggantian jabatan tersebut. Ia menghargai kewenangan Partai Demokrat atas penggantian Ferrial dengan alasan penyegaran. "Saya kira bagus, Santoso juga bagus kita kan sudah lama juga (kenal). Kalau di kami biasa antar pimpinan misalkan rapat tertentu beda pendapat terus di rapat lain sependapat. Saya kenal lama lah sama dia (Ferrial)," ungkapnya. Taufik pun berharap sebagai sosok yang akan menggantikan Ferrial, Santoso harus dapat lebih baik dalam soal kinerja. Sebab, ia mengakui Ferrial seringkali berbeda pendapat dengan semua pimpinan. "Ya dia saya harap lebih banyak aktif kemudian harus lebih punya perhatian yang lebih serius sebagai pimpinan," tandasnya.

Ferrial Resmi Dicopot, Santoso Gantikan Jadi Wakil Ketua DPRD DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/suka-bolos-ferrial-sofyan-dipecat-sby-sebagai-wakil-ketua-dprd-dki_m_.jpg" alt="Ferrial Sofyan dicopot dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ferrial Sofyan dicopot dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah terpantau jarang beraktivitas di DPRD DKI Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun terpaksa harus mencabut jabatan Ferrial Sofyan dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.  Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Taufiqurahman pun membenarkan kabar tersebut. Taufiq menyebut bahwa posisi Ferrial di DPRD DKI akan digantikan oleh Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso.  "Iya dia diganti Pak Santoso," ungkap Taufiq saat dikonfirmasi, Selasa (5/2).  Ternyata, dipecatnya Ferrial dari jabatannya telah ada dalam Surat Keputusan (SK) DPP Demokrat Nomor 06/SK/DPP.PD/I/2019, tentang Pergantian Unsur Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat. Surat tersebut langsung ditandatangani SBY dan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan pada 23 Januari 2019.  Dalam surat tersebut, pemecatan Ferrial pun disetujui oleh Taufiqurahman sebagai Ketua Fraksi Demokrat-PAN di DPRD DKI Jakarta. Begitu pula, pergantian posisi ke Santoso berdasarkan SK dari DPP ke DPD pada 24 Januari 2019.  "Karena sudah keluar surat perintahnya dari DPP, Pak SBY dan Sekjen Hinca Panjaitan yang tanda tangan surat tersebut," terang Taufiq.  Walau begitu, Taufiq tidak ingin menjelaskan secara rinci alasan pemecatan Ferrial dari kursi pimpinan DPRD DKI Jakarta tersebut. Namun, Taufiq menegaskan bahwa Ferrial tidak tersangkut kasus yang serius.  "(Ferrial Sofyan) Nggak ada kasus, iya (hanya keputusan DPP)," tandasnya.

Suka Bolos, SBY Pecat Ferrial Sofyan dari Wakil Ketua DPRD DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bang-sani-ada-kesan-aroma-subjektivitas-dalam-laporan-ombudsman_m_199364.jpeg" alt="Ombudsman RI bersama aparat terkait membahas Tanah Abang" width="100%">
<figcaption>Ombudsman RI bersama aparat terkait membahas Tanah Abang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menilai Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya telah subjektif dalam membuat laporan terkait penataan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurutnya, Ombudsman juga tidak memiliki wewenang memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI. "Ada kesan aroma subjektivitas dalam laporan dari Ombudsman. Pertama, karena Ombudsman Perwakilan Jakarta itu sebenarnya tidak memiliki kewenangan memberikan rekomendasi. Rekomendasi diberikan Ombudsman sebagai sebuah lembaga, tidak boleh perwakilan," ujarnya di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (27/3). Sani, sapaan akrabnya, menyebutkan hal itu lantaran baru terjadi pada zaman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini Ombudsman bergerak tajam, berbeda dengan era sebelumnya. "Kami sambut positif keaktifannya, tetapi jangan sampai ada nuansa atau aroma yang subjektif. Sebab, kami melihat, Ombudsman kali ini tuh tajam, pada saat ini walaupun tumpul pada waktu yang lalu," kata dia. Sementara sebelumnya, banyak kebijakan Pemprov DKI yang dibatalkan pengadilan. Namun, lembaga yang hanya menjadi perwakilan DKI Jakarta itu tidak memberikan reaksi apa pun. Terlebih lagi berniat memberikan rekomendasi. "Kan ada beberapa kebijakan Pemprov yang lalu-lalu itu sampai tingkatan pelanggaran kemudian juga dibatalkan pengadilan. Tetapi tidak ada laporan dan rekomendasi dari Ombudsman. Contohnya penggusuran Bukit Duri, reklamasi," sebut Sani. Saat ini, pihak Pemprov DKI sedang mempelajari laporan Ombudsman. Sani belum bisa merincikan tindak lanjut yang akan dilakukan. "Ini yang akan dipelajari, katanya akan diberikan rekomendasi. Kita ingatkan saja bahwa Ombudsman perwakilan tidak bisa memberikan rekomendasi," tandasnya.&nbsp;

Bang Sani: Ada Kesan Aroma Subjektivitas Dalam Laporan Ombudsman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/2018-begini-doa-anak-buah-prabowo-untuk-anies-sandi_m_178575.jpeg" alt="Pesta kembang api menyambut tahun baru 2018 di Monas, Jakarta" width="100%">
<figcaption>Pesta kembang api menyambut tahun baru 2018 di Monas, Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun baru 2018 disambut suka cita oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan legislatif DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik berdoa agar warga Jakarta merasa lebih bahagia lagi di tahun 2018. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu menuturkan, harapan agar warga Jakarta lebih <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/31/178470/silahkan-dicoba-hotel-ini-tawarkan-sensasi-unik-di-malam-tahun-baru" target="_blank">bahagia</a>, karena sesuai janji dari sang gubernur, Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno. "Saya kira masyarakat bahagia, saya berharap ke depan wakil gubernur bisa membuat warga <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/31/178421/daerah-ini-waspadai-cuaca-ekstrem-di-malam-tahun-baru" target="_blank">Jakarta</a> lebih bahagia tak hanya tahun baru saja," kata Taufik di Taman Impian Jaya Ancol, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/28/177943/ada-car-free-night-di-malam-tahun-baru-jangan-bawa-mobil-ke-monas" target="_blank">Jakarta</a> Utara (1/1). Politikus partai Gerindra ini berharap, Pemprov DKI Jakarta dapat membuat kegiatan-kegiatan kebudayaan yang tak hanya pada <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/30/171660/sah-apbd-dki-2018-disepakati-sebesar-rp-77117-triliun" target="_blank">hari besar</a> melainkan hari-hari biasa. Cara demikian, menurut Taufik dapat mempersatukan bangsa Indonesia. "Saya kira <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/22/176772/kicauan-ruhut-sitompul-sindir-anies-jilat-ludah-sendiri" target="_blank">pemerintah provinsi DKI</a> juga harus memikirkan, ada kegiatan kesenian dan kebudayaan biar berasa persatuannya," ungkapnya. Sebagai perwakilan dari DPRD DKI <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/04/172430/sambut-natal-sandi-siapkan-kebijakan-yang-ademkan-warga-ibu-kota" target="_blank">Jakarta</a>, dia bersama jajaran pemerintahan mengucapkan selamat tahun kepada seluruh warga DKI Jakarta. "Mudah-mudahan dari tahun ketahun mengingatkan, kembang api harus lebih bagus. Selamat tahun baru semuanya," pungkanya.

2018, Begini Doa Anak Buah Prabowo untuk Anies-Sandi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/lafran-pane-simbol-perjuangan-mahasiswa_m_167699.jpeg" alt="Selamat Hari Pahlawan 2017" width="100%">
<figcaption>Selamat Hari Pahlawan 2017</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bangsa Indonesia sedang memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. Hari besar ini diperingati setiap tahunnya oleh masyarakat untuk mengenang jasa para pahlawan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menceritakan kebanggannya terhadap sosok pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lafran Pane. Menurutnya, Lafran adalah salah satu dari sejumlah pihak yang berjasa dalam pendirian organisasi tersebut. Di antaranya, Kartono Zarkasy, Dahlan Husein, Siti Zainah, Maisaroh Hilal, dan lain sebagainya. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu mengibaratkan HMI sebagai organisasi yang tegar di Indonesia pada masanya. "Lafran pane itu pendiri HMI kan satu dari empat belas. Dia pahlawan, berjuang mendirikan organisasi yang tegar," ujar Taufik kepada JawaPos.com, Kamis (9/11). Bagi mantan Ketua KPU DKI Jakarta itu, Indonesia sangat kental dengan sejarah. HMI didirikan ketika suasana bangsa dalam kritis. Karena, Belanda semakin memperkuatkan diri dengan terus-menerus mendatangkan bala bantuan dengan persenjataan modern, yang kemudian pada tanggal 21 Juli 1947 terjadilah Agresi Militer Belanda I. Dengan situasi yang demikian, para mahasiswa yang berideologi murni tetap bersatu menghadapi Belanda. Salah satunya dengan mendirikan berbagai organisasi baru. Lafran Pane yang saat itu seorang mahasiswa tingkat I (semester I) Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Islam (sekarang Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH-UII) mendirikan HMI di Jogjakarta bersama empat belas temannya. HMI melahirkan politisi dari berbagai partai di Indonesia hingga sekarang. Setelah Lafran wafat pada tahun 1991, kedudukan ketua HMI terus bergulir. Sementara sejak tahun 2015 diketuai oleh Mulyadi P Tamsir.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wakil ketua dprd dki

Berita Terkini