<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Anggota-Dewas-KPK-Albertina-Ho-Dery-Ridwansah-2JPG-1252415249.jpg" alt="Anggota Dewas KPK Albertina Ho" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewas KPK Albertina Ho</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) belum bisa memutus dugaan pelanggaran etik wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Sebab, belum ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait perkara yang diajukan Nurul Ghufron. Karena itu, Anggota Dewas KPK Albertina Ho meminta majelis hakim untuk segera memutuskan perkara yang diajukan oleh Nurul Ghufron. Albertina mengaku curiga ada indikasi memperlambat pembacaan putusan di PTUN Jakarta. Sehingga Dewas KPK sulit untuk membacakan putusan etik terhadap Nurul Ghufron. &ldquo;Kami melihat ada indikasi memperlambat persidangan. Karena masuknya pembuktian, pihak penggugat (Nurul Ghufron) sendiri yang menggugat tidak siap dengan pembuktian," kata Albertina di kantor Indonesia Corrruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis (15/8). Albertina menegaskan, pihaknya telah siap untuk membuktikan di persidangan. Selain itu, Dewas juga telah siap untuk membacakan putusan etik Nurul Ghufron. "Sementara kami pihak tergugat justru siap dengan pembuktian,&rdquo; ujar Albertina. Albertina menjelaskan, perkara nomor 142/G/TF/2024/PTUN.JKT yang digugat Nurul Ghufron sudah masuk tahap pembuktian. Sementara pada Selasa (20/8) pekan depan, sidang akan kembali digelar dengan agenda kesimpulan. &ldquo;Kami juga berharap hakim TUN segera memutuskan masalah ini sehingga ada kejelasan. Karena ada putusan sela dari Pengadilan TUN yang mengakibatkan putusan etik terhambat untuk dibacakan,&rdquo; cetus Albertina. Sebelumnya, PTUN Jakarta menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Dewas KPK untuk menunda proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik Ghufron. Ghufron saat ini masuk dalam daftar 40 calon pimpinan KPK periode 2024-2029 yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan tertulis oleh panitia seleksi (Pansel). Nurul Ghufron akan mengikuti tahap penilaian profil atau profile assesment pada 28&ndash;29 Agustus 2024.&nbsp;

Dewas KPK belum bisa putuskan dugaan pelanggaran etik Nurul Ghufron, Albertina Ho curiga ada indikasi memperlambat sidang di PTUN.

Dewas KPK Belum Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron, Albertina Ho: Ada Indikasi Perlambat Sidang di PTUN   

<div id="m#msg-f:1782813280270132946" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-2JPG-1720176766.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan memberikan kepada awak media terkait penahanan tersangka Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera Zulfikar Fahmi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan memberikan kepada awak media terkait penahanan tersangka Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera Zulfikar Fahmi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/11/2023).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, pihaknya belum pernah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan sapi di Kementerian Pertanian (Kementan). Sebab, laporan dugaan korupsi tersebut masih dalam telaah pada Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM), sehingga belum ada proses penyelidikan apalagi penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Laporan dugaan tipikor (tindak pidana korupsi) dalam pengadaan sapi di Kementan prosesnya di KPK tahapnya masih dalam telaah pada direktorat PLPM, belum ada proses penyelidikan,&rdquo; kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikonfirmasi, Jumat (17/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron menjelaskan, pihaknya masih menelaah oleh Direktorat PLPM. Maka laporan dugaan rasuah tersebut statusnya tidak dapat disebutkan sebagai kasus yang sedang dilidik oleh KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga laporan tersebut statusnya tidak dapat disebutkan sebagai kasus yang sedang dilidik oleh KPK,&rdquo; tegas Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ghufron juga meluruskan informasi yang berkembang bahwa inisial-inisial nama bukan dari dirinya. Ia memastikan, inisial-inisial nama itu masih sangat sumir karena laporan kasusnya masih dalam tahap telaah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya menjawab dan menanggapi pertanyaan dari awak media yang mempertanyakan kasus tersebut dengan menyebutkan inisial, perlu saya sampaikan bahwa penyebutan insial tersebut adalah dari media,&rdquo; ujar Ghufron.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa KPK tidak menegaskan nama dan insial-inisial itu karena prosesnya masih proses belum penyelidikan. Saya menghimbau media juga menjaga dan membantu KPK untuk tidak mendahului pemberitaan terhadap laporan yang sedang KPK tangani,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menuturkan, proses telaah merupakan proses untuk memastikan peristiwa yang dilaporkan apakah masuk peristiwa korupsi atau tidak. Karena masih proses telaah belum ada nama dan insial-insial tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013297431/kecewa-rinoa-dianiaya-keluarga-yang-kami-tahu-leon-dozan-anak-yang-baik">Kecewa Rinoa Dianiaya, Keluarga: Yang Kami Tahu Leon Dozan Anak yang baik.</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Intinya karena ini msh proses telaah belum ada nama dan inisial-insial tersebut, karena tahapan telaah masih memastikan peristiwa yang dilaporkan apakah masuk peristiwa korupsi atau tidak. Untuk kasus ini sekali lagi masih belum penyelidikan belum ada nama dan belum ada kepastian apakah benar dugaan ini merupakan tindak pidana korupsi,&rdquo; pungkasnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Ghufron menjelaskan, pihaknya masih menelaah oleh Direktorat PLPM. Maka laporan dugaan rasuah tersebut statusnya tidak dapat disebutkan

KPK Tegaskan Belum Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Sapi di Kementan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/Nurul-Ghufron-Dery-Ridwandah-1JPG-2757309562.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tiba saat hendak diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran kode etik pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri tersangka korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tiba saat hendak diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran kode etik pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri tersangka korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron telah diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ia mengaku diperiksa Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ghufron mengatakan, Dewas KPK mendalami dua hal yang berkaitan dengan Syahrul Yasin Limpo. "Materinya adalah permintaan klarifikasi berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran etik, dua hal. Pertama pemerasan, kedua pertemuan dengan pihak-pihak terkait (Syahrul Yasin Limpo, Red). itu yang dipertanyakan kapada saya," kata Ghufron usai menjalani pemeriksaan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (27/10). Ghufron meyakini, permintaan klarifikasi serupa akan didalami Dewas KPK terhadap empat Pimpinan KPK lainnya. Namun, ia menegaskan dirinya tidak mengetahui terkait adanya pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo. "Kalau ke saya, saya sampaikan bahwa baik dugaan pemerasan, maupun juga pertemuan-pertemuan sebagaimana telah beredar luas, pertemuan di GOR bulu tangkis, ataupun tempat-tempat lain. Sekali lagi saya sampaikan, kami, saya secara pribadi tidak tahu. Saya baru tahunya setelah di media massa diberitakan," ucap Ghufron. Ia tak memungkiri, Polda Metro Jaya juga tengah mengusut peristiwa serupa, terkait adanya unsur pemerasan oknum Pimpinan KPK dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Namun, ia menekankan bahwa pendalaman yang dilakukan Polda Metro Jaya dan Dewas KPK harus memenuhi dua alat bukti. "Semuanya tentu harus memenuhi dua hal, secara materiil ada dua alat bukti yang cukup, dan yang kedua, prosedurnya tentu harus sesuai prosedur yang ditentukan. Baik dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi, maupun dugaan pelanggaran etik nya," tegas Ghufron. Seharusnya Dewas KPK juga memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri dan tiga pimpinan KPK lainnya. Namun, Firli meminta Dewas KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadapnya. "Pak Ketua KPK Pak Filri minta dijadwal ulang stelah tanggal 8 November," ucap Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (27/10). Tak hanya Firli, tiga pimpinan KPK lainnya juga berhalangan hadir untuk diperiksa oleh Dewas KPK. Ketiga pimpinan KPK itu yakni Nawawi Pomolango, Johanis Tanak, dan Alexander Marwata. "Pak Nawawi sedang sakit, pak Johanis Tanak dan Pak Alexander Marwata sedang dinas di luar kota," ujar Albertina. Pengusutan dugaan pelanggaran kode etik itu juga sejalan dengan proses penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Polisi telah menggeledah dua rumah milik Firli Bahuri yang berlokasi di Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan dan di Villa Galaxy, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan, Firli juga telah diperiksa aparat kepolisian selama kurang lebih 10 jam. Firli mengklaim, tidak ada perlakuan khusus saat dirinya diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo, pada Selasa (24/10). (*) &nbsp;

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron telah diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik

Ghufron Ditanya Dewas KPK Tentang Pertemuan dan Dugaan Pemerasan Firli terhadap SYL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/GUFRON.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron merespons kabar dugaan adanya pemerasan, dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Ghufron mengklaim tak mengetahui adanya informasi tersebut. "Saya tidak tahu," kata Nurul Ghufron dikonfirmasi, Kamis (5/10). Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini tak menjelaskan lebih jauh soal kabar adanya pemerasan dalam kasus dugaan korupsi di Kementan itu. Terpisah, tim kuasa hukum Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Febri Diansyah belum mau membocorkan terkait adanya dugaan pemerasan, dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Hal ini setelah beredar surat panggilan pemeriksaan bahwa Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan pemerasan kasus di Kementan. "Tadi belum ada poin itu yang dimintakan kepada kami untuk dijelaskan ke publik saat ini," ucap Febri di NasDem Tower, Menteng, Jakarta, Kamis (5/10). Febri hanya menjelaskan bahwa Mentan Syahrul Yasin Limpo akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (5/10) hari ini. Hal ini setelah muncul dugaan keterlibatan politikus Partai NasDem itu, dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. "Saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok (Kamis) Pak Mentan akan ke Istana menghadap Bapak Presiden," ujar Febri. Febri yang ditunjuk menjadi tim pengacara Syahrul Yasin Limpo ini tak menjelaskan secara rinci, agenda pertemuan kliennya dengan Presiden Jokowi. Ia pun memastikan, akan memberikan pendampingan hukum terhadap Syahrul Yasin Limpo. "Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap bapak presiden ke Istana, jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini. Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan," tegas Febri. Beredar surat panggilan pemeriksaan terhadap sopir pribadi Mentan Syahrul Yasin Limpo oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, terkait adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Adapun surat panggilan yang beredar itu bernomor Nomor:B/10 339 MII/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus diperuntukkan kepada sopir pribadi Mentan Syahrul Yasin Limpo. Surat panggilan itu juga telah ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak pada 25 Agustus 2023. Sopir SYL bernama Heru diminta menemui penyidik pada Senin 28 Agustus 2023 pukul 09.30 WIB di ruang pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Maksud panggilan guna memberi klarifikasi soal kasus yang sedang ditangani oleh Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Sangkaannya terkait Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &nbsp;

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengakui tak mengetahui adanya informasi dugaan pemerasan, dalam kasus dugaan korupsi di Kementan.

Respons Nurul Ghufron Soal Kabar Adanya Pemerasan di Kasus Dugaan Korupsi Kementan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan, pengentasan kemiskinan merupakan hasil akhir dari berbagai upaya yang dilakukan dalam memberantas korupsi. Hal tersebut disampaikan saat memberi sambutan dalam Program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Rupat Nusantara Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/11).  ’’Hal awal yang dilakukan untuk mengetahui kemiskinan adalah perlunya pendataan, dan jika sudah pendataan bisa dilakukan perencanaan program. Kemudian jika programnya sudah ada maka pelaksanaan program harus dijalankan,” kata Ghufron.  Menurut Ghufron, perlu adanya registrasi sosial ekonomi terintegrasi dengan beberapa jenis data yang dapat dimutakhirkan oleh berbagai pihak untuk mewujudkan satu data Indonesia, yang berisi data kemiskinan. Dia menyebut, dasar hukumnya adalah UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.  ’’Latar belakang dari program Regsosek ini adalah pemutakhiran dan mengakurasi data secara nasional dan itu tentu akan menjadi acuan terhadap program-program penanganan kemiskinan nasional. Harapannya program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta menjadi tepat sasaran dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya dan penggunaan anggarannya dapat sesuai,” ujar Ghufron.  Regsosek diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi data antar-kementerian/lembaga untuk menuju Satu Data Indonesia. Regsosek akan melengkapi data kependudukan yang masih terbatas serta menyatukan berbagai data sosial ekonomi.  ’’Pengembangan Regsosek diarahkan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia dan menjadi data dasar yang dimutakhiran berkala di tingkat desa kelurahan. Kemudian untuk mewujudkan itu, pendataan Regsosek akan dibarengi dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah terkait literasi data termasuk pemanfaatan dan pengelolaan data secara regular,” ungkap Ghufron.  Sementara itu, Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto mengatakan, untuk mewujudkan Regsosek di Indonesia sebagai basis data induk yang terintegrasi semakin dekat. Namun, dengan jumlah penduduk yang besar dan kondisi geografis yang beragam, pemerintah membutuhkan banyak investasi.  Menyadari hal tersebut, Atqo menyampaikan pemerintah bergerak bersama dengan kolaborasi berbagai sektor untuk menyediakan lingkungan pendukung Regsosek seperti kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah, menyiapkan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet, melakukan harmonisasi data antarsektor dan membangun sistem interoperabilitas, serta menyusun regulasi terkait pengembangan Regsosek.  ’’Karenanya, kehadiran Regsosek diharapkan menjadi katalisator menuju Satu Data Indonesia yang bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia sekaligus menghapus kebingungan banyak pihak terkait banyaknya ragam data kondisi sosial ekonomi penduduk,” tandas Atqo. (*)  &nbsp;

Nurul Ghufron: Hasil Akhir Pemberantasan Korupsi Cegah Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/rektor-unila-karomani-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di rumah Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani yang berlokasi di wilayang, Lampung, Rabu (24/8) kemarin. Tim penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen hingga uang dengan pecahan rupiah hingga mata uang asing.  "Rabu (24/8) tim penyidik telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di wilayah Lampung. Tempat yang digeledah, yaitu rumah kediaman tersanhka KRM (Karomani) dan rumah kediaman dari beberapa pihak yang terkait dengan perkara ini," kata juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/8).  Ali menjelaskan, dari hasil penggeledahan pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa dokumen terkait administrasi kemahasiswaan, barang elektronik dan juga sejumlah uang dengan pecahan rupiah maupun pecahan mata uang asing.  "Tim Penyidik nantinya akan menganalisis dan menyita bukti-bukti tersebut untuk kemudian dimasukkan dalam berkas perkara para tersangka," ujar Ali.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat pihak tersangka di antaranya Rektor Unila, Karomani; Wakil Rektor I bidang Akademik Unila, Heryandi; Ketua Senat Unila, Muhammad Basri; serta swasta, Andi Desfiandi. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru di Unila.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers menjelaskan, Karomani diduga memasang tarif Rp 100 juta sampai dengan Rp 350 juta untuk meluluskan seleksi mahasiswa baru tahun 2022.  "Karomani juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk Heryandi, Muhammad Basri dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta seleksi yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur Karomani," ujar Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (21/8).  Karomani diduga memerintahkan Mualimin untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari para orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus oleh Karomani. Andi Desfiandi sebagai salah satu keluarga calon peserta seleksi Simanila diduga menghubungi Karomani untuk bertemu dengan tujuan menyerahkan sejumlah uang karena anggota keluarganya telah dinyatakan lulus Simanila atas bantuan Karomani.  "Mualimin selanjutnya atas perintah Karomani mengambil titipan uang tunai sejumlah Rp 150 juta dari Andi Desfiandi di salah satu tempat di Lampung," ungkap Ghufron.  Seluruh uang yang dikumpulkan Karomani melalui Mualimin yang berasal dari orang tua calon mahasiswa yang diluluskan rektor, jumlahnya Rp 603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi Karomani sekitar Rp 575 juta.  Selain itu, KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan Muhammad Basri yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan Karomani yang juga atas perintah Karomani uang tersebut telah dialih bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp 4,4 miliar.  AD selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.  KRM, HY, dan MB selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Geledah Rumah Rektor Unila, KPK Temukan Dokumen Hingga Dolar AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/C622980E-0431-4AF7-9103-D74FFA0F9BCF.jpg" alt="Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan total sembilan orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Jogjakarta dan Jakarta, Kamis (2/6). Mereka terdiri dari pejabat di Pemerintah Kota Jogjakarta dan pihak swasta, satu di antaranya mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti.  "Sejauh ini KPK telah mengamankan setidaknya 9 orang di Jogjakarta dan juga di Jakarta," kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, Jumat (3/6).  Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyampaikan, Haryadi dkk masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Gelar perkara atau ekspose untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT akan dilakukan pada hari ini.  "Saat ini para pihak masih dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta," ucap Ali.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan pihaknya juga turut mengamankan barang bukti dalam giat penindakan ini. Tim penindakan KPK mengamankan dokumen hingga uang tunai pecahan dolar Amerika Serikat.  "Kami mengamankan sejumlah uang dokumen dan beberapa orang, sementara jumlah uang dalam (bentuk) USD," ucap Ghufron.  Meski demikian, Ghufron belum bisa menjelaskan secara rinci total uang yang ditemukan dalam penangkapan itu.  "Masih kami hitung," pungkas Ghufron.  KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan nasib para pihak yang terjaring dalam penangkapan ini. Status hukum pihak-pihak yang diamankan bakal dibeberkan melalui konferensi pers.

Terkait OTT Eks Wali Kota Jogja, Total 9 Orang yang Ditangkap KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menyampaikan, pihaknya telah menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara senilai Rp 203,29 miliar. Penyetoran PNBP ke kas negara itu dilakukab sepanjang 2021.  "KPK telah menyetorkan penerimaan pajak bukan negara (PNPB) ke kas negara senilai Rp 203,29 miliar," kata Ghufron dalam konferensi pers, Rabu (29/12).  Menurut Ghufron, penyetoran PNPB tersebut berasal dari pendapatan gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK menjadi milik negara sebesar Rp 1,67 miliar. Kemudian, pendapatan uang sitaan hasil korupsi, TPPU dan uang pengganti yang telah diputuskan dan ditetapkan sebanyak Rp 166,48 miliar.  "Serta pendapatan benda dan penjualan hasil lelang korupsi serta TPPU Rp 24,63 miliar serta pendapatan lainnya sebesar Rp 10,51 miliar," papar Ghufron.  Pimpinan KPK berlatar belakang akademiai ini mengungkapkan, pada 2021 KPK mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 1.001.44 miliar. Sampai dengan 20 Desember 2021 realisasi penggunaan anggaran KPK secara aktual mencapai 1.048.2 miliar atau 95,5 persen serapan dari pagu anggaran yang diberikan. Sehingga kinerja KPK dari segi anggaran mencapai 95,54 persen.  "Dalam rangka mendukung percepatan penanganan dan pencegahan covid-19 KPK melakukan recofusing anggaran sebesar Rp 256,9 miliar atau sebesar 19,8 persen dari total anggaran KPK tahun 2021," pungkas Ghufron.

Sepanjang 2021, KPK Setor ke Negara Rp 203,29 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menanggapi maraknya informasi bohong alias hoaks di tengah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34. Belakangan ini, terdapat selebaran Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) bertuliskan adanya dugaan korupsi urunan dana pada ASN di Kementerian Agama dalam rangka Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).  "KPK berharap muktamar NU ke 34 menjadi tauladan regenerasi kepemimpinan yang beritegritas, bebas money politik dan hoaks," kata Ghufron dalam keterangannya, Selasa (21/12).  Ghufron menyampaikan, sejak Senin (20/12) kemarin, beredar informasi tentang keluarnya Sprin Lidik KPK tertanggal 20 Desember 2021 seputar penyelenggaraan Muktamar NU ke-34. Pimpinan KPK berlatar belakang NU ini menegaskan, informasi tersebut tidak benar.  "Info sprinlid tersebut jelas hoaks atau Palsu. Mengingat Penomoran, tandatangan, kontak informasi serta formatnya jelas tidak seperti yang KPk gunakan," tegas Ghufron.  Ghufron menginginkan agar Muktamar NU berjalan secara damai. Dia tak menginginkan, organisasi yang membesarkannya diwarnai politik uang dalam proses pemilihan pimpinan NU yang baru.  "KPK menyampaikan selamat bermuktamar dan berharap Muktamar NU menjadi tauladan nasional dalam proses regenerasi kepemimpinan yang fair, tidak dibumbui money politik (berintegritas) dan penyebaran fitnah/hoaks," ujar Ghufron.  Senada juga disampaikan, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Dia menegaskan, surat tersebut tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK.  "KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa surat tersebut palsu. Surat tersebut tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK," ucap Ali.  Bahkan, nomor telepon yang dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam informasi dimaksud bukan merupakan nomor saluran Pengaduan Masyarakat KPK.  Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan pengaduannya kepada KPK melalui email, sms atau bisa menyampaikan surat dan datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta.  "KPK berulang kali menerima informasi adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK ataupun penyampaian informasi hoaks yang tujuannya untuk melakukan pemerasan, penipuan, maupun tindak kejahatan lainnya kepada masyarakat," tegas Ali.  Sedangkan, lanjut Ali, dalam pengaduan dugaan tindak pidana korupsi KPK mengajak masyarakat untuk menyampaikan aduannya secara valid dengan didukung data dan informasi yang lengkap. Karena tindak lanjut penanganan laporan sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.  "Beberapa data dan Informasi yang dibutuhkan di antaranya bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank, laporan hasil audit investigasi, dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana, kontrak, berita acara pemeriksaan, bukti pembayaran, foto dokumentasi, surat, disposisi perintah, bukti kepemilikan, serta identitas sumber informasi," papar Ali.  Dia pun menegaskan, KPK menjamin kerahasiaan pelapor dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik, sepanjang pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut. Selain itu, pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain melalui Website resmi KPK.  Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, bahkan KPK juga dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor. Publik juga dapat mengakses statistik Pengaduan Masyarakat yang diterima dan ditelaah oleh KPK melalui halaman pengaduan-masyarakat di website resmi KPK.

Wakil Ketua KPK Berharap Muktamar ke-34 NU Bebas Politik Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - IM57+ Institute menyatakan siap mengaudit kekayaan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap ini ditunjukkan usai terungkapnya peningkatan harta kekayaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjabat sebagai salah satu pentolan lembaga antirasuah.  "Sebagai perkumpulan yang berkomitmen melanjutkan kontribusi dalam pemberantasan korupai di luar sistem, IM57+ Institute siap untuk melakukan audit terhadap harta kekayaan pimpinan KPK tanpa bayaran sepeserpun," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha dalam keterangannya, Jumat (3/12).  Lembaga yang terdiri dari 57 mantan pegawai KPK itu menduga peningkatan kekayan Ghufron bermasalah. Sebab, harta Ghufron yang bertambah signifikan itu terungkap usai Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar secara berturut-turut diputus bersalah oleh Dewas KPK akibat bergaya hidup mewah serta berhubungan dengan pihak berperkara.  "Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), IM57+ Institute melihat bahwa peningkatan tersebut merupakan hal yang harus dipertanggungjawabankan melalui penjelasan yang komprehensif dari Pimpinan KPK," ujar Praswad.  Dia menyampaikan, esensi keberadaan LHKPN merupakan salah satu upaya menciptakan iklim transparansi dan akuntabilitas. Khususnya dalam mencegah adanya peningkatan kekayaan dari sumber ilegal.  Oleh karena itu, Praswad menilai, segala bentuk peningkatan harta kekayaan pejabat negara harus dapat dipertanggungjawabkan ke publik. Terlebih, Pimpinan KPK merupakan posisi jabatan yang strategis dalam pemberantasan korupsi serta harus dapat memberikan contoh bagaimana nilai-nilai itu diaplikasikan.  "Hal tersebut juga untuk menghindari bebagai spekulasi masyarakat yang timbul atas adanya peningkatan harta tersebut," ucap Praswad.  Nurul Ghufron mengakui, kenaikan hartanya karena bertambah aset yang dimiliki. Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menyampaikan, dirinya melakukan renovasi terhadap aset yang dibeli dari hasil lelang tersebut. Dia mengaku, aset itu berupa bangunan.  "Saya renovasi dan saya jadikan rumah atau kostan, kadang saya jual kembali setelah renov atau kadang saya renov untuk usaha kostan," ucap Ghufron.  Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini pun mengakui, di kampung halamannya yang berlokasi di Jember, Jawa Timur memiliki tiga lokasi kostan yang jumlah kamarnya total sekitar 70 kamar. Tetapi saat situasi pandemi Covid-19 ini pendapatan dari usaha kamar kost mengalami penurunan.  "Masa Covid ini income-nya relatif turun, tetapi dalam pelaporan LHKPN, saya laporkan bukan saja sebagai harga pasar rumah, namun saya laporkan sebagai rumah kostan yang nilainya bisa menjadi dua kali lipat dari harga belinya. Sehingga kenaikan LHKPN tersebut karena penyesuaian nilai harta," tegas Ghufron.  Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman elhkpn.kpk.go.id yang dilihat JawaPos.com pada Kamis (2/12), Ghufron pada 2020 melaporkan harta kekayaannya senilai Rp 13.489.250.570. Sementara pada 2019, harta kekayaan Nurul Ghufron hanya Rp 9.230.857.661.  Dalam LHKPN pada 2020, Ghufron tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 11.080.000.000. Harta tidak bergerak milik Ghufron itu tersebar di Jember dan Jakarta Selatan.  Dia juga tercatat memiliki alat transportasi berupa motor Honda Beat tahun 2012 dan Toyota Innova Reborn. Total harta bergerak milik Ghufron senilai Rp 297.000.000.  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 162.769.600. Kemudian surat berharga Rp 500.000.000, kas dan setara kas Rp 2.706.880.970.  Sementara itu harta lainnya Rp 121.600.000. Meski demikian, Ghufron juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 1.379.000.000. Sehingga total hartanya senilai Rp 13.489.250.570.

Harta Nurul Meningkat Drastis, IM57+ Institute Siap Audit Kekayaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Berita Terkini