<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/polisi_sita_1.jpg" alt="DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)" width="100%">
<figcaption>DALAM PENYELIDIKAN: Polisi datang ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, kemarin untuk mengadakan prarekonstruksi kasus tewasnya santri asal Palembang. (JAWA POS RADAR PONOROGO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi angkat suara terkait kasus dugaan kekerasan yang menyebabkan seorang santri Pondok Pesantren Gontor meninggal dunia. Dia menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut.  ”Saya juga berharap hal ini tidak terulang kembali di kemudian hari,” kata Zainut kepada wartawan, Senin (12/9).  Menurut dia, kemenag telah meminta kepada kantor wilayah Ponorogo untuk melakukan pengecekan awal di lokasi peristiwa. Kemenag juga memerintahkan dibentuknya tim investigasi.  Tim investigasi tersebut akan melakukan koordinasi dengan KPAI, kepolisian setempat, dan berbagai pihak yang terkait. Itu dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara lengkap dan komprehensif untuk bahan evaluasi dan mengambil kebijakan.  ”Semoga dengan adanya kejadian ini, Pondok Pesantren Gontor dan juga ponpes lain melakukan evaluasi dan  perbaikan dari berbagai kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lain yang berpotensi melahirkan tindakan kekerasan,” ujar Zainut.  ”Saya meyakini bahwa apa yang terjadi di Ponpes Gontor adalah bentuk kelalaian dan tindakan pribadi dari oknum santri yang bertindak berlebihan dan melampaui batas kewajaran. Bukan bagian dari kebijakan umum dari Ponpes Gontor,” tambah dia.  Kemenag meminta kepada para wali santri agar tetap tenang dan memberikan kepercayaan penuh kepada pengasuh Ponpes Gontor. Dia memastikan pesantren adalah tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar.  ”Saya mendukung langkah kepolisian untuk memproses  secara hukum kepada para pelaku kekerasan agar mendapatkan sangsi yang setimpal,” ucap Zainut.

Santri Gontor Tewas Diduga Dianiaya, Wamenag Yakin Itu Kelalaian Oknum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/santri_1.jpg" alt="Para santri di Pesantren Global Tarbiyatul Arifin, Kabupaten Malang, menggelar aneka lomba untuk memperingati Hari Santi. (DARMONO/JAWA POS RADAR MALANG)" width="100%">
<figcaption>Para santri di Pesantren Global Tarbiyatul Arifin, Kabupaten Malang, menggelar aneka lomba untuk memperingati Hari Santi. (DARMONO/JAWA POS RADAR MALANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Santri masa kini tidak cukup hanya pintar mengaji. Santri harus mengikuti dan menguasai perkembangan zaman, terutama teknologi. Sebab, tantangan yang dihadapi para santri abad ini makin kompleks.  Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi dalam rangka menyambut Hari Santri yang diperingati hari ini. Zainut menyatakan, penetapan Hari Santri setiap 22 Oktober merujuk terbitnya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.  Resolusi itu menyulut semangat juang santri dan masyarakat dalam mempertahankan NKRI dari sekutu Belanda dan Inggris.  Zainut menilai jihad santri masa kini kian berat. Santri tidak hanya dituntut memiliki kemampuan ilmu keislaman. Tetapi juga mempunyai pandangan yang luas terhadap beragamnya keilmuan umum. Santri juga harus memiliki kemampuan literasi digital. ’’Kalau dulu berhadapan dengan penjajahan Belanda, tantangan santri saat ini jauh lebih kompleks,’’ katanya di Jakarta kemarin (21/10).  Tantangan para santri masa kini, antara lain, bergelut dengan isu-isu sosial kemasyarakatan. Kemudian juga isu tentang lingkungan, politik, ekonomi, dan kebangsaan. Menurut Zainut, isu-isu tersebut saat ini makin rumit dibandingkan masa lalu.  Para santri masa kini juga dihadapkan dengan tantangan revolusi industri 4.0 dengan segala dampaknya. Santri pada abad ke-21 saat ini, tutur Zainut, harus memiliki keterampilan literasi digital. ’’Di samping literasi baca tulis, numerasi, literasi sains, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewarganegaraan,’’ paparnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/santri-750x353.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BERI DUKUNGAN: Ma'ruf AMin memberikan arahan didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa serta Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat mengunjungi rumah kreatif di Banyuwangi kemarin. (RAMADA KUSUMA/JAWA POS RADAR BANYUWANGI)  Mengutip pesan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Zainut menjelaskan bahwa santri masa kini atau santri milenial tidak cukup hanya pintar mengaji. Lebih dari itu, para santri juga harus mempunyai daya hidup dan kreativitas. Supaya bisa siap memasuki dunia industri dan dunia usaha.  Di tempat terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan, pesantren merupakan salah satu pilar strategis bangsa Indonesia untuk mewujudkan generasi emas dan Indonesia hebat. Pendidikan berbasis pesantren mempunyai akar yang kuat dan kukuh. Sebab, pesantren tidak hanya menjadi model pendidikan tertua di Indonesia. Tetapi juga telah membuktikan bahwa sistem pendidikannya tidak lekang oleh zaman. Pesantren juga turut memberikan kontribusi besar dalam membangun bangsa dari berbagai aspek. ’’Seperti ekonomi, sosial, budaya, moral, dan akhlak,’’ katanya saat kunjungan ke Universitas Ibrahimy, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, kemarin.  Sementara itu, DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta seluruh kadernya yang duduk di DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk mengawal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Seiring disahkannya Perpres 82 tersebut, pemerintah daerah (pemda) wajib mengalokasikan dana abadi untuk pondok pesantren (ponpes) yang bersumber dari APBD. Karena itu, kader PKB di DPRD diminta menginisiasi lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Pesantren.

Tak Hanya Pintar Mengaji, Santri Milenial Harus Melek Literasi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/wamenang-antara.jpeg" alt="Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi di Kantor Wakil Presiden. (Dok Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi di Kantor Wakil Presiden. (Dok Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sukmawati Soekarnoputri kembali mengeluarkan pernyataan kontroverisal yang bisa menyinggung umat Islam. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid berharap polemik itu tidak membuat gaduh.  Zainut menuturkan, pihaknya mendukung adanya langkah hukum untuk menuntaskan polemik lantaran membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden Indonesia pertama Soekarno.  "Kita negara hukum, saya kira sah-sah saja kalau masyarakat mengadukan hal terebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ujar Zainut saat dikonfirmasi, Selasa (19/11).  "Kami mengimbau bahwa yang penting tidak perlu sampai terjadi kegaduhan, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetap kita harus menahan diri. Silakan proses hukum dilaksanakan," tambahnya.  Zainut juga berpesan jangan melakukan hal-hal di luar kewajaran terhadap Sukmawati. Pasalnya, ini masalah sensitif. Karena itu masyarakat perlu berhati-hati dalam melakukan perbuatannya.  "Masyarakat Indonesia harus menempatkan masalah ini secara hati-hati. Kita tahu bahwa ini masalah yang sensitif," katanya.  Selain itu Zainut berpesan kepada para tokoh bangsa untuk tidak membuat gaduh situasi dengan ikut berkomentar di polemik ini, karena sangat mudah untuk memancing reaksi masyarakat. Jadi, perlu adanya tabayun dari kasus ini.  "Kami juga mengimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh bangsa agar dalam menyampaikan statement itu menghindari hal-hal yang mengandung muatan yang bisa saja jadi kontraproduktif," pungkasnya.  Seperti diketahui, putri Soekarno tersebut dilaporkan oleh Koordinator Bela Islam (Korlabi) karena dianggap menistakan agama dalam sebuah forum yang videonya beredar di media sosial.  Dalam video itu, Sukmawati tampak bertanya kepada para penonton soal Pancasila dan Alquran serta pertanyaan membandingkan Soekarno dan Nabi Muhammad SAW.  "Mana yang lebih bagus Pancasila sama Alquran? Gitu kan. Sekarang saya mau tanya ini semua, yang berjuang di abad 20 itu nabi yang mulia Muhammad, apa Insinyur Sukarno? Untuk kemerdekaan. Saya minta jawaban, silakan siapa yang mau menjawab berdiri, jawab pertanyaan Ibu ini. Terima kasih silahkan duduk," ucap Sukmawati dalam video itu.  Adapun, laporan Korlabi tersebut pun tertuang dalam nomor LP/7393/XI/2019/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 15 November 2019. Sementara pasal yang disangkakan dengan Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.  Sekadar informasi, pada 2018 lalu, Sukmawati juga pernah membuat kontroversi. Hal itu karena puisi yang dia ciptakan menyinggung soal azan dan cadar. Puisi itu dia bacakan saat 29 tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018 lalu.  JawaPos.com sudah berulang-kali menghubungi Sukamwati terkait polemik Nabi Muhammad yang dibandingkan dengan Presiden Indonesia pertama Soekarno. Namun hingga saat ini tidak ada res‎ons dari Sukmawati.

Wakil Menteri Agama Dukung Proses Hukum Sukmawati Dituntaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menag-tegaskan-cadar-bukan-sebuah-ancaman_m_212889.jpeg" alt="Penggunaan cadar merupakan pengamalan keyakinan yang tidak dilarang oleh agama. (Jateng Pos/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Penggunaan cadar merupakan pengamalan keyakinan yang tidak dilarang oleh agama. (Jateng Pos/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi meminta masyarakat menanggapi wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang secara dewasa. Dia menjelaskan, wacana yang dilontarkan Menag Fachrul Razi itu hanya ditujukan untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Tujuannya sebagai upaya penertiban dan penegakan disiplin. ’’Di lingkungan Kementerian Agama,’’ katanya kemarin (2/11).  Zainut meminta ujaran tersebut tidak perlu ditanggapi secara emosional, berlebihan, atau dengan kecurigaan. Menurut dia, langkah penertiban dan penegakan disiplin seragam atau busana tersebut wajar. Juga bagian dari pembinaan aparatur pemerintahan masing-masing.  Zainut menyebutkan, pembinaan itu penting supaya aparatur kembali mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. ’’Tanpa harus mengaitkan dengan hak privasi. Apalagi dihadapkan dengan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama,’’ jelasnya.  Politikus PPP itu mengatakan, penerapan <a href="https://www.jawapos.com/features/humaniora/15/05/2018/menag-tegaskan-cadar-bukan-sebuah-ancaman/">larangan bercadar</a> dan celana cingkrang dalam rangka penegakan disiplin dipastikan tidak melanggar ajaran agama. Juga tidak melanggar hak privasi atau hak asasi seseorang. Zainut menegaskan bahwa wacana tersebut masih dalam koridor ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Menurut dia, ketentuan penggunaan seragam dan tata cara berpakaian untuk ASN, polisi, dan tentara sudah ada. Aturan tersebut juga mengindahkan nilai-nilai etika, estetika, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. ’’Sehingga ketentuan tersebut harus ditaati dan diindahkan oleh semuanya,’’ ucapnya.  Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Prasetyo Sunaryo memberikan komentar soal polemik larangan cadar dan celana cingkrang di kalangan pegawai pemerintah. Dia meminta semua pihak bisa saling merukunkan. ’’Jadi, kalau di masjid kita disuruh bicara baik dan menyejukkan, begitu juga yang di luar masjid,’’ katanya.  Prasetyo meminta semua elemen bicara yang baik dan menyejukkan. Dia mengungkapkan, selama ini para anggota LDII tidak menggunakan <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/08/2018/negara-negara-yang-larang-penggunaan-cadar/">cadar</a>. Untuk celana cingkrang atau di atas mata kaki, para anggota LDII memang menerapkannya.  Prasetyo mengaku kurang sepakat jika orang yang menggunakan celana cingkrang langsung dicap radikal. Dia kembali meminta semua pihak untuk mengeluarkan pernyataan atau gagasan yang menyejukkan. ’’Makanya, kita harapkan yang di masjid disuruh menyejukkan. Yang di luar masjid juga menyejukkan,’’ tuturnya.  Sementara itu, terkait dengan sebutan radikalisme, Presiden Joko Widodo mengutarakan sebutan baru. Dia menyampaikan, istilah radikalisme bisa diubah menjadi manipulator agama. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut, istilah manipulator agama itu baru ide. ’’Kita pokoknya apa pun namanya lah. Yang penting tindakannya seperti itu,’’ jelasnya.  Pada intinya, perilaku atau perbuatan tidak konstitusional. Kemudian memahami agama secara tidak tepat. Kemudian melakukan penyalahgunaan ajaran agama, politisasi agama, serta menafsirkan agama secara tidak moderat.

Larang Cadar-Celana Cingkrang Hanya di Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Zainut-Liputanislam.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belum seminggu Zainut Tauhid Sa'adi menjabat sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag), namun akun media sosislanya sudah bikin geger warganet alias netizen. Pasalnya, akun twitter milik Zainut mendadak dipenuhi gambar mesum.  Karena itu, Zainut meminta masyarakat untuk tidak percaya dengan konten media sosial yang mengatasnamakan dirinya. Karena saat ini konten miliknya sudah diretas dan di bawah kendali orang tak dikenal.  "Saya menginformasikan kepada masyarakat, akun Twitter saya diretas orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyisipkan konten pornografi," kata Zainut dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Minggu (27/10).  Dia menyebutkan, akun Twitter @zainuttauhid dikelola oleh stafnya. Sekitar pukul 10.00 pagi, Zainut menerima laporan akunnya diretas. Akunnya berisi konten porno yang membuat warganet bereaksi keras.  "Jadi saya kembali tegaskan akun Twitter saya diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Semua hal yang beredar atas nama saya adalah hoaks," ucapnya.  Lebih lanjut, Zainut mengatakan, dirinya sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera ditindaklanjuti.  "Sementara ini akun Twitter @zainuttauhid tidak saya pakai. Mohon masyarakat tidak terkecoh," pungkasnya.

Akun Twitter Wamenag Isinya Gambar Mesum, Zainut Lapor Polisi