<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Groundbreaking-smelter-bayuaji.jpg" alt="Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat meresmikan groundbreaking smelter feronikel PT CNI di Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra). (Trimujoko Bayuaji/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat meresmikan groundbreaking smelter feronikel PT CNI di Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra). (Trimujoko Bayuaji/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) jenis nikel di Tanah Air. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar baru saja melakukan groundbreaking fasilitas pemurnian (smelter) feronikel di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Sabtu (15/6).  Groundbreaking smelter yang digarap oleh PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) itu turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Gubernur Sultra Ali Mazi, Bupati Kolaka Ahmad Syafei, Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial, Irjen Kementerian ESDM Akhmad Syakhroza dan jajaran aparat pemerintah daerah setempat.  Smelter PT CNI itu nantinya dapat mengolah nikel dengan kapasitas input bijih (ore) 5 juta ton dan output dalam bentuk feronikel sebanyak 230.000 ton, dengan kadar nikel 22 persen—24 persen per tahunnya. Smelter itu dibangun mengadopsi teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF).  Menurut Arcandra, sumber daya alam memegang peran penting dalam mendorong pembangunan nasional. Meski begitu, prinsip pemanfaatannya tetap berpedoman pada pasal 33 UUD 1945, yakni dikuasai oleh negara dan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  Lebih lanjut Arcandra mengatakan, interpretasi dikuasai oleh negara itu adalah kekayaan alam dikelola oleh putra-putri terbaik Indonesia, menggunakan teknologi yang dikembangkan bangsa Indonesia, pendanaan bersumber dari kemampuan dalam negeri, dan hasil pengelolaan dioptimalkan untuk kebutuhan di dalam negeri.  "Sesuai dengan amanat undang-undang, kami ingin agar nikel ini dapat kita olah (di dalam negeri) dan memperpanjang rantai pengolahannya sehingga bisa menghasilkan nilai tambah," kata Arcandra.  Archandra menambahkan, pembangunan smelter itu merupakan implementasi kebijakan peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  Groundbreaking smelter itu juga menjadi komitmen pemerintah untuk terus mendorong pelaku usaha pertambangan dalam mendukung upaya percepatan hilirisasi di sektor pertambangan. "Inilah yang kita inginkan (pembangunan smelter) agar bisa menghasilkan efek nilai tambah yang lebih besar dari sekadar menjual raw material," tutur Arcandra.  "Yang kita usahakan ini untuk menutup gap dari cita-cita ideal dengan realitas yang ada. Sehingga kebermanfaatan dari sumber daya alam kita bisa lebih kita tingkatkan," sambung Arcandra.  Direktur Utama PT. CNI Derian Sakmiwata mengatakan, smelter ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada akhir 2021. Pembangunan fisilitas pemurnian nikel itu menggunakan teknologi rotary kiln electric furnace yang terdiri atas 4 tanur listrik jenis rectangular.  "Tehnologi ini adalah yang pertama di Indonesia. Masing-masingnya berkapasitas 72 MVA dengan total investasi sebesar Rp14.5 Triliun," katanya.  Dalam pelaksanaan proyek ini, kata Derian, PT. Ceria menggandeng salah satu BUMN yakni PT. PP (Persero) untuk pembangunan gedung pabrik peleburan feronikel serta infrastruktur pendukung.  Selain itu lanjut dia, PT Ceria juga menggandeng ENFI salah satu BUMN asal China untuk rancangan rekayasa serta pemasangan peralatan utama pabrik peleburan feronikel.  “Ini merupakan kerjasama pembangunan proyek smelter yang pertama di Indonesia antara perusahaan nasional, BUMN Indonesia dan BUMN China. Sedangkan kebutuhan listrik sebesar 350 MW untuk menunjang Smelter yang akan di bangun dipasok oleh PT PLN (Persero),” jelas Derian.  PT. Ceria juga mendukung program pemerintah dalam pengembangan mobil listrik dengan menyelesaikan studi kelayakan untuk membangun proyek hidrometalurgi dengan investasi USD 973 juta atau setara Rp 13 triliun untuk menghasilkan kobalt, komponen utama baterei mobil listrik.  Menurut Derian, PT. CNI mengoperasikan tambang nikel berdasarkan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) yang diterbitkan pada 2012. PT. CNI mempekerjakan sekitar 1.400 karyawan yang mayoritas direkrut dari Kabupaten Kolaka. Pada 2018 PTCNI membayar pajak dan non-pajak sebesar Rp149 miliar dan membelanjakan Rp10 miliar untuk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.  Proyek pembangunan smelter ini merupakan ikhtiar perusahaan dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada bangsa dan rakyat Indonesia terutama untuk turut serta membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.  Sementara Gubernur Sultra Ali Mazi memberikan apresiasi dengan pemancangan tiang pertama pembangunan smelter PT. Ceria Nugraha Indotama. "Sebagai Pemerintah menyambut baik atas pembangunan pabrik peleburan feronikel sebagai wujud implementasi amanat UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara," katanya.  Dengan adanya pembangunan smelter ini kata Ali Mazi dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal khususnya bagi warga yang berada di wilayah sekitar daerah pertambangan positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat," ungkapnya.

Prinsip Pemanfaatan SDA Tetap Berpedoman Pada Pasal 33 UUD 1945

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wamen-arcandra-setujui-kontrak-blok-migas-senilai-rp-4-triliun_m_216713.jpeg" alt="Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memberikan persetujuan atas tiga Kontrak Bagi Hasil yang berakhir kontrak kerja samanya tahun 2019. Ketiga Kontrak Bagi Hasil tersebut menggunakan bentuk kontrak Gross Split dimana dua diantaranya merupakan Kontrak Kerja Sama Alih Kelola dengan pengelolanya adalah perusahaan afiliasi PT Pertamina (Persero) dan satu diantaranya merupakan Kontrak Kerja Sama Perpanjangan dengan pengelola Kontraktor Eksisting. &ldquo;Terimakasih sudah [bekerja sama] dengan Gross Split dan ini adalah ceremony contract, terima kasih untuk seluruh anggota yang sudah duduk di hadapan saya, tolong berkenan berdiri untuk tim member, Direktur Jenderal, dan Kepala SKK Migas,&rdquo; terangnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (31/5). Adapun Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menerangkan tiga kontrak tersebut adalah Pertama, Wilayah Kerja Jambi Merang dengan Kontraktor sekaligus sebagai Operator adalah PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dan kepemilikan Participating Interest sebesar 100 persen termasuk Participating Interest 10 persen yang akan ditawarkan kepada BUMD. &ldquo;Wilayah Kerja Jambi Merang saat ini masih dikelola oleh JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang dan akan berakhir masa pengelolaanya pada tanggal 9 Februari 2019,&rdquo; terangnya. Kedua, Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Raja/Pendopo dengan Kontraktor sekaligus sebagai Operator adalah PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan kepemilikan Participating Interest sebesar 100 persen termasuk Participating Interest 10 persen yang akan ditawarkan kepada BUMD. Wilayah Kerja Raja/Pendopo saat ini masih dikelola oleh JOB Pertamina - Golden Spike Energy Indonesia, Ltd. dan akan berakhir masa pengelolaanya pada tanggal 5 Juli 2019. Ketiga, Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Seram Non Bula dengan Kontraktor CITIC Seram Energy Ltd.(sekaligus sebagai Operator), Gulf Petroleum Investment Company KSCC, Lion International Investment Ltd., PT GHJ Seram Indonesia dan PT Petro Indo Mandiri. &ldquo;Partisipasi Interes yang dimiliki oleh para Kontraktor secara keseluruhan termasuk Partisipasi Interest 10 persen yang akan ditawarkan kepada BUMD. Wilayah Kerja Seram Non Bula akan berakhir masa pengelolaanya pada tanggal 31 Oktober 2019,&rdquo; terangnya. Adapun, total bonus tanda tangan atau signature bonus dari penandatanganan 3 (tiga) kontrak tersebut adalah sebesar USD 19,2 juta atau setara Rp 258,5 miliar. Sedangkan perkiraan total nilai Investasi dari pelaksanaan kegiatan komitmen pasti lima tahun pertama adalah sebesar USD 303,7 juta atau setara Rp 4 trilliun dengan asumsi nilai tukar Rupiah sesuai APBN 2018 adalah sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat. Dengan ditandatanganinya kontrak ini, maka produksi minyak dan gas bumi harus ditingkatkan.

Wamen Arcandra Setujui Kontrak Blok Migas Senilai Rp 4 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/genjot-sektor-investasi-segini-target-kementerian-esdm_m_205726.jpeg" alt="Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus menggenjot sektor investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar berharap sektor Sumber daya Mineral bisa membukukan investasi USD 37,2 miliar tahun ini. Arcandra menjelaskan, target investasi Kementerian ESDM di 2018 meningkat 39,32 persen dibanding realisasi investasi 2017 yang tercatat sebesar USD 26,7 miliar. "Target ESDM tahun ini USD 37,2 miliar, dimana pada sektor minerba sebesar USD 6,2 miliar, EBTKE senilai USD 2,0 miliar, ketenagalistrikan sekitar USD 12,2 miliar, dan migas USD 16,8 miliar," katanya, di Lobby Lounge Bimasena, Jakarta, Kamis (19/4). Ia menjelaskan, jumlah ini meningkat bila dibandingkan 2017 yang hanya USD 26,7 miliar, yakni pada sektor minerba sebesar USD 6,1 miliar, EBTKE senilai USD 1,3 miliar, ketenagalistrikan USD 9,1 miliar, dan migas USD sekitar 10,2 miliar. Sementara dari sisi kinerja, Arcandra menjelaskan, dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 2017 Indonesia, Kementerian ESDM menyumbang kontribusi sekitar 12 persen. Lalu dari regulasi dan perizinan, pada Kuartal 1 2018, Kementerian ESDM telah mencabut 90 regulasi dan merevisi 96 perizinan (sertifikat, rekomendasi, dan lainnya). "Sehingga total ada 186 peraturan. Rinciannya, di Januari 2018, Kementerian ESDM telah mencabut 11 regulasi, Februari 75 regulasi dan merevisi 74 perizinan, dan Maret sebanyak 4 regulasi serta merubah 22 perizinan. Ini dilakukan agar sektor ESDM bisa semakin lebih baik ke depannya," tuturnya. Lainnya, Arcandra mengatakan bahwa Wilayah Kerja (WK) yang ada mulai laku dari skema gross split. Hal ini terlihat dari WK yang ditawarkan pada 2017, sebanyak 5 WK diminati. "Kami terus mendorong kegiatan hulu migas agar semakin berkembang, baik dari jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek yakni terbuka untuk semua teknologi. Lalu jangka menengah berarti mendorong penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), dan jangka panjang yaitu penggunaan skema gross split yang mengedepankan aspek certainty, simplicity, dan efficiency," tutupnya.&nbsp;

Genjot Sektor Investasi, Segini Target Kementerian ESDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-kelangkaan-premium-wamen-esdm-akui-ada-pengurangan-pasokan_m_202878.jpeg" alt="Ilustrasi petugas SPBU Pertamina tengah melayani pelanggan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas SPBU Pertamina tengah melayani pelanggan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) kembali jadi sasaran kritik Pemerintah terkait kelangkaan pasokan premium di luar Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Bila sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menegur Direktur Utama Pertamina terkait ketersediaan premium, kini giliran Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyentil Pertamina terkait masalah yang sama. Arcandra menyebut berdasarkan data yang diperiksa oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), telah terjadi pengurangan pasokan premium di sejumlah daerah. &ldquo;Terjadi pengurangan pasokan di beberapa wilayah Indonesia dan kita lihat datanya dan ini benar datanya ada,&rdquo; kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/4). Arcandra enggan menyebut daerah mana saja yang diketahui terdapat pengurangan pasokan premium. Untuk teknisnya, Arcandra bilang Pertamina yang memiliki domain untuk menjelaskannya. &ldquo;Untuk teknis. Apa yang terjadi itu domain dari Pertamina untuk menjelaskan,&rdquo; jelasnya. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM Eceran, Pertamina wajib menjual BBM tertentu yang disubsidi pemerintah yaitu solar juga BBM penugasan yakni premium di wilayah non Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Disebut BBM Khusus Penugasan lantaran harganya ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3448/K/12/MEM/2017 yang diteken sejak 1 Oktober 2017.

Soal Kelangkaan Premium, Wamen ESDM Akui Ada Pengurangan Pasokan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tegas-tak-penuhi-status-clear-and-clean-izin-tambang-akan-dicabut_m_200144.jpeg" alt="Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan perusahaan pertambangan yang masih belum berstatus Clear and Clean (CnC) akan segera berhenti beroperasi lantaran Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya bakal dicabut. &ldquo;Yang tidak CnC akan kita cabut. Yang CnC yang akan kita kasih izin.&nbsp; Tidak ada excuse,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (29/3). Lebih lanjut, pencabutan itu dilakukan karena mempertimbangjan dampak dari keberadaan tambang non-CnC akan menganggu aktivitas pertambangan disebabkan tidak ada standar penerapan keselamatan para pekerja. &ldquo;Siapa yang terganggu? Kita semua. Nyawa manusia itu sama, makanya standar safety-nya harus sama,&rdquo; tuturnya. Dampak lain yang ditimbulkan adalah sering kali terjadinya tumpang tindih lahan hingga titik koordinat di lapangan yang tidak sesuai perizinan. Data terakhir yang dilansir oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mencatat masih terdapat 2.595 IUP yang belum berstatus CnC yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara untuk menertibkan tambang rakyat, Pemerintah menganjurkan agar menjalankan regulasi yang telah ditetapkan. &ldquo;Alangkah indahnya jika tambang rakyat itu juga mengikuti peraturan yang ada. Peraturan itu dibikin bukan untuk mempersusah. Ikuti standar keamanan,&rdquo; pungkasnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, sebanyak 6.565 IUP telah dinyatakan CnC. Sementara itu, dari hasil koordinasi dan supervisi yang dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain IUP yang telah CnC tersebut, terdapat 2.595 IUP yang dicabut pada periode 2015-2017.

Tegas! Tak Penuhi Status Clear and Clean, Izin Tambang Akan Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-jonan-tandatangani-enam-naskah-amandemen-kontrak-karya_m_1521081428_196105.jpeg" alt="Menteri ESDM Ignasius Jonan" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Ignasius Jonan</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan didampingi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono menandatangani 6 (enam) Naskah Amandemen Kontrak Karya (KK) pada hari Rabu (14/3) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Penandatanganan amandemen ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Isinya menyatakan bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak dan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KK dan PKP2B disesuaikan, kecuali terhadap penerimaan negara yang merupakan upaya peningkatan penerimaan negara. Dengan ditandatanganinya 6 Amandemen KK ini, maka total Kontrak Karya yang telah diamandemen hingga saat ini adalah 28 Kontrak Karya. KK yang menandatangani amandemen adalah 1 KK generasi IV, 3 KK Generasi VI, dan 2 KK Generasi VII dengan rincian sebagai berikut: 1. PT Natarang Mining (Provinsi Lampung) 2. PT Kalimantan Surya Kencana (Provinsi Kalimantan Tengah) 3. PT Weda Bay Nickel (Provinsi Maluku Utara) 4. PT Mindoro Tiris Emas (Provinsi Sumatera Selatan) 5. PT Masmindo Dwi Area (Provinsi Sulawesi Selatan) 6. PT Agincourt Resources (Provinsi Sumatera Utara) &ldquo;Dalam melakukan renegosiasi amandemen kontrak, kedua belah pihak yaitu Pemerintah dan perusahaan didasarkan kepada itikad baik, dan semangat untuk dapat menambah kontribusi bagi pembangunan nasional demi sebesar-besar kemakmuran rakyat,&rdquo; kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik Kementerian ESDM, Agung Pribadi di kantornya, Jakarta, Rabu (14/3). Secara garis besar terdapat 6 (enam) isu strategis yang diamandemen yaitu 1) Wilayah Perjanjian, 2) Kelanjutan Operasi Pertambangan, 3) Penerimaan Negara, 4) Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian, 5) Kewajiban Divestasi, serta 6) Kewajiban Penggunaan Tenaga Kerja, Barang dan Jasa Dalam Negeri. Amandemen dilakukan dengan melakukan perubahan pasal, menambah dan menghapus beberapa pasal yang disesuaikan dengan ketentuan pada Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan turunannya serta peraturan perundangan lainnya yang terkait. Dari 32 Pasal dalam KK terdapat 20 Pasal yang diamandemen dengan isu penting dalam renegosiasi Amandemen KK, yaitu: a. Wilayah Perjanjian dan Kelanjutan Operasi Penambangan Sesuai Pasal 171 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 perusahaan telah menyampaikan dan mendapatkan persetujuan rencana kegiatan pada seluruh wilayah Perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya. KK dapat diperpanjang dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. b. Penerimaan Negara Terkait isu Penerimaan Negara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan koordinasi intensif dengan Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan untuk mendapatkan rumusan penerimaan negara yang sesuai amanat Pasal 169 ayat (c) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu terdapat peningkatan Penerimaan Negara dan disepakati perusahaan. Ketentuan yang digunakan dalam Amandemen KK ini adalah ketentuan keuangan secara prevailing. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, penerimaan negara pada 6 KK yang akan menandatangani Naskah Amandemen sore ini secara agregat telah meningkat sekitar USD 20 Juta USD per tahun, sehingga telah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009. c. Pengolahan dan Pemurnian Sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009, Perusahaan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri sehingga hilirisasi sektor pertambangan dapat dilakukan. Dalam acara penandatanganan hari ini, turut hadir Ketua Komisi VII DPR RI, perwakilan Kementerian/Lembaga yang merupakan anggota Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan PKP2B sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012, Gubernur setempat wilayah KK, Bupati/Walikota setempat wilayah KK serta asosiasi pertambangan. Diharapkan kedepannya, 3 KK yang tersisa dapat segera menyelesaikan proses amandemen.

Menteri Jonan Tandatangani Enam Naskah Amandemen Kontrak Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tawarkan-blok-migas-arcandra-dicurhati-perusahaan-migas-asal-amerika_m_195755.jpeg" alt="Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Dalam lawatannya ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar menyambangi Murphy Oil Corporation yang berkantor Houston, Texas. Arcandra secara khusus bertemu CEO Murphy, Roger Jenkins untuk menjelaskan rezim fiskal baru dalam pengelolaan migas di Indonesia yakni gross split. Arcandra mengatakan Murphy mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang saat ini meninggalkan skema cost recovery ke gross split. Asal tahu saja, Murphy pernah melakukan kegiatan eksplorasi migas di Indonesia dan memutusk hengkang pada 2015 lantaran cadangan yang didapat tidk sesuai ekspektasi. &ldquo;Mereka sudah pernah melakukan kegiatan ekspolorasi di sini, bagaimana panjangnya birokrasi dengan sistem cost recovery,&rdquo; jelasnya di Kemententerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/3). Adapun, sambutan positif itu ditindaklanjuti dengan rencana Murphy yang akan melihat lelang wilayah kerja yang saat ini memang tengah dijajaki ke beberapa investor. Dalam hal ini Arcandra mengaku pemerintah memberikan penawaran solusi di dalam rezim gross split. &ldquo;Keputusan ada di mereka yang jelas kita memberikan sebuah solusi dari sisi fiskal regime yang tentunya nati memberikan dampak yang positif untuk mepersingkat bisnis proses,&rdquo; jelasnya. Untuk menawarkan investasi di bidang migas, memang butuh kesabaran. Arcandra bilang, lawatan yang dilakukannya sampai ke Amerika Serikat tidak akan memberi impact terhadap penggarapan 26 Wilayah Kerja (WK) dalam waktu singkat. Perlu waktu yang panjang untuk bisa mendapatkan impact. &ldquo;Jujur impactnya long term. Kalau mereka ambil WK Migas, mereka ambil dulu, lalu mereka lakukan eksplorasi. Lamanya enam sampai tujuh tahun. Lalu mereka baru ajuin POD kalau mereka nemu cadangan. Impactnya bukan besok atau tahun depan,&rdquo; terangnya. Dia menambahkan proses penggarapan WK itu butuh waktu dari eksplorasi sampai eksploitasi. Namun dalam tahap eksplorasi itu menjadi bagian terpenting supaya long-term tetap. Nilai investasinya pun tak sedikit. Dibutuhkan dana sebanyak USD 16 &ndash; USD 17 miliar untuk total investasi blok migas tahun ini. &ldquo;Insya Allah tercapai,&rdquo; pungkasnya.

Tawarkan Blok Migas, Arcandra Dicurhati Perusahaan Migas Asal Amerika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bertolak-ke-as-arcandra-jualan-gross-split-ke-perusahaan-migas_m_195192.jpeg" alt="Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar memaparkan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mereformasi aturan investasi dan sistem bagi hasil hulu migas Gross Split di Murphy Oil Corporation di Houston, Texas. Arcandra menuturkan, reformasi aturan migas ini mendapat sambutan positif dari Murphy. Dalam kesempatan itu,CEO Murphy, Roger Jenkins mengaku terkejut dengan fiscal regime baru (PSC Gross Split) yang kini diterapkan di Indonesia. Jenkins juga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia yang telah melakukan reformasi peraturan yang atraktif bagi investor. "Mereka (Murphy) juga mengakui penghapusan peraturan-peraturan di Kementerian ESDM juga menjadikan Indonesia friendly bagi investor asing," ungkap Arcandra dalam keterangan resmi, Minggu (11/3). Murphy Oil Co. sebelumnya memutuskan keluar dari Indonesia pada tahun 2015 karena kegiatan eksplorasinya yang kurang berhasil. Namun, dengan sistem PSC Gross Split ini, Roger Jenkins menyatakan akan mereview kembali portfolio yang ada di perusahaan terkait investasi mereka, termasuk penawaran 26 wilayah kerja yang baru saja dibuka di Indonesia. Murphy Oil Company adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang mempunyai aset offshore dan onshore di AS, Canada dan Malaysia. Pertamina mempunyai saham sebesar 30 persen untuk aset Murphy yang ada di Malaysia. Saat ini Murphy mempunyai cadangan terbukti sebesar 685 MMBOE dan produksi sebesar 176 MBOEPD. Dalam kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat (AS), Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar juga bertemu dengan jajaran pimpinan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) di Negeri Paman Sam lain diantaranya Chevron dan British Petroleum (BP) North America. Kunjungan Arcandra ke sejumlah perusahaan minyak di AS ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah Indonesia menggandeng perusahaan Internasional untuk meningkatkan investasi di sektor migas nasional, khususnya untuk penawaran 26 blok wilayah kerja baru yang ditawarkan tahun 2018 ini.

Bertolak ke AS, Arcandra ‘Jualan’ Gross Split ke Perusahaan Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beratnya-jadi-pejabat-hingga-pernah-menolak-beasiswa-bj-habibie_m_191248.jpeg" alt="Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Kemunculan Arcandra Tahar dalam peta politik Indonesia cukup mengagetkan banyak pihak. Banyak kalangan terkaget-kaget saat Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Minetal pada Juli 2016 lalu. Saat itu, Jokowi melakukan perombakan kabinet yang ketiga kalinya. Arcandra menggantikan posisi Menteri ESDM sebelumnya, Sudirman Said. Uji Sukma Medianti Perjalanan karir Arcandra yang melesat di negeri sendiri tak semulus perjalanan karirnya di negeri orang. Belum genap sebulan ia menjabat sebagai menteri, pria asal Padang ini harus menelan pil pahit lantaran dituding memiliki kewarganegaraan ganda. Arcandra memiliki paspor Amerika Serikat. Akhirnya, Jokowi yang memintanya pulang harus mendepak Arcandra dari kursi kabinet pada Agustus 2016. Meskipun turun 'tahta', Jokowi menunjuk Arcandra sebagai Wakil Menteri ESDM mendampingi Ignasius Jonan yang sempat dipecat sebagai Menteri Perhubungan pada reshuffle jilid II. Dalam sebuah kesempatan Arcandra mengaku kepada wartawan, bahwa menjadi pejabat publik barangkali bukan impian yang ia inginkan sejak kecil. "Berat," kata dia, Jum'at (23/2) di Kementerian ESDM, Jakarta. Dia mengaku kesulitan saat harus menahan amarah. Kadang-kadang Arcandra kerap menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sudah diketahui jawabannya. Tetapi ia mengambil sisi positifnya. Dengan begitu, maka ada niat untuk menguji kesabaran. Namun ada hal lain yang lebih berat, yaitu konsisten. Yakni konsisten untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. "Yang berat lainnya adalah konsisten. Konsisten mengatakan yang benar (itu) benar. Dan yang salah (itu) salah," tuturnya. Pria berumur 47 tahun ini mengaku mengidolai Bung Karno dan Bung Hatta. Alasannya adalah walaupun keduanya kerap berbeda pendapat tetapi bisa berdiskusi dan saling mengisi. Arcandra juga mengaku mengidolai tokoh Buya Hamka. Menurutnya, Hamka adalah sosok yang berani mengatakan kebenaran dan berani pula menanggung risikonya. "Hamka pernah di penjara, tetapi Hamka mau ikut mensholatkan orang yang memenjarakan dia. Jadi dia sangat pemaaf sekali," tuturnya. Pernah Menolak Beasiswa BJ Habibie Sebelum melanjutkan kuliah sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1989. Arcandra bercerita bahwa dirinya pernah mendaftar beasiswa dari Yayasan BJ Habibie. Saat itu, Arcandra mengikuti rangkaian tes dari awal hingga akhir dan diterima. Namun, Arcandra tak diizinkan oleh ibunya melanjutkan sekolah ke Amerika Serikat dan akhirnya memilih untuk melanjutkan studi di ITB. Beberapa tahun kemudian, setelah lulus dari ITB ia berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi S2 di Texas A&amp;M University. "Lucunya, saat saya bertemu dengan teman-teman disana, ada kawan bercerita, dulu waktu kami seangkatan beasiswa berangkat ada satu orang yang menolak gara-gara dilarang ibunya," tutur Arcandra menirukan. Arcandra pun tertawa karena orang yang dimaksud itu adalah dirinya.

Beratnya Jadi Pejabat Hingga Pernah Menolak Beasiswa BJ Habibie

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kementerian-esdm-umumkan-pemenang-lelang-lima-wilayah-kerja-blok-migas_m_185198.jpeg" alt="Ilustrasi eksplorasi minyak lepas pantai" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi eksplorasi minyak lepas pantai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan lima pemenang lelang wilayah kerja (WK) Blok Migas Konvensional. Lelang tersebut merupakan WK Migas pada tahun 2017 lalu yang menggunakan skema Product Sharing Contract (PSC) Gross Split. Hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2017 tentang perlakuan perpajakan pada kegiatan budaya hukum migas dengan kontrak bagi hasil gross split. Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Ego Syahrial mengatakan, ada 10 WK Migas yang ditawarkan. Namun, hanya ada lima WK yang diminati oleh peserta lelang. "WK tersebut meliputi Andaman I, Andaman II, Pelawak, West Yamdena, dan Merak Lampung," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (31/1). Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar bersyukur pengumuman lelang bisa dilakukan lebih cepat. Menurutnya, pengumuman pemenang lelang baru bisa diumumkan paling cepat enam bulan sejak awal penawaran. Dirinya pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu mempercepat lelang WK Migas tersebut. Diharapkan, ke depannya akan semakin banyak blok migas yang diminati oleh investor. "Untuk lelang ini kita targetkan 1 bulan untuk pengumuman pemenangnya. Alhamdulillah sudah terlaksana dalam satu bulan. Terima kasih kepada semua yang membantu proses mengevaluasi para bidder selama kurun waktu satu bulan. Dari dirjen migas, kesekjenan, badan Litbang, geologi, dan lainnya," tuturnya. "Ini sebuah peningkatan dari sisi kecepatan kita kerja untuk merespons tantangan ke depan. Saya apresiasi semua yang terlibat," tandasnya. Berikut daftar pemenang lelang WK Migas : 1. WK Andaman I Dimenangkan Mubalada Petroleum (SE ASIA) Ltd, dengan total komitmen pasti sebesar USD 2,15 juta dan bonus tanda tangan sebesar USD 750 ribu 2. WK Andaman II Dimenangkan oleh Konsorsium Premier Oil Dari East Limited - Krisenergy (Andaman II) B.V - Mubalada Petroleum (Andaman II JSA) Ltd dengan total Komitmen pasti sebesar USD 7,55 juta dan bonus tanda tangan sebesar USD 1 juta 3. WK Merak Lampung Dimenangkan oleh PT Tansri Madjid Energi dengan total komitmen pasti sebesar USD 1,32 juta dan bonus tanda tangan sebesar USD 500 ribu 4. WK Pekawai Dimenangkan oleh PT Saka Energi Selingan dengan total komitmen pasti sebesar USD 10,4 juta dan bonus tanda tangan sebesar USD 500 ribu 5. WK West Yamdena Dimenangkan oleh PT Saka Energi Indonesia yang juga merupakan anak usaha PT PGN Tbk dengan total komitmen pasti USD 2,1 juta dan bonus tanda tangan sebesar USD 500 ribu.

Kementerian ESDM Umumkan Pemenang Lelang Lima Wilayah Kerja Blok Migas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#wakil menteri esdm

Berita Terkini